Wikipedia

Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Bikinkonten (bicara | kontrib)
237 suntingan
k struktur organisasi
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
Laman Website Setjen Kemendes, tolong jangan diubah lagi
Tag: Pengembalian manual VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
(30 revisi perantara oleh 10 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 2:
| nama = Sekretariat Jenderal
| kementerian/lembaga = [[Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia]]
| logo = Kemendes Logo of the Ministry of Villages, Disadvantage Region Developments, and Transmigrations of the Republic of Indonesia.pngsvg
| ukuran_logo = 150px
| keterangan_logo =
Baris 33:
| nama_eselonII_5 =
| alamat =
| situs web = {{URL|httphttps://setjen.kemendesa.go.id/}}
| catatan =
}}
 
'''Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia''' merupakan unsur pembantu pimpinan pada [[Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia]] yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada [[Daftar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia|Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia]].<ref>[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/174383/Perpres%20Nomor%2012%20Tahun%202015.pdf Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015]{{Pranala mati|date=Januari 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
 
== Tugas ==
Baris 52:
* Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
 
== StrukturSusunan Organisasi ==
=== Biro Perencanaaɲ ===
 
=== Biro Perencanaan ===
Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015 <ref> http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_6_tahun_2015</ref>
 
Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015 <ref name="Kemendesa No.6 Tahun 2015">{{Cite web |url=http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_6_tahun_2015-Permen |title=Kemendesa No.6 Tahun 2015 |access-date=2019-10-16 |archive-date=2019-10-16 |archive-url=https://web.archive.org/web/20191016104927/http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_6_tahun_2015-Permen |dead-url=yes }}</ref>
Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaaan umum, program, anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 
Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaaan umum, program, anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Biro perencanaan memiliki 4 bagian dan 3 sub bagian yang terdiriː
'''Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi''':
{| class="wikitable"
# koordinasi dan penyusunan perencanaan umum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
|+
# penyusunan program, dan anggaran Sekretariat Jenderal;
!Unit Kerja
# koordinasi  dan penyusunan program dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
!Tugas dan Fungsi
# pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
|-
|'''Bagian Perencanaan Umum'''
 
# Subbagian Analisis Data Perencanaan
'''Biro Perencanaan terdiri atas''':
*'''Bagian# Subbagian Perencanaan Umum'''Sekretariat Jenderal
**# Subbagian AnalisaTata DataUsaha PerencanaanBiro
|Bagian Perencanaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan, perencanaan strategis, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dana alokasi khusus, penyusunan rencana, program dan anggaran Sekretariat Jenderal, penyiapan bahan pimpinan serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro
**Subbagian Perencanaan Sekretariat Jenderal
|-
**Subbagian Tata Usaha Biro
|'''Bagian Penyusunan Program'''
 
*'''Bagian# Subbagian Penyusunan Program''' I
**# Subbagian Penyusunan Program III
**# Subbagian Penyusunan Program IIIII
|Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program kerja, program dekonsentrasi, dan tugas pembantuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
** Subbagian Penyusunan Program III
|-
|'''Bagian Penyusunan Anggaraɲ'''
 
*'''Bagian# Subbagian Penyusunan Anggaraɲ'''Anggaran I
**# Subbagian Penyusunan Anggaran III
**# Subbagian Penyusunan Anggaran IIIII
|Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran serta penyiapan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
**Subbagian Penyusunan Anggaran III
|-
|'''Bagian Evaluasi dan Pelaporaɲ'''
 
*'''Bagian# Subbagian Evaluasi dan Pelaporaɲ'''Pelaporan I
**# Subbagian Evaluasi dan Pelaporan III
**# Subbagian Evaluasi dan Pelaporan IIIII
|Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
**Subbagian Evaluasi dan Pelaporan III
|}
 
=== Biro Keuangan dan Barang Milik Negara ===
Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015 <ref name="Kemendesa No.6 Tahun 2015"/>
 
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan dan penata usahaan barang milik negara [[Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia|Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.]] Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas ː
{| class="wikitable"
|+
!Unit Kerja
!Tugas dan Fungsi
|-
|'''Bagian Pelaksanaan Anggaran'''
 
# Subbagian Pelaksanaan Anggaran I
=== Biro Keuangan dan Barang Milik Negara ===
# Subbagian Pelaksanaan Anggaran II
# Subbagian Pelaksanaan Anggaran III
|Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
|-
|'''Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan'''
 
# Subbagian Perbendaharaan
Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015 <ref> http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_6_tahun_2015</ref>
# Subbagian Penatausahaan Anggaran
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan dan penata usahaan barang milik negara [[Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia|Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.]]
# Subbagian Pengelolaan Gaji
|Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta melaksanakan urusan gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal
|-
|'''Bagian Akuntansi dan Pelaporan'''
 
# Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
# Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Nega
# Subbagian Verifikasi dan Pembukuan
|Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
|-
|'''Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara.'''
 
Biro# KeuanganSubbagian danAdministrasi Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas
# Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
* Bagian Pelaksanaan Anggaran
**# Subbagian PelaksanaanTata AnggaranUsaha IBiro
|Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penatausahaan, penilaian dan penghapusan barang milik negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro
** Subbagian Pelaksanaan Anggaran II
|}
** Subbagian Pelaksanaan Anggaran III
 
=== Biro Sumber Daya Manusia dan Umum ===
*Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan
Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015 <ref name="Kemendesa No.6 Tahun 2015"/>
**Subbagian Perbendaharaan
**Subbagian Penatausahaan Anggaran
**Subbagian Pengelolaan Gaji
 
Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan kepegawaian, tata usaha pimpinan dan persuratan, keprotokolan serta perlengkapan dan kerumah tanggaan.Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atasː
*Bagian Akuntansi dan Pelaporan
{| class="wikitable"
**Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
|+
**Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Nega
!Unit Kerja
**Subbagian Verifikasi dan Pembukuan
!Tugas dan Fungsi
|-
|'''Bagian Kepegawaian'''
 
# Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
* Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara.
**# Subbagian Administrasi Penatausahaan Barang Milik NegaraKepegawaian
# Subbagian Mutasi dan Kesejahteraan Kepegawaian
**Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
|Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan urusan rencana dan pengembangan pegawai, mutasi, dan kesejahteraan pegawai.
**Subbagian Tata Usaha Biro
|-
|'''Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan'''
 
# Subbagian Tata Usaha Menteri
=== Biro Sumber Daya Manusia dan Umum ===
# Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal
Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan kepegawaian, tata usaha pimpinan dan persuratan, keprotokolan serta perlengkapan dan kerumahtanggaan.
# Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri
Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas
# Subbagian Tata Usaha Biro
*Bagian Kepegawaian
**# Subbagian PerencanaanPersuratan dan Pengembangan PegawaiKearsipan
|Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli Menteri, Biro, dan pengelolaan persuratan serta kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
**Subbagian Administrasi Kepegawaian
|-
**Subbagian Mutasi dan Kesejahteraan Kepegawaian
|'''Bagian Protokol'''
 
# Subbagian Layanan Acara
*Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan
**# Subbagian TataLayanan Usaha MenteriPerjalanan
**# Subbagian TataLayanan Usaha Sekretaris JenderalTamu
|Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan
** Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri
|-
** Subbagian Tata Usaha Biro
|'''Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga'''
** Subbagian Persuratan dan Kearsipan
 
# Subbagian Perlengkapan
# Subbagian Pengadaan dan Pelaporan
# Subbagian Pemeliharaan dan Penyimpanan
|Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi urusan perlengkapan dan rumah tangga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
|}
 
=== Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Samɑ ===
*Bagian Protokol
**Subbagian Layanan Acara
**Subbagian Layanan Perjalanan
**Subbagian Layanan Tamu
 
Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015 <ref name="Kemendesa No.6 Tahun 2015"/>
*Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 
**Subbagian Perlengkapan
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga, pemberitaan dan publikasi, informasi pelayanan pengaduan serta kerja sama luar negeri. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama terdiri atas:
**Subbagian Pengadaan dan Pelaporan
{| class="wikitable"
**Subbagian Pemeliharaan dan Penyimpanan
|+
!Unit Kerja
!Tugas dan Fungsi
|-
|'''Bagian Hubungan Antar Lembaga'''
 
# Subbagian Lembaga Negara dan Pemerintah
# Subbagian Lembaga Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan
# Subbagian Tata Usaha Biro
|Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerja sama hubungan antar lembaga negara dan lembaga pemerintah, serta lembaga non pemerintah
|-
|'''Bagian Pemberitaan dan Publikasi'''
 
# Subbagian Hubungan Media Massa
# Subbagian Promosi dan Publikasi
# Subbagian Analisis dan Evaluasi Media
|Bagian Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan hubungan media massa dan media elektronik, publikasi, pameran, analisis dan evaluasi media
|-
|Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan
 
# Subbagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
# Subbagian Perpustakaan
# Subbagian Layanan Pengaduan Masyarakat
|Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan urusan layanan informasi publik dan dokumentasi, pengelolaan urusan perpustakaan, dan penanganan layanan pengaduan masyarakat
|-
|Bagian Kerja Sama Luar Negeri
 
# Subbagian Kerja Sama Bilateral
# Subbagian Kerja Sama Multilateral
# Subbagian Kerja Sama Lembaga Asing Non Pemerintah
|Bagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi kerja sama bilateral, multilateral, dan lembaga asing non pemerintah
|}
 
=== Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana ===
Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015 <ref name="Kemendesa No.6 Tahun 2015"/>
 
Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan advokasi hukum, penelaahan dan evaluasi produk hukum dan perjanjian serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:
{| class="wikitable"
|+
!Unit Kerja
!Tugas dan Fungsi
|-
|Bagian Penyusunan Perundang-Undangan
 
# Subbagian Perundang-Undangan I
# Subbagian Perundang-Undangan II
# Subbagian Perundang-Undangan III
|Bagian Penyusunan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi
|-
|Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum
 
# Subbagian Pelayanan dan Pertimbangan Hukum
# Subbagian Advokasi Hukum
# Subbagian Dokumentasi Hukum
|Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyuluhan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, melaksanakan koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum dan advokasi hukum, serta pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum
|-
|Bagian Penelaahan, Evaluasi Produk Hukum dan Perjanjian
 
# Subbagian Analisis Produk Hukum
# Subbagian Evaluasi Produk Hukum
# Subbagian Perjanjian
|Bagian Penelaahan, Evaluasi Produk Hukum, dan Perjanjian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi produk hukum dan perjanjian
|-
|Bagian Organisasi dan Tata Laksana
 
# Subbagian Organisasi
# Subbagian Tata Laksana
# Subbagian Tata Usaha Biro
|Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan penataan organisasi, penyusunan analisis jabatan dan evaluasi jabatan serta tata laksana di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
|}
 
== Referensi ==
Baris 148 ⟶ 255:
 
{{Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia}}
 
 
 
{{indo-stub}}
 
[[Kategori:Sekretariat jenderal kementerian Indonesia]]
[[Kategori:Kementerian Indonesia|Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi]]
[[Kategori:Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia]]
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Sekretariat_Jenderal_Kementerian_Desa,_Pembangunan_Daerah_Tertinggal,_dan_Transmigrasi_Republik_Indonesia"