Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 10 Desember 2012 07.44 sunting Rintojiang (bicara \| kontrib) Pengurus 10.444 suntingan typo ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 27 Maret 2024 04.37 sunting balikkan Nyilvoskt (bicara \| kontrib) Pengurus 24.322 suntingan k Mengembalikan suntingan oleh Nitnoatrothuha (bicara) ke revisi terakhir oleh OrophinBot Tag: Pengembalian Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
(34 revisi perantara oleh 21 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: '''Pengadilan Tindak Pidana Korupsi''' ('''Pengadilan Tipikor''') adalah [[Pengadilan Khusus]] yang berada di lingkungan [[Peradilan Umum]]. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.<ref name="UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi">{{Cite web \|url=http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_46_Tahun_2009.pdf \|title=UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi \|access-date=2012-09-29 \|archive-date=2013-03-12 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20130312023505/http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_46_Tahun_2009.pdf \|dead-url=yes }}</ref> Saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk di setiap [[Pengadilan Negeri]] yang berkedudukan di ibu kota provinsi.<ref> [http://www.beritasatu.com/hukum/14518-ma-tuntaskan-pembentukan-pengadilan-tipikor-se-indonesia.html MA Tuntaskan Pembentukan Pengadilan Tipikor se-Indonesia]</ref> '''Pengadilan Tindak Pidana Korupsi''' adalah [[pengadilan]] yang khusus menangani perkara [[korupsi]]. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh [[Komisi Pemberantasan Korupsi]]. Pengadilan yang biasa disebut dengan Pengadilan Tipikor ini berlokasi di Lantai 1 dan 2 Gedung UPPINDO Jalan Rasuna Said Kav C-19, [[Kuningan]], [[Jakarta Selatan]]. == ~~Ruang~~Tempat ~~lingkup~~kedudukan == ~~Pengadilan Tipikor berada di lingkungan [[Peradilan Umum]]<ref name="UU No 46 Tahun 2009"></ref>.~~ Pada awalnya, Pengadilan Tipikor hanya dibentuk ~~pada~~di [[Pengadilan Negeri]] ~~(PN) [[~~Jakarta Pusat]] yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara [[~~negara]]~~ Republik Indonesia ]].<ref>{{Cite web \|url=http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/UU302002.pdf \|title=Salinan arsip \|access-date=2009-08-02 \|archive-date=2009-10-07 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20091007025955/http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/UU302002.pdf \|dead-url=yes }}</ref><ref name=UU No 30 Tahun 2002>http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNjoiZD0yMDAwKzImZj11dTMwLTIwMDJidC5odG0iOw=={{Pranala mati\|date=Mei 2021 \|bot=InternetArchiveBot \|fix-attempted=yes }}</ref><ref name="Kepres No 59 Tahun 2004">http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzQmZj1rcDU5LTIwMDQuaHRtIjs={{Pranala mati\|date=Mei 2021 \|bot=InternetArchiveBot \|fix-attempted=yes }}</ref>. Setelah diterbitkannya [[Undang-~~undang~~Undang (Indonesia)\|Undang-Undang]] Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap ~~Pengadilan~~ [[Pengadilan Negeri]] di [[ibu kota]] provinsi]] yang meliputi daerah hukum [[provinsi]] yang bersangkutan.<ref>{{Cite ~~name~~web \|url=http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_46_Tahun_2009.pdf \|title="UU NoNomor 46 Tahun 2009"> tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi \|access-date=2012-09-29 \|archive-date=2013-03-12 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20130312023505/http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_46_Tahun_2009.pdf \|dead-url=yes }}</ref>. Untuk provinsi [[DKI Jakarta]], Pengadilan Tipikor dibentuk di PN Jakarta Pusat dan meliputi wilayah [[hukum]] DKI Jakarta<ref name="UU NoNomor 46 Tahun 2009~~"></ref>.~~ tentang Pengadilan ~~Tipikor di PN Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili,~~Tindak Pidana ~~dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh [[Warga Negara Indonesia]] (WNI) di luar wilayah negara Republik Indonesia<ref name=~~Korupsi"~~UU No 46 Tahun 2009"><~~/~~ref~~>. == ~~Dasar hukum~~Kewenangan == ~~Pengadilan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang~~ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. ~~<ref~~berwenang ~~name="UU~~memeriksa, Nomengadili, 46dan ~~Tahun~~memutus ~~2009"></ref>~~perkara: # tindak pidana korupsi; # tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau # tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Khusus untuk Pengadilan Tipikor di [[Pengadilan Negeri Jakarta Pusat]] mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh [[Warga Negara Indonesia]] di luar wilayah negara Republik Indonesia.<ref name="UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi"/> ~~== Permasalahan ==~~ Pada [[19 Agustus]] [[2006]], [[Mahkamah Konstitusi]] menyatakan keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan [[UUD 1945]] karena menimbulkan [[dualisme]] peradilan. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu tiga tahun kepada pembuat UU ([[DPR]] dan pemerintah) untuk membentuk UU Pengadilan Tipikor yang baru. Undang-undang baru itu harus mengatur Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya sistem peradilan tindak pidana korupsi. == Susunan Pengadilan == Apabila pada [[19 Desember]] [[2009]] DPR belum juga mengesahkan undang-undang baru, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinilai tidak lagi memiliki kewenangan. Akibatnya, seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. <ref>http://www.antara.co.id/arc/2006/12/19/mk-putuskan-uu-pengadilan-khusus-tipikor-harus-diatur-dalam-waktu-tiga-tahun/</ref> Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas: # [[Pimpinan]] # [[Hakim]] # [[Panitera]]. === Pimpinan === Batas waktu tiga tahun yang ditetapkan MK berhasil dipenuhi penyelenggara Negara, yang ditandatangani oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta pada [[29 Oktober]] [[2009]].<ref>Dr. Aziz Syamsuddin, SH "Tindak Pidana Khusus", Sinar Grafika, 2011, jakarta.</ref><ref name="UU No 46 Tahun 2009">http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_46_Tahun_2009.pdf</ref> Pimpinan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas seorang [[ketua]] dan seorang [[wakil ketua]]. Ketua dan wakil ketua pengadilan Tipikor adalah ketua dan wakil ketua [[pengadilan negeri]]. Ketua bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. === Hakim === Hakim Pengadilan Tipikor terdiri dari [[hakim karier]] dan [[hakim ad hock]]. Hakim karier ditetapkan oleh [[Mahkamah Agung Indonesia]] dan selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Sementara hakim ad hock diangkat dan diberhentikan oleh [[Presiden]] atas usul [[Ketua Mahkamah Agung]]. Hakim ad hoc diangkat untuk [[masa jabatan]] selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. == Daftar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi == {\| class="wikitable" !No !Pengadilan !Daerah Hukum !Dasar Hukum Pembentukan !Banding \|- \|1 \|[[Pengadilan Negeri Jakarta Pusat]] \|[[DKI Jakarta]] \|Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2004 \|[[Pengadilan Tinggi Jakarta]] \|- \|2 \|[[Pengadilan Negeri Bandung]] \|[[Jawa Barat]] \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 \|[[Pengadilan Tinggi Bandung]] \|- \|3 \|[[Pengadilan Negeri Semarang]] \|[[Jawa Tengah]] \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 \|[[Pengadilan Tinggi Semarang]] \|- \|4 \|[[Pengadilan Negeri Surabaya]] \|[[Jawa Timur]] \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 \|[[Pengadilan Tinggi Surabaya]] \|- \|5 \|[[Pengadilan Negeri Medan]] \|[[Sumatera Utara]] \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011 \|[[Pengadilan Tinggi Medan]] \|- \|6 \|[[Pengadilan Negeri Padang]] \|[[Sumatera Barat]] \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011 \|[[Pengadilan Tinggi Padang]] \|- \|7 \|[[Pengadilan Negeri Pekanbaru]] \|[[Riau]] \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011 \|[[Pengadilan Tinggi Pekanbaru]] \|- \|8 \|[[Pengadilan Negeri Palembang]] \|[[Sumatera Selatan]] \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011 \|[[Pengadilan Tinggi Palembang]] \|- \|9 \|[[Pengadilan Negeri Tanjung Karang]] \|[[Lampung]] \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011 \|[[Pengadilan Tinggi Tanjung Karang]] \|- \|10 \|[[Pengadilan Negeri Serang]] \|[[Banten]] \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011 \|[[Pengadilan Tinggi Banten]] \|- \|11 \|[[Pengadilan Negeri Yogyakarta]] \|[[DI. Yogyakarta]] \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011 \|[[Pengadilan Tinggi Yogyakarta]] \|- \|12 \|[[Pengadilan Negeri Banjarmasin]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011 \| \|- \|13 \|[[Pengadilan Negeri Pontianak]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011 \| \|- \|14 \|[[Pengadilan Negeri Samarinda]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011 \| \|- \|15 \|[[Pengadilan Negeri Makassar]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011 \| \|- \|16 \|[[Pengadilan Negeri Mataram]] \|[[NTB]] \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011 \|[[Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat]] \|- \|17 \|[[Pengadilan Negeri Kupang]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011 \| \|- \|18 \|[[Pengadilan Negeri Jayapura]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011 \| \|- \|19 \|[[Pengadilan Negeri Banda Aceh]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 \| \|- \|20 \|[[Pengadilan Negeri Tanjung Pinang]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 \| \|- \|21 \|[[Pengadilan Negeri Jambi]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 \| \|- \|22 \|[[Pengadilan Negeri Pangkal Pinang]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 \| \|- \|23 \|[[Pengadilan Negeri Bengkulu]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 \| \|- \|24 \|[[Pengadilan Negeri Palangkaraya]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 \| \|- \|25 \|[[Pengadilan Negeri Mamuju]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 \| \|- \|26 \|[[Pengadilan Negeri Palu]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 \| \|- \|27 \|[[Pengadilan Negeri Kendari]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 \| \|- \|28 \|[[Pengadilan Negeri Manado]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 \| \|- \|29 \|[[Pengadilan Negeri Gorontalo]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 \| \|- \|30 \|[[Pengadilan Negeri Denpasar]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 \| \|- \|31 \|[[Pengadilan Negeri Ambon]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 \| \|- \|32 \|[[Pengadilan Negeri Ternate]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 \| \|- \|33 \|[[Pengadilan Negeri Manokwari]] \| \|Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 \| \|} == Referensi == {{reflist}} ~~{{Kekuasaan kehakiman Indonesia}}~~ {{indo-stub}} {{Hukum Indonesia}} [[Kategori:Lembaga peradilan Indonesia]]