Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
→Reaksi Pemerintah Kolonial: + berkas Poster 1933 |
|||
(14 revisi perantara oleh 8 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 2:
'''Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi''' (Zeven Provinciën) adalah [[Pemberontakan]] yang terjadi di atas kapal angkatan laut HNLMS<ref>''Singkatan dari Her Netherlands Majesty’s Ship'' atau ''Harer Majesteits'' (Hr.Ms.), kode kapal [[Angkatan Laut Kerajaan Belanda|Angkatan Laut Kerajaan Belanda (Koninlijke Marine)]]</ref> De Zeven Provinciën milik [[Angkatan Laut Kerajaan Belanda|Angkatan Laut Kerajaan Belanda (''Koninlijke Marine'')]] di lepas pantai Sumatra pada tanggal [[5 Februari]] [[1933]]. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah keputusan untuk menurunkan gaji pegawai pemerintah [[Hindia Belanda]] sebesar 17% yang diumumkan pada tanggal [[1 Januari]] [[1933]]. Penurunan gaji pegawai tersebut merupakan upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi defisit anggaran belanja akibat depresi ekonomi yang melanda dunia pada saat itu. Namun keputusan tersebut mendapat tantangan hebat dari semua pihak, baik pegawai berkebangsaan Eropa, Indonesia maupun Eurasia yang ada di pemerintahan Hindia Belanda. Pemberontakan di atas kapal Zeven Provincien tersebut di atasi dengan cara pengeboman kapal tersebut oleh pesawat udara angkatan laut Belanda.
==
Sebab dan tujuan dari pemberontakan ini
Sikap keras pemerintah kolonial Hindia Belanda mungkin lantaran terjadi di dalam konteks koloni yang sedang aktif bergerak menuntut kemerdekaan, sementara pemerintah Belanda masih ingin mempertahankan status koloni tersebut. Sedangkan, kasus pemberontakan pelaut Royal Navy berlangsung di dalam negeri Inggris sendiri, sehingga kurang berdampak terhadap gerakan-gerakan kemerdekaan di koloninya. [[Peter Boomgaard]] mengaitkan pemberontakan ini dengan kerusuhan sosial dan pemogokan yang banyak terjadi di [[Hindia Belanda]] antara tahun 1932-1934, yang berusaha ditekan oleh pemrintah kolonial dengan cara-cara kekerasan dan bersenjata.<ref>Peter Boomgaard, Labor in Java in the 1930s, KITLV, Leiden (part of the "Working Papers on Asian Labor" published by [[International Institute for Asian Studies]]</ref>
Baris 10:
=== Latar belakang ===
Pada [[1 Januari]] [[1933]], [[Gubernur Jenderal Hindia Belanda]] [[Bonifacius Cornelis de Jonge|Bonifacius Cornelis De Jonge]] mengumumkan kebijakan akan memotong gaji pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda (tentara dan pegawai negeri) sebesar 17%. Penurunan gaji pegawai tersebut merupakan upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi defisit anggaran belanja akibat
Pada [[30 Januari]] [[1933]], di [[Surabaya]] yang merupakan pangkalan utama Angkatan Laut Belanda (''Koninlijke Marine'', '''KM''') berlangsung unjuk rasa besar-besaran para pelaut Indonesia terhadap pemerintah kolonial, termasuk jajaran komando Angkatan Laut Kerajaan Belanda di sana. Mereka menolak keputusan pemerintah kolonial Hindia Belanda tersebut. Jajaran komando KM sebenarnya sudah memblokir semua pemberitaan unjuk rasa tersebut agar tidak menimbulkan kekacauan yang lebih besar.
Baris 16:
Namun berita itu dibocorkan melalui radio kepada semua pelaut yang bertugas di luar Surabaya. Dan akhirnya kabar itu pun didengar juga oleh Maud Boshart, pelaut Belanda yang bertugas di atas kapal perang Belanda Hr.Ms De Zeven Provincien yang sedang melakukan patroli di sebelah barat [[Aceh]], pada 30 Januari 1933. Merespon gerakan pemogokan itu, para pelaut di kapal tujuh melakukan rapat. Di antara yang ikut rapat adalah Rumambi, Paraja, Hendrik dan Gosal.
Mengetahui bahwa kabar ini sudah tersiar, komandan kapal
=== Puncak Pemberontakan ===
Baris 30:
=== Reaksi Pemerintah Kolonial ===
[[Berkas:Collectie NMvWereldculturen, TM-3728-1036, Affiche- Affiche van de Communistische Partij Holland (CPH) voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 1933, Communistische Partij Nederland, 1933.jpg|thumb|Poster Partai Komunis Belanda pada pemilu 1933]]
Mendengar berita pemberontakan ini, pemerintah kolonial Hindia Belanda dibuat kalang-kabut. Gubernur Jenderal De Jonge memerintahkan kapal Hr.Ms. Aldebaren untuk mengejar. Begitu kapal Aldebaren mendekat, Kawilarang, yang bertugas di persenjataan, memberikan sinyal akan menembak jika kapal tersebut berani mendekat. Kapal Aldebaren pun mundur dan berhenti mengejar. Namun, Belanda tidak berhenti. Mereka kembali mengirim kapal penyebar ranjau, Hr.Ms. Goudenleeuw, untuk melakukan pengejaran. Tetapi kapal ini tidak berani untuk terlalu mendekat. Penyebabnya, kedua kapal pengejar ini memiliki meriam lebih kecil dan kalah persenjataan dibanding kapal De Zeven Provincien.
Baris 45 ⟶ 46:
== Dampak ==
Dampak dari pemberontakan ini antara lain
* [[Gubernur jenderal|Gubernur Jenderal]] [[Bonifacius Cornelis de Jonge|De Jonge]] mendapat serangan atas kebijaksanaannya tersebut dari segala
* Kaum Nasionalis menjadi kambing hitam terhadap terjadinya peristiwa pemberontakan tersebut, menyebabkan pemerintah Hindia Belanda lebih ketat lagi mengawasi kegiatan kaum nasionalis tersebut;
* Campur tangan pemerintah terhadap semua partai politik yang ada di Hindia Belanda semakin dalam. Pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan baru Hatzai Artikelen, domana tokoh-tokoh politik, seperti [[Hatta]] dan [[Sutan Syahrir
* Sejumlah media massa saat itu terkena getahnya juga,
== Referensi ==
{{reflist}}
[[Kategori:Sejarah Indonesia]]
|