Demokrasi di Jerman: Perbedaan antara revisi

▲[[Jerman]] seperti halnya [[Italia]] (lihat [[Demokrasi di Italia]]) pada awalnya bukanlah negara yang bersatu seperti sekarang, banyak kerajaan-kerajaan [[Bangsa Jermanik]] yang memiliki kedaulatan sendiri-sendiri. Jerman baru menjadi bangsa yang bersatu pada akhir Abad 19, tepatnya pada 1871, hal ini didorong dengan munculnya semangat [[nasionalisme]] Jerman yang sangat kuat yang teraktualisasikan dalam bentuk [[Kekaisaran Jerman]], namun sering kali nasionalisme Jerman saat itu diwujudkan dalam bentuk [[agresi]] internasional dengan tujuan menyatukan seluruh [[Bangsa Jermanik]] di bawah satu bendera.<ref>Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli Introduction to Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 418</ref>

▲[[Nasionalisme Jerman]] sendiri lahir dari [[Nasionalisme Romantik]], sebuah ide nasionalisme yang mendasari gerakannya pada pemikiran kontra-[[Renaissance]] atau kontra-[[Pencerahan]]. Nasionalisme hasil [[Pencerahan]] yang lebih menekankan pada aspek [[universalisme]], [[egalitarianisme]], [[sains]], [[revolusi]], dan [[liberalisme]], telah berhasil mendorong terjadinya [[Revolusi Perancis]] dan menggeser nilai-nilai [[tradisionalisme]] sehingga menjadikan Nasionalisme Perncerahan sebagai lawan dari [[tradisionalisme]], [[regionalisme]], dan nilai-nilai [[konservatif]] lainnya yang telah lama berkuasa di [[Eropa]].<ref>Ian Adams, Ideologi Politik Muktahir, diterjemahkan dari judul asli, Political Ideology Today, (Yogyakarta: Qalam, 2004) hal. 123</ref>

▲Nilai-nilai Nasionalisme Romantik itu kemudian terserap oleh masyarakat Jerman kala itu, dan salah satu tokohnya adalah [[Johann Gottfried von Herder]] (1744-1803). Von Herder percaya bahwa [[Tuhan]] telah menciptkan semua bangsa-bangsa dari asal-usul yang berbeda, sehingga setiap bangsa memiliki keunikan bahasa, budaya, dan tradisi yang berbeda-beda dan setiap bangsa itu memiliki kontribusinya masing-masing dalam pembentukan peradaban dengan keunikannya masing-masing. Bagi Von Herder, penerimaan terhadap kebudaayan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya adalah sesuatu yang salah dan membuatnya gusar, terutama saat kelas [[elit]] di [[Jerman]] yang saat itu menerima [[Bahasa Perancis]] melalui sebuah usaha yang disebut [[sofistifikasi]], sehingga menurut Von Herder hal ini telah merusak kebudayaan asli [[Jerman]].<ref>Ian Adams, Ideologi Politik Muktahir, diterjemahkan dari judul asli, Political Ideology Today, (Yogyakarta: Qalam, 2004) hal. 125</ref>

▲Nasionalisme Jerman semakin menjadi ketika Pasukan [[Revolusi Perancis]] atau [[Republik Ketiga Perancis]] menduduki [[Jerman]] atas nama “Pembebasan Jerman”, banyak orang Jerman kemudian bereaksi melawan [[Perancis]] dan melahirkan suatu konsepsi nasionalisme, yang kemudian menjadi [[Nasionalisme Jerman]], salah satu tokohnya adalah [[Johann Fitche]] (1763-1814). Fitce menghonversi pemikiran Von Herder menjadi lebih politis dalam salah satu bukunya yang berjudul [[Address to The German Nation of 1807-08]], di dalam bukunya itu, Fiche menyerukan agar seluruh [[Bangsa Jerman]] bersatu untuk melawan pendudukan [[Perancis]] dan Bangsa Jerman tidak boleh hanya membersihkan dirinya sendiri dari pengaruh politik asing, tetapi juga pengaruh budaya dan intelektual asing. Ide-ide Fitche dan Von Herder itulah yang kemudian melandasi konsep [[Nasionalisme Jerman]] dan [[Pan-Jermanisme]].<ref>Ian Adams, Ideologi Politik Muktahir, diterjemahkan dari judul asli, Political Ideology Today, (Yogyakarta: Qalam, 2004) hal. 123 dan 137</ref>

▲[[Nasionalisme Jerman]] yang diejawantahkan oleh [[Kaisar Wilhelm II]] dalam semangat [[Pan-Jermanisme]] melalui penyatuan berbagai [[Bangsa Jermanik]] dalam sebuah [[Kekaisaran Jerman]] telah mendorong pecahnya [[Perang Dunia I]].<ref>Ian Adams, Ideologi Politik Muktahir, diterjemahkan dari judul asli, Political Ideology Today, (Yogyakarta: Qalam, 2004) hal. 137</ref> [[Kekaisaran Jerman]] kemudian menggabungkan diri dalam [[Blok Sentral]] bersama kekuatan-kekuatan [[monarkis]] lainnya, sisa-sisa dari [[Perang Salib]], seperti [[Austria-Hungaria]] dan [[Turki Usmaniyah]] untuk mengadapi [[Blok Sekutu]] atau [[Tiga Entente]], yang terdiri dari [[Britania Raya]], [[Perancis]], dan [[Kekaisaran Rusia]].

▲Namun, sayangnya semangat [[Pan-Jermanisme]] itu harus pupus karena [[Kekaisaran Jerman]] kalah dalam [[Perang Dunia I]]. [[Kekaisaran Jerman]] akhirnya dibubarkan sebagai bentuk konsekuensi atas tuntutan [[Sekutu]] pemenang perang, sebagai gantinya terjadi perubahan sistem politik kenegaraan di Jerman, dari sistem monarki menjadi sebuah negara [[republik]], yaitu [[Republik Weimar]].

▲Berdirinya [[Republik Weimar]] sekaligus menegaskan konstitusi demokratis pertama bagi [[Jerman]] yang mulai berlaku pada 1919. Dalam konstitusi demokratis [[Republik Weimar]] itu, masyarakat [[Jerman]] mulai dikenalkan dengan proses-proses politik yang berdasarkan nilai-nilai [[demokrasi], seperti memberikan hak pilih universal dengan mengikut sertakan perempuan dalam badan pemilihan umum untuk pertama kalinya dan sistem pemilihan yang proporsional dalam perwakilan, sejak saat itu mendadak seluruh warga Jerman ikut serta dalam proses politik.<ref>Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli Introduction to Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 418</ref>

▲Selain meningkatnya partisipasi politik masyarakat Jerman di masa Republik Weimar, juga mendorong perkembangan kesadaran organisasi masyarakat, sehingga masyarakat Jerman banyak pula melahirkan partai-partai politik dari berbagai spektrum [[ideologi]], dari [[sayap kanan]] hingga [[sayap kiri]], dari [[nasionalis]] hingga [[separatis]], semuanya ada saat itu. Sistem multi partai di Republik Weimar saat itu jelas memiliki konsekuensi ideologis, banyaknya partai dari ideologi yang bertentangan seringkali membuat pemerintah kehilangan legitimasinya sendiri, selain karena tak mampu mengendalikan stabilitas politik, kondisi Jerman setelah [[Perjanjian Versailles]] membuat ekonomi nasional semakin terpuruk.<ref>Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli Introduction to Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 418</ref>

▲Puncak dari keputusasaan masyarakat [[Jerman]] (atau [[Republik Weimar]]) adalah sat terjadi [[Malaise]] pada 1929 atau yang disebut sebagai [[Depresi Besar]]. Depresi Besar telah mendorong krisis ekonomi parah di seluruh dunia, dan bagi Jerman kondisinya menjadi berkali-kali lipat lebih buruk. Krisis ekonomi dan kewajiban mengganti kerugian selama [[Perang Dunia I]] telah membuat pemerintah [[Republik Weimar]] kualahan, inflasi melambung tinggi bersamaan dengan angka kemiskinan dan pengangguran, sementara partai-partai politik terus tumbuh dan memiliki angkatan bersenjata mereka sendiri yang direkrut dari para [[veteran]] [[Perang Dunia I]] yang tidak punya kerjaan setelah [[Perjanjian Versailles]] memangkas jumlah personel [[Angkatan Bersenjata Jerman]].<ref>Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli Introduction to Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 418</ref>

▲Ditengah keputusasaan rakyat [[Jerman]] dan tingkat ketidakpercayaan yang semakin tinggi terhadap pemerintah, partai-partai politik saling berebut untuk berkuasa di [[Reichstag]] ([[Parlemen Jerman]]), salah satu partai politik yang mampu merebut simpati masyarakat Jerman saat itu adalah [[Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei]] (NSDAP) atau biasanya disebut [[Partai Nazi]] saja. Sejak Partai Nazi berdiri pada 1919 dan partai ini masih dipimpin oleh [[Anton Drexler]], mereka hanya memiliki 12 kursi di Reichstag pada 1928. Elektabilitas Partai Nazi meningkat, ketika estafet kepemimpinan diambil alih oleh [[Adolf Hitler]], jumlah kursi Reichstag yang berhasil diperoleh Partai Nazi pada 1930 adalah 107 kursi, kemudian jumlah ini berlipat menjadi 230 pada Juli 1932.<ref>Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli Introduction to Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 418</ref>

▲Kekuatan Partai Nazi yang semakin besar di Reichstag semakin menekan kekuatan partai-partai [[demokrat]] di [[Reichstag]], mendirikan sebuah pemerintahan demokratis yang stabil semakin tidak memungkinkan bahkan dengan koalisi partai sekalipun, karena kekuatan Partai Nazi semakin tidak bisa dikalahkan di Reichstag saat itu. Selain itu, Presiden [[Paul von Hindenburg]] akhirnya menunjuk [[Adolf Hitler]] sebagai [[Kanselir Jerman]] pada Januari 1933. Dengan berkuasanya Partai Nazi di Reichstag dan naiknya Adolf Hitler sebagai kanselir, demokrasi di Jerman masih seumur jagung itupun semakin terancam.<ref>Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli Introduction to Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 418</ref>

▲Semakin hari, Partai Nazi semakin kuat, melalui sayap paramiliter mereka, [[Sturbmateilung]] (SA) yang dipimpin oleh [[Ernst Rohm]], Partai Nazi meneror lawan-lawan politik mereka, [[Adolf Hitler]] semakin bergerak mendekati kekuasaan tertinggi di Jerman yang akhirnya diraihnya setelah Presiden Hindenburg mangkat. Pada saat itulah [[Republik Weimar]] sebagai bentuk negara demokratis pertama di Jerman akhirnya hancur dan digantikan dengan kekuasaan [[otoritarian]] [[Nazisme]].<ref>Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli Introduction to Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 418</ref><ref>Ian Adams, Ideologi Politik Muktahir, diterjemahkan dari judul asli, Political Ideology Today, (Yogyakarta: Qalam, 2004) hal. 314 - 315</ref>

▲Dalam buku [[Introduction to Political Sciences]], kemenangan Nazi bukan karena praktek teror mereka terhadap lembaga pemerintah [[Weimar]] yang demokratis, ironisnya justru karena memang demokrasi di Jerman saat itu menunjang keberhasilan Partai Nazi, karena sebagian besar rakyat Jerman, dari kelas atas, seperti [[elit politik]], [[tuan tanah]], [[aristokrat]], [[militer]], dan [[birokrat]], kelas menengah, seperti [[intelektual]] dan [[pegawai kantoran]], dan juga kelas bawah, seperti [[buruh]] dan [[petani]], semuanya yang putus asa, marah, frustasi, dan depresi dengan keadaan sosial, politik, dan ekonomi – terutama saat [[Depresi Besar]] 1929 – hal ini mendorong kebencian mereka terhadap demokrasi dan sekaligus membangkitkan memeori tentang kejayaan Jerman di masa lalu, terutama pada masa [[Kekaisaran Romawi Suci]] dan [[Kekaisaran Jerman]], sehingga membangkitkan kembali [[Nasionalisme Jerman]] dan ide tentang [[Pan-Jermanisme]] dalam wujud baru, yaitu [[Nazisme]].<ref>Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli Introduction to Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 419</ref><ref>William Ebenstein, Isme-Isme yang Mengguncang Dunia: Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme, diterjemahkan dari judul asli Today Isms: Communism, Fascism, Capitalism, Socialism, (Yogyakarta: Narasi, 2014) hal. 103 dan 16</ref>

▲Ketika depresi sosial, politik, dan ekonomi di seluruh dunia meningkat, terutama di [[Eropa]] dan [[Asia]], [[fasisme]] muncul sebagai sebuah alternatif yang membawa masyarakat negara pasca-industri keluar dari krisis akibat kegagalan [[kapitalisme]] [[Amerika Serikat]] yang menyebabkan [[Depresi Besar]] 1929, sekaligus menjawab tantangan untuk membentengi negara dari bahaya [[komunisme]] [[Uni Soviet]]. Kekecewaan terhadap [[kapitalisme]] dan ketakutan terhadap [[komunisme]] membuat [[fasisme]] semakin mudah merebut kekuasaan di negara-negara pasca-industri, seperti [[Jerman]], [[Italia]], dan [[Jepang]], ditambah dengan negara lainnya seperti [[Spanyol]] dan [[Portugal]] juga menjadi tempat di mana fasisme berkuasa.<ref>Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli Introduction to Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 419</ref>

▲[[Pakta Tripartit]] yang ditandatangai oleh [[Jerman Nazi|Jerman]], [[Kerajaan Italia|Italia]], dan [[Kekaisaran Jepang|Jepang]] membawa dunia kepada kebangkitan satu kekuatan baru di antara [[kapitalisme]] dan [[komunisme]]. Ketegangan memuncak diantara tiga ideologi ini, yang akhirnya terjadilah [[Perang Dunia II]], antara [[Blok Poros]] melawan [[Blok Sekutu]].

▲== Menuju Demokrasi ==

▲=== Dari Dua Jerman ===

▲[[Jerman Timur]] yang menjadi daerah pendudukan [[Uni Soviet]] memang harus diakui lebih terbelakang daripada [[Jerman Barat]] yang menjadi pendudukan [[Amerika Serikat]], [[Britania Raya]], dan [[Perancis]]. Sikap Uni Soviet yang sangat membenci Jerman (terutama saat dibangun [[Tembok Berlin]]) mengindikasikan bahwa pada awalnya Uni Soviet tidak berniat untuk hengkang dari daerah pendudukan mereka di [[Jerman Timur]], hal ini menjadikan harapan untuk bangkit bagi [[Bangsa Jerman]] adalah dari [[Jerman Barat]].<ref>Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli Introduction to Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 420</ref>

▲=== Oleh Jerman Barat ===

▲Keterbelakangan Jerman Timur terjadi dibanyak sektor, Uni Soviet jelas menjalankan praktek balas dendamnya dengan membuat warga Jerman Timur menderita, hal berbeda dialami Jerman Barat yang perlahan dibangkitkan secara ekonomi dan politik, salah satunya dengan proses-proses menuju [[demokratisasi]], oleh karena itu harapan bagi Bangsa Jerman bertopang pada Jerman Barat. Langkah pertama [[Jerman Barat]] untuk merekonstruksi [[demokrasi]] di [[Jerman]] adalah melalui [[Hukum Dasar Bonn]].<ref>Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli Introduction to Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 420</ref>

▲[[Hukum Dasar Bonn]] diawali dengan bersedianya [[Amerika Serikat]], [[Perancis]], [[Britania Raya]] untuk menyerahkan kembali kekuasaannya atas daerah pendudukan di [[Jerman Barat]] kepada penduduk asli atau [[pribumi]] [[Jerman]] pada 1949. Kemudian setelah itu, karena [[Berlin]] tidak kondusif lagi untuk dijadikan ibukota, selain karena sudah terpecah menjadi [[Berlin Barat]] dan [[Berlin Timur]], Berlin sendiri secara [[de jure]] masuk ke dalam wilayah pendudukan [[Uni Soviet]] di [[Jerman Timur]], maka Kota [[Bonn]] yang terletak di tepi [[Sungai Rhein]] ditunjuk menjadi ibukota dari [[Jerman Barat]] sekaligus memulai untuk dilaksanakannya pasal-pasal dalam [[Hukum Dasar Bonn]].<ref>Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli Introduction to Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 420</ref>

▲Sebenarnya pada saat Hukum Dasar Bonn diterapkan dan Kota [[Bonn]] menjadi ibukota dari [[Jerman Barat]], muncul kesadaran dari para elit politik [[Jerman Barat]]. Kesadaran itu muncul karena jika Hukum Dasar Bonn disahkan menjadi [[konstitusi]], maka sama saja dengan mengakui pembagian Jerman untuk selama-lamanya. Oleh karena itu para elit [[Jerman Barat]] memanfaatkan instrument politik yang dibangun oleh sistem [[demokrasi]] yang ada untuk memperjuangakan “Persatuan Jerman” melalui [[demokrasi]] pula.<ref>Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli Introduction to Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 420</ref>

▲Sejak 1949, kebangkitan dan perkembangan [[Jerman Barat]] menjadi tolok ukur perkembangan [[demokrasi]] di [[Jerman]]. Selain dari [[Hukum Dasar Bonn]], demokratisasi di Jerman Barat juga terindikasikan dari prestasi pemerintahan [[Sosial-Demokrat]] dibawah Kanselir [[Willy Brandt]] (1969 – 1974), prestasi itu adalah “pengakuan” [[Jerman Barat]] atas kedaulatan [[Jerman Timur]], meskipun terlihat kontra-produktif dengan tujuan menyatukan kembali Jerman, “pengakuan” dari [[Jerman Barat]] terhadap [[Jerman Timur]] itu menjadi langkah awal untuk menormalisasi hubungan kedua Jerman, bahkan juga normalisasi hubungan dengan [[Uni Soviet]].<ref>Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli Introduction to Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 420</ref>

▲Selain berdirinya Mahkamah Konstitusi, para elit politik di [[Jerman Barat]] terus mencontoh [[Amerika Serikat]] sebagai negara demokratis yang mapan di dunia, salah satunya adalah memapankan sistem negara [[federalisme]] sebagai komitmen Jerman Barat terhadap [[otonomi daerah]] dan [[desentralisasi]]. Untuk membentuk suatu negara [[federasi]] yang kuat, [[Jerman Barat]] terdiri dari sepuluh negara bagian (yang disebut sebagai [[Lander]]), sementara [[Bonn]] menjadi tempat dari pemerintahan pusat yang sekaligus menjadi “pemerintahan federal khusus” (kurang lebih mirip dengan otonomi yang dimiliki [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] di [[Indonesia]]).<ref>Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli Introduction to Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 420</ref>

▲Namun, yang berbeda antara [[Jerman Barat]] dengan [[Amerika Serikat]] adalah bentuk pemerintahannya, yaitu kedudukan [[kanselir Jerman Barat]] lebih mirip [[Perdana Menteri Inggris]] daripada [[Presiden Amerika Serikat]]. Majelis Tinggi di [[Parlemen Jerman Barat]] atau [[Bundesrat]] memiliki hak veto mutlak atas pembuatan undang-undang dan kewenangan tertinggi untuk menunjuk seorang kanselir. Memposisikan parlemen sebagai lembaga tertinggi juga sekaligus mencegah terulangnya kedudukan presiden menjadi otoritas tertinggi seperti era [[Paul von Hindenburg]]. [[Presiden Republik Federal Jerman Barat]] lebih sebagai kepala negara saja, dipilih melalui Majelis Rendah atau [[Bundestag]]. Karena tidak memiliki mandat dari rakyat dan kewenangan konstitusinya sempit, maka posisi Presiden Republik Federal Jerman tidak strategis.<ref>Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli Introduction to Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 420</ref>

▲Posisi presiden yang tidak memiliki kewenangan strategis seperti di era [[Republik Weimar]], maka kepala pemerintahan di Jerman Barat di pimpin oleh [[Kanselir]]. Kanselir menjadi pusat dan titik berat dari sistem politik di [[Jerman Barat]]. Kanselir memiliki kabiner yang bertugas selayaknya kabinet [[Presiden Amerika Serikat]]. Para menteri dan departemen bertanggungjawab kepada kanselir, bukan secara kolektif kepada parlemen (tidak seperti di [[Britania Raya]]). Kanselir Jerman Barat adalah pemimpin partai mayoritas di Parlemen Jerman Barat, atau juga pemimpin koalisis partai di Majelis Rendah.<ref>Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli Introduction to Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 420</ref>

▲[[Hukum Dasar Bonn]] juga membatasi agar kabinet kanselir Jerman Barat tidak bisa dengan mudah digoyahkan, salah satunya adalah, bila Bundestag ingin menjatuhkan pemerintah, maka Bundestag harus memiliki suara mayoritas absolute dan bila ingin menaikkan kanselir baru, Bundestag juga memerlukan suara mayoritas absolut. Peraturan ini membuat kedudukan eksekutif di Jerman Barat menjadi sangat kuat dan tetap ada jaminan nilai-nilai [[demokrasi]] yang didasari dalam [[Hukum Dasar Bonn]].<ref>Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli Introduction to Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 420</ref>

▲== Referensi ==