Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 23 Desember 2014 01.17 sunting Lukman Tomayahu (bicara \| kontrib) 3.839 suntingan templat DPR ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 28 April 2024 07.06 sunting balikkan Fazily (bicara \| kontrib) 8.723 suntingan k Mengembalikan suntingan oleh 2001:448A:4007:1152:187A:210:C1F6:B407 (bicara) ke revisi terakhir oleh Bot5958 Tag: Pengembalian
(6 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{Kotak info eselon I \| nama = Deputi Bidang</br />Perundang-undangan \| kementerian/lembaga = [[Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia\|Sekretariat Jenderal</br /> Dewan Perwakilan Rakyat</br /> Republik Indonesia]] \| gambar = [[Berkas:Coat of arms of the People's Representative Council of Indonesia.svg\|120px]] \| didirikan = <!--tanggal pendirian/hari jadi--> Baris 38: '''Deputi Bidang Perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia''' adalah unit eselon I pada [[Dewan Perwakilan Rakyat]] yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi. Deputi Bidang Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Deputi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada [[Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia\|Sekretaris Jenderal DPR RI]].<ref name="Perpres 23 tahun 2014">[http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan%20Perundang-Undangan/1)%20Bidang%20Politik%20Dalam%20Negeri/3)%20Otonomi%20Daerah/Perpres%20No.23%20Tahun%202005%20Tentang.pdf Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat]</ref> == Tugas dan Fungsi == === Tugas === Deputi Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi.<ref name="Perpres 23 tahun 2014"/> === Fungsi === Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi : * pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang bertanggung jawab di bidang legislasi; * pemberian saran dan pertimbangan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang bertanggung jawab di bidang legislasi. == Struktur Organisasi == Deputi Bidang Perundang-undangan terdiri dari : # Biro Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum, HAM dan Kesejahteraan Sosial # Biro Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan # Biro Hukum, dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang == Lihat pula == * [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]] * [[Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]] == Referensi == {{Reflist}} {{~~Templat:~~DPR}} ~~[[Kategori:DPR]]~~ [[Kategori:Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]] [[Kategori:Daftar Eselon I]]