Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

| bidang_tugas = [[Agraria]]/pertanahan dan tata ruang

| slogan = ATR/BPN Maju Modern

| anggaran =

 

<!--Sekretariat Jenderal-->

| sekretariat_jenderal = Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia

<!--Sekretariat Kementerian-->

| sekretariat_kementerian = <!--Nama di Wikipedia tanpa tanda [[ ]]-->

| dirjen2 = Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang

| singkatan_dirjen2 = Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang

| dirjen3 = Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

| singkatan_dirjen3 = Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

| dirjen4 = Direktorat Jenderal Penataan Agraria

| singkatan_dirjen4 = Penataan Agraria

| dirjen5 = Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

| singkatan_dirjen5 = Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

| dirjen6 = Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

| singkatan_dirjen6 = Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

| dirjen7 = Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

| singkatan_dirjen7 = Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

| deputi1 = <!--Nama di Wikipedia tanpa tanda [[ ]]-->

| singkatan_deputi1 =

<!--Inspektorat Jenderal-->

| inspektorat_jenderal = Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia

<!--Badan-->

| badan1 = <!--Nama di Wikipedia tanpa tanda [[ ]]-->

| staf_ahli4 = Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi

| singkatan_staf_ahli4 = Bidang Teknologi Informasi

| inspektorat = <!--Nama di Wikipedia tanpa tanda [[ ]]-->

| nama_inspektorat =

| pusat1 = Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia

| singkatan_pusat1 = Pengembangan Sumber Daya Manusia

| pusat2 = Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia

| singkatan_pusat2 = Penelitian dan Pengembangan

| pusat3 = Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

| singkatan_pusat3 = Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

<!--Koordinasi Kementerian/Lembaga-->

| koordinasi2 = <!--sampai dengan |koordinasi15 = -->

 

<!--Inspektorat (Eselon II)-->}}

 

dan bertanggung jawab kepada Presiden.<ref name="Perpres 17/2015">{{Cite web |url=http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174379/Perpres%20Nomor%20%2017%20Tahun%202015.pdf |title=Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang |access-date=2015-03-19 |archive-date=2015-04-02 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150402182152/http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174379/Perpres%20Nomor%20%2017%20Tahun%202015.pdf |dead-url=yes }}</ref> Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dijabat oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala [[Badan Pertanahan Nasional]]. Sejak 21 Februari 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dipimpin oleh [[Agus Harimurti Yudhoyono]].

 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993, tugas Kepala Badan Pertanahan Nasional kini dirangkap oleh Menteri Negara Agraria. Kedua lembaga tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Menteri Negara Agraria berkonsentrasi merumuskan kebijakan yang bersifat koordinasi, sedangkan Badan Pertanahan Nasional lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat operasional.<ref name="sejarah bpn"/>

 

 

[[Megawati Soekarno Putri|Presiden Megawati]] menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan memposisikan BPN sebagai lembaga yang menangani kebijakan nasional di bidang pertanahan. Kedudukan BPN kemudian diperkuat pada masa [[Presiden Susilo Bambang Yudhoyono]] dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional dan menempatkan BPN RI di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<ref name="sejarah bpn"/>

# pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

# pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di daerah; dan

 

== Susunan Organisasi ==

 

# [[Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia|Sekretariat Jenderal]];

# [[Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia|Pusat Pendidikan dan Pelatihan]]

# [[Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia|Pusat Penelitian dan Pengembangan]]; dan

 

== Lihat pula ==

[[Kategori:Kementerian Indonesia]]

[[Kategori:Pertanahan di Indonesia]]