Ilmu ekonomi politik: Perbedaan antara revisi

'''Ilmu [[Ekonomi Politik]]''' adalah bagian dari ilmu sosial yang berbasis pada dua subdisiplin ilmu, yakni [[politik]] dan ekonomi.<ref name="Didik"> Rachbini, Didick J. 2002. Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.</ref>.

Adanya kelemahan instrumental ini menyebabkan banyak kalangan ilmuwan dari kedua belah pihak – berusaha untuk mempertemukan titik temunya, sehingga para ilmuwan ini berusaha untuk mencoba mengkaji hal ini dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dalam ekonomi politik.<ref name="martin"> Martin Staniland. Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Kelatarbelakangan., terj (Jakarta: Rajawali, 2003)</ref>

Dalam upaya memaksimalkan studi mengenai ekonomi politik, juga tidak boleh terlepas dari [[sistem ekonomi]] di negara yang bersangkutan.<ref name="Erik"> Lane, Jan- Erik et.al. 1994. Ekonomi Politik Komparatif, terj. Jakarta: Raja Grafindo Persada</ref>

Terkait dengan hal tersebut, setidaknya dalam berbagai jenis yang ada, terdapat dua sistem ekonomi besar dunia yang dibagi menjadi dua kategori pokok, yakni sistem ekonomi yang berorentasi pasar (ekonomi [[liberal]])dengan dan sistem ekonomi terencana atau yang lebih dikenal sebagai sistem ekonomi terpusat ([[sosialis]]).<ref name="Erik"/> Sehingga dalam studi ekonomi politik akan ditemui masalah atau pertanyaan yang sama peliknya mengenai bagaimana faktor-faktor politik itu memengaruhi kondisi-kondisi sosial ekonomi suatu negara.<ref name="Erik"/>

'''== Sejarah ekonomiEkonomi Politik politik'''==

Di zaman klasik, kita melihat bahwa ekonomi yang baik ialah ekonomi yang terjadi secara natural. [[Adam Smith]] selaku bapak ekonomi klasik terkenal sangat anti dengan adanya campur tangan pemerintah. Perekonomian benar-benar diserahkan pada [[mekanisme pasar]], dan kita mengenal pula istilah ''‘invisible hand’'' pada zaman klasik ini.

Pada masa neoklasik, ilmu ekonomi dan politik dipisahkan. Tetapi dalam faktanya beberapa peristiwa ditahunpada tahun 60 dan 70an memaksa ilmu ekonomi dan ilmu politik bersatu kembali. Hal ini timbul karena adanya fakta perilaku “kalap rente” atau sering disebut dengan ''rent-seeker'' yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Pada tahun 70an terjadi peristiwa penghapusan standar emas oleh Amerika, dan juga ekonomi jepang yang meroket yang memaksa negara-negara harus memahami interaksi ekonomi dan politik untuk menata ekonomi internasional.

Menurut Clark dalam Yustika (2013:98), munculnya teori ekonomi dapat dilihat dari periode antara abad ke-14 dan ke-16 yang disebut dengan ''great transformation'' di Eropa Barat dimana dalam hal ini menyisihkan sistem ekonomi feodal, dimana dengan adanya pasar ekonomi baru memunculkan peluang untuk menyampaikan ekspresi untuk individu yang sebelumnya ditekan oleh lembaga gereja, negara, dan komunitas.

Pada abad ke-18 muncullah apa yang dikatakan Abad Pencerahan ''(enlightenment)'', pada abad ke-18 ini terjadi [[Revolusi Industri|revolusi industri]] di Prancis. Dimana inti atau tujuan dari gerakan ini untuk mengadakan [[otonomi]] individu dan eksplanasi terhadap kapasitas manusia. Dari abad pencerahaan inilah sebenarnya yang menjadi dasar ekonomi politik.Tetapi istilah ekonomi politik sendiri pertama kali sudah muncul pada abad ke-16 oleh penulis Prancis bernama Antoyne de Montcheitien (1575-1621) dalam bukunya yang berjudul ''Treatise on Political Economy''. Pada abad 16 para ahli ekonomi politik mengembangkan ide tentang perlunya peran negara untuk menstimulasi kegiatan ekonomi, dimana pasar belum berkembang pada saat itu. Sehingga peran negara untuk dapat membuka wilayah baru perdagangan, memberikan perlindungan, dan menyediakan pengawasan untuk produk yang bermutu. Tetapi pada akhir abad ke 18, pandangan itu mulai berubah dan ditentang, dimana pemerintah dianggap bukan sebagai agen yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi, tetapi malah merintangi upaya untuk memeroleh kesejahteraan.

Dengan adanya perubahan pandangan yang terjadi pada abad ke-18, muncullah banyak sekali aliran dalam tradisi pemikiran ekonomi politik yang dipecah menjadi 3 kategori, yaitu: (i) Aliran ekonomi politik konservatif oleh [[Edmund Burke]]; (ii) aliran ekonomi politik klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, [[Thomas Malthus]], [[David Ricardo]], Nassau, dll; (iii) aliran ekonomi politik radikal yang di propagandakan oleh [[William Godwin]], [[Thomas Paine]], Condorcet, dan [[Karl Marx]].<ref>https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/RS1_2015_1_1355_Bab2.pdf</ref>

Namun karena sifatnya yang longitudinal,<ref> [[Longitudinal]] adalah metode penelitian yg didasarkan pd masa tertentu yg relatif lama untuk mengetahui karakter tertentu. Lihat kbbi daring </ref>, maka hasil yang dimunculkan oleh model-model pilihan publik berbeda-beda pada satu negara ke negara lainnya.<ref name="Erik"/>

Pendekatan neo-marxis dalam ekonomi politik, menekankan pada sifat holistik yakni analisis secara menyeluruh, mengenai pentingnya aspek-aspek ekonomi makro dari sistem ekonomi dan sistem politik.<ref name="Erik"/>. Selain itu, pendekatan ini memiliki model yang memiliki aspek komparatif, yakni berusaha membandingkan secara eksplisit.<ref name="Erik"/>.

Ekonomi politik pada dasarnya diambil dari bahasa Yunani yaitu polis yaitu sebuah kota atau unit politik dan oikonomike yang maknanya menuju manajemen rumah tangga. istilah ekonomi politik pada dasarnya interaksi antara kedua bidang ekonomi dan politik, yang pada awalnya lebih fokus kepada ilmu untuk mengelola perekonomian dengan ilmu untuk mengelola pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa Politik Ekonomi adalah campur tangannya pemerintah dalam proses ekonomi.

Menurut Caporaso Dan Levine (1993) Pada awalnya ekonomi politik dimaksudkan untuk memberi saran pada penguasa dalam mengelola masalah masalah ekonomi. Selanjutnya lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap masalah-masalah politik. Kajian ini juga mempelajari institusi politik sebagai entitas yang bersinggungan dengan pengambilan keputusan, berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan. • Rachbini (2001) Ekonomi Politik adalah disiplin ilmu yang komprehensif, lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan ''(cross fertilization)'', yang tidak akan dijumpai dalam satu disiplin saja baik ekonomi maupun politik.

Tujuan Politikpolitik Ekonomiekonomi Padapada garis besarnya dapat dikatakan bahwa pemerintah berusaha untuk mencegah berbagai perkembangan-perkembangan yang tidak seimbang dan diusahakan untuk mencegah atau memperbaiki gangguan-gangguan keseimbangan yang terpenting. Beberapa tujuannya yaitu : mengatasi pengangguran, menyetarakan pendapatan secara adil, meningkatkan produktivitas dan hal lainnya. Alat-alat Politik Ekonomi Tujuan yang ingin dilaksanakan pemerintah mengharuskan tindakan-tindakan tertentu. Tindakan tersebut dapat kita namakan “alat-alat “ daripada politik ekonomi. Contoh alat-alat tersebut misalnya peraturan-peraturan dan larangan-larangan dan subsidi-subsidi pajak. Disamping itu pemerintah dalm keadaan tertentu, dapat juga mempengaruhi proses ekonomi, disebabkan oleh karena sebagian produksi dipegang oleh pemerintah sendiri.

Indikator makro ekonomi 2006, dalam angka menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi 5,6 % terjadi peningkatan pengangguran 40,5 (2005) menjadi 43 juta. Pada tahun 2006 peningkatan kemiskinan semakin meningkat. Adapun kondisi neraca pembayaran Indonesia belum favorable karena kendala keunggulan daya saing komoditas ekspor yang terus dari peringkat 46/49 negara (2001) menjadi 47/49 negara (2002), 57/59 negara (2003), 58/60 negara (2004), 59/60 negara (2005) akhirnya peringkat 60 dari 61 negara pengekspor 2006. Tingkat utilisasi kapasitas industry pasca krisis moneter belum pulih, masih dibawah 70% pada tahun 2006, demikian pula pertumbuhan sektor industry rata-rata masih dibawah rata- rata pra-krisis moneter dengan rata-rata pertumbuhan industry 1990-1997 > 10% menjadi menurun rata-rata 5% (1999-2006) dengan catatan dipada tahun 1998, pertumbuhannya - 13,1 %.