Politik pecah belah: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Suntingan 112.215.154.146 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh Gervant of Shiganshina Tag: Pengembalian |
k Membatalkan 1 suntingan by Nitnoatrothuha (bicara): Gramedia literasi bukan sumber terpercaya. Silahkan gunakan sumber yang lain Tag: Pembatalan |
||
| (26 revisi perantara oleh 15 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''Politik pecah belah''', '''politik adu domba''', atau '''''divide et impera''''' adalah kombinasi strategi [[politik]], [[militer]], dan [[ekonomi]] yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah [[kelompok]] besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, [[politik]] pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat.
Awalnya, politik pecah belah merupakan strategi perang yang diterapkan oleh bangsa-bangsa kolonialis mulai pada abad 15 (Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Prancis). Bangsa-bangsa tersebut melakukan ekspansi dan penaklukan untuk mencari sumber-sumber kekayaan [[alam]], terutama di wilayah tropis. Seiring dengan waktu, metode penaklukan mereka mengalami perkembangan, sehingga politik pecah belah tidak lagi sekadar sebagai strategi perang namun lebih menjadi strategi
== Teknik ==
Baris 10:
* Mendorong [[konsumerisme]] yang berkemampuan untuk melemahkan biaya politik dan militer.
== Politik
Politik pecah belah termasuk strategi yang digunakan oleh penjajah kolonial Belanda mengadu domba antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan anggota-anggota kerajaan (pangeran-pangeran) yang tidak puas dengan pemerintahan raja kerajaan-kerajaan tersebut.
Politik pecah belah termasuk strategi yang digunakan oleh penjajah kolonial (Belanda) untuk menggagalkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca kemerdekaan Indonesia 1945. Politik pecah belah juga menjadi alat memecah belah suatu bangsa agar bisa ditaklukkan dengan tujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar lebih mudah untuk dikuasai<ref>{{Cite web|url=http://www.donisetyawan.com/politik-devide-et-impera-voc/|title=Politik devide et Impera VOC – Donisaurus|language=id-ID|access-date=2020-02-18}}</ref>. Pada 1947-1948 Belanda membentuk negara boneka dengan menjanjikan kemerdekaan terhadap beberapa negara boneka yang telah dibuatnya, diantaranya Negara Indonesia Timur (sekarang Papua), Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Jawa Timur<ref>{{Cite web|url=https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/10/080000569/terbentuknya-republik-indonesia-serikat|title=Terbentuknya Republik Indonesia Serikat Halaman all|last=Media|first=Kompas Cyber|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2020-02-18}}</ref>.▼
===
Belanda (VOC) menjalankan politik pecah belah antara lain di [[Kesultanan Mataram]] dengan hasil [[Perjanjian Mataram dan VOC tahun 1743]], [[Perjanjian Giyanti]] (1755) yang membagi [[Kesultanan Mataram]] antara Surakarta dan Yogyakarta, [[Perjanjian Salatiga]] (1757) yang membagi Surakarta dengan [[Mangkunegaran]], serta Perjanjian 1813 (dengan pemerintah Inggris) yang membagi Yogyakarta dengan [[Pakualaman]].
Pada Perang Dunia II, Jepang mengakui kalah dari tentara sekutu dengan pemboman kota Hirosima dan Nagasaki pada 6 dan 8 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu kemudian memerintahkan Jepang untuk melaksanakan status quo, yaitu menjaga situasi dan kondisi sebagaimana adanya pada saat itu sampai kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. Pada tanggal 16 September 1945 rombongan Belanda, perwakilan sekutu berlabuh di Tanjung Priok. ▼
Selain itu perjanjian yang lain di antaranya adalah [[Perjanjian Cirebon 1688]] yang membagi-bagi [[Kesultanan Cirebon]].
=== Awal kemerdekaan Indonesia ===
▲
▲Pada [[Perang Dunia II]], Jepang mengakui
Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration - pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J van Mook, ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 (statkundige concepti atau konsepsi kenegaraan).
Terjadi kekosongan [[pemerintahan]] yang berkuasa Indonesia yang diakibatkan kekalahan Jepang. Oleh karena itu, para pemuda (Golongan Muda) melakukan penculikan terhadap Soekarno-Hatta yang kemudian membawa keduanya ke Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945.<ref name=":0">{{Cite
=== Agresi Belanda I dan II ===
Baris 24 ⟶ 32:
=== Perjanjian Linggarjati 1946 ===
Perjanjian yang terjadi di Linggarjati, Jawa Barat, dihadiri oleh pihak dari Indonesia yang diwakili Sutan Syahrir dan dari pihak Belanda diwakili Wim Schermerhorn, dimana menghasilkan resolusi yang melemahkan Indonesia secara de Facto.<ref>{{Cite
=== Agresi Militer Belanda I 1947 ===
Pada 21 Juli 1947, Wakil Gubernur Jenderal Belanda Johannes van Mook menegaskan bahwa hasil Perundingan Linggarjati tidak berlaku lagi dan memulai operasi militer yang dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda I yang berlangsung sampai 5 Agustus 1947.<ref>{{Cite
=== Perjanjian Renville 1948 ===
Akibat agresi militer 1 yang dilakukan [[Belanda]], [[Amerika Serikat]] turun tangan untuk menetralkan situasi dengan menjadi penengah antara Indonesia dan Belanda. Keduanya lalu menandatangani perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, [[Jakarta]].<ref>{{Cite
=== Agresi Militer Belanda II 1948 ===
Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melanggar gencatan senjata dan isi Perjanjian Renville. Belanda mengerahkan 80.000 pasukannya<ref>{{Cite
=== Konferensi Meja Bundar 1949 ===
Akibatnya, Amerika Serikat kembali
=== Negara Bagian Indonesia Timur (Papua) di Indonesia ===
Selama 1947-1948, pihak Belanda sengaja ingin menguasai Indonesia dengan mudah, dan membagi-baginya menjadi kelompok kecil, dengan total 6 bagian, diantaranya diantaranya Negara Indonesia Timur (sekarang Papua), Negara Sumatera Timur, Negara [[Madura]], Negara [[Pasundan]], Negara
Belanda masih menguasai Papua Barat sebagai wilayah jajahannya, Alasannya karena Belanda masih mau mempertahankan pengaruhnya di kawasan [[Asia Pasifik]] sekaligus bertekad memperkuat basis ekonominya di Papua.<ref name=":2">{{Cite web|url=https://historia.id/politik/articles/papua-dan-ambisi-presiden-pertama-P3q1X|title=Papua dan Ambisi Presiden Pertama|website=Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia|language=en|access-date=2020-02-21}}</ref>
==Lihat pula==
▲Belanda masih menguasai Papua Barat sebagai wilayah jajahannya, Alasannya karena Belanda masih mau mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik sekaligus bertekad memperkuat basis ekonominya di Papua<ref name=":2">{{Cite web|url=https://historia.id/politik/articles/papua-dan-ambisi-presiden-pertama-P3q1X|title=Papua dan Ambisi Presiden Pertama|website=Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia|language=en|access-date=2020-02-21}}</ref>. Belanda diam-diam mendirikan negara boneka Papua. Belanda memulai dengan membentuk komite bernama New Guinea Council pada tanggal 19 Oktober 1961<ref name=":2" />. Adapun tugasnya merancang Manifesto untuk Kemerdekaan dan Pemerintahan Mandiri, bendera nasional (Bendera Bintang Kejora), cap negara, memilih "Hai Tanahku Papua" sebagai lagu kebangsaan, dan meminta masyarakat untuk dikenal sebagai orang Papua. Belanda mengakui bendera dan lagu ini pada tanggal 18 November 1961, dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1961. Pada tahun yang sama, Belanda sekaligus mendirikan pasukan Papoea Vrijwilligers Korps atau Korps Relawan Papua (PVK), tentara buatan Belanda yang terdiri dari pribumi Papua<ref name=":2" />.
*[[Ad hominem]]
*[[Agent provocateur]]
*[[Bendera palsu]]
*[[Ikan haring merah]]
*[[Kampanye hitam]]
*[[Peperangan psikologis]]
*[[Politik identitas]]
*[[Taktik salami]]
*[[Ucapan kebencian]]
== Referensi ==
{{reflist|1}}
{{Authority control}}
[[Kategori:Istilah politik]]
| |||