Wikipedia

Pemilihan umum di Indonesia: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: pengguna baru menambah pranala merah Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler pranala ke halaman disambiguasi
Ekky1995 (bicara | kontrib)
96 suntingan
 
(31 revisi perantara oleh 8 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Tata Negara Republik Indonesia}}
'''Pemilihan umum di Indonesia''' dilaksanakan di tingkat nasional untuk memilih anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR), anggota [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Daerah]] (DPD), dan [[Presiden Indonesia|Presiden]] dan [[Wakil Presiden Indonesia|Wakil Presiden]], serta memilih anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi]] (DPRD Provinsi) dan anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota]] (DPRD Kabupaten/Kota).
'''Pemilihan umum (pemilu) di [[Indonesia]]''' pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu [[DPR]], [[DPRD Provinsi]], dan [[DPRD Kabupaten]]/[[DPRD Kota|Kota]].
 
[[Pemilihan umum]] (pemilu) pertama di [[Indonesia]] adalah [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955|pemilu legislatif tahun 1955]] untuk memilih anggota DPR. Sebelum adanya perubahan [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] (UUD1945) oleh [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia|Majelis Permusyawaratan Rakyat]] (MPR), pemilihan umum dilaksanakan hanya untuk memilih anggota [[lembaga legislatif]], yaitu DPR dan DPRD. Pemilihan umum untuk memilih [[Presiden Indonesia|Presiden]] dan [[Wakil Presiden Indonesia|Wakil Presiden]] sudah dilaksanakan di Indonesia dari tahun [[2004]]. Pada tahun 2024, penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh [[Komisi Pemilihan Umum]] terdapat 204,807,222 DPT di Tanah Air. Se-Indonesia sebanyak 203.056.748 dan 1.750.474 diaspora Indonesia di seluruh dunia.<ref>https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66531834</ref><ref>https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih</ref>
Setelah amendemen keempat [[UUD 1945]] pada [[2002]], pemilihan [[Presiden Republik Indonesia|presiden]] dan [[Wakil Presiden Republik Indonesia|wakil presiden]] (pilpres), yang semula dilakukan oleh [[MPR]], disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada [[2007]], berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu.
Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.
 
== SejarahDasar hukum ==
{{See also|Undang-Undang Pemilihan Umum}}
Pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak 12 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.
Garis besar pemilihan umum diatur secara jelas dalam [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] (UUD 1945) Bab VIIB Pasal 22E.<ref>[https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]</ref>
{{blockquote|
# Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
# Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
# Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
# Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
# Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
# Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.
|style=padding-left:0;}}
 
[[Peraturan perundang-undangan Indonesia|Peraturan perundang-undangan]] lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur dalam [[Undang-Undang Pemilihan Umum|Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum]],<ref name=":0">{{Cite act|title=Pemilihan Umum|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017|type=Undang-Undang|index=7|year=2017}}</ref> yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.<ref name=":1">{{Cite act|title=Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/232762/perpu-no-1-tahun-2022|type=Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang|index=1|year=2022}}</ref><ref name=":2">{{Cite act|title=Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/249312/uu-no-7-tahun-2023|type=Undang-Undang|index=7|year=2023}}</ref>
 
=== Riwayat ===
[[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-undang]] sebelumnya yang pernah mengatur seputar pemilihan umum di Indonesia adalah sebagai berikut.
 
* UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;<ref name=":6">{{Cite act|title=Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/45275/uu-no-7-tahun-1953|type=Undang-Undang|index=7|year=1953}}</ref> yang diubah dengan UU Darurat No. 18 Tahun 1955<ref>{{Cite act|title=Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Dan Panitia Pemilihan Kabupaten|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/53040/uudrt-no-18-tahun-1955|type=Undang-Undang Darurat|index=18|year=1955}}</ref> dan UU No. 2 Tahun 1956.<ref>{{Cite act|title=Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953)|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/51076/uu-no-2-tahun-1956|type=Undang-Undang|index=2|year=1956}}</ref>
* UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;<ref name=":4">{{Cite act|title=Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/49120/uu-no-15-tahun-1969|type=Undang-Undang|index=15|year=1969}}</ref> yang diubah dengan UU No. 4 Tahun 1975;<ref>{{Cite act|title=Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Angota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/47404/uu-no-4-tahun-1975|type=Undang-Undang|index=4|year=1975}}</ref> UU No. 2 Tahun 1980,<ref name=":8">{{Cite act|title=Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/47124/uu-no-2-tahun-1980|type=Undang-Undang|index=2|year=1980}}</ref> dan UU No. 1 Tahun 1985.<ref>{{Cite act|title=Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/46917/uu-no-1-tahun-1985|type=Undang-Undang|index=1|year=1985}}</ref>
* UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum;<ref name=":3">{{Cite act|title=Pemilihan Umum|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/45271/uu-no-3-tahun-1999|type=Undang-Undang|index=3|year=1999}}</ref> yang diubah dengan UU No. 4 Tahun 2000.<ref>{{Cite act|title=Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/44942/uu-no-4-tahun-2000|type=Undang-Undang|index=4|year=2000}}</ref>
* UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;<ref>{{Cite act|title=Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/43012/uu-no-12-tahun-2003|type=Undang-Undang|index=12|year=2003}}</ref> yang diubah dengan Perppu No. 2 Tahun 2004<ref>{{Cite act|title=Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/40519/uu-no-20-tahun-2004|type=Undang-Undang|index=20|year=2004}}</ref> dan Perppu No. 1 Tahun 2006.<ref>{{Cite act|title=Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/40171/uu-no-10-tahun-2006|type=Undang-Undang|index=10|year=2006}}</ref>
* UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.<ref name=":9">{{Cite act|title=Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/43928/uu-no-23-tahun-2003|type=Undang-Undang|index=23|year=2003}}</ref>
* UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.<ref name=":10">{{Cite act|title=Penyelenggara Pemilihan Umum|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/39892/uu-no-22-tahun-2007|type=Undang-Undang|index=22|year=2007}}</ref>
* UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;<ref>{{Cite act|title=Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/39037/uu-no-10-tahun-2008|type=Undang-Undang|index=10|year=2008}}</ref> yang diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2009.<ref>{{Cite act|title=Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/38631/uu-no-17-tahun-2009|type=Undang-Undang|index=17|year=2009}}</ref>
* UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.<ref>{{Cite act|title=Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/37655/uu-no-42-tahun-2008|type=Undang-Undang|index=42|year=2008}}</ref>
* UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.<ref name=":11">{{Cite act|title=Penyelenggara Pemilihan Umum|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/37656/uu-no-15-tahun-2011|type=Undang-Undang|index=15|year=2011}}</ref>
* UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<ref>{{Cite act|title=Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/37659/uu-no-8-tahun-2012|type=Undang-Undang|index=8|year=2012}}</ref>
* [[Undang-Undang Pemilihan Umum|UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum]];<ref name=":0" /> yang diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022.<ref name=":1" /><ref name=":2" />
 
== Asas ==
Berdasarkan UUD 1945, setiap pemilihan umum di Indonesia harus berlandaskan asas-asas berikut ini.<ref name=":3" /><ref>{{Cite web|title=Penjelasan 6 Asas Pemilu di Indonesia dan Arti Singkatan “Luber Jurdil”|url=https://narasi.tv/read/narasi-daily/asas-pemilu-di-indonesia|website=Narasi Tv|language=id|access-date=2024-02-20}}</ref>
[[Pemilihan umum]] di [[Indonesia]] menganut asas "'''LUBER'''" yang merupakan singkatan dari "'''L'''angsung, '''U'''mum, '''Be'''bas dan '''R'''ahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman [[Orde Baru]].
* "Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
* "Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.
* "Bebas" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
* "Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.
 
* ''Langsung'', yakni para pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa adanya perantara atau perwakilan.
Kemudian pada era reformasi berkembang pula asas "'''Jurdil'''" yang merupakan singkatan dari "Ju'''jur''' dan A'''dil'''". Asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap [[warga negara]] yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas "adil" adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.
* ''Umum'', yakni jaminan atas kesempatan menyeluruh untuk memilih dan dipilih bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang berdasarkan acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.
* ''Bebas'', yakni setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun, sehingga setiap warga negara dalam melaksanakan haknya tersebut dijamin keamanannya dalam memilih sesuai dengan kehendak hati dan kepentingannya.
* ''Rahasia'', yakni pemilih yang memberikan suaranya dijamin bahwa pilihannya itu tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun, sehingga pemilih dapat memberikan suaranya kepada siapa pun pada surat suara tanpa diketahui oleh orang lain. Asas tersebut tidak berlaku bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela mengungkapkan pilihannya kepada pihak mana pun.
* ''Jujur'', yakni para penyelenggara dan para pelaksana, para pengawas dan para pemantau, para peserta dan para pemilih, Pemerintah, serta semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
* ''Adil'', yakni setiap pemilih dan peserta mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan pihak mana pun dalam penyelenggaraaan pemilihan umum.
 
== JadwalPenyelenggara ==
Penyelenggara pemilihan umum di Indonesia adalah lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagai satu kesatuan. Lembaga-lembaga tersebut ialah [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia|Komisi Pemilihan Umum]], [[Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia|Badan Pengawas Pemilihan Umum]], dan [[Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum]].
 
=== Komisi Pemilihan Umum ===
=== Sistem gelombang pemilihan umum kepala daerah <ref>[http://m.antaranews.com/berita/480618/tujuh-gelombang-pilkada-serentak-2015-hingga-2027] Pilkada serentak</ref> ===
{{Utama|Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia}}
{| class="wikitable sortable"
[[Berkas:KPU Logo.svg|jmpl|138x138px|Lambang [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia|Komisi Pemilihan Umum]].]]
[[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia|Komisi Pemilihan Umum]] adalah [[Lembaga Negara Indonesia|lembaga negara]] [[Lembaga Nonstruktural|nonstruktural]] yang berwewenang dalam mengadakan dan mengatur setiap [[pemilihan umum]] di Indonesia dalam lingkup nasional. Pada [[Orde Baru|Era Orde Baru]], badan ini bernama [[Lembaga Pemilihan Umum]] (LPU) dan dikontrol langsung oleh [[Pemerintah Indonesia|Pemerintah]].<ref name=":4" /> Pada pemilu 1999, LPU berganti nama menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti sekarang ini.<ref name=":3" /> Lalu pada pemilu 2004, KPU menjadi lembaga mandiri yang terpisah dari Pemerintah.<ref name=":9" />
 
Berikut ini merupakan struktur hierarkis pelaksana pemilu di tingkat nasional dan daerah pada tiap pemilu. Nama yang dicetak miring berarti kelompok tersebut bersifat ''[[ad hoc]]'', yaitu dibentuk pada periode tertentuk dalam masa pemilu.
{| class="wikitable"
! rowspan="2" |Tahun
! rowspan="2" |Pimpinan
! colspan="6" |Pelaksana dalam negeri
! colspan="2" |Pelaksana luar negeri
|-
!Nasional
| Masa jabatan berakhir || Pemilu || colspan=2| Keterangan
!Provinsi
!Kabupaten/kota
!Kecamatan
!Kelurahan/desa
!TPS
!KBRI
!TPSLN
|-
|[[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955|1955]]
| 2015 dan 2016 (A) || 9 Desember 2015 || A
|''Panitia Pemilihan Indonesia''
| rowspan="8" |''Panitia Pemilihan Indonesia''
|''Panitia Pemilihan<ref group="lower-alpha">Panitia Pemilihan pada pemilu tahun 1955 sebenarnya melaksanakan pemilu pada tingkat [[daerah pemilihan]] (dapil) yang sedikit berbeda dengan [[pembagian administratif]] tingkat [[Provinsi di Indonesia|provinsi]] pada saat itu.</ref>''
|''Panitia Pemilihan Kabupaten''
| rowspan="7" |''Panitia Pemungutan Suara''
| rowspan="7" |''Panitia Pendaftaran Pemilih''
| rowspan="7" | —
|''Panitia Pemilihan Luar Negeri''
| rowspan="8" | —
|-
|[[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971|1971]]
| 2016 (B) dan 2017 || 15 Februari 2017 || B
| rowspan="6" |[[Lembaga Pemilihan Umum]]
| rowspan="7" |''Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I''
| rowspan="7" |''Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II''
| rowspan="6" |''Panitia Pemungutan Suara''
|-
|[[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1977|1977]]
| 2018 dan 2019 || 27 Juni 2018 || C
|-
|[[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1982|1982]]
| A || 9 Desember 2020 || D
|-
|[[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1987|1987]]
| B, C & D || 27 November 2024 <small><br>(bersama dengan pileg daerah) ||
|-
|[[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1992|1992]]
|-
|[[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1997|1997]]
|-
|[[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999|1999]]
| rowspan="6" |Komisi Pemilihan Umum
| rowspan="6" |''Panitia Pemilihan Kecamatan''
| rowspan="6" |''Panitia Pemungutan Suara''
| rowspan="6" |''Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara''
| rowspan="6" |''Panitia Pemilihan Luar Negeri''
|-
|[[Pemilihan umum Indonesia 2004|2004]]
| rowspan="5" |Komisi Pemilihan Umum
| rowspan="5" |Komisi Pemilihan Umum Provinsi
| rowspan="5" |Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
| rowspan="5" |''Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara Luar Negeri''
|-
|[[Pemilihan umum Indonesia 2009|2009]]
|-
|[[Pemilihan umum Indonesia 2014|2014]]
|-
|[[Pemilihan umum Indonesia 2019|2019]]
|-
|[[Pemilihan umum Indonesia 2024|2024]]
|}
;Catatan
{{notelist}}
 
 
{| class="wikitable sortable"
=== Badan Pengawas Pemilihan Umum ===
{{Utama|Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia}}
[[Berkas:Logo Bawaslu.png|jmpl|300x300px|Lambang [[Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia|Badan Pengawas Pemilihan Umum]].]]
[[Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia|Badan Pengawas Pemilihan Umum]] adalah [[lembaga independen]] yang berwenang untuk mengawasi penyelenggaran pemilu di seluruh Indonesia. Badan pengawas pemilu mulai diadakan mulai pada pemilu 1982 sebagai bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu).<ref name=":8" /> Pada pemilu 1999, badan ini bernama Panitia Pengawas. Dalam pemilu 2004, badan ini menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sebagai bagian dari KPU.<ref name=":3" /> Lalu pada pemilu 2009, badan ini menjadi lembaga yang terpisah dari KPU dengan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).<ref name=":10" />
 
Berikut ini merupakan struktur hierarkis pengawas pemilu di tingkat nasional dan daerah pada tiap pemilu per tahun 1982. Nama yang dicetak miring berarti kelompok tersebut bersifat ''[[ad hoc]]'', yaitu dibentuk pada periode tertentuk dalam masa pemilu.
{| class="wikitable"
|+
! rowspan="2" |Tahun
! colspan="6" |Pengawas dalam negeri
! rowspan="2" |Pengawas luar negeri
|-
!Nasional
! Posisi !! 2019 !! 2020 !! 2021 !! 2022 !! 2023 !! 2024
!Provinsi
!Kabupaten/kota
!Kecamatan
!Kelurahan/desa
!TPS
|-
|[[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1982|1982]]
! Tipe
| rowspan="4" |''Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat''
| Presiden, DPD & DPR (17 April) || Kepala Daerah (9 Desember) || colspan=3 align="center" {{n/a}} || Presiden, DPD dan DPR (14 Februari)<br>Kepala Daerah & DPRD (27 November)
| rowspan="4" |''Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I''
| rowspan="4" |''Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II''
| rowspan="4" |''Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan''
| rowspan="6" |—
| rowspan="8" |—
| rowspan="6" |—
|-
|[[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1987|1987]]
| Presiden dan wakil presiden ||rowspan=3 align=center| Ya ||colspan=4 rowspan=3 align=center|Tidak ||rowspan=3 align=center| Ya
|-
|[[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1992|1992]]
| DPD
|-
|[[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1997|1997]]
| DPR
|-
|[[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999|1999]]
| Gubernur dan wakil gubernur || rowspan="2" align="center" | Tidak || align="center" | Lampung, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalsel, Kaltara, Sulut, Sulteng, Kalteng || colspan=3 rowspan="2" align="center" | Tidak || rowspan="2" align="center" | Variasi
|''Panitia Pengawas Tingkat Pusat''
|''Panitia Pengawas Tingkat I''
|''Panitia Pengawas Tingkat II''
|''Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan''
|-
|[[Pemilihan umum Indonesia 2004|2004]]
| Bupati dan wakil bupati / wali kota dan wakil wali kota || align="center" | Variasi
|''Panitia Pengawas Pemilihan Umum''
| rowspan="2" |''Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi''
| rowspan="3" |''Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota''
| rowspan="5" |''Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan''
|-
|[[Pemilihan umum Indonesia 2009|2009]]
| rowspan="4" |Badan Pengawas Pemilihan Umum
| rowspan="2" |''Pengawas Pemilihan Umum Lapangan''
| rowspan="2" |''Pengawas Pemilu Luar Negeri''
|-
|[[Pemilihan umum Indonesia 2014|2014]]
| rowspan="3" |Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
|-
|[[Pemilihan umum Indonesia 2019|2019]]
| rowspan="2" |Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
| rowspan="2" |''Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa''
| rowspan="2" |''Pengawas Tempat Pemungutan Suara''
| rowspan="2" |''Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri''
|-
|[[Pemilihan umum Indonesia 2024|2024]]
|}
 
=== Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ===
Keterangan:
[[Berkas:DKPP.png|jmpl|Lambang [[Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum|DKPP]].]]
* Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilihan umum untuk semua jenis digelar serentak pada tahun 2019 nanti pilkada setiap tahun yang bervariasi.
{{Utama|Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum}}
[[Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum]] (DKPP) merupakan [[lembaga independen]] khusus yang menjalankan mekanisme cek dan balans (''check and balance'') terhadap kinerja KPU dan Bawaslu beserta lembaga di bawahnya. DKPP bertugas menangani dan menindaklanjuti pelanggaran [[Kode etik profesi|kode etik]] yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. DKPP mulai diadakan dalam pemilu 2014.<ref name=":11" /> Lembaga ini merupakan kelanjutan dari Dewan Kehormatan KPU yang diadakan pada pemilu tahun 2009.<ref name=":10" />
 
== Pemilihan legislatif ==
== Komponen sistem pemilu <ref>[http://www.scribd.com/doc/48848459/8/Tabel-1-Perbandingan-Sistem-Proporsional-dan-Sistem-Distrik Komponen sistem pemilu (halaman 54)]</ref> ==
Hingga tahun {{CURRENTYEAR}}, [[pemilihan umum]] untuk memilih anggota [[lembaga legislatif]] di [[Indonesia]] telah diselenggarakan sebanyak 13 kali.
 
=== Jenis pemilihan legislatif dan sistem pemilihan ===
Pemilihan umum legislatif pada tahun 1955 hanya untuk memilih anggota DPR, kemudian pemilihan umum legislatif pada tahun 1971–1999 untuk memilih anggota DPR dan DPRD, sementara pemilihan umum legislatif pada tahun 2004 dan sesudahnya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPRD.
 
Seluruh [[pemilihan umum legislatif Indonesia]] yang pernah ada menggunakan sistem [[Perwakilan berimbang|perwakilan berimbang/proporsional]], yaitu jumlah kursi legislatif yang didapatkan oleh [[partai politik]] sesuai dengan perbandingan jumlah suara yang diperoleh dalam [[pemilihan umum]]. Pemilihan legislatif pada tahun 1955–1999 menggunakan [[Sistem proporsional tertutup|sistem daftar tertutup]], yaitu pemilih hanya mempengaruhi jumlah kursi partai dan calon anggota legislatif ditentukan sepenuhnya oleh internal [[partai politik]]. Pemilihan legislatif pada tahun 2004 dan setelahnya menggunakan [[Sistem proporsional terbuka|sistem daftar terbuka]], yaitu pemilih mengetahui dan dapat memilih langsung calon anggota legislatif dari suatu partai yang lebih dijagokan.
{| class="wikitable sortable"
|-
!Tahun
! Pemilu DPR !! Terbuka/tertutup !! Distrik/proporsional/campuran
!Pemilihan
!Sistem perwakilan
!Sistem daftar
|-
| 1955
| 1955 ||rowspan=8 align=center| tertutup ||align=center| proporsional
| align="center" |DPR
| rowspan="12" align="center" |Berimbang/<br />proporsional
| rowspan="8" align="center" |Tertutup
|-
| 1971
|| rowspan="7" align="center" |DPR dan distrikDPRD
|-
| 1977
Baris 77 ⟶ 221:
| 1999
|-
| 2004
| 2004 ||rowspan=4 align=center| terbuka ||rowspan=4 align=center| proporsional
| rowspan="4" align="center" |DPR, DPD, dan DPRD
| rowspan="4" align="center" |Terbuka
|-
| 2009
Baris 84 ⟶ 230:
|-
|2019
|}
 
=== Daftar ===
 
==== 1955 ====
{{utama|Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955}}
[[Berkas:1955 Indonesian legislative election results map by electoral district.svg|pus|jmpl|700x700px|Peta hasil pemilihan legislatif 1955 menurut daerah pemilihan.]]
[[Pemilihan umum]] sekaligus [[Pemilihan umum legislatif Indonesia|pemilihan legislatif]] pertama sejak [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia|Indonesia merdeka]] ini diselenggarakan pada tanggal [[29 September]] [[1955]] untuk memilih anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Rakyat]]. Pemilu legislatif 1955, bersama dengan pemilu anggota [[Konstituante Republik Indonesia|Konstituante]], dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia di bawah arahan [[Kabinet Ali Sastroamidjojo I]], yang kemudian dilanjutkan oleh [[Kabinet Burhanuddin Harahap]] sejak sebulan sebelum pemungutan suara.<ref>{{cite book|last=Feith|first=Herbert|date=2007|title=The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia|publisher=Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd,|isbn=979-3780-45-2|language=en|ref=harv|authorlink=Herbert Feith}}</ref> PPI berkedudukan di [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|ibu kota]] dan secara hierarkis membawahi Panitia Pemilihan di tingkat [[daerah pemilihan]] (dapil), Panitia Pemilihan Kabupaten di tingkat kabupaten, Panitia Pemungutan Suara di tingkat kecamatan, dan Panitia Pendaftaran Pemilih di tingkat desa.<ref name=":6" />
 
Pemilu [[Era Demokrasi Liberal (1950–1959)|Era Demokrasi Liberal]] ini diikuti oleh 36 partai politik, 34 organisasi massa, dan 48 calon perorangan nonpartisan sebagai peserta yang memperebutkan 257 kursi DPR. Pemilu ini berhasil diselenggarakan di 15 daerah pemilihan, tetapi gagal dilaksanakan di dapil [[Papua (wilayah Indonesia)|Irian Barat]] karena wilayah tersebut masih dikuasai oleh militer [[Belanda]].<ref>{{Cite web|date=2024-01-18|title=Merunut Jejak Penyelenggaraan Pemilu 1955 – 2019|url=https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/merunut-jejak-penyelenggaraan-pemilu-1955-2019|website=Kompaspedia|language=id|access-date=2024-02-24}}</ref>
 
Dari pemilu tersebut, sebanyak 27 partai dan satu anggota perseorangan berhasil mendapatkan kursi di DPR. Empat partai teratas yang berhasil mendapatkan puluhan kursi DPR, yaitu [[Partai Nasional Indonesia]] (PNI) dengan 57 kursi, [[Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia]] (Masyumi) dengan 57 kursi, [[Nahdlatul Ulama]] (NU) dengan 45 kursi, dan [[Partai Komunis Indonesia]] (PKI) dengan 39 kursi.<ref name=":5">{{cite book|author=Sekretariat Jenderal KPU|date=2010|url=https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf|title=Pemuilu untuk Pemula: Modul 1|publisher=Komisi Pemilihan Umum|ref=harv|access-date=2020-10-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20181210160211/https://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf|archive-date=2018-12-10|dead-url=yes}}</ref><!--
=== Pemilu 1957–1958 ===
{{utama|Daftar pemilihan umum legislatif daerah di Indonesia 1957–1958}}
 
Pemilihan legislatif daerah di [[Indonesia]] pada tahun [[1957]]–[[1958]] digelar secara serentak di beberapa daerah di Indonesia. Pada saat itu, UU Pemilihan Kepala Daerah masih dalam proses penyusunan, untuk sementara waktu kepala daerah dipilih oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah|DPRD]]. Oleh sebab itu, menurut Joko (hlm. 55), “sistem [[Pemilihan kepala daerah di Indonesia|Pilkada]] langsung dalam UU No 1/1957 benar-benar merupakan introduksi dalam pentas politik karena secara empirik belum dapat dilaksanakan." Maka jadilah Pemilu Daerah 1957 itu sebagai pemilihan [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah|DPRD]] dan Dewan Pemerintahan Daerah (DPD). Meski demikian, ia tetaplah proses demokratisasi daerah yang layak disimak. Meskipun dibayang-bayangi kondisi politik yang tidak menentu sebagai akibat menguatnya konflik kedaerahan dan darurat militer, secara umum Pemilu Daerah dapat terselenggara dengan baik.
 
Pemungutan suara dilaksanakan secara bertahap antara [[Juni]] 1957 hingga [[Januari]] 1958. Daerah yang melaksanakannya adalah [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]], [[Jawa Barat]], [[Jawa Tengah]], [[Jawa Timur]], [[Daerah Istimewa Yogyakarta|DI Yogyakarta]], [[Sumatera Selatan]], [[Riau]], dan di [[Kalimantan]] pada 1958. Hasil akhir dari keseluruhan rangkaian pemilu daerah itu mendapuk [[Partai Komunis Indonesia|PKI]] sebagai partai tersukses. Sebagaimana dicatat [[Greg Fealy]] dalam Ijtihad Politik Ulama (2009, hlm. 257) PKI dengan mengesankan berhasil menambah perolehan suaranya hingga 27 persen dibanding dengan perolehan 1955 yang sebesar 16,4 persen.
 
Berbanding terbalik dengan PKI, perolehan suara tiga partai besar lainnya justru turun. Fealy mencatat, suara [[Partai Masyumi|Masyumi]] dan [[Nahdlatul Ulama|NU]]—di Pemilu 1955 masing-masing meraup suara 20,9 persen dan 18,4 persen-- turun dengan persentase hampir sama, 7 persen. Sementara [[Partai Nasional Indonesia|PNI]] yang sebelumnya meraup 22,3 persen justru terpuruk dengan persentase penurunan suara hingga 20,8 persen. Sesuai dengan ketentuan UU No. 1/1957, [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah|DPRD]] Tingkat I dan DPRD Tingkat II yang terbentuk kemudian berwenang memilih kepala daerahnya masing-masing.<ref>{{Cite web|last=Wibisono|first=Nuran|title=Pemilu Daerah 1957: PKI Berjaya dan Gagalnya Pilkada Langsung|url=https://tirto.id/pemilu-daerah-1957-pki-berjaya-dan-gagalnya-pilkada-langsung-dm3H|website=tirto.id|language=id|access-date=2022-02-11}}</ref>
-->
 
==== 1971 ====
{{utama|Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971}}
[[Berkas:Map of 1971 Indonesian Legislative Election - Cities and Regencies.svg|pus|jmpl|700x700px|Peta persebaran partai dengan perolehan suara terbanyak dalam pemilu 1971 di tiap kabupaten dan kotamadya.]]
Pemiihan legislatif berikutnya diselenggarakan pada tanggal [[3 Juli]] [[1971]] di awal [[Orde Baru|Era Orde Baru]] untuk memilih anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Rakyat]] serta anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Provinsi]] dan anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya]]. Pemilu ini dipersiapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum yang diketuai oleh [[Kementerian Dalam Negeri|Menteri Dalam Negeri]] (yang saat itu dijabat oleh [[Basuki Rahmat]]) serta secara hierarkis terdiri dari Panitia Pemilihan Indonesia yang berkedudukan di [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]], Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I di tingkat provinsi, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I di tingkat kabupaten/kotamadya, Panitia Pemungutan Suara di tingkat kecamatan, atau Panitia Pendaftaran Pemilih di tingkat desa/daerah setingkat.<ref name=":4" />
 
Pemilu tersebut diikuti oleh sembilan partai politik, yakni [[Partai Katolik (Indonesia)|Partai Katolik]], [[Partai Syarikat Islam Indonesia]] (PSII), [[Partai Nahdlatul Ulama]] (NU), [[Partai Muslimin Indonesia]] (Parmusi), [[Partai Kristen Indonesia]] (Parkindo), [[Partai Murba|Partai Musyawarah Rakyat Banyak]] (Murba), [[Partai Nasional Indonesia]] (PNI), [[Persatuan Tarbiyah Islamiyah|Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah]] (PERTI), dan [[Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia]] (IPKI), serta satu [[Organisasi Kemasyarakatan|organisasi kemasyarakatan]] bernama [[Partai Golongan Karya|Golongan Karya]].<ref>{{Cite book|last=Miaz|first=Yalvema|date=2012|url=http://repository.unp.ac.id/72/1/BUKU%202.pdf|title=Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi|location=Padang|publisher=UNP Press|isbn=978-602-8819-65-7|editor-last=Tim Editor UNP Press|pages=4-5|url-status=live}}</ref> Kesepuluh peserta pemilu tersebut memperebutkan 360 kursi dari 460 kursi di DPR, serta juga memperebutkan empat perlima dari keseluruhan kursi di DPRD yang berjumlah antara 40 hingga 75 kursi tergantung kabupaten atau kotamadyanya.<ref name=":7">{{Cite act|title=Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/49123/uu-no-16-tahun-1969|type=Undang-Undang|index=16|year=1969}}</ref> Sisa 100 kursi DPR dan seperlima kursi DPRD diangkat langsung dari kalangan Golongan Karya, baik dari unsur [[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia]] (ABRI) maupun bukan, oleh [[Pemerintah Indonesia|Pemerintah]].<ref name=":5" />
 
Dari pemilu 1971, Golongan Karya memperoleh 236 kursi DPR dan menguasai jumlah mayoritas kursi DPRD di berbagai kabupaten dan kotamadya. Empat partai peserta teratas setelah Golongan Karya berhasil memperoleh puluhan kursi DPR, yakni NU dengan 58 kursi, Parmusi dengan 24 kursi, PNI dengan 20 kursi, dan PSII dengan 10 kursi.<ref name=":5" />
 
==== 1977 ====
{{utama|Pemilihan umum legislatif Indonesia 1977}}
[[Berkas:Map of 1977 Indonesian Legislative Election - Cities and Regencies.svg|pus|jmpl|700x700px|Peta persebaran partai dengan perolehan suara terbanyak dalam pemilu 1977 di tiap kabupaten dan kotamadya.]]
Pemilhan umum kedua di [[Orde Baru|Era Orde Baru]] ini diselenggarakan pada tanggal [[2 Mei]] [[1977]] untuk memilih anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Rakyat]] serta anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Provinsi]] dan anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya]]. Pemilu ini sekali lagi dipersiapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.<ref name=":4" />
 
Setelah kejadian fusi partai politik pada tahun 1973,<ref>{{Cite act|title=Partai Politik dan Golongan Karya|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/47402/uu-no-3-tahun-1975|type=Undang-Undang|index=3|year=1975}}</ref> peserta pemilu 1977 menjadi tinggal dua partai politik, yaitu [[Partai Demokrasi Indonesia]] (PDI) dan [[Partai Persatuan Pembangunan]] (PPP), serta satu organisasi [[Partai Golongan Karya|Golongan Karya]]. Ketiga peserta tersebut masih memperebutkan 360 kursi dari 460 kursi di DPR serta empat perlima dari seluruh kursi DPRD yang berjumlah antara 40–75 kursi.<ref name=":7" />
 
Pemilu 1977 masih dimenangkan telak oleh Golongan Karya. Dalam pembagian kursi DPR, Golongan Karya mendapat 232 kursi, sementara PPP mendapatkan 99 kursi dan PDI mendapatkan 29 kursi.<ref name=":5" />
 
==== 1982 ====
{{Utama|Pemilihan umum legislatif Indonesia 1982}}
 
==== 1987 ====
{{Utama|Pemilihan umum legislatif Indonesia 1987}}
 
==== 1992 ====
{{Utama|Pemilihan umum legislatif Indonesia 1992}}
 
==== 1997 ====
{{Utama|Pemilihan umum legislatif Indonesia 1997}}
 
==== 1999 ====
{{utama|Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1999}}
 
Pemilu berikutnya, sekaligus Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu [[Pemilu 1999]] dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal [[7 Juni]] [[1999]]) di bawah pemerintahan Presiden [[BJ Habibie]] dan diikuti oleh 48 partai politik.
 
Lima besar Pemilu 1999 adalah [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]], [[Partai Golkar]], [[Partai Persatuan Pembangunan]], [[Partai Kebangkitan Bangsa]], dan [[Partai Amanat Nasional]].
 
Walaupun [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]] meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu [[Megawati Soekarnoputri]], melainkan dari [[Partai Kebangkitan Bangsa]], yaitu [[Abdurrahman Wahid]] (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota [[MPR]].
 
==== 2004 ====
{{utama|Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004}}
 
Pada Pemilu 2004, selain memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, rakyat juga dapat memilih anggota [[DPD]], suatu lembaga perwakilan baru yang ditujukan untuk mewakili kepentingan daerah.
 
==== 2009 ====
{{utama|Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2009}}
 
==== 2014 ====
{{utama|Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2014}}
 
===== 2019 =====
{{utama|Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2019}}
 
==== 2024 ====
{{utama|Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024}}
 
=== Skema pemilihan anggota DPR ===
{| class="wikitable sortable"
! rowspan="2" |Tahun
! rowspan="2" |Partai peserta
! rowspan="2" |Kursi tersedia
! colspan="2" |Pemenang
! colspan="2" |Tempat kedua
! colspan="2" |Tempat ketiga
|-
!Partai
!Kursi
!Partai
!Kursi
!Partai politik
!Kursi
|-
|1955
|36
|257
|PNI
|57 (22.17%)
|Masyumi
|57 (22.17%)
|NU
|45 (17.51%)
|-
|1971
|10
| rowspan="3" |360
| rowspan="6" |Golkar
|360 (65.55%)
|NU
|56 (21.79%)
|Parmusi
|24 (9.33%)
|-
|1977
| rowspan="5" |3
|232 (64.44%)
| rowspan="5" |PPP
|99 (38.52%)
| rowspan="5" |PDI
|29 (8.05%)
|-
|1982
|242 (67.22%)
|94 (26.11%)
|24 (6.66%)
|-
|1987
| rowspan="2" |400
|299 (74.75%)
|61 (15.25%)
|40 (10%)
|-
|1992
|282 (70.5%)
|62 (15.5%)
|56 (14%)
|-
|1997
|425
|325 (76.47%)
|89 (22.25%)
|11 (2.75%)
|-
|1999
|48
|462
|PDIP
|153 (33.12%)
|Golkar
|120 (25.97%)
| rowspan="2" |PPP
|58 (12.55%)
|-
|2004
|24
|550
|Golkar
|128 (23.27%)
|PDIP
|109 (19.82%)
|58 (10.55%)
|-
|2009
|38 (+ 6 lokal Aceh)
| rowspan="2" |560
|Demokrat
|150 (26.79%)
| rowspan="4" |Golkar
|107 (19.11%)
|PDIP
|95 (16.96%)
|-
|2014
|12 (+ 3 lokal Aceh)
| rowspan="3" |PDIP
|109 (19.5%)
|91 (16.3%)
| rowspan="3" |Gerindra
|73 (13%)
|-
|2019
|16 (+ 4 lokal Aceh)
|575
|128 (22.26%)
|85 (14.78%)
|78 (13.57%)
|-
|2024
|18 (+ 6 lokal Aceh)<ref>{{Cite press release|date=2022-12-15|title=KPU Tetapkan 17 Parpol Peserta Pemilu 2024|url=https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kpu-tetapkan-17-parpol-peserta-pemilu-2024|publisher=Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia|location=Jakarta|access-date=2022-12-16}}</ref>
|580<ref>{{Cite news|last=Fadhil|first=Haris|title=Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Bertambah Jadi 580 Orang|url=https://news.detik.com/pemilu/d-6458363/perppu-pemilu-jumlah-anggota-dpr-bertambah-jadi-580-orang|work=Detik|language=id-ID|location=Jakarta|publisher=Trans Media|access-date=2022-12-16}}</ref>
|
|
|
|}
 
== Jadwal ==
 
=== Sistem gelombang pemilihan umum kepala daerah <ref>[http://m.antaranews.com/berita/480618/tujuh-gelombang-pilkada-serentak-2015-hingga-2027] Pilkada serentak</ref> ===
{| class="wikitable sortable"
|-
| Masa jabatan berakhir || Pemilu || colspan="2" | Keterangan
|-
| 2015 dan 2016 (A) || 9 Desember 2015 || A
|-
| 2016 (B) dan 2017 || 15 Februari 2017 || B
|-
| 2018 dan 2019 || 27 Juni 2018 || C
|-
| A || 9 Desember 2020 || D
|-
| B, C & D || 27 November 2024 <small><br>(bersama dengan pileg daerah) ||
|}
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Posisi !! 2019 !! 2020 !! 2021 !! 2022 !! 2023 !! 2024
|-
! Tipe
| Presiden, DPD & DPR (17 April) || Kepala Daerah (9 Desember) || colspan=3 align="center" {{n/a}} || Presiden, DPD dan DPR (14 Februari)<br>Kepala Daerah & DPRD (27 November)
|-
| Presiden dan wakil presiden || rowspan="3" align="center" | Ya || colspan="4" rowspan="3" align="center" |Tidak || rowspan="3" align="center" | Ya
|-
| DPD
|-
| DPR
|-
| Gubernur dan wakil gubernur || rowspan="2" align="center" | Tidak || align="center" | Lampung, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalsel, Kaltara, Sulut, Sulteng, Kalteng || colspan="3" rowspan="2" align="center" | Tidak || rowspan="2" align="center" | Variasi
|-
| Bupati dan wakil bupati / wali kota dan wakil wali kota || align="center" | Variasi
|}
 
Keterangan:
* Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilihan umum untuk semua jenis digelar serentak pada tahun 2019 nanti pilkada setiap tahun yang bervariasi.
 
== Penetapan hasil pemilu ==
Baris 92 ⟶ 470:
! Pemilihan !! Putaran pertama !! Putaran kedua !! Keterangan
|-
| Presiden dan wakil presiden || Minimal 50% || Rowspan=2| Minimal 50% || syarat calon yang diajukan dimanaialah partai politik yang memilki batas ambang 20% kursi parlemen atau 25% suara sah
|-
| Kepala daerah dan wakil kepala daerah || Minimal 30% ||
Baris 145 ⟶ 523:
|45 + 11 Jalur Otsus
|}
 
== Hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! rowspan="2" | Tahun !! rowspan="2" | Jumlah kursi yang disediakan !! colspan=2 | Pemenang !! colspan=2 | Tempat kedua !! colspan=2 | Tempat ketiga
|-
! Partai politik !! Jumlah kursi (dalam persen) !! Partai politik !! Jumlah kursi (dalam persen) !! Partai politik !! Jumlah kursi (dalam persen)
|-
| [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955|1955]] || 257 || PNI || 57 (22.17%) || Masyumi || 57 (22.17%) || NU || 45 (17.51%)
|-
| [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971|1971]] || rowspan=3| 360 ||rowspan=6|Golkar || 360 (65.55%) || NU || 56 (21.79%) || Parmusi || 24 (9.33%)
|-
| [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1977|1977]] || 232 (64.44%) ||rowspan=5|PPP || 99 (38.52%) ||rowspan=5|PDI || 29 (8.05%)
|-
| [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1982|1982]] || 242 (67.22%) || 94 (26.11%) || 24 (6.66%)
|-
| [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1987|1987]] || rowspan=2| 400 || 299 (74.75%) || 61 (15.25%) || 40 (10%)
|-
| [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1992|1992]] || 282 (70.5%) || 62 (15.5%) || 56 (14%)
|-
| [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1997|1997]] || 425 || 325 (76.47%) || 89 (22.25%) || 11 (2.75%)
|-
| [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999|1999]] || 462 || PDIP || 153 (33.12%) || Golkar || 120 (25.97%) ||rowspan=2|PPP || 58 (12.55%)
|-
| [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2004|2004]] || 550 || Golkar || 128 (23.27%) || PDIP || 109 (19.82%) || 58 (10.55%)
|-
| [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2009|2009]] || rowspan=2| 560 || Demokrat || 150 (26.79%) ||rowspan=3|Golkar || 107 (19.11%) || PDIP || 95 (16.96%)
|-
| [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014|2014]] ||rowspan=2|PDIP || 109 (19.5%) || 91 (16.3%) ||rowspan=2|Gerindra || 73 (13%)
|-
| [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|2019]] || 575 || 128 (22.26%) || 85 (14.78%) || 78 (13.57%)
|-
| [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024|2024]] || 580 <ref>{{Cite web|last=Fadhil|first=Haris|title=Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Bertambah Jadi 580 Orang|url=https://news.detik.com/pemilu/d-6458363/perppu-pemilu-jumlah-anggota-dpr-bertambah-jadi-580-orang|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2022-12-16}}</ref>|| || || || || ||
|-
|2029
|
|
|
|
|
|
|
|}
 
== Jumlah partai politik di Indonesia ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Tahun !! Jumlah
|-
| 1955 || tidak terbatas
|-
| 1971 || 10
|-
| 1977 || rowspan=5| 3
|-
| 1982
|-
| 1987
|-
| 1992
|-
| 1997
|-
| 1999 || 48
|-
| 2004 || 24
|-
| 2009 || 38 + 6 lokal Aceh
|-
| 2014 || 12 + 3 lokal Aceh
|-
| 2019 || 16 + 4 lokal Aceh
|-
| 2024 || 18 + 6 lokal Aceh <ref>{{Cite web|date=2022-12-15|title=KPU Tetapkan 17 Parpol Peserta Pemilu 2024|url=https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kpu-tetapkan-17-parpol-peserta-pemilu-2024|access-date=2022-12-16}}</ref>
|-
|2029
|''Pemilihan umum yang akan datang''
|}
 
== Pemilihan umum anggota lembaga legislatif ==
Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan 12 kali pemilu anggota lembaga legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014, dan 2019.
 
=== Pemilu 1955 ===
{{utama|Pemilihan Umum Anggota DPR dan Konstituante Indonesia 1955}}
Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan [[Konstituante]]. Pemilu ini sering kali disebut dengan Pemilu 1955, dan dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.
 
Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:
* Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal [[29 September]] [[1955]], dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu,
* Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal [[15 Desember]] [[1955]].
 
Lima besar dalam Pemilu ini adalah [[Partai Nasional Indonesia]], [[Masyumi]], [[Nahdlatul Ulama]], [[Partai Komunis Indonesia]], dan [[Partai Syarikat Islam Indonesia]].
 
=== Pemilu 1957–1958 ===
{{utama|Daftar pemilihan umum legislatif daerah di Indonesia 1957–1958}}
 
Pemilihan legislatif daerah di [[Indonesia]] pada tahun [[1957]]–[[1958]] digelar secara serentak di beberapa daerah di Indonesia. Pada saat itu, UU Pemilihan Kepala Daerah masih dalam proses penyusunan, untuk sementara waktu kepala daerah dipilih oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah|DPRD]]. Oleh sebab itu, menurut Joko (hlm. 55), “sistem [[Pemilihan kepala daerah di Indonesia|Pilkada]] langsung dalam UU No 1/1957 benar-benar merupakan introduksi dalam pentas politik karena secara empirik belum dapat dilaksanakan." Maka jadilah Pemilu Daerah 1957 itu sebagai pemilihan [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah|DPRD]] dan Dewan Pemerintahan Daerah (DPD). Meski demikian, ia tetaplah proses demokratisasi daerah yang layak disimak. Meskipun dibayang-bayangi kondisi politik yang tidak menentu sebagai akibat menguatnya konflik kedaerahan dan darurat militer, secara umum Pemilu Daerah dapat terselenggara dengan baik.
 
Pemungutan suara dilaksanakan secara bertahap antara [[Juni]] 1957 hingga [[Januari]] 1958. Daerah yang melaksanakannya adalah [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]], [[Jawa Barat]], [[Jawa Tengah]], [[Jawa Timur]], [[Daerah Istimewa Yogyakarta|DI Yogyakarta]], [[Sumatera Selatan]], [[Riau]], dan di [[Kalimantan]] pada 1958. Hasil akhir dari keseluruhan rangkaian pemilu daerah itu mendapuk [[Partai Komunis Indonesia|PKI]] sebagai partai tersukses. Sebagaimana dicatat [[Greg Fealy]] dalam Ijtihad Politik Ulama (2009, hlm. 257) PKI dengan mengesankan berhasil menambah perolehan suaranya hingga 27 persen dibanding dengan perolehan 1955 yang sebesar 16,4 persen.
 
Berbanding terbalik dengan PKI, perolehan suara tiga partai besar lainnya justru turun. Fealy mencatat, suara [[Partai Masyumi|Masyumi]] dan [[Nahdlatul Ulama|NU]]—di Pemilu 1955 masing-masing meraup suara 20,9 persen dan 18,4 persen-- turun dengan persentase hampir sama, 7 persen. Sementara [[Partai Nasional Indonesia|PNI]] yang sebelumnya meraup 22,3 persen justru terpuruk dengan persentase penurunan suara hingga 20,8 persen. Sesuai dengan ketentuan UU No. 1/1957, [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah|DPRD]] Tingkat I dan DPRD Tingkat II yang terbentuk kemudian berwenang memilih kepala daerahnya masing-masing.<ref>{{Cite web|last=Wibisono|first=Nuran|title=Pemilu Daerah 1957: PKI Berjaya dan Gagalnya Pilkada Langsung|url=https://tirto.id/pemilu-daerah-1957-pki-berjaya-dan-gagalnya-pilkada-langsung-dm3H|website=tirto.id|language=id|access-date=2022-02-11}}</ref>
 
=== Pemilu 1971 ===
{{utama|Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1971}}
Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal [[5 Juli]] [[1971]]. Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 9 Partai politik dan 1 organisasi masyarakat.
 
Lima besar dalam Pemilu ini adalah [[Golongan Karya]], [[Nahdlatul Ulama]], [[Parmusi]], [[Partai Nasional Indonesia]], dan [[Partai Syarikat Islam Indonesia]].
 
Pada tahun 1975, melalui [[Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975|Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar]], diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu [[Partai Persatuan Pembangunan]] dan [[Partai Demokrasi Indonesia]]) dan satu [[Golongan Karya]].
 
=== Pemilu 1977-1997 ===
{{utama|Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1977|Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1982|Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1987|Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1992|Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1997}}
Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden [[Soeharto]]. Pemilu-Pemilu ini sering kali disebut dengan "Pemilu Orde Baru". Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh [[Golongan Karya]].
 
=== Pemilu 1999 ===
{{utama|Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1999}}
 
Pemilu berikutnya, sekaligus Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu [[Pemilu 1999]] dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal [[7 Juni]] [[1999]]) di bawah pemerintahan Presiden [[BJ Habibie]] dan diikuti oleh 48 partai politik.
 
Lima besar Pemilu 1999 adalah [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]], [[Partai Golkar]], [[Partai Persatuan Pembangunan]], [[Partai Kebangkitan Bangsa]], dan [[Partai Amanat Nasional]].
 
Walaupun [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]] meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu [[Megawati Soekarnoputri]], melainkan dari [[Partai Kebangkitan Bangsa]], yaitu [[Abdurrahman Wahid]] (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota [[MPR]].
 
=== Pemilu 2004 ===
{{utama|Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004}}
Pada Pemilu 2004, selain memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, rakyat juga dapat memilih anggota [[DPD]], suatu lembaga perwakilan baru yang ditujukan untuk mewakili kepentingan daerah.
 
=== Pemilu 2009 ===
{{utama|Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2009}}
 
=== Pemilu 2014 ===
{{utama|Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2014}}
 
=== Pemilu 2019 ===
{{utama|Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2019}}
 
=== Pemilu 2024 ===
{{utama|Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024}}
 
== Pemilihan umum presiden dan wakil presiden ==
Baris 308 ⟶ 549:
== Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ==
{{utama|Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah}}
Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) menjadi bagian dari rezim pemilu sejak 2007. Pilkada pertama di Indonesia adalah Pilkada [[Kabupaten Kutai Kartanegara]] pada 1 [[Juni 2005]]. Tentang persyaratan calon presiden, calon anggota DPR-RI, DPD-RI, MPR-RI DPRD Provinsi dan Kabupaten disamakan dengan Pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dana kampanye pemilihan umum dan kepala daerah di kelola oleh tim kampanye atau komunikator politik.<ref>https://perludem.org/wp-content/uploads/2017/Policy-Brief-03-Pemilihan-Kepala-Daerah-Langsung-adalah-Pemilu.pdf</ref>
 
== Lihat pula ==
Baris 315 ⟶ 556:
* [[Bawaslu]]
 
== ReferensiRujukan ==
{{Reflist}}
 
== Bacaan lanjutan ==
* {{cite book |surname=Evans |given=Kevin Raymond |year=2003 |title=The History of Political Parties & General Elections in Indonesia |lang=en |place=Jakarta |publisher=Arise Consultancies |isbn=979-97445-0-4}}
* {{cite encyclopedia |year=2015 |title=Indonesia Electoral, Political Parties Laws and Regulations Handbook — Strategic Information, Regulations, Procedures |edition=updated |publisher=International Business Pub., USA |isbn=9781514517017 |url=https://books.google.com/books?id=wuewCgAAQBAJ |lang=en}}
* {{cite book |surname=King |given=Dwight Y. |title=Half-Hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia |lang=en |year=2003 |place=Wesport, Conn |publisher=Praeger |isbn=978-0-2759-7942-3 |format=2024 Online Version |url-access=subscription |url=https://www.bloomsburycollections.com/monograph?docid=b-9798400660986}}
* {{cite book |surname=Labolo |given=Muhadam |surname2=Ilham |given2=Teguh |title=Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategi |year=2015 |place=Jakarta |publisher=Rajawali Pers |isbn=978-979-769-881-2}}
* {{cite book |surname=Sanit |given=Arbi |authorlink=Arbi Sanit |title=Partai, Pemilu dan Demokrasi |place=Yogyakarta |publisher=Pustaka Pelajar |year=1997 |isbn=979-8581-110-3}}
* {{cite book |surname=Suryadinata |given=Leo |title=Elections and Politics in Indonesia |lang=en |place=Singapore |year=2002 |publisher=Institute of Southeast Asian Studies}}
 
== Pranala luar ==
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia"