Wikipedia

Kementerian Indonesia: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Geyol (bicara | kontrib)
807 suntingan
RianHS (bicara | kontrib)
Pengurus
21.328 suntingan
Dikembalikan ke revisi 24464937 oleh RianHS (bicara): Tak perlu (TW)
Tag: Pembatalan
(172 revisi perantara oleh 67 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Politics ofPolitik Indonesia}}
'''[[Kementerian]]''' (nama resmi: '''Kementerian NegaraIndonesia''') adalah [[lembaga negara|lembaga]] eksekutif dalam lingkungan [[pemerintah Indonesia|Pemerintah]] [[Indonesia]] yang membidangi urusan tertentu dalam [[pemerintahan]]. Kementerian berkedudukandipimpin dioleh [[Daerahseorang Khususmenteri Ibukota Jakarta|Jakarta]] danyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada [[Presiden Indonesia|presiden]].
 
Menteri merupakan bagian dari [[Kabinet Indonesia|kabinet]]. Dalam [[Kabinet Indonesia Maju]] (2019–2024), terdapat empat kementerian koordinator dan 30 kementerian.
== Landasan konstitusional ==
{{lihatpula|Undang-Undang Kementerian Negara}}
Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|UUD 1945]] yang menyebutkan bahwa:
:1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
:2. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
:3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
:4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
Lebih lanjut, kementerian diatur dalam [[Undang-Undang Kementerian Negara|Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara]].
 
== Bidang urusan pemerintahan ==
Urusan pemerintahan yang ditangani oleh kementerian, yaitu:
* Urusan pemerintahan yang [[nomenklatur]] kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, yaitu urusan [[luar negeri]], [[dalam negeri]], dan [[pertahanan]].
* Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, yaitu urusan [[agama]], [[hukum]], [[keuangan]], [[keamanan]], [[hak asasi manusia]], [[pendidikan]], [[kebudayaan]], [[kesehatan]], [[sosial]], [[ketenagakerjaan]], [[industri]], [[perdagangan]], [[pertambangan]], [[energi]], [[pekerjaan umum]], [[transmigrasi]], [[transportasi]], [[informasi]], [[komunikasi]], [[pertanian]], [[perkebunan]], [[kehutanan]], [[peternakan]], [[kelautan]], dan [[perikanan]].
* Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, [[badan usaha milik negara]], [[pertanahan]], [[kependudukan]], [[lingkungan hidup]], [[ilmu pengetahuan]], [[teknologi]], [[investasi]], [[koperasi]], [[usaha kecil dan menengah]], [[pariwisata]], pemberdayaan [[perempuan]], [[pemuda]], [[olahraga]], [[perumahan]], dan pembangunan kawasan atau [[daerah tertinggal]].
 
== Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran ==
=== Landasan hukum ===
Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 194 harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi. Jumlah seluruh kementerian maksimal 34 kementerian.
Kementerian Negara diatur dalam Bab V Pasal 17 [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|Undang-Undang Dasar 1945]] (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
 
Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan selain yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 dapat diubah oleh presiden. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR), kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan [[Departemen Agama Republik Indonesia|agama]], [[Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|hukum, keamanan]], dan [[Departemen Keuangan Republik Indonesia|keuangan]] harus dengan persetujuan DPR.
 
Pengaturan dasar mengenai kementerian dijelaskan dalam [[Undang-Undang Kementerian Negara]] yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). Dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, organisasi kementerian negara diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2019, yang kemudian diubah oleh Perpres Nomor 32 Tahun 2021.
<!--== Bentuk ==
Saat ini, kementerian berbentuk kementerian koordinator, departemen, dan kementerian negara.
 
=== KementerianPembentukan koordinatorkementerian ===
Suatu kementerian dibentuk untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ada tiga jenis urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini.
Kementerian koordinator adalah kementerian yang bertugas dalam hal sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator dikepalai oleh seorang [[menteri koordinator]]. Saat ini, ada 3 kementerian koordinator dan sekretariat negara, yaitu:
{| class="wikitable"
{|
!Jenis urusan
|valign=top|
!Bidang urusan
{| class="wikitable"
!Kelompok kementerian
|-
|Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945
!width=25|No.
|Luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 5 ayat (1)}}
!width=450|Kementerian koordinator
|Kementerian kelompok I
|-
|Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945
| align="center"|1
|Agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 5 ayat (2)}}
| align="center"|[[berkas:Kemenko POLHUKAM.jpg|x50px]]{{br}}[[Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan]]
|Kementerian kelompok II
|-
| align="center"|2
| align="center"|[[berkas:Garuda_Pancasila,_Coat_Arms_of_Indonesia.svg|x50px]]{{br}}[[Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian]]
|}
|valign=top|
{| class="wikitable"
|-
|Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
!width=25|No.
|Perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 5 ayat (3)}}
!width=450|Kementerian koordinator
|Kementerian kelompok III
|-
| align="center"|3
| align="center"|[[berkas:Garuda_Pancasila,_Coat_Arms_of_Indonesia.svg|x50px]]{{br}}[[Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat]]
|-
| align="center"|4
| align="center"|[[berkas:Garuda_Pancasila,_Coat_Arms_of_Indonesia.svg|x50px]]{{br}}[[Sekretariat Negara Republik Indonesia|Sekretariat Negara]]
|}
|}
Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (yaitu luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Sementara itu, setiap urusan pemerintahan pada kelompok kedua dan ketiga tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri, tetapi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas; cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau perkembangan lingkungan global.{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 13}} Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi.{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 14}} Kementerian-kementerian tersebut dibentuk paling lama 14 hari kerja sejak [[Presiden Indonesia|presiden]] mengucapkan sumpah/janji,{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 16}} dengan jumlah seluruh kementerian maksimum 34 kementerian.{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 15}}
 
=== Pengubahan dan pembubaran kementerian ===
=== Departemen ===
Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (yaitu urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 17}}{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 20}} Kementerian-kementerian selain itu dapat diubah dan/atau dibubarkan oleh presiden. Pengubahan (akibat pemisahan atau penggabungan) serta pembubaran kementerian dilakukan dengan pertimbangan [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR), kecuali pembubaran kementerian yang menangani urusan [[Kementerian Agama Republik Indonesia|agama]], [[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|hukum]], keamanan, dan [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|keuangan]] yang harus dilakukan dengan persetujuan DPR.{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 19}}{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 21}}
Departemen adalah kementerian yang membidangi urusan pemerintahan yang nomenklatur kementerian dan/atau ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945. Saat ini, ada 20 departemen, yaitu:
 
{|
== Daftar saat ini ==
|valign=top|
{{main|Daftar kementerian di Indonesia}}
{| class="wikitable"
Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nama kementerian-kementerian tersebut diuraikan di bawah ini.
* Kementerian kelompok I yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
** [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia|Kementerian Dalam Negeri]]
** [[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Kementerian Luar Negeri]]
** [[Kementerian Pertahanan Republik Indonesia|Kementerian Pertahanan]]
* Kementerian kelompok II yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
** [[Kementerian Agama Republik Indonesia|Kementerian Agama]]
** [[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia]]
** [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementerian Keuangan]]
** [[Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia|Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi]]
** [[Kementerian Kesehatan Republik Indonesia|Kementerian Kesehatan]]
** [[Kementerian Sosial Republik Indonesia|Kementerian Sosial]]
** [[Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia|Kementerian Ketenagakerjaan]]
** [[Kementerian Perindustrian Republik Indonesia|Kementerian Perindustrian]]
** [[Kementerian Perdagangan Republik Indonesia|Kementerian Perdagangan]]
** [[Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral]]
** [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]]
** [[Kementerian Perhubungan Republik Indonesia|Kementerian Perhubungan]]
** [[Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Kementerian Komunikasi dan Informatika]]
** [[Kementerian Pertanian Republik Indonesia|Kementerian Pertanian]]
** [[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]]
** [[Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|Kementerian Kelautan dan Perikanan]]
** [[Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia|Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi]]
** [[Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia|Kementerian Agraria dan Tata Ruang]]
* Kementerian kelompok III yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:
** [[Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional|Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional]]
** [[Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia|Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi]]
** [[Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia|Kementerian Badan Usaha Milik Negara]]
** [[Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia|Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah]]
** [[Kementerian Pariwisata Indonesia|Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif]]
** [[Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia|Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak]]
**[[Kementerian Investasi Republik Indonesia|Kementerian Investasi]]
** [[Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia|Kementerian Pemuda dan Olahraga]]
** [[Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia|Kementerian Sekretariat Negara]]
Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada pula kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
* Kementerian koordinator (Kemenko), terdiri atas:
** [[Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan]]
** [[Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian]]
** [[Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan]]
** [[Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi]]
 
Berdasarkan kelompok dan lingkup koordinasinya, kementerian di Indonesia dapat ditabulasikan dalam matriks berikut ini.
{| class="wikitable" style="font-size:90%;"
! rowspan="2" |Kelompok
! colspan="5" |Koordinasi oleh kementerian koordinator
|-
! width="18%" |[[Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan]]
!width=25|No.
! width="18%" |[[Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian]]
!width=450|Departemen
! width="18%" |[[Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan]]
! width="18%" |[[Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi]]
! width="18%" |Di luar koordinasi<br>kementerian koordinator
|-
!Kelompok I
| align="center"|1
|
| align="center"|[[berkas:Logo Depdagri.gif|x50px]]{{br}}[[Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia|Departemen Dalam Negeri]]
* [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia|Kementerian Dalam Negeri]]
|-
* [[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Kementerian Luar Negeri]]
| align="center"|2
|* align="center"|[[berkas:Logo_Deplu_RI.png|x50px]]{{br}}[[DepartemenKementerian Luar NegeriPertahanan Republik Indonesia|Departemen LuarKementerian NegeriPertahanan]]
|- —
| —
| align="center"|3
| —
| align="center"|[[berkas:DEPHAN.jpg|x50px]]{{br}}[[Departemen Pertahanan Republik Indonesia|Departemen Pertahanan]]
|- —
| align="center"|4
| align="center"|[[berkas:Dept.Hukum-HAM.svg|x50px]]{{br}}[[Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia]]
|-
| align="center"|5
| align="center"|[[berkas:Logo Depkeu.jpg|x50px]]{{br}}[[Departemen Keuangan Republik Indonesia|Departemen Keuangan]]
|-
| align="center"|6
| align="center"|[[Berkas:Logo depenergi.gif|x50px]]{{br}}[[Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral]]
|-
| align="center"|7
| align="center"|[[berkas:Depperin.gif|x50px]]{{br}}[[Departemen Perindustrian Republik Indonesia|Departemen Perindustrian]]
|-
| align="center"|8
| align="center"|[[Berkas:Logo depdag.jpg|x50px]]{{br}}[[Departemen Perdagangan Republik Indonesia|Departemen Perdagangan]]
|-
| align="center"|9
| align="center"|[[berkas:Dept.Pertanian-SK 206-1978.svg|x50px]]{{br}}[[Departemen Pertanian Republik Indonesia|Departemen Pertanian]]
|-
| align="center"|10
| align="center"|[[berkas:Dept.Kehutanan.svg|x50px]]{{br}}[[Departemen Kehutanan Republik Indonesia|Departemen Kehutanan]]
|}
|valign=top|
{| class="wikitable"
|-
!Kelompok II
!width=25|No.
|
!width=450|Departemen
* [[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia]]
|-
* [[Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Kementerian Komunikasi dan Informatika]]
| align="center"|11
|
| align="center"|[[berkas:Dept.Perhubungan.svg|x50px]]{{br}}[[Departemen Perhubungan Republik Indonesia|Departemen Perhubungan]]
* [[Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia|Kementerian Agraria dan Tata Ruang]]
|-
* [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementerian Keuangan]]
| align="center"|12
* [[Kementerian Perdagangan Republik Indonesia|Kementerian Perdagangan]]
| align="center"|[[Berkas:Logo DKP.jpg|x50px]]{{br}}[[Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|Departemen Kelautan dan Perikanan]]
* [[Kementerian Perindustrian Republik Indonesia|Kementerian Perindustrian]]
|-
* [[Kementerian Pertanian Republik Indonesia|Kementerian Pertanian]]
| align="center"|13
* [[Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia|Kementerian Ketenagakerjaan]]
| align="center"|[[berkas:Logo nakertrans.jpg|x50px]]{{br}}[[Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia|Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi]]
|-
* [[Kementerian Agama Republik Indonesia|Kementerian Agama]]
| align="center"|14
* [[Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia|Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi]]
| align="center"|[[berkas:Dept.PU.svg|x50px]]{{br}}[[Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia|Departemen Pekerjaan Umum]]
* [[Kementerian Kesehatan Republik Indonesia|Kementerian Kesehatan]]
|-
* [[Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia|Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi]]
| align="center"|15
|* align="center"|[[berkas:Bakti Husada.svg|x50px]]{{br}}[[DepartemenKementerian KesehatanSosial Republik Indonesia|DepartemenKementerian KesehatanSosial]]
|-
* [[Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral]]
| align="center"|16
* [[Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|Kementerian Kelautan dan Perikanan]]
| align="center"|[[berkas:Tut Wuri Handayani.svg|x50px]]{{br}}[[Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia|Departemen Pendidikan Nasional]]
* [[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]]
|-
* [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]]
| align="center"|17
|* align="center"|[[berkas:Dept.Sosial.svg|x50px]]{{br}}[[DepartemenKementerian SosialPerhubungan Republik Indonesia|DepartemenKementerian SosialPerhubungan]]
|- —
| align="center"|18
| align="center"|[[berkas:Logo depag.jpg|x50px]]{{br}}[[Departemen Agama Republik Indonesia|Departemen Agama]]
|-
| align="center"|19
| align="center"|[[berkas:Logo budpar.jpg|x50px]]{{br}}[[Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia|Departemen Kebudayaan dan Pariwisata]]
|-
| align="center"|20
| align="center"|[[berkas:Logo depkominfo.jpg|x50px]]{{br}}[[Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Departemen Komunikasi dan Informatika]]
|}
|}
 
=== Kementerian negara ===
Kementerian negara adalah kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Saat ini, ada 10 kementerian negara, yaitu:
{|
|valign=top|
{| class="wikitable"
|-
!Kelompok III
!width=25|No.
|
!width=450|Kementerian negara
* [[Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia|Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi]]
|-
|
| align="center"|1
|* align="center"|[[berkas:Logo_Kemenristek.jpg|x50px]]{{br}}[[Kementerian NegaraBadan RisetUsaha danMilik TeknologiNegara Republik Indonesia|Kementerian NegaraBadan RisetUsaha danMilik TeknologiNegara]]
* [[Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia|Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah]]
|-
|
| align="center"|2
|* align="center"|[[berkas:Garuda_Pancasila,_Coat_Arms_of_Indonesia.svg|x50px]]{{br}}[[Kementerian NegaraPemberdayaan KoperasiPerempuan dan UsahaPerlindungan Kecil dan MenengahAnak Republik Indonesia|Kementerian NegaraPemberdayaan KoperasiPerempuan dan Usaha Kecil danPerlindungan MenengahAnak]]
* [[Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia|Kementerian Pemuda dan Olahraga]]
|-
|
| align="center"|3
|* align="center"|[[berkas:Garuda_Pancasila,_Coat_Arms_of_Indonesia.svg|x50px]]{{br}}[[Kementerian Negara Lingkungan HidupInvestasi Republik Indonesia|Kementerian Negara Lingkungan HidupInvestasi]]
* [[Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia|Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif]]
|-
|
| align="center"|4
* [[Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional|Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional]]
| align="center"|[[berkas:Garuda_Pancasila,_Coat_Arms_of_Indonesia.svg|x50px]]{{br}}[[Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia|Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak]]
* [[Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia|Kementerian Sekretariat Negara]]
|-
| align="center"|5
| align="center"|[[berkas:Logo MenegPAN.JPG|x50px]]{{br}}[[Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia|Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi]]
|}
|valign=top|
{| class="wikitable"
|-
!width=25|No.
!width=450|Kementerian negara
|-
| align="center"|6
| align="center"|[[berkas:Garuda_Pancasila,_Coat_Arms_of_Indonesia.svg|x50px]]{{br}}[[Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia|Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal]]
|-
| align="center"|7
| align="center"|[[berkas:Garuda_Pancasila,_Coat_Arms_of_Indonesia.svg|x50px]]{{br}}[[Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia|Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional]]
|-
| align="center"|8
| align="center"|[[berkas:Garuda_Pancasila,_Coat_Arms_of_Indonesia.svg|x50px]]{{br}}[[Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia|Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara]]
|-
| align="center"|9
| align="center"|[[berkas:Garuda_Pancasila,_Coat_Arms_of_Indonesia.svg|x50px]]{{br}}[[Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia|Kementerian Negara Perumahan Rakyat]]
|-
| align="center"|10
| align="center"|[[berkas:Logo Menegpora.JPG|x50px]]{{br}}[[Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia|Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga]]
|}
|}-->
 
== Susunan organisasi ==
{{main|Organisasi kementerian negara Indonesia}}
Kementerian dipimpin oleh [[menteri]] yang tergabung dalam sebuah [[daftar kabinet Indonesia|kabinet]]. Presiden juga dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Susunan organisasi kementerian adalah sebagai berikut:
{{lihatpula|Daftar susunan organisasi kementerian negara Republik Indonesia}}
=== Departemen ===
Kementerian dipimpin oleh [[menteri]] yang tergabung dalam sebuah kabinet. Presiden juga dapat mengangkat [[wakil menteri]] pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Susunan organisasi kementerian adalah sebagai berikut:
* Pemimpin: Menteri
* Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan/atau ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945:
* Pembantu pemimpin: [[Sekretariat jenderal]]
** unsur pemimpin: [[Menteri]];
* Pelaksana tugas pokok: [[Direktorat jenderal]]
** unsur pembantu pemimpin: [[Sekretariat Jenderal]];
* Pengawas: [[Inspektorat jenderal]]
** unsur pelaksana: [[Direktorat Jenderal]];
* Pendukung: [[Badan]] atau [[pusat]]
** unsur pengawas: [[Inspektorat Jenderal]];
* Pelaksana tugas pokok di daerah (untuk Deplu, Depdagri, Dephan, Depag, Depkumham, Depkeu) atau perwakilan luar negeri (untuk Deplu)
** unsur pendukung: [[Badan]] dan/atau [[Pusat]]; dan
=== Kementerian negara ===
** unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau instansi vertikal (khusus kementerian yang menangani urusan agama, hukum, dan keuangan).
* Pemimpin: Menteri negara
* Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
* Pembantu pemimpin: [[Sekretariat kementerian]]
** Pemimpin: Menteri;
* Pelaksana: [[Deputi (menteri negara)|Deputi]]
** Pembantu pemimpin: [[Sekretariat Kementerian/Lembaga|Sekretariat Kementerian]];
* Pengawas: [[Inspektorat (menteri negara)|Inspektorat]]
** Pelaksana: [[Deputi]];
<!--
** Pengawas: [[Inspektorat]]; dan
* Kementerian koordinator:
** Pemimpin: Menteri koordinator;
** Pembantu pemimpin: [[Sekretariat Kementerian/Lembaga|Sekretariat Kementerian Koordinator]];
** Pelaksana: [[Deputi]]; dan
** Pengawas: [[Inspektorat]]
 
== Sejarah kementerian ==
Dalam perjalanannya, nomenklatur lembaga yang dipimpin oleh menteri berubah-ubah dan tidak seragam. Pada masa Orde Baru, nomenklatur yang digunakan adalah "departemen", "kantor menteri negara", dan "kantor menteri koordinator". Setelah [[Reformasi Indonesia (1998–sekarang)|Reformasi 1998]] istilah "kementerian negara" dan "kementerian koordinator" mulai digunakan, sedangkan istilah "departemen" tetap dipertahankan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, seluruh nomenklatur diseragamkan menjadi "kementerian" saja, seperti pada [[Sejarah Indonesia (1950-1959)|masa awal kemerdekaan]]. Proses pergantian nomenklatur ini mulai dilakukan pada masa [[Kabinet Indonesia Bersatu II]].<ref>[http://www.detikfinance.com/read/2009/12/30/191417/1268849/4/departemen-ke-kementerian-tambah-beban-anggaran-negara 'Departemen' ke 'Kementerian' Tambah Beban Anggaran Negara]</ref><ref>{{Cite web |url=http://bisnis.vivanews.com/news/read/118914-ganti_plang__satu_huruf_beratnya_200_kg |title=Departemen Ganti Kementerian: Ganti Plang, Satu Huruf Beratnya 200 Kg |access-date=2010-01-06 |archive-date=2010-01-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100109172954/http://bisnis.vivanews.com/news/read/118914-ganti_plang__satu_huruf_beratnya_200_kg |dead-url=yes }}</ref><ref>[http://www.antaranews.com/berita/1262937959/pemerintah-ubah-departemen-jadi-kementerian Pemerintah Ubah Departemen Jadi Kementerian]</ref>
{{sect-stub}}
Sebagian besar kementerian yang ada sekarang telah mengalami berbagai perubahan, meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran (baik sementara atau permanen). Jumlah kementerian sendiri hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, dimulai dari yang hanya berjumlah belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan di dalam UU No. 39 Tahun 2008, yaitu sejumlah maksimal 34 kementerian.
 
Banyak kementerian telah mengalami berbagai perubahan, yang meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran (baik sementara atau permanen). Jumlah kementerian hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, mulai dari yang hanya berjumlah belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yaitu maksimum 34 kementerian.
=== Kementerian yang digabungkan/dipisahkan===
* [[Departemen Perindustrian Republik Indonesia|Departemen Perindustrian]] dan [[Departemen Perdagangan Republik Indonesia|Departemen Perdagangan]] saat ini, sempat digabungkan menjadi "Departemen Perindustrian dan Perdagangan" pada pertengahan perjalanan [[Kabinet Pembangunan VI]], dan kemudian dipisahkan kembali pada [[Kabinet Indonesia Bersatu]] hingga sekarang.
 
Tabel berikut ini menggambarkan perbandingan nama kementerian (atau nomenklatur lain yang dipimpin oleh menteri) dari masa ke masa pada era Reformasi.
=== Kementerian yang dibubarkan ===
{| class="wikitable" style="font-size:85%;"
* [[Departemen Penerangan Republik Indonesia|Kementerian/Departemen Penerangan]], dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan ([[Kabinet Presidensial]]) dan dibubarkan pada [[Kabinet Persatuan Nasional]].
|+Era Reformasi
* [[Kementerian Kemakmuran Republik Indonesia|Kementerian Kemakmuran]], dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dan dibubarkan pada [[Kabinet Gotong Royong]] hingga sekarang.
![[B. J. Habibie|B.J. Habibie]]
 
![[Abdurrahman Wahid]]
=== Kementerian yang berganti nama ===
![[Megawati Soekarnoputri]]
* "[[Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia|Departemen Dalam Negeri]]" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengan nama tersebut, berganti nama menjadi "Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah" pada perombakan I Kabinet Persatuan Nasional, dan kembali menjadi "Departemen Dalam Negeri" pada Kabinet Gotong Royong hingga sekarang.
! colspan="2" |[[Susilo Bambang Yudhoyono]]
* "[[Departemen Pertahanan Republik Indonesia|Departemen Pertahanan]]" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengan nama "Departemen Keamanan Rakyat", berganti nama menjadi "Departemen Pertahanan" pada [[Kabinet Sjahrir II]], menjadi "Departemen Pertahanan dan Keamanan" pada [[Kabinet Kerja I]], dan kembali menjadi "Departemen Pertahanan" pada Kabinet Persatuan Nasional hingga sekarang.
! colspan="2" |[[Joko Widodo]]
* "[[Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia]]" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengan nama "Departemen Kehakiman", berganti nama menjadi "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" pada Kabinet Persatuan Nasional, menjadi "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" pada Kabinet Gotong Royong, dan terakhir menjadi "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" pada Kabinet Indonesia Bersatu hingga sekarang.
|-
* "[[Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral]]" saat ini, dibentuk pada Kabinet Kerja I dengan nama "Departemen Perindustrian dan Pertambangan", berganti nama menjadi "Departemen Pertambangan" pada [[Kabinet Dwikora I]], menjadi "Departemen Minyak dan Gas Bumi" pada [[Kabinet Dwikora II]], kembali menjadi "Departemen Pertambangan" pada [[Kabinet Ampera I]], menjadi "Departemen Pertambangan dan Energi" pada [[Kabinet Pembangunan III]], dan menjadi "Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral" pada perombakan I Kabinet Persatuan Nasional hingga sekarang. -->
! width="14%" |[[Kabinet Reformasi Pembangunan]]
! width="14%" |[[Kabinet Persatuan Nasional]]
! width="14%" |[[Kabinet Gotong Royong]]
! width="14%" |[[Kabinet Indonesia Bersatu]]
! width="14%" |[[Kabinet Indonesia Bersatu II]]
! width="14%" |[[Kabinet Kerja (2014–2019)|Kabinet Kerja]]
! width="14%" |[[Kabinet Indonesia Maju]]
|-
!36 menteri
!35 menteri
!30 menteri
!34 menteri
!34 menteri
!34 menteri
!34 menteri
|-
| colspan="7" |'''Kementerian koordinator'''
|-
|Politik dan Keamanan
|Politik dan Keamanan → Politik, Sosial, dan Keamanan
|Politik dan Keamanan
|Politik, Hukum, Keamanan
|Politik, Hukum, Keamanan
|Politik, Hukum, Keamanan
|Politik, Hukum, Keamanan
|-
|Ekonomi, Keuangan, dan Industri
|Ekonomi, Keuangan, dan Industri
|Perekonomian
|Perekonomian
|Perekonomian
|Perekonomian
|Perekonomian
|-
|Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan
|Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (digabungkan pada perombakan I)
|Kesejahteraan Rakyat
|Kesejahteraan Rakyat
|Kesejahteraan Rakyat
|Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
|Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
|-
|—
|—
|—
|—
|—
|Kemaritiman dan Sumber Daya
|Kemaritiman dan Investasi
|-
|Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|-
| colspan="7" |'''Departemen, Kementerian Negara, atau Kementerian'''
|-
|Dalam Negeri
|Dalam Negeri → Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
|Dalam Negeri
|Dalam Negeri
|Dalam Negeri
|Dalam Negeri
|Dalam Negeri
|-
|Luar Negeri
|Luar Negeri
|Luar Negeri
|Luar Negeri
|Luar Negeri
|Luar Negeri
|Luar Negeri
|-
|Pertahanan dan Keamanan
|Pertahanan
|Pertahanan
|Pertahanan
|Pertahanan
|Pertahanan
|Pertahanan
|-
|Agama
|Agama
|Agama
|Agama
|Agama
|Agama
|Agama
|-
|Agraria
|—
|—
|—
|—
|Agraria dan Tata Ruang
|Agraria dan Tata Ruang
|-
|Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
|Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara → dibubarkan
|Badan Usaha Milik Negara
|Badan Usaha Milik Negara
|Badan Usaha Milik Negara
|Badan Usaha Milik Negara
|Badan Usaha Milik Negara
|-
|—
|Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (dibentuk saat perombakan I)
|Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
|Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal → Pembangunan Daerah Tertinggal
|Pembangunan Daerah Tertinggal
|Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
|Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
|-
|Pertambangan dan Energi
|Pertambangan dan Energi → Energi dan Sumber Daya Mineral
|Energi dan Sumber Daya Mineral
|Energi dan Sumber Daya Mineral
|Energi dan Sumber Daya Mineral
|Energi dan Sumber Daya Mineral
|Energi dan Sumber Daya Mineral
|-
|Kehakiman
|Hukum dan Perundang-Undangan → Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
| rowspan="2" |Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
| rowspan="2" |Hukum dan Hak Asasi Manusia
| rowspan="2" |Hukum dan Hak Asasi Manusia
| rowspan="2" |Hukum dan Hak Asasi Manusia
| rowspan="2" |Hukum dan Hak Asasi Manusia
|-
|—
|Urusan Hak Asasi Manusia → Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
|-
|Investasi
|—
|—
|—
|—
|—
|Investasi{{efn|name=Perpres32/2021}}
|-
|—
|Eksplorasi Laut → Kelautan dan Perikanan
|Kelautan dan Perikanan
|Kelautan dan Perikanan
|Kelautan dan Perikanan
|Kelautan dan Perikanan
|Kelautan dan Perikanan
|-
|Kesehatan
|Kesehatan → Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
|Kesehatan
|Kesehatan
|Kesehatan
|Kesehatan
|Kesehatan
|-
|Tenaga Kerja
|Tenaga Kerja → Tenaga Kerja dan Transmigrasi
| rowspan="2" |Tenaga Kerja dan Transmigrasi
| rowspan="2" |Tenaga Kerja dan Transmigrasi
| rowspan="2" |Tenaga Kerja dan Transmigrasi
| rowspan="2" |Ketenagakerjaan
| rowspan="2" |Ketenagakerjaan
|-
|Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan
|Transmigrasi dan Kependudukan → Tenaga Kerja dan Transmigrasi
|-
|Keuangan
|Keuangan
|Keuangan
|Keuangan
|Keuangan
|Keuangan
|Keuangan
|-
|Penerangan
|—
|Komunikasi dan Informasi
|Komunikasi dan Informatika
|Komunikasi dan Informatika
|Komunikasi dan Informatika
|Komunikasi dan Informatika
|-
|Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
|Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah → Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
|Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
|Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
|Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
|Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
|Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
|-
|Kehutanan dan Perkebunan
|Kehutanan dan Perkebunan → Kehutanan
|Kehutanan
|Kehutanan
|Kehutanan
| rowspan="2" |Lingkungan Hidup dan Kehutanan
| rowspan="2" |Lingkungan Hidup dan Kehutanan
|-
|Lingkungan Hidup
|Lingkungan Hidup
|Lingkungan Hidup
|Lingkungan Hidup
|Lingkungan Hidup
|-
|Pariwisata, Seni, dan Budaya
|Pariwisata dan Kesenian → Kebudayaan dan Pariwisata
|Kebudayaan dan Pariwisata
|Kebudayaan dan Pariwisata
|Kebudayaan dan Pariwisata → Pariwisata dan Ekonomi Kreatif{{efn|Sejak 18 Oktober 2011 dengan dasar hukum [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41227/perpres-no-77-tahun-2011 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011]|name=Perpres77/2011}}
|Pariwisata
|Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
|-
|Pekerjaan Umum
|Pekerjaan Umum → dibubarkan
|—
|Pekerjaan Umum
|Pekerjaan Umum
| rowspan="2" |Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
| rowspan="2" |Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
|-
|Perumahan Rakyat dan Permukiman
|Permukiman dan Pengembangan Wilayah → Permukiman dan Prasarana Wilayah
|Permukiman dan Prasarana Wilayah
|Perumahan Rakyat
|Perumahan Rakyat
|-
|Peranan Wanita
|Pemberdayaan Perempuan
|Pemberdayaan Wanita
|Pemberdayaan Perempuan
|Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
|Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
|Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
|-
|Pemuda dan Olahraga
|Pemuda dan Olahraga → dibubarkan
|—
|Pemuda dan Olahraga
|Pemuda dan Olahraga
|Pemuda dan Olahraga
|Pemuda dan Olahraga
|-
|—
|Pendayagunaan Aparatur Negara
|Pendayagunaan Aparatur Negara
|Pendayagunaan Aparatur Negara
|Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
|Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
|Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
|-
|Perencanaan Pembangunan Nasional
|—
|Perencanaan Pembangunan Nasional
|Perencanaan Pembangunan → Perencanaan Pembangunan Nasional{{efn|Sejak 14 Oktober 2005 dengan dasar hukum [https://peraturan.bpk.go.id/Details/42589/perpres-no-62-tahun-2005 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005]|name=Perpres62/2005}}
|Perencanaan Pembangunan Nasional
|Perencanaan Pembangunan Nasional
|Perencanaan Pembangunan Nasional
|-
|Pendidikan dan Kebudayaan
|Pendidikan Nasional
|Pendidikan Nasional
|Pendidikan Nasional
|Pendidikan Nasional → Pendidikan dan Kebudayaan{{efn|name=Perpres77/2011}}
|Pendidikan dan Kebudayaan
|Pendidikan dan Kebudayaan → Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi{{efn|name=Perpres32/2021}}
|-
|Perhubungan
|Perhubungan
|Perhubungan
|Perhubungan
|Perhubungan
|Perhubungan
|Perhubungan
|-
| rowspan="2" |Perindustrian dan Perdagangan
| rowspan="2" |Perindustrian dan Perdagangan
| rowspan="2" |Perindustrian dan Perdagangan
|Perindustrian
|Perindustrian
|Perindustrian
|Perindustrian
|-
|Perdagangan
|Perdagangan
|Perdagangan
|Perdagangan
|-
|Pertanian
|Pertanian → Pertanian dan Kehutanan
|Pertanian
|Pertanian
|Pertanian
|Pertanian
|Pertanian
|-
|Riset dan Teknologi
|Riset dan Teknologi
|Riset dan Teknologi
|Riset dan Teknologi
|Riset dan Teknologi
|Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
|Riset dan Teknologi → dibubarkan{{efn|Sejak 28 April 2021 dengan dasar hukum [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/166281/perpres-no-32-tahun-2021 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021]|name=Perpres32/2021}}
|-
|Sekretaris Negara
|— (pejabat setingkat menteri)
|— (pejabat setingkat menteri)
|Sekretaris Negara
|Sekretaris Negara
|Sekretaris Negara
|Sekretaris Negara
|-
|Sosial
|—
|Sosial
|Sosial
|Sosial
|Sosial
|Sosial
|-
|Kependudukan
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|-
|Pangan dan Hortikultura
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|-
|—
|Masalah-Masalah Kemasyarakatan → dibubarkan
|—
|—
|—
|—
|—
|-
|—
|Otonomi Daerah → dibubarkan
|—
|—
|—
|—
|—
|-
|—
|Restrukturisasi Ekonomi Nasional (dibentuk pada perombakan I, dibubarkan pada perombakan II)
|—
|—
|—
|—
|—
|}
 
== Catatan ==
{{notelist}}
== Lihat pula ==
* [[Kabinet Indonesia]]
* [[Undang-Undang Kementerian Negara]]
* [[Daftar kabinetbekas jabatan politik di Indonesia]]
* [[Lembaga Pemerintah Nonkementerian]]
 
== Referensi ==
{{reflist|30em}}
 
== Pranala luar ==
{{wikisource|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008}}
* {{citation|last=Pemerintah Indonesia|year=2008|title=Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara|url=https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_39_th_2008.pdf|ref={{sfnref|UU 39/2008}}|accessdate=2021-04-14|archive-date=2020-12-24|archive-url=https://web.archive.org/web/20201224013221/https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_39_th_2008.pdf|dead-url=yes}}
* {{citation|last=Pemerintah Indonesia|year=2019|title=Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara|url=https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175941/Perpres_Nomor_68_Tahun_2019.pdf|ref={{sfnref|Perpres 68/2019}}}}
* {{citation|last=Pemerintah Indonesia|year=2021|title=Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara|url=https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176432/Perpres_Nomor_32_Tahun_2021.pdf|ref={{sfnref|Perpres 32/2021}}}}
 
{{Kementerian Indonesia}}
{{Menteri Indonesia}}
{{Kabinet Indonesia}}
{{Topik Indonesia}}
 
[[Kategori:Kementerian Indonesia| {{PAGENAME}}]]
 
[[jv:Kamentrian Indonesia]]
[[ms:Kementerian Negara Republik Indonesia]]
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Kementerian_Indonesia"