Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Perbedaan antara revisi

'''Pengadilan Tindak Pidana Korupsi''' ('''Pengadilan Tipikor''') adalah [[Pengadilan Khusus]] yang berada di lingkungan [[Peradilan Umum]]. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.<ref name="UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi">{{Cite [web |url=http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_46_Tahun_2009.pdf |title=UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi] |access-date=2012-09-29 |archive-date=2013-03-12 |archive-url=https://web.archive.org/web/20130312023505/http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_46_Tahun_2009.pdf |dead-url=yes }}</ref> Saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk di setiap [[Pengadilan Negeri]] yang berkedudukan di ibukotaibu kota provinsi.<ref> [http://www.beritasatu.com/hukum/14518-ma-tuntaskan-pembentukan-pengadilan-tipikor-se-indonesia.html MA Tuntaskan Pembentukan Pengadilan Tipikor se-Indonesia]</ref>

Pada awalnya, Pengadilan Tipikor hanya dibentuk di [[Pengadilan Negeri Jakarta Pusat]] yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara [[Republik Indonesia]] .<ref>{{Cite web |url=http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/UU302002.pdf |title=Salinan arsip |access-date=2009-08-02 |archive-date=2009-10-07 |archive-url=https://web.archive.org/web/20091007025955/http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/UU302002.pdf |dead-url=yes }}</ref><ref name=UU No 30 Tahun 2002>http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNjoiZD0yMDAwKzImZj11dTMwLTIwMDJidC5odG0iOw=={{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref name="Kepres No 59 Tahun 2004">http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzQmZj1rcDU5LTIwMDQuaHRtIjs={{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>. Setelah diterbitkannya [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]] Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap [[Pengadilan Negeri]] di [[ibu kota provinsi]] yang meliputi daerah hukum [[provinsi]] yang bersangkutan.<ref>[{{Cite web |url=http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_46_Tahun_2009.pdf |title=UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi] |access-date=2012-09-29 |archive-date=2013-03-12 |archive-url=https://web.archive.org/web/20130312023505/http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_46_Tahun_2009.pdf |dead-url=yes }}</ref>. Untuk provinsi [[DKI Jakarta]], Pengadilan Tipikor dibentuk di PN Jakarta Pusat dan meliputi wilayah [[hukum]] DKI Jakarta<ref name="UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi"/>

Khusus untuk Pengadilan Tipikor di [[Pengadilan Negeri Jakarta Pusat]] mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh [[Warga Negara Indonesia]] di luar wilayah negara Republik Indonesia.<ref name="UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi"/>.

# [[Pimpinan]]

# [[Hakim]]

# [[Panitera]].

Pimpinan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas seorang [[ketua]] dan seorang [[wakil ketua]]. Ketua dan wakil ketua pengadilan Tipikor adalah ketua dan wakil ketua [[pengadilan negeri]]. Ketua bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim Pengadilan Tipikor terdiri dari [[hakim karier]] dan [[hakim ad hock]]. Hakim karier ditetapkan oleh [[Mahkamah Agung Indonesia]] dan selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Sementara hakim ad hock diangkat dan diberhentikan oleh [[Presiden]] atas usul [[Ketua Mahkamah Agung]]. Hakim ad hoc diangkat untuk [[masa jabatan]] selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

|[[Jawa Barat]]

|[[Pengadilan Tinggi Bandung]]

|[[Jawa Tengah]]

|[[Pengadilan Tinggi Semarang]]

|[[Jawa Timur]]

|[[Pengadilan Tinggi Surabaya]]

|[[Sumatera Utara]]

|[[Pengadilan Tinggi Medan]]

|[[Sumatera Barat]]

|[[Pengadilan Tinggi Padang]]

|[[Riau]]

|[[Pengadilan Tinggi Pekanbaru]]

|[[Sumatera Selatan]]

|[[Pengadilan Tinggi Palembang]]

|[[Lampung]]

|[[Pengadilan Tinggi Tanjung Karang]]

|[[Banten]]

|[[Pengadilan Tinggi Banten]]

|[[DI. Yogyakarta]]

|[[Pengadilan Tinggi Yogyakarta]]

|[[Pengadilan Negeri BanjarbaruBanjarmasin]]

|[[Pengadilan Tinggi MataramNusa Tenggara Barat]]

|[[Pengadilan Negeri SentaniJayapura]]

|[[Pengadilan Negeri PangkalpinangPangkal Pinang]]

|[[Pengadilan Negeri SofifiTernate]]