Korupsi di Indonesia: Perbedaan antara revisi

[['''Korupsi di Indonesia]]''' berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang [[korupsi]] bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekadar suatu budaya dan kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan [[korupsi]] antarnegara, [[Indonesia]] selalu menempati posisi paling tinggi. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak masyarakat sendiri dan juga oleh penegak hukum yang membidangi, karena tidak semua masyarakat Indonesia yang memperdulikan tentang korupsi dikarenakan sebagian masyarakat pun dalam kemiskinan dan keterpurukan, Jumlah penduduk miskin pada maret 2022 sebesar 26,16 juta orang<ref>https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20Maret,50%20persen%20pada%20Maret%202022.</ref>.

Meskipun tidak menjamin korupsi menjadi berkurang, perlu dilaksanakan untuk melakukan revisi secara komprehensif terhadap Undang-Undang tentang Pemberantasan [[Korupsi]]<ref>https://e{{Pranala mati|date=Oktober 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }} jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/234/pdf</ref>.

# [[Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan]]<ref>{{Cite web |url=https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/7-uu-20-tahun-2001-perubahan-uu-31-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi |title=Salinan arsip |access-date=2022-07-19 |archive-date=2022-07-19 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220719083453/https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/7-uu-20-tahun-2001-perubahan-uu-31-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi |dead-url=yes }}</ref>.

Upaya [[Kebijakan]] penanggulangan [[kejahatan]] atau yang biasa dikenal dengan [[Politik]] kriminal atau criminal policy oleh G. Peter Hoefnagels kebijakan penerapan [[hukum pidana]] (criminal law application) (Nawawi Arif : 2008), Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melalui jalur penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan jalur non-penal (diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal), upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi [[pidana]] atau memberi penderitaan atau nestapa bagi pelaku [[korupsi]], salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi, menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah baik dari [[eksekutif]], [[legislatif]], [[yudikatif]], [[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia]] serta deretan pegawainya dan lain sebagainya, lembaga tersebut harus memberikan edukasi kepada pemerintah dan masyarakat, lembaga [[independen]] [[Ombudsman]] patut mengembangkan kepedulian serta pengetahuan [[masyarakat]] mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari pegawai [[pemerintah]] (UNODC : 2004)<ref>{{Cite web |url=http://akperrsdustira.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2017-bagian-2-.pdf |title=Salinan arsip |access-date=2022-07-19 |archive-date=2020-01-10 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200110165430/http://akperrsdustira.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2017-bagian-2-.pdf |dead-url=yes }}</ref>

#[[Keserakahan]] dan tamak adalah sipatsifat yang membuat seorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih, dengan sipat tamak, seorang menjadi berlebihan mencintai [[harta]],

#Gaya hidup [[konsumtif]] adalah sipatsifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi, gaya hidup konsumtif misalnya barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor,

#Aspek [[Organisasi politik]] adalah organisasi tempat koruptor berada, biasanya, organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi, karena membuka peluang dan kesempatan, karena adanya teladan [[integritas]] dari [[pemimpin]], kultur yang benar, kurang memadai sistem akuntabilitas, atau lemahnya sistem pengendalian manajemen, di dapat dari sumber terpercayatepercaya didalam buku pendidikan Antikorupsi oleh Eko Handoyo, organisasi bisa mendapatkan keuntungan dari korupsi para anggotanya yang menjadi birokrat dan bermain menjadi pemain di antara celah-celah peraturan, Partai Politik menggunakan cara ini untuk membiayai organisasi mereka, pencalonan [[pejabat]] wilayah dan [[daerah]] juga [[kota]] menjadi sarana bagi partai politik untuk mencari dana bagi kelancaran roda organisasi, pada akhirnya terjadi money politics (politik uang) dan lingkaran korupsi kembali terjadi hingga Sekarang di tahun 2022 ini<ref name="aclc"/><ref name="edu"/>.

* {{id}} {{pustaka}} Mochtar Lubis, ''Manusia Indonesia: (sebuah pertanggungjawaban)'', Yayasan Obor Indonesia (2001), ISBN 9794613460 ISBN 978-979-461-346-7