Wikipedia

Kementerian Indonesia: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
-iNu- (bicara | kontrib)
31.616 suntingan
RianHS (bicara | kontrib)
Pengurus
21.328 suntingan
Dikembalikan ke revisi 24464937 oleh RianHS (bicara): Tak perlu (TW)
Tag: Pembatalan
(187 revisi perantara oleh 67 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Politics ofPolitik Indonesia}}
'''[[Kementerian]]''' (nama resmi: '''Kementerian NegaraIndonesia''') adalah [[lembaga negara|lembaga]] eksekutif dalam lingkungan [[pemerintah Indonesia|Pemerintah]] [[Indonesia]] yang membidangi urusan tertentu dalam [[pemerintahan]]. Kementerian berkedudukandipimpin dioleh [[Daerahseorang Khususmenteri Ibukota Jakarta|Jakarta]] danyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada [[Presiden Indonesia|presiden]]. Kementerian dipimpin oleh [[menteri]] yang tergabung dalam sebuah [[daftar kabinet Indonesia|kabinet]].
 
Menteri merupakan bagian dari [[Kabinet Indonesia|kabinet]]. Dalam [[Kabinet Indonesia Maju]] (2019–2024), terdapat empat kementerian koordinator dan 30 kementerian.
== Dasar konstitusional ==
{{lihatpula|Undang-Undang Kementerian Negara}}
Dalam Bab V Pasal 17 [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|UUD 1945]] disebutkan bahwa:
:1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
:2. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
:3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
:4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
Berdasarkan Ayat 4, kementerian selanjutnya diatur dalam [[Undang-Undang Kementerian Negara|Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara]].
 
== Bidang urusan pemerintahan ==
Urusan pemerintahan yang ditangani oleh kementerian, yaitu:
# Urusan pemerintahan yang [[nomenklatur]] kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, yaitu urusan [[luar negeri]], [[dalam negeri]], dan [[pertahanan]].
# Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, yaitu urusan [[agama]], [[hukum]], [[keuangan]], [[keamanan]], [[hak asasi manusia]], [[pendidikan]], [[kebudayaan]], [[kesehatan]], [[sosial]], [[ketenagakerjaan]], [[industri]], [[perdagangan]], [[pertambangan]], [[energi]], [[pekerjaan umum]], [[transmigrasi]], [[transportasi]], [[informasi]], [[komunikasi]], [[pertanian]], [[perkebunan]], [[kehutanan]], [[peternakan]], [[kelautan]], dan [[perikanan]].
# Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, [[badan usaha milik negara]], [[pertanahan]], [[kependudukan]], [[lingkungan hidup]], [[ilmu pengetahuan]], [[teknologi]], [[investasi]], [[koperasi]], [[usaha kecil dan menengah]], [[pariwisata]], pemberdayaan [[perempuan]], [[pemuda]], [[olahraga]], [[perumahan]], dan pembangunan kawasan atau [[daerah tertinggal]].
 
== Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran ==
=== Landasan hukum ===
Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 194 harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Selain itu, untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi. Jumlah seluruh kementerian maksimal 34 kementerian.
Kementerian Negara diatur dalam Bab V Pasal 17 [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|Undang-Undang Dasar 1945]] (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
 
Pengaturan dasar mengenai kementerian dijelaskan dalam [[Undang-Undang Kementerian Negara]] yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). Dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, organisasi kementerian negara diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2019, yang kemudian diubah oleh Perpres Nomor 32 Tahun 2021.
Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan selain yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 dapat diubah oleh presiden. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan [[Departemen Agama Republik Indonesia|agama]], [[Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|hukum, keamanan]], dan [[Departemen Keuangan Republik Indonesia|keuangan]] harus dengan persetujuan [[Dewan Perwakilan Rakyat|DPR]].
 
=== Pembentukan kementerian ===
== Bentuk ==
Suatu kementerian dibentuk untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ada tiga jenis urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini.
Saat ini, kementerian berbentuk departemen, kementerian negara, dan kementerian koordinator.
{| class="wikitable"
 
!Jenis urusan
=== Departemen ===
!Bidang urusan
Departemen adalah kementerian yang membidangi urusan pemerintahan yang nomenklatur kementerian dan/atau ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945. Susunan organisasi departemen adalah sebagai berikut:
!Kelompok kementerian
* Pemimpin: [[Menteri departemen|Menteri]]
|-
* Pembantu pemimpin: [[Sekretariat jenderal]]
|Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945
* Pelaksana tugas pokok: [[Direktorat jenderal]]
|Luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 5 ayat (1)}}
* Pengawas: [[Inspektorat jenderal]]
|Kementerian kelompok I
* Pendukung: [[Badan]] atau [[pusat]]
|-
* Pelaksana tugas pokok di daerah (untuk Depdagri, Dephan, Depag, Depkumham, Depkeu) atau perwakilan luar negeri (untuk Deplu).
|Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945
<!-- Dalam [[Kabinet Indonesia Bersatu II]], terdapat 20 departemen, yaitu:
|Agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 5 ayat (2)}}
* [[Departemen Luar Negeri Republik Indonesia|Departemen Luar Negeri]]
|Kementerian kelompok II
* [[Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia|Departemen Dalam Negeri]]
|-
* [[Departemen Pertahanan Republik Indonesia|Departemen Pertahanan]]
|Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
* [[Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia]]
|Perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 5 ayat (3)}}
* [[Departemen Perdagangan Republik Indonesia|Departemen Perdagangan]]
|Kementerian kelompok III
* [[Departemen Perindustrian Republik Indonesia|Departemen Perindustrian]]
|}
* [[Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral]]
Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (yaitu luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Sementara itu, setiap urusan pemerintahan pada kelompok kedua dan ketiga tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri, tetapi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas; cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau perkembangan lingkungan global.{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 13}} Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi.{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 14}} Kementerian-kementerian tersebut dibentuk paling lama 14 hari kerja sejak [[Presiden Indonesia|presiden]] mengucapkan sumpah/janji,{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 16}} dengan jumlah seluruh kementerian maksimum 34 kementerian.{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 15}}
* [[Departemen Keuangan Republik Indonesia|Departemen Keuangan]]
* [[Departemen Kehutanan Republik Indonesia|Departemen Kehutanan]]
* [[Departemen Pertanian Republik Indonesia|Departemen Pertanian]]
* [[Departemen Kesehatan Republik Indonesia|Departemen Kesehatan]]
* [[Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia|Departemen Pekerjaan Umum]]
* [[Departemen Sosial Republik Indonesia|Departemen Sosial]]
* [[Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia|Departemen Pendidikan Nasional]]
* [[Departemen Agama Republik Indonesia|Departemen Agama]]
* [[Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|Departemen Kelautan dan Perikanan]]
* [[Departemen Perhubungan Republik Indonesia|Departemen Perhubungan]]
* [[Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia|Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi]]
* [[Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia|Departemen Kebudayaan dan Pariwisata]]
* [[Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Departemen Komunikasi dan Informatika]]
-->
=== Kementerian negara ===
Kementerian negara adalah kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Susunan organisasi kementerian negara adalah sebagai berikut:
* Pemimpin: [[Menteri negara]]
* Pembantu pemimpin: [[Sekretariat kementerian]]
* Pelaksana: [[Deputi (menteri negara)|Deputi]]
* Pengawas: [[Inspektorat (menteri negara)|Inspektorat]]
<!-- Dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, terdapat 10 kementerian negara, yaitu:
* [[Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia|Kementerian Negara Koperasi dan UKM]]
* [[Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia|Kementerian Negara Lingkungan Hidup]]
* [[Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia|Kementerian Negara Riset dan Teknologi]]
* [[Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia|Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara]]
* [[Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia|Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan]]
* [[Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia|Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal]]
* [[Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia|Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga]]
* [[Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia|Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara]]
* [[Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia|Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional]]
* [[Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia|Kementerian Negara Perumahan Rakyat]] -->
 
=== Kementerian koordinator ===
Kementerian koordinator bertugas dalam hal sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator dikepalai oleh seorang [[menteri koordinator]].<!-- Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, terdapat 3 kementerian koordinator, yaitu:
* [[Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan]]
* [[Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian]]
* [[Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat]] -->
 
=== DaftarPengubahan dan pembubaran kementerian ===
Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (yaitu urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 17}}{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 20}} Kementerian-kementerian selain itu dapat diubah dan/atau dibubarkan oleh presiden. Pengubahan (akibat pemisahan atau penggabungan) serta pembubaran kementerian dilakukan dengan pertimbangan [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR), kecuali pembubaran kementerian yang menangani urusan [[Kementerian Agama Republik Indonesia|agama]], [[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|hukum]], keamanan, dan [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|keuangan]] yang harus dilakukan dengan persetujuan DPR.{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 19}}{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 21}}
Berikut adalah daftar dan struktur organisasi ''[[Kementerian Indonesia]]'' <ref>Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref> adapun bidang tugas kepemerintahan yang menjadi bidang tugas kementerian tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri kecuali untuk ''Kementerian urusan luar negeri'', ''Kementerian urusan dalam negeri'' dan ''Kementerian urusan pertahanan''. <ref>Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref>
 
== Daftar saat ini ==
''' Kementerian yang [[nomenklatur]] secara tegas terdapat ''dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'' ''' <ref>Pasal 4(2)a dan pasal 5(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref> yang tidak dapat diubah dan dibubarkan <ref>Pasal 17 dan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref>
{{main|Daftar kementerian di Indonesia}}
Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nama kementerian-kementerian tersebut diuraikan di bawah ini.
* Kementerian kelompok I yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
** [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia|Kementerian Dalam Negeri]]
** [[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Kementerian Luar Negeri]]
** [[Kementerian Pertahanan Republik Indonesia|Kementerian Pertahanan]]
* Kementerian kelompok II yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
** [[Kementerian Agama Republik Indonesia|Kementerian Agama]]
** [[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia]]
** [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementerian Keuangan]]
** [[Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia|Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi]]
** [[Kementerian Kesehatan Republik Indonesia|Kementerian Kesehatan]]
** [[Kementerian Sosial Republik Indonesia|Kementerian Sosial]]
** [[Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia|Kementerian Ketenagakerjaan]]
** [[Kementerian Perindustrian Republik Indonesia|Kementerian Perindustrian]]
** [[Kementerian Perdagangan Republik Indonesia|Kementerian Perdagangan]]
** [[Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral]]
** [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]]
** [[Kementerian Perhubungan Republik Indonesia|Kementerian Perhubungan]]
** [[Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Kementerian Komunikasi dan Informatika]]
** [[Kementerian Pertanian Republik Indonesia|Kementerian Pertanian]]
** [[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]]
** [[Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|Kementerian Kelautan dan Perikanan]]
** [[Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia|Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi]]
** [[Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia|Kementerian Agraria dan Tata Ruang]]
* Kementerian kelompok III yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:
** [[Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional|Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional]]
** [[Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia|Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi]]
** [[Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia|Kementerian Badan Usaha Milik Negara]]
** [[Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia|Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah]]
** [[Kementerian Pariwisata Indonesia|Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif]]
** [[Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia|Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak]]
**[[Kementerian Investasi Republik Indonesia|Kementerian Investasi]]
** [[Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia|Kementerian Pemuda dan Olahraga]]
** [[Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia|Kementerian Sekretariat Negara]]
Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada pula kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
* Kementerian koordinator (Kemenko), terdiri atas:
** [[Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan]]
** [[Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian]]
** [[Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan]]
** [[Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi]]
 
Berdasarkan kelompok dan lingkup koordinasinya, kementerian di Indonesia dapat ditabulasikan dalam matriks berikut ini.
{| {{prettytable}}
{| class="wikitable" style="font-size:90%;"
|- style="background-color: #f99; color: black;"
! rowspan="2" |Kelompok
!
! colspan="5" |Koordinasi oleh kementerian koordinator
!Nama Kementerian
!Pemimpin
!Wakil Pemimpin
!Pembantu pemimpin
!Pelaksana tugas pokok
!Pengawas
!Pendukung
!Pelaksana tugas pokok di daerah/perwakilan luar negeri
|-
! width="18%" |[[Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan]]
| 1|| [[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Kementerian Luar Negeri ]]|| [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || [[Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri|Perwakilan luar negeri]]
! width="18%" |[[Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian]]
! width="18%" |[[Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan]]
! width="18%" |[[Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi]]
! width="18%" |Di luar koordinasi<br>kementerian koordinator
|-
!Kelompok I
| 2|| [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia|Kementerian Dalam Negeri]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || [[Pemerintahan Daerah]]
|
* [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia|Kementerian Dalam Negeri]]
* [[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Kementerian Luar Negeri]]
* [[Kementerian Pertahanan Republik Indonesia|Kementerian Pertahanan]]
| —
| —
| —
| —
|-
!Kelompok II
| 3|| [[Kementerian Pertahanan Republik Indonesia|Kementerian Pertahanan]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || [[Kanwil/PTF]]{{br}}[[Atase militer]]
|
* [[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia]]
* [[Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Kementerian Komunikasi dan Informatika]]
|
* [[Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia|Kementerian Agraria dan Tata Ruang]]
* [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementerian Keuangan]]
* [[Kementerian Perdagangan Republik Indonesia|Kementerian Perdagangan]]
* [[Kementerian Perindustrian Republik Indonesia|Kementerian Perindustrian]]
* [[Kementerian Pertanian Republik Indonesia|Kementerian Pertanian]]
* [[Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia|Kementerian Ketenagakerjaan]]
|
* [[Kementerian Agama Republik Indonesia|Kementerian Agama]]
* [[Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia|Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi]]
* [[Kementerian Kesehatan Republik Indonesia|Kementerian Kesehatan]]
* [[Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia|Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi]]
* [[Kementerian Sosial Republik Indonesia|Kementerian Sosial]]
|
* [[Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral]]
* [[Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|Kementerian Kelautan dan Perikanan]]
* [[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]]
* [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]]
* [[Kementerian Perhubungan Republik Indonesia|Kementerian Perhubungan]]
| —
|-
!Kelompok III
|
* [[Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia|Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi]]
|
* [[Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia|Kementerian Badan Usaha Milik Negara]]
* [[Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia|Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah]]
|
* [[Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia|Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak]]
* [[Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia|Kementerian Pemuda dan Olahraga]]
|
* [[Kementerian Investasi Republik Indonesia|Kementerian Investasi]]
* [[Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia|Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif]]
|
* [[Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional|Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional]]
* [[Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia|Kementerian Sekretariat Negara]]
|}
 
== Susunan organisasi ==
''' Kementerian yang [[nomenklatur]] tidak disebut akan tetapi ruang lingkupnya disebutkan ''dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'' ''' <ref>Pasal 4(2)b dan pasal 5(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref> yang dapat diubah <ref>Pasal 18 dan pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref> dan dibubarkan <ref>Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia dengan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kecuali Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)</ref>
{{main|Organisasi kementerian negara Indonesia}}
{{lihatpula|Daftar susunan organisasi kementerian negara Republik Indonesia}}
Kementerian dipimpin oleh [[menteri]] yang tergabung dalam sebuah kabinet. Presiden juga dapat mengangkat [[wakil menteri]] pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Susunan organisasi kementerian adalah sebagai berikut:
* Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan/atau ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945:
** unsur pemimpin: [[Menteri]];
** unsur pembantu pemimpin: [[Sekretariat Jenderal]];
** unsur pelaksana: [[Direktorat Jenderal]];
** unsur pengawas: [[Inspektorat Jenderal]];
** unsur pendukung: [[Badan]] dan/atau [[Pusat]]; dan
** unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau instansi vertikal (khusus kementerian yang menangani urusan agama, hukum, dan keuangan).
* Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
** Pemimpin: Menteri;
** Pembantu pemimpin: [[Sekretariat Kementerian/Lembaga|Sekretariat Kementerian]];
** Pelaksana: [[Deputi]];
** Pengawas: [[Inspektorat]]; dan
* Kementerian koordinator:
** Pemimpin: Menteri koordinator;
** Pembantu pemimpin: [[Sekretariat Kementerian/Lembaga|Sekretariat Kementerian Koordinator]];
** Pelaksana: [[Deputi]]; dan
** Pengawas: [[Inspektorat]]
 
== Sejarah ==
Dalam perjalanannya, nomenklatur lembaga yang dipimpin oleh menteri berubah-ubah dan tidak seragam. Pada masa Orde Baru, nomenklatur yang digunakan adalah "departemen", "kantor menteri negara", dan "kantor menteri koordinator". Setelah [[Reformasi Indonesia (1998–sekarang)|Reformasi 1998]] istilah "kementerian negara" dan "kementerian koordinator" mulai digunakan, sedangkan istilah "departemen" tetap dipertahankan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, seluruh nomenklatur diseragamkan menjadi "kementerian" saja, seperti pada [[Sejarah Indonesia (1950-1959)|masa awal kemerdekaan]]. Proses pergantian nomenklatur ini mulai dilakukan pada masa [[Kabinet Indonesia Bersatu II]].<ref>[http://www.detikfinance.com/read/2009/12/30/191417/1268849/4/departemen-ke-kementerian-tambah-beban-anggaran-negara 'Departemen' ke 'Kementerian' Tambah Beban Anggaran Negara]</ref><ref>{{Cite web |url=http://bisnis.vivanews.com/news/read/118914-ganti_plang__satu_huruf_beratnya_200_kg |title=Departemen Ganti Kementerian: Ganti Plang, Satu Huruf Beratnya 200 Kg |access-date=2010-01-06 |archive-date=2010-01-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100109172954/http://bisnis.vivanews.com/news/read/118914-ganti_plang__satu_huruf_beratnya_200_kg |dead-url=yes }}</ref><ref>[http://www.antaranews.com/berita/1262937959/pemerintah-ubah-departemen-jadi-kementerian Pemerintah Ubah Departemen Jadi Kementerian]</ref>
 
Banyak kementerian telah mengalami berbagai perubahan, yang meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran (baik sementara atau permanen). Jumlah kementerian hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, mulai dari yang hanya berjumlah belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yaitu maksimum 34 kementerian.
 
Tabel berikut ini menggambarkan perbandingan nama kementerian (atau nomenklatur lain yang dipimpin oleh menteri) dari masa ke masa pada era Reformasi.
{| {{prettytable}}
{| class="wikitable" style="font-size:85%;"
|- style="background-color: #f99; color: black;"
|+Era Reformasi
!
![[B. J. Habibie|B.J. Habibie]]
!Nama Kementerian
![[Abdurrahman Wahid]]
!Pemimpin
![[Megawati Soekarnoputri]]
!Wakil Pemimpin
! colspan="2" |[[Susilo Bambang Yudhoyono]]
!Pembantu pemimpin
! colspan="2" |[[Joko Widodo]]
!Pelaksana tugas pokok
!Pengawas
!Pendukung
!Pelaksana tugas pokok di daerah/perwakilan luar negeri
|-
! width="14%" |[[Kabinet Reformasi Pembangunan]]
| 4||[[Kementerian Agama Republik Indonesia|Kementerian Agama]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
! width="14%" |[[Kabinet Persatuan Nasional]]
! width="14%" |[[Kabinet Gotong Royong]]
! width="14%" |[[Kabinet Indonesia Bersatu]]
! width="14%" |[[Kabinet Indonesia Bersatu II]]
! width="14%" |[[Kabinet Kerja (2014–2019)|Kabinet Kerja]]
! width="14%" |[[Kabinet Indonesia Maju]]
|-
!36 menteri
| 5||[[Kementerian Hukum Republik Indonesia|Kementerian Hukum]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
!35 menteri
!30 menteri
!34 menteri
!34 menteri
!34 menteri
!34 menteri
|-
| colspan="7" |'''Kementerian koordinator'''
| 6||[[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementerian Keuangan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|Politik dan Keamanan
| 7||[[Kementerian Keamanan Republik Indonesia|Kementerian Keamanan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|Politik dan Keamanan → Politik, Sosial, dan Keamanan
|Politik dan Keamanan
|Politik, Hukum, Keamanan
|Politik, Hukum, Keamanan
|Politik, Hukum, Keamanan
|Politik, Hukum, Keamanan
|-
|Ekonomi, Keuangan, dan Industri
| 8||[[Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Kementerian Hak Asasi Manusia]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|Ekonomi, Keuangan, dan Industri
|Perekonomian
|Perekonomian
|Perekonomian
|Perekonomian
|Perekonomian
|-
|Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan
| 9||[[Kementerian Pendidikan Republik Indonesia|Kementerian Pendidikan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (digabungkan pada perombakan I)
|Kesejahteraan Rakyat
|Kesejahteraan Rakyat
|Kesejahteraan Rakyat
|Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
|Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
|-
|—
|10||[[Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia|Kementerian Kebudayaan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|—
|—
|—
|—
|Kemaritiman dan Sumber Daya
|Kemaritiman dan Investasi
|-
|Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
|11||[[Kementerian Kesehatan Republik Indonesia|Kementerian Kesehatan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|-
| colspan="7" |'''Departemen, Kementerian Negara, atau Kementerian'''
|12||[[Kementerian Sosial Republik Indonesia|Kementerian Sosial]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|Dalam Negeri
|13||[[Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia|Kementerian Ketenagakerjaan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|Dalam Negeri → Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
|Dalam Negeri
|Dalam Negeri
|Dalam Negeri
|Dalam Negeri
|Dalam Negeri
|-
|Luar Negeri
|14||[[Kementerian Industri Republik Indonesia|Kementerian Industri]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|Luar Negeri
|Luar Negeri
|Luar Negeri
|Luar Negeri
|Luar Negeri
|Luar Negeri
|-
|Pertahanan dan Keamanan
|15||[[Kementerian Perdagangan Republik Indonesia|Kementerian Perdagangan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|Pertahanan
|Pertahanan
|Pertahanan
|Pertahanan
|Pertahanan
|Pertahanan
|-
|Agama
|16||[[Kementerian Pertambangan Republik Indonesia|Kementerian Pertambangan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|Agama
|Agama
|Agama
|Agama
|Agama
|Agama
|-
|Agraria
|17||[[Kementerian Energi Republik Indonesia|Kementerian Energi]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|—
|—
|—
|—
|Agraria dan Tata Ruang
|Agraria dan Tata Ruang
|-
|Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
|18||[[Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara → dibubarkan
|Badan Usaha Milik Negara
|Badan Usaha Milik Negara
|Badan Usaha Milik Negara
|Badan Usaha Milik Negara
|Badan Usaha Milik Negara
|-
|—
|19||[[Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia|Kementerian Transmigrasi]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (dibentuk saat perombakan I)
|Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
|Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal → Pembangunan Daerah Tertinggal
|Pembangunan Daerah Tertinggal
|Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
|Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
|-
|Pertambangan dan Energi
|20||[[Kementerian Transportasi Republik Indonesia|Kementerian Transportasi]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|Pertambangan dan Energi → Energi dan Sumber Daya Mineral
|Energi dan Sumber Daya Mineral
|Energi dan Sumber Daya Mineral
|Energi dan Sumber Daya Mineral
|Energi dan Sumber Daya Mineral
|Energi dan Sumber Daya Mineral
|-
|Kehakiman
|21||[[Kementerian Informasi Republik Indonesia|Kementerian Informasi]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|Hukum dan Perundang-Undangan → Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
| rowspan="2" |Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
| rowspan="2" |Hukum dan Hak Asasi Manusia
| rowspan="2" |Hukum dan Hak Asasi Manusia
| rowspan="2" |Hukum dan Hak Asasi Manusia
| rowspan="2" |Hukum dan Hak Asasi Manusia
|-
|—
|22||[[Kementerian Komunikasi Republik Indonesia|Kementerian Komunikasi]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|Urusan Hak Asasi Manusia → Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
|-
|Investasi
|23||[[Kementerian Pertanian Republik Indonesia|Kementerian Pertanian]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|—
|—
|—
|—
|—
|Investasi{{efn|name=Perpres32/2021}}
|-
|—
|24||[[Kementerian Perkebunan Republik Indonesia|Kementerian Perkebunan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|Eksplorasi Laut → Kelautan dan Perikanan
|Kelautan dan Perikanan
|Kelautan dan Perikanan
|Kelautan dan Perikanan
|Kelautan dan Perikanan
|Kelautan dan Perikanan
|-
|Kesehatan
|25||[[Kementerian Kehutanan Republik Indonesia|Kementerian Kehutanan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|Kesehatan → Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
|Kesehatan
|Kesehatan
|Kesehatan
|Kesehatan
|Kesehatan
|-
|Tenaga Kerja
|26||[[Kementerian Peternakan Republik Indonesia|Kementerian Peternakan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|Tenaga Kerja → Tenaga Kerja dan Transmigrasi
| rowspan="2" |Tenaga Kerja dan Transmigrasi
| rowspan="2" |Tenaga Kerja dan Transmigrasi
| rowspan="2" |Tenaga Kerja dan Transmigrasi
| rowspan="2" |Ketenagakerjaan
| rowspan="2" |Ketenagakerjaan
|-
|Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan
|27||[[Kementerian Kelautan Republik Indonesia|Kementerian Kelautan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|Transmigrasi dan Kependudukan → Tenaga Kerja dan Transmigrasi
|-
|Keuangan
|28||[[Kementerian Perikanan Republik Indonesia|Kementerian Perikanan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|Keuangan
|}
|Keuangan
 
|Keuangan
''' Kementerian dalam penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan ''' <ref>Pasal 4(2)c dan pasal 5(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref> yang dapat diubah <ref>Pasal 18 dan pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref> dan dibubarkan <ref>Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia </ref>
|Keuangan
{| {{prettytable}}
|Keuangan
|- style="background-color: #f99; color: black;"
|Keuangan
!
!Nama Kementerian
!Pemimpin
!Wakil Pemimpin
!Pembantu pemimpin
!Pelaksana tugas pokok
!Pengawas
!Pendukung
!Pelaksana tugas pokok di daerah/perwakilan luar negeri
|-
|Penerangan
|29||[[Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia|Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|—
|Komunikasi dan Informasi
|Komunikasi dan Informatika
|Komunikasi dan Informatika
|Komunikasi dan Informatika
|Komunikasi dan Informatika
|-
|Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
|30||[[Kementerian Aparatur Negara Republik Indonesia|Kementerian Aparatur Negara]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah → Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
|Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
|Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
|Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
|Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
|Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
|-
|Kehutanan dan Perkebunan
|31||[[Kementerian Kesekretariatan Negara Republik Indonesia|Kementerian Kesekretariatan Negara]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|Kehutanan dan Perkebunan → Kehutanan
|Kehutanan
|Kehutanan
|Kehutanan
| rowspan="2" |Lingkungan Hidup dan Kehutanan
| rowspan="2" |Lingkungan Hidup dan Kehutanan
|-
|Lingkungan Hidup
|32||[[Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia|Kementerian Badan Usaha Milik Negara]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|Lingkungan Hidup
|Lingkungan Hidup
|Lingkungan Hidup
|Lingkungan Hidup
|-
|Pariwisata, Seni, dan Budaya
|33||[[Kementerian Pertanahan Republik Indonesia|Kementerian Pertanahan ]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|Pariwisata dan Kesenian → Kebudayaan dan Pariwisata
|Kebudayaan dan Pariwisata
|Kebudayaan dan Pariwisata
|Kebudayaan dan Pariwisata → Pariwisata dan Ekonomi Kreatif{{efn|Sejak 18 Oktober 2011 dengan dasar hukum [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41227/perpres-no-77-tahun-2011 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011]|name=Perpres77/2011}}
|Pariwisata
|Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
|-
|Pekerjaan Umum
|34||[[Kementerian Kependudukan Republik Indonesia|Kementerian Kependudukan ]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|Pekerjaan Umum → dibubarkan
|—
|Pekerjaan Umum
|Pekerjaan Umum
| rowspan="2" |Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
| rowspan="2" |Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
|-
|Perumahan Rakyat dan Permukiman
|35||[[Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|Permukiman dan Pengembangan Wilayah → Permukiman dan Prasarana Wilayah
|Permukiman dan Prasarana Wilayah
|Perumahan Rakyat
|Perumahan Rakyat
|-
|Peranan Wanita
|36||[[Kementerian Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia|Kementerian Ilmu Pengetahuan]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|Pemberdayaan Perempuan
|Pemberdayaan Wanita
|Pemberdayaan Perempuan
|Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
|Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
|Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
|-
|Pemuda dan Olahraga
|37||[[Kementerian Teknologi Republik Indonesia|Kementerian Teknologi ]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|Pemuda dan Olahraga → dibubarkan
|—
|Pemuda dan Olahraga
|Pemuda dan Olahraga
|Pemuda dan Olahraga
|Pemuda dan Olahraga
|-
|—
|38||[[Kementerian Investasi Republik Indonesia|Kementerian Investasi ]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|Pendayagunaan Aparatur Negara
|Pendayagunaan Aparatur Negara
|Pendayagunaan Aparatur Negara
|Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
|Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
|Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
|-
|Perencanaan Pembangunan Nasional
|39||[[Kementerian Koperasi Republik Indonesia|Kementerian Koperasi]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|—
|Perencanaan Pembangunan Nasional
|Perencanaan Pembangunan → Perencanaan Pembangunan Nasional{{efn|Sejak 14 Oktober 2005 dengan dasar hukum [https://peraturan.bpk.go.id/Details/42589/perpres-no-62-tahun-2005 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005]|name=Perpres62/2005}}
|Perencanaan Pembangunan Nasional
|Perencanaan Pembangunan Nasional
|Perencanaan Pembangunan Nasional
|-
|Pendidikan dan Kebudayaan
|40||[[Kementerian Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia|Kementerian Usaha Kecil dan Menengah ]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|Pendidikan Nasional
|Pendidikan Nasional
|Pendidikan Nasional
|Pendidikan Nasional → Pendidikan dan Kebudayaan{{efn|name=Perpres77/2011}}
|Pendidikan dan Kebudayaan
|Pendidikan dan Kebudayaan → Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi{{efn|name=Perpres32/2021}}
|-
|Perhubungan
|41||[[Kementerian Pariwisata Republik Indonesia|Kementerian Pariwisata ]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|Perhubungan
|Perhubungan
|Perhubungan
|Perhubungan
|Perhubungan
|Perhubungan
|-
| rowspan="2" |Perindustrian dan Perdagangan
|42||[[Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia|Kementerian Pemberdayaan Perempuan]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
| rowspan="2" |Perindustrian dan Perdagangan
| rowspan="2" |Perindustrian dan Perdagangan
|Perindustrian
|Perindustrian
|Perindustrian
|Perindustrian
|-
|Perdagangan
|43||[[Kementerian Pemuda Republik Indonesia|Kementerian Pemuda]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|Perdagangan
|Perdagangan
|Perdagangan
|-
|Pertanian
|44||[[Kementerian Olahraga Republik Indonesia|Kementerian Olahraga]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|Pertanian → Pertanian dan Kehutanan
|Pertanian
|Pertanian
|Pertanian
|Pertanian
|Pertanian
|-
|Riset dan Teknologi
|45||[[Kementerian Perumahan Republik Indonesia|Kementerian Perumahan]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|Riset dan Teknologi
|Riset dan Teknologi
|Riset dan Teknologi
|Riset dan Teknologi
|Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
|Riset dan Teknologi → dibubarkan{{efn|Sejak 28 April 2021 dengan dasar hukum [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/166281/perpres-no-32-tahun-2021 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021]|name=Perpres32/2021}}
|-
|Sekretaris Negara
|46||[[Kementerian Pembangunan Kawasan Republik Indonesia|Kementerian Pembangunan Kawasan]] {{br}} atau [[Kementerian Pembangunan Kawasan Republik Indonesia|Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|— (pejabat setingkat menteri)
|}<!--
|— (pejabat setingkat menteri)
 
|Sekretaris Negara
== Sejarah kementerian ==
|Sekretaris Negara
{{sect-stub}}
|Sekretaris Negara
Sebagian besar kementerian yang ada sekarang telah mengalami berbagai perubahan, meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran (baik sementara atau permanen). Jumlah kementerian sendiri hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, dimulai dari yang hanya berjumlah belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan di dalam UU No. 39 Tahun 2008, yaitu sejumlah maksimal 34 kementerian.
|Sekretaris Negara
 
|-
=== Kementerian yang digabungkan/dipisahkan===
|Sosial
* [[Departemen Perindustrian Republik Indonesia|Departemen Perindustrian]] dan [[Departemen Perdagangan Republik Indonesia|Departemen Perdagangan]] saat ini, sempat digabungkan menjadi "Departemen Perindustrian dan Perdagangan" pada pertengahan perjalanan [[Kabinet Pembangunan VI]], dan kemudian dipisahkan kembali pada [[Kabinet Indonesia Bersatu]] hingga sekarang.
|—
 
|Sosial
=== Kementerian yang dibubarkan ===
|Sosial
* [[Departemen Penerangan Republik Indonesia|Kementerian/Departemen Penerangan]], dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan ([[Kabinet Presidensial]]) dan dibubarkan pada [[Kabinet Persatuan Nasional]].
|Sosial
* [[Kementerian Kemakmuran Republik Indonesia|Kementerian Kemakmuran]], dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dan dibubarkan pada [[Kabinet Gotong Royong]] hingga sekarang.
|Sosial
 
|Sosial
=== Kementerian yang berganti nama ===
|-
* "[[Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia|Departemen Dalam Negeri]]" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengan nama tersebut, berganti nama menjadi "Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah" pada perombakan I Kabinet Persatuan Nasional, dan kembali menjadi "Departemen Dalam Negeri" pada Kabinet Gotong Royong hingga sekarang.
|Kependudukan
* "[[Departemen Pertahanan Republik Indonesia|Departemen Pertahanan]]" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengan nama "Departemen Keamanan Rakyat", berganti nama menjadi "Departemen Pertahanan" pada [[Kabinet Sjahrir II]], menjadi "Departemen Pertahanan dan Keamanan" pada [[Kabinet Kerja I]], dan kembali menjadi "Departemen Pertahanan" pada Kabinet Persatuan Nasional hingga sekarang.
|—
* "[[Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia]]" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengan nama "Departemen Kehakiman", berganti nama menjadi "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" pada Kabinet Persatuan Nasional, menjadi "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" pada Kabinet Gotong Royong, dan terakhir menjadi "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" pada Kabinet Indonesia Bersatu hingga sekarang.
|—
* "[[Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral]]" saat ini, dibentuk pada Kabinet Kerja I dengan nama "Departemen Perindustrian dan Pertambangan", berganti nama menjadi "Departemen Pertambangan" pada [[Kabinet Dwikora I]], menjadi "Departemen Minyak dan Gas Bumi" pada [[Kabinet Dwikora II]], kembali menjadi "Departemen Pertambangan" pada [[Kabinet Ampera I]], menjadi "Departemen Pertambangan dan Energi" pada [[Kabinet Pembangunan III]], dan menjadi "Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral" pada perombakan I Kabinet Persatuan Nasional hingga sekarang. -->
|—
|—
|—
|—
|-
|Pangan dan Hortikultura
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|-
|—
|Masalah-Masalah Kemasyarakatan → dibubarkan
|—
|—
|—
|—
|—
|-
|—
|Otonomi Daerah → dibubarkan
|—
|—
|—
|—
|—
|-
|—
|Restrukturisasi Ekonomi Nasional (dibentuk pada perombakan I, dibubarkan pada perombakan II)
|—
|—
|—
|—
|—
|}
 
== Catatan ==
{{notelist}}
== Lihat pula ==
* [[SekretariatKabinet JenderalIndonesia]]
* [[Daftar bekas jabatan politik di Indonesia]]
* [[Inspektorat Jenderal]]
* [[Lembaga Pemerintah Nonkementerian]]
* [[Direktorat Jenderal]]
* [[Staf Ahli Menteri]]
 
== Referensi ==
{{reflist|30em}}
 
== Pranala luar ==
{{wikisource|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008}}
* {{citation|last=Pemerintah Indonesia|year=2008|title=Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara|url=https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_39_th_2008.pdf|ref={{sfnref|UU 39/2008}}|accessdate=2021-04-14|archive-date=2020-12-24|archive-url=https://web.archive.org/web/20201224013221/https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_39_th_2008.pdf|dead-url=yes}}
* {{citation|last=Pemerintah Indonesia|year=2019|title=Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara|url=https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175941/Perpres_Nomor_68_Tahun_2019.pdf|ref={{sfnref|Perpres 68/2019}}}}
* {{citation|last=Pemerintah Indonesia|year=2021|title=Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara|url=https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176432/Perpres_Nomor_32_Tahun_2021.pdf|ref={{sfnref|Perpres 32/2021}}}}
 
{{Kementerian Indonesia}}
{{Menteri Indonesia}}
{{Kabinet Indonesia}}
{{Topik Indonesia}}
 
[[Kategori:Kementerian Indonesia| {{PAGENAME}}]]
 
[[jv:Kamentrian Indonesia]]
[[ms:Kementerian Negara Republik Indonesia]]
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Kementerian_Indonesia"