Sistem politik Indonesia: Perbedaan antara revisi

== Perbedaan sistem politikPolitik Indonesia dengandan sistemSistem politik di Indonesia ==

Sistem politikPolitik Indonesia mengkaji tentang sistem politik yang berlaku di Indonesia sedangkan sistemSistem politik di Indonesia adalah sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia.<ref name="Sanit">{{cite Arbibook|title=Sistim Sanit. 1981. ''Sistem Politikpolitik Indonesia: Kestabilankestabilan, Petapeta Kekuatankekuatan Politikpolitik dan Pembangunan''. Jakarta: Cv. Rajawali. Halpembangunan|last=Sanit|first=Arbi|author-link=Arbi Sanit|year=1981|pages=121,122,-123 |publisher=Rajawali|location=Jakarta}}</ref> Artinya bahwa sistem politik Indonesia merupakan sistem politik yang dianut oleh Indonesia yang berdasarkan nilai budaya Indonesia yang bersifat turun-temurun dan juga bisa diadopsi dari nilai Adat dan budaya asing yang positif bagi pembangunan sistem politik Indonesia.<ref name="Sanit" /> Sedangkan sistem politik di Indonesia lebih menekankan bahwa sistem ini adalah sistem politik yang pernah dilaksanakan di Indonesia pada masa lalu. Contoh, pada masa pemerintahan [[Orde lama]], [[Orde baru]] dan bahkan masajaman pra [[kemerdekaan]] dari [[Abad ke-16]] Masehi.<ref name="Sanit" />

Pada prinsipnya, [[budaya politik]] sebagai salah satu unsur atau bagian [[Adat]] dan [[kebudayaan]] merupakan satu diantaradi antara sekian jenis lingkungan yang mengelilingi, mempengaruhi, dan menekankan sistem [[politik]].<ref name="Rusadi"> Rusadi Kantprawira. 2004. ''Sistem Politik Indonesia: suatu Model''. Bandung: Sinar Baru Algesindo. Hal 10,11 </ref> Pembangunan politik Indonesia dapat pula diukur berdasarkan keseimbangan atau harmoni yang dicapai antara lain oleh budaya politik dengan pelembagaan politik yang ada atau akan ada.<ref name="Rusadi" />

Konfigurasi subkultur di IndoneisaIndonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh [[India]]. Pada prinsipnya masalah keanekaragaman subkultur di Indonesia telah dapat ditanggulangi berkat usaha pembangunan bangsa dan [[pembangunan karakter]].<ref name="Rusadi" />

# Budaya politik Indonesia bersifat [[parokial-kaula]] disatu pihak dan budaya [[politik partisipan]] dilain pihak; disati segi massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh [[penjajahan]],[[feodalisme]], [[bapakisme]], ikatan-ikatan [[primordialisme]].<ref name="Rusadi" />

# Sifat ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui indikatornya berupa sentiment [[kedaerahan]], [[kesukuan]], [[keagamaanAgama]], perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; [[puritanisme]] dan [[nonpuritanisme]]. Disamping itu salah satu petunjuk masih kukuhnya ikatan tersebut dapat dilihat dari pola budaya politik yang tercemin dalam struktur vertical masyarakat dimana usaha gerakan kaum elit langsung mengeksploitasi dan menyentuh substruktur sosial dan substruktur untuk tujuan perekrutan dukungan.<ref name="Rusadi" />

# Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalism dan sifat [[patrimonial]]. Di Indonesia, budaya politik tipe parokial kaula lebih mempunyai keselarasan untuk tumbuh dengan persepsi masyarakat terhadap obyekobjek politik yang menyandarkan ataudan menundukkan diri pada proses output dari penguasa.<ref name="Rusadi"/>

# Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.<ref name="Rusadi"/> Beberapa waktu yang lalu, tentang hal ini belum ditemukan suatu modus pendekatan yang dianggap tepat, yang ditandai dengan pengisolasian diri, ketidaksetujuan pada proses modernisasi yang diidentikkan dengan westernisasi (kebarat-baratan) dan [[zenophobia]].<ref name="Rusadi" />

Jika [[reformasi]] mengandung unsur koretif terhadap tatanan nilai atau kesalahan-kesalahan masa lampau yang tidak lagi dapat diterima untuk masa sekarang, maka menjadi penting untuk mengidentifikasi tatanan atau kesalahan-kesalahan macam apa yang telah dilakukan pada masa orde baru.<ref name="Winarno"> Budi Winarno. 2007. Sistem Politik Indonesia: Era Reformasi. Yogyakarta: Media Pressindo. Hal 50,51 </ref> Dalam pandangan beberapa pengamat reformasi perlu dan harus dilakukan karena kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh Soeharto.<ref name="Winarno"/> Birokrasi yang tumbuh di Orde Baru tak ubahnya birokrasi yang berkembang dinegara-negara sedang berkembang lainnya, yakni sifatnya yang lebih mengabdi kepada kepentingan kekuasaan dibandingkan mengabdi pada kepentingan warga Negara.<ref name="Winarno"/>

Negara diiidentikkandiidentikkan dengan kelompok-kelompok etnik tertentu yang mengambil prakarsa serta inisiatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi bangsanya.<ref name="Erman"> M. Erman Arno Amsari. 2003. ''Politik: Pengantar, Kesisteman, Pemerintah dan Pemikiran Indonesia''. Bandung: Republik Indonesia. Hal 110,111</ref> Begitupun di IndonsiaIndonesia, Indonesia yang pada dasarnya terdiri atas beriibu-ribu [[suku bangsa]], memiliki peran dalam upaya pengembangan sistem politik di Indonesia.<ref name="Erman"/> Dalam arti kata sistem politik di Indonesia diwarnai oleh sistem-sistem politik daripada suku-suku yang ada di Indonesia.<ref name="Erman"/>

Sungguhpun didalam kehidupan politik dan [[ekonomi]] tidak terpisahkan satu sama lain, namun untuk kepentingan analisaanalisis perlu melihat kedua unsur tersebut.<ref name="Rahman"> A. Rahman H.I. 2007. ''Sistem Politik Indonesia''. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 9 </ref> Kalau Negara sebagai sistem politik mempunyai unsur utama penggunaan kekuasaan memaksa secara sah dalam batas tanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan, maka ekonomi sebagai sistem merupakan pengorganisasian pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa yang biasanya tersedia secara langka.<ref name="Rahman"/>

== Referensi ==

[[Kategori:DisiplinPolitik akademikIndonesia]]