Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
JohnThorne (bicara | kontrib) k menghapus Kategori:DPRD; menambahkan Kategori:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan HotCat |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
(50 revisi perantara oleh 27 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Kotak info parlemen
| background_color = #DCDCDC
| text_color = #FFFFFF
| name = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota{{br}}Se-Indonesia
| native_name =
| legislature = Periode 2019-2024
| coa_pic =
| coa_res =
| house_type = [[Unikameral]]
| body =
| term_limits = 5 tahun
| foundation =
| new_session =
| members = 17.340
| structure1 = DPRD Kabupaten - Kota se-Indonesia 2019.svg
| structure1_res = 250px
| political_groups1 =
*{{legend|#DB2016|[[PDIP]] (2.803)}}
*{{legend|#FFFF00|[[Golkar]] (2.412)}}
*{{legend|#B79164|[[Gerindra]] (1.970)}}
*{{legend|#193282|[[Partai NasDem|NasDem]] (1.628)}}
*{{legend|#2643A3|[[Partai Demokrat|Demokrat]] (1.584)}}
*{{legend|#008000|[[PKB]] (1.553)}}
*{{legend|#0033FF|[[Partai Amanat Nasional|PAN]] (1.302)}}
*{{legend|#FE5000|[[PKS]] (1.229)}}
*{{legend|#00B300|[[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]] (954)}}
*{{legend|#ED9A11|[[Hanura]] (746)}}
*{{legend|#7583A9|[[Perindo]] (379)}}
*{{legend|#00FF00|[[Partai Bulan Bintang|PBB]] (214)}}
*{{legend|#FF0000|[[PKPI]] (155)}}
*{{legend|#EEEE22|[[Partai Berkarya|Berkarya]] (131)}}
*{{legend|#FF00FF|[[Partai Solidaritas Indonesia|PSI]] (60)}}
*{{legend|#E6B333|[[Partai Garuda|Garuda]] (33)}}
*{{legend|#FF5A5A|[[Daftar partai politik di Indonesia|Parlok Aceh]] (187)}}
**{{legend|#FA8072|[[Partai Aceh|PA]] (120)}}
**{{legend|#FBCEB1|[[Partai Nanggroe Aceh|PNA]] (46)}}
**{{legend|#52C0FA|[[Partai Daerah Aceh|PDA]] (17)}}
**{{legend|#00BEFF|[[Partai SIRA|SIRA]] (4)}}
| committees1 =
| joint_committees =
| voting_system1 = Proposional-Terbuka
| last_election1 = [[Pemilu 2019|17 April 2019]]
| next_election1 = [[Pemilu 2024|14 Februari 2024]]
| footnotes = <small><sup>a</sup>Sebanyak 187 anggota berasal dari [[partai politik]] lokal di [[Provinsi Aceh]].</small>
}}
'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota''' (disingkat '''DPRD kabupaten/kota''') adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di [[Aceh|Provinsi Aceh]] DPRD kabupaten/kota disebut [[Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota|Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK)]] yang diatur dengan [[s:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006]].
== Wewenang dan Tugas ==
DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:
# membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/
# membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/
# melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
# mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/
# memilih wakil bupati/wakil
# memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
# memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
# meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/
# memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
# mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
# melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
== Keanggotaan ==
Berdasarkan Pasal 191 [[Undang-Undang Pemilihan Umum|Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum]], jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi.
Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan :
# Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 orang memperoleh alokasi 20 kursi.
# Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 orang sampai dengan 200.000 orang memperoleh alokasi 25 kursi.
# Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 orang sampai dengan 300.000 orang memperoleh alokasi 30 kursi.
# Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 orang sampai dengan 400.000 orang memperoleh alokasi 35 kursi.
# Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 orang sampai dengan 500.000 orang memperoleh alokasi 40 kursi.
# Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 orang sampai dengan 1.000.000 orang memperoleh alokasi 45 kursi.
# Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 orang sampai dengan 3.000.000 orang memperoleh alokasi 50 kursi.
# Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 orang memperoleh alokasi 55 kursi.
== Pimpinan ==
Pimpinan DPRD Kabupaten/kota bersifat kolektif (kebersamaan) dan kolegial (kekeluargaan). Dipimpin oleh seorang [[Ketua DPRD Kabupaten/kota]] dan 2 [[dua]] orang wakil [[Ketua DPRD Kabupaten/kota]] untuk anggota dengan jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan 3 (tiga) wakil [[Ketua DPRD Kabupaten/kota]] untuk anggota paling banyak 50 (lima puluh) orang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang. [[Ketua DPRD Kabupaten/kota]] ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. Wakil [[Ketua DPRD Kabupaten/kota]] ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan ketiga. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.<br>
=== Periode 2019-2024 ===
[[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|Pemilu Legislatif 2019]] menghasilkan 17.354 anggota DPRD Kabupaten/Kota. Setiap DPRD Kabupaten/Kota memiliki pimpinan yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang berasal dari [[partai politik]] pemilik kursi terbanyak. Terdapat 508 Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan 1.163 Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota (508 Wakil Ketua I, 508 Wakil Ketua II, dan 147 Wakil Ketua III). [[PDI Perjuangan]] dan [[Partai Golkar]] berhasil menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD masing-masing di 167 kabupaten/kota dan 108 kabupaten/kota. Untuk posisi Wakil Ketua DPRD [[Partai Golkar]] berhasil menempatkan 235 kadernya, disusul [[Partai Gerindra]] sebanyak 173 orang dan [[PDI Perjuangan]] sebanyak 148 orang. Hanya [[Partai Solidaritas Indonesia]] dan [[Partai Daerah Aceh]] yang tidak mampu menempatkan kadernya sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah statistik pimpinan DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2019-2024 berdasarkan asal [[partai politik]]nya.
{| class="wikitable sortable"
|-
! rowspan=2|No.<br>Urut
! rowspan=2|Partai Politik
! colspan=4|Jumlah
! width=60px rowspan=2|Total
|-
! width=60px|Ketua
! width=60px|Waka I
! width=60px|Waka II
! width=60px|Waka III
|-
| align=center|1
| [[Partai Kebangkitan Bangsa]]
| width=60px align=center|29
| width=60px align=center|56
| width=60px align=center|38
| width=60px align=center|16
| width=60px align=center|139
|-
| align=center|2
| [[Partai Gerakan Indonesia Raya]]
| width=60px align=center|53
| width=60px align=center|65
| width=60px align=center|85
| width=60px align=center|23
| width=60px align=center|226
|-
| align=center|3
| [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]]
| width=60px align=center|167
| width=60px align=center|72
| width=60px align=center|64
| width=60px align=center|12
| width=60px align=center|315
|-
| align=center|4
| [[Partai Golongan Karya]]
| width=60px align=center|108
| width=60px align=center|121
| width=60px align=center|89
| width=60px align=center|25
| width=60px align=center|343
|-
| align=center|5
| [[Partai Nasional Demokrat (Indonesia)|Partai Nasional Demokrat]]
| width=60px align=center|44
| width=60px align=center|55
| width=60px align=center|59
| width=60px align=center|11
| width=60px align=center|169
|-
| align=center|6
| [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia]]
| width=60px align=center|-
| width=60px align=center|-
| width=60px align=center|2
| width=60px align=center|-
| width=60px align=center|2
|-
| align=center|7
| [[Partai Berkarya]]
| width=60px align=center|-
| width=60px align=center|-
| width=60px align=center|3
| width=60px align=center|-
| width=60px align=center|3
|-
| align=center|8
| [[Partai Keadilan Sejahtera]]
| width=60px align=center|18
| width=60px align=center|20
| width=60px align=center|28
| width=60px align=center|14
| width=60px align=center|80
|-
| align=center|9
| [[Partai Persatuan Indonesia]]
| width=60px align=center|1
| width=60px align=center|2
| width=60px align=center|11
| width=60px align=center|-
| width=60px align=center|14
|-
| align=center|10
| [[Partai Persatuan Pembangunan]]
| width=60px align=center|12
| width=60px align=center|16
| width=60px align=center|16
| width=60px align=center|14
| width=60px align=center|58
|-
| align=center|11
| [[Partai Solidaritas Indonesia]]
| width=60px align=center|-
| width=60px align=center|-
| width=60px align=center|-
| width=60px align=center|-
| width=60px align=center|-
|-
| align=center|12
| [[Partai Amanat Nasional]]
| width=60px align=center|30
| width=60px align=center|40
| width=60px align=center|34
| width=60px align=center|15
| width=60px align=center|109
|-
| align=center|13
| [[Partai Hati Nurani Rakyat]]
| width=60px align=center|8
| width=60px align=center|11
| width=60px align=center|21
| width=60px align=center|2
| width=60px align=center|42
|-
| align=center|14
| [[Partai Demokrat]]
| width=60px align=center|33
| width=60px align=center|44
| width=60px align=center|49
| width=60px align=center|14
| width=60px align=center|140
|-
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|15
| bgcolor=#B1B1B1 |[[Partai Aceh]]
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|10
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|2
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|2
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|-
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|14
|-
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|16
| bgcolor=#B1B1B1 |[[Partai SIRA]]
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|-
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|-
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|1
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|-
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|1
|-
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|17
| bgcolor=#B1B1B1 |[[Partai Daerah Aceh]]
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|-
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|-
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|-
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|-
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|-
|-
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|18
| bgcolor=#B1B1B1 |[[Partai Nanggroe Aceh]]
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|1
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|2
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|2
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|1
| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center|6
|-
| align=center|19
| [[Partai Bulan Bintang]]
| width=60px align=center|3
| width=60px align=center|1
| width=60px align=center|2
| width=60px align=center|-
| width=60px align=center|6
|-
| align=center|20
| [[Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia]]
| width=60px align=center|1
| width=60px align=center|1
| width=60px align=center|2
| width=60px align=center|-
| width=60px align=center|4
|-
!colspan=2|Total
! 508
! 508
! 508
! 147
! 1.671
|}
== Hak DPRD Kabupaten/Kota ==
Hak DPRD kabupaten/kota adalah:
# Hak interpelasi yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/
# Hak angket yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
# Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/
== Periode 2019-2024 ==
Hasil [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|Pemilu Legislatif 2019]] menunjukkan dominasi [[PDIP]], disusul oleh [[Partai Golkar]], [[Partai Gerindra]], [[Partai Nasional Demokrat (Indonesia)|Partai Nasional Demokrat]], [[Partai Demokrat]], [[PKB]], [[Partai Amanat Nasional|PAN]], dan [[PKS]] yang berhasil mendudukkan lebih dari seribu anggotanya. Berikut ini adalah jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan asal partai politik di setiap provinsi.
{| class="wikitable sortable"
|-
! rowspan=2|No.<br>Urut
! rowspan=2|Partai Politik
! colspan=2|Anggota
! colspan=2|Sebaran
! rowspan=2|Keterangan
|-
! Jumlah
! %
! Provinsi
! Kabupaten
|-
| align=center|1
| [[Partai Kebangkitan Bangsa]]
| align=right|1.556
| align=right|8,97%
| align=center|33
| align=center|429
|
|-
| align=center|2
| [[Partai Gerakan Indonesia Raya]]
| align=right|1.982
| align=right|11,42%
| align=center|33
| align=center|504
|
|-
| align=center|3
| [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]]
| align=right|2.808
| align=right|16,18%
| align=center|33
| align=center|494
|
|-
| align=center|4
| [[Partai Golongan Karya]]
| align=right|2.411
| align=right|13,89%
| align=center|33
| align=center|515
|
|-
| align=center|5
| [[Partai Nasional Demokrat (Indonesia)|Partai Nasional Demokrat]]
| align=right|1.626
| align=right|9,37%
| align=center|33
| align=center|484
|
|-
| align=center|6
| [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia]]
| align=right|33
| align=right|0,19%
| align=center|7
| align=center|21
|
|-
| align=center|7
| [[Partai Berkarya]]
| align=right|131
| align=right|0,75%
| align=center|26
| align=center|93
|
|-
| align=center|8
| [[Partai Keadilan Sejahtera]]
| align=right|1.224
| align=right|7,05%
| align=center|33
| align=center|411
|
|-
| align=center|9
| [[Partai Persatuan Indonesia]]
| align=right|379
| align=right|2,18%
| align=center|31
| align=center|229
|
|-
| align=center|10
| [[Partai Persatuan Pembangunan]]
| align=right|954
| align=right|5,50%
| align=center|33
| align=center|357
|
|-
| align=center|11
| [[Partai Solidaritas Indonesia]]
| align=right|60
| align=right|0,35%
| align=center|15
| align=center|43
|
|-
| align=center|12
| [[Partai Amanat Nasional]]
| align=right|1.304
| align=right|7,51%
| align=center|32
| align=center|433
|
|-
| align=center|13
| [[Partai Hati Nurani Rakyat]]
| align=right|746
| align=right|4,30%
| align=center|32
| align=center|346
|
|-
| align=center|14
| [[Partai Demokrat]]
| align=right|1.584
| align=right|9,13%
| align=center|33
| align=center|486
|
|-
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|15
| bgcolor=#B1B1B1|[[Partai Aceh]]
| bgcolor=#B1B1B1 align=right|120
| bgcolor=#B1B1B1 align=right|0,69%
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|1
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|22
| bgcolor=#B1B1B1 |Partai Politik Lokal
|-
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|16
| bgcolor=#B1B1B1 |[[Partai Suara Independen Rakyat Aceh]]
| bgcolor=#B1B1B1 align=right|4
| bgcolor=#B1B1B1 align=right|0,02%
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|1
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|2
| bgcolor=#B1B1B1 |Partai Politik Lokal
|-
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|17
| bgcolor=#B1B1B1 |[[Partai Daerah Aceh]]
| bgcolor=#B1B1B1 align=right|17
| bgcolor=#B1B1B1 align=right|0,10%
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|1
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|6
| bgcolor=#B1B1B1 |Partai Politik Lokal
|-
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|18
| bgcolor=#B1B1B1 |[[Partai Nanggroe Aceh]]
| bgcolor=#B1B1B1 align=right|46
| bgcolor=#B1B1B1 align=right|0,27%
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|1
| bgcolor=#B1B1B1 align=center|18
| bgcolor=#B1B1B1 |Partai Politik Lokal
|-
| align=center|19
| [[Partai Bulan Bintang]]
| align=right|214
| align=right|1,23%
| align=center|30
| align=center|143
|
|-
| align=center|20
| [[Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia]]
| align=right|155
| align=right|0,89%
| align=center|24
| align=center|100
|
|}
== Lihat
* [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
* [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi]]
== Referensi ==
* {{wikisource-inline|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014}}
{{DPRD Kabkot|state=expanded}}
[[Kategori:Pemerintahan daerah di Indonesia]]
[[Kategori:
[[Kategori:
|