Aborsi paksa: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Menambahkan penjelasan dan referensi |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (15 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''Aborsi paksa''' adalah tindakan pemaksaan kepada ibu [[Kehamilan|hamil]] untuk menghentikan kehamilan atau menggugurkan kandungannya tanpa persetujuan dari korban<ref>{{Cite web|date=2024-05-01|title=forced abortion {{!}} European Institute for Gender Equality|url=https://eige.europa.eu/publications-resources/thesaurus/terms/1115?language_content_entity=en|website=eige.europa.eu|language=en|access-date=2024-05-04}}</ref>. Aborsi paksa yakni aborsi yang dilakukan secara paksa, yang bisa terjadi karena berbagai tekanan dari luar seperti [[tekanan sosial]], atau karena campur tangan dari pihak-pihak tertentu seperti pasangan intim, orang tua atau wali, praktisi medis, atau individu lain dengan menggunakan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk melakukan aborsi.<ref name=":1">{{Cite journal|last=Pike|first=Gregory K.|date=2023-04-03|title=Coerced Abortion – The Neglected Face of Reproductive Coercion|url=https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20502877.2022.2136026|journal=The New Bioethics|language=en|volume=29|issue=2|pages=85–107|doi=10.1080/20502877.2022.2136026|issn=2050-2877}}</ref> Ini juga dapat terjadi ketika tindakan tersebut dilakukan pada seseorang yang sedang hamil tanpa persetujuannya, atau ketika persetujuan yang sah dipertanyakan karena adanya paksaan. Ini juga mencakup situasi-situasi di mana tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara medis atau dalam pengaturan perawatan di rumah sakit, tetapi tidak termasuk situasi di mana individu yang sedang hamil menghadapi risiko cedera yang mengancam nyawa akibat kehamilan yang tidak diinginkan.<ref name=":1" /> Perempuan yang menghentikan kehamilannya karena paksaan dari pihak lain disebut sebagai penyintas aborsi paksa.<ref>{{Cite journal|last=Floranti|first=Diantika Rindam|date=2021-04-02|title=Perlindungan Hukum Bagi Penyintas Aborsi Paksa di Indonesia|url=https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/6059|journal=Justitia Jurnal Hukum|language=id|volume=5|issue=1|doi=10.30651/justitia.v6i1.6059|issn=2579-6380}}</ref> Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggap aborsi paksa sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena tindakan ini melanggar HAM untuk memiliki pilihan dan kendali atas reproduksi tanpa tekanan, diskriminasi, atau kekerasan.<ref>{{Cite book|date=2018-10-25|url=https://www.cambridge.org/highereducation/books/international-human-rights-law-documents/4D2F8FE875C0FADD99FBADC996342779?chapterId=CBO9781316677117A060#contents|title=Beijing Declaration and Platform for Action, Fourth World Conference on Women: Action for Equality, Development and Peace, 1995|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-1-316-67711-7|editor-last=Khaliq|editor-first=Urfan|edition=1|pages=428–431|doi=10.1017/9781316677117.051}}</ref>
== Nazi Jerman ==
Selama [[Perang Dunia II]], kebijakan aborsi di Nazi Jerman bervariasi tergantung pada orang, kelompok, dan wilayah yang menjadi tujuan kebijakan tersebut, karena perempuan Jerman dilarang melakukan aborsi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan angka kelahiran dan populasi "ras Arya" dan meminimalkan populasi wanita seperti Yahudi, Polandia dan Roma.<ref name=":2">{{Cite journal|last=David|first=Henry P.|last2=Fleischhacker|first2=Jochen|last3=Hohn|first3=Charlotte|date=1988-03|title=Abortion and Eugenics in Nazi Germany|url=https://www.jstor.org/stable/1972501?origin=crossref|journal=Population and Development Review|volume=14|issue=1|pages=81|doi=10.2307/1972501}}</ref> Selain itu, mereka yang dianggap membebani masyarakat Jerman seperti penyandang cacat atau sakit jiwa juga menjadi sasaran aborsi paksa yang diikuti dengan sterilisasi, dan merupakan orang Jerman yang secara hukum menjadi sasaran aborsi. Kisah-kisah ini dikategorikan sebagai bagian dari "program genosida sistematis Nazi Jerman, yang bertujuan menghancurkan negara dan kelompok etnis asing".<ref>{{Cite web|title=Trials of War Criminals Before the Nurenberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10 ("Green Series"): Volume 4|url=https://www.loc.gov/item/2011525364_NT_war-criminals_Vol-IV/|website=Library of Congress, Washington, D.C. 20540 USA|access-date=2024-05-04}}</ref> Setelah Perang berakhir, praktik aborsi paksa terhadap kelompok tertentu di bawah rezim Nazi dianggap sebagai kejahatan perang, hal ini berdasarkan penilaian selama Pengadilan Nuremberg. Mereka yang terbukti mendorong atau memaksa aborsi selama Holocaust dihukum dengan minimal 25 tahun penjara karena praktik tersebut dianggap sebagai "tindakan penghancuran yang tidak manusiawi".<ref name=":2" />
== Republik Rakyat Tiongkok ==
== Faktor ==▼
Aborsi paksa yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan satu anak telah terjadi di Republik Rakyat Tiongkok; tindakan ini melanggar hukum Tiongkok dan tidak diakui sebagai kebijakan resmi.<ref>{{Cite news|last=Barboza|first=David|date=2012-06-15|title=China Suspends Family Planning Workers After Forced Abortion|url=https://www.nytimes.com/2012/06/16/world/asia/china-suspends-family-planning-workers-after-forced-abortion.html|newspaper=The New York Times|language=en-US|issn=0362-4331|access-date=2024-05-04}}</ref> Tekanan pemerintah terhadap pejabat daerah menyebabkan penerapan cara kekerasan terhadap ibu hamil.<ref>{{Cite news|last=Wong|first=Edward|date=2012-07-23|title=Reports of Forced Abortions Fuel Push to End Chinese Law|url=https://www.nytimes.com/2012/07/23/world/asia/pressure-to-repeal-chinas-one-child-law-is-growing.html|newspaper=The New York Times|language=en-US|issn=0362-4331|access-date=2024-05-04}}</ref> Pada 29 September 1997, sebuah usulan undang-undang di Kongres Amerika Serikat yang dikenal sebagai Undang-Undang Penghukuman Aborsi Paksa diperkenalkan dengan tujuan untuk mengutuk para pejabat Partai Komunis Tiongkok, pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, dan individu lain yang terlibat dalam tindakan tersebut, dengan melarang mereka memasuki atau tinggal di Amerika Serikat.<ref>{{Cite web|title=Forced Abortion Condemnation Act (1997 - H.R. 2570)|url=https://www.govtrack.us/congress/bills/105/hr2570|website=GovTrack.us|language=en|access-date=2024-05-04}}</ref> Pada bulan Juni 2012, Feng Jianmei dipaksa untuk menggugurkan janinnya yang berusia 7 bulan setelah gagal membayar denda karena melanggar kebijakan satu anak. Kasus ini menjadi topik yang sangat dibahas di internet di Tiongkok dan menimbulkan kecaman secara luas setelah foto bayi yang lahir mati diunggah secara online.<ref>{{Cite news|last=Osnos|first=Evan|date=2012-06-15|title=Abortion and Politics in China|url=https://www.newyorker.com/news/evan-osnos/abortion-and-politics-in-china|newspaper=The New Yorker|language=en-US|issn=0028-792X|access-date=2024-05-04}}</ref> Dua minggu setelah aborsi paksa, Feng terus diganggu oleh otoritas lokal di Provinsi Shanxi. Pada tanggal 5 Juli, Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi yang secara khusus mengutuk kasus Feng dan secara umum mengutuk aborsi paksa, terutama dalam konteks kebijakan satu anak.<ref>{{Cite web|last=France-Presse|first=Agence|date=2012-07-06|title=EU parliament condemns China forced abortions|url=https://newsinfo.inquirer.net/224353/eu-parliament-condemns-china-forced-abortions|website=INQUIRER.net|language=en|access-date=2024-05-04}}</ref>
Aborsi paksa dan pembunuhan bayi digunakan sebagai bentuk hukuman di kamp penjara. Pada tahun 1980-an, rezim Korea Utara melarang kehamilan di kamp-kamp mereka.<ref>{{Cite news|last=Brooke|first=James|date=2002-06-10|title=N. KOREANS TALK OF BABY KILLINGS|url=https://www.nytimes.com/2002/06/10/world/n-koreans-talk-of-baby-killings.html|newspaper=The New York Times|language=en-US|issn=0362-4331|access-date=2024-05-04}}</ref> Tiongkok mengusir semua imigran ilegal dari Korea Utara, yang sering kali dipenjara di fasilitas jangka pendek. Banyak pembelot dari Korea Utara mengungkapkan bahwa aborsi paksa dan pembunuhan bayi adalah hal yang umum terjadi di penjara-penjara ini. <ref>{{Cite news|last=Brooke|first=James|date=2002-06-10|title=N. KOREANS TALK OF BABY KILLINGS|url=https://www.nytimes.com/2002/06/10/world/n-koreans-talk-of-baby-killings.html|newspaper=The New York Times|language=en-US|issn=0362-4331|access-date=2024-05-04}}</ref> Mayoritas tahanan di pusat penahanan Tiongkok adalah perempuan. Warga Korea Utara yang dipulangkan sering kali dipaksa untuk melakukan aborsi, terlepas dari kejahatan yang mereka lakukan. Langkah-langkah polisi Korea Utara bertujuan untuk mencegah perempuan Korea Utara melahirkan anak yang berasal dari campuran etnis dengan laki-laki Tionghoa Han. Perawatan medis tidak disediakan bagi perempuan Korea Utara yang mengalami aborsi paksa.<ref>{{Cite book|last=Hawk|first=David R.|date=2012|url=https://www.worldcat.org/title/823345587|title=The hidden gulag: the lives and voices of "those who are sent to the mountains"|location=Washington, DC|publisher=U.S. Committee for Human Rights in North Korea|isbn=978-0-615-62367-2|edition=2nd ed|others=Committee for Human Rights in North Korea|oclc=823345587}}</ref>
Pada 21 Juni 2019, Pengadilan Perlindungan Inggris memutuskan agar seorang perempuan dengan kondisi disabilitas untuk melakukan aborsi meskipun tidak dengan keinginannya.<ref>{{Cite web|last=CNA|title=UK court orders forced abortion for disabled Catholic, Nigerian woman|url=https://www.catholicnewsagency.com/news/41610/uk-court-orders-forced-abortion-for-disabled-woman|website=Catholic News Agency|language=en|access-date=2024-05-04}}</ref> Perempuan tersebut mengalami gangguan mood sedang dan ketidakmampuan belajar. Hakim Nathalie Lieven memberikan izin untuk melakukan aborsi paksa berdasarkan Undang-Undang Kapasitas Mental tahun 2005, walaupun ada keberatan dari perempuan tersebut dan ibunya. Keputusan ini mendapat kritik dari Gereja Katolik, Komisi Hak Disabilitas, dan sejumlah kelompok aktivis anti-aborsi seperti Life dan Society for the Protection of Unborn Children.<ref>{{Cite news|last=Joseph|first=Yonette|date=2019-06-23|title=U.K. Court Says Mentally Disabled Woman Must Have Abortion|url=https://www.nytimes.com/2019/06/23/world/europe/abortion-mentally-disabled-uk.html|newspaper=The New York Times|language=en-US|issn=0362-4331|access-date=2024-05-04}}</ref> Namun, kasus ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.<ref>{{Cite news|last=Sherwood|first=Harriet|last2=correspondent|first2=Harriet Sherwood Religion|date=2019-06-24|title=Appeal court overturns forced abortion ruling|url=https://www.theguardian.com/world/2019/jun/24/catholic-church-hits-out-at-court-over-abortion-ruling|newspaper=The Guardian|language=en-GB|issn=0261-3077|access-date=2024-05-04}}</ref><ref>{{Cite news|last=Hannon|first=Paul|title=U.K. Court of Appeal Overturns Ruling Ordering Mentally Disabled Woman to Have Abortion|url=https://www.wsj.com/articles/u-k-court-rules-mentally-disabled-woman-must-have-abortion-11561390581|newspaper=WSJ|language=en-US|access-date=2024-05-04}}</ref>
=== Hukum aborsi ===
India menetapkan Undang-Undang Penghentian Kehamilan Secara Medis (MTP) yang disahkan pada tahun 1971 sebagai respons terhadap meningkatnya insiden aborsi yang dilakukan tanpa pengawasan medis memadai, sehingga menyebabkan tingginya angka kematian ibu. Undang-undang MTP melegalkan aborsi di India. Sebelum adanya undang-undang ini, aborsi dianggap sebagai tindakan kriminal, sehingga banyak perempuan yang melakukan aborsi meskipun berisiko.<ref name=":0">{{Cite web|title=Abortion laws In India|url=https://legalserviceindia.com/legal/article-8925-abortion-laws-in-india.html|website=legalserviceindia.com|access-date=2024-05-04}}</ref> Undang-undang ini menetapkan standar dan batasan untuk penghentian kehamilan, yang hanya dapat dilakukan oleh praktisi medis terdaftar (seorang praktisi medis yang memiliki kualifikasi medis yang diakui, sesuai dengan definisi dalam bagian 2(h) Undang-Undang Dewan Medis India, 1956).<ref name=":0" /> Pembaruan terbaru pada undang-undang ini dilakukan pada tahun 2021 melalui Undang-Undang Pengakhiran Kehamilan Secara Medis (Amandemen) tahun 2021, yang mengubah Undang-Undang Pengakhiran Kehamilan Secara Medis tahun 1971 untuk meningkatkan batas maksimum aborsi dari 20 menjadi 24 minggu untuk sejumlah kategori perempuan tertentu. Amandemen tersebut menaikkan batas usia kehamilan yang dapat diakhiri dari 20 menjadi 24 minggu untuk kategori-kategori tertentu, yang akan ditentukan dalam MTPA 2021 dan mencakup penyintas pemerkosaan, korban incest, dan perempuan rentan lainnya (seperti perempuan penyandang disabilitas atau anak di bawah umur).<ref>{{Cite web|title=Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act, 2021|url=https://legalserviceindia.com/legal/article-6037-medical-termination-of-pregnancy-amendment-act-2021.html|website=legalserviceindia.com|access-date=2024-05-04}}</ref>
=== Hukum aborsi paksa ===
Pasal 314 KUHP India mengatur tentang aborsi paksa, yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan maksud menyebabkan keguguran pada seorang wanita yang sedang hamil dan akibatnya wanita tersebut meninggal dunia, akan dihukum dengan penjara maksimal sepuluh tahun dan dapat dikenakan denda, jika tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan wanita tersebut.<ref>https://indiankanoon.org/doc/1317800/</ref>
=== Aborsi selektif ===
Para peneliti memperkirakan bahwa pada tahun 2030, akan ada lebih dari 6,8 juta kelahiran perempuan yang rendah di India karena praktik aborsi selektif yang masih berlangsung. Undang-Undang Teknik Diagnostik Pra-Konsepsi dan Pra-Natal tahun 1994 melarang pengungkapan jenis kelamin janin kecuali untuk alasan medis. Rasio jenis kelamin saat lahir memburuk di beberapa negara bagian karena penegakan hukum yang tidak konsisten. Pihak berwenang India sering menindak kelompok yang melakukan tes jenis kelamin janin. Rasio gender di India antara 900 dan 930 perempuan per 1.000 laki-laki mencerminkan pandangan negara terhadap anak perempuan, di mana laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah dan anak perempuan dianggap sebagai beban di semua lapisan sosial ekonomi. Laki-laki cenderung mendapatkan pola makan yang lebih sehat dan akses yang lebih baik terhadap perawatan medis dibandingkan perempuan.<ref>{{Cite journal|last=Seufert|first=W.|last2=Jentsch|first2=S.|date=1992-08|title=In vivo function of the proteasome in the ubiquitin pathway.|url=http://dx.doi.org/10.1002/j.1460-2075.1992.tb05379.x|journal=The EMBO Journal|volume=11|issue=8|pages=3077–3080|doi=10.1002/j.1460-2075.1992.tb05379.x|issn=0261-4189}}</ref>
== Referensi ==
<references />
[[Kategori:Kesehatan perempuan]]
| |||