Wikipedia

Penegakan hukum di Indonesia: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Nasrie (bicara | kontrib)
5.143 suntingan
kTidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler
Fazily (bicara | kontrib)
8.723 suntingan
Dikembalikan ke revisi 24358179 oleh 103.147.92.254 (bicara) (TW)
Tag: Pembatalan
 
(50 revisi perantara oleh 23 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Ilmu}}
{{untuk|Penegakan hukum dan keamanan masyarakat|Polisi}}
[[Berkas:Sabhara_Polri.jpg|ka|jmpl|250x250px|Anggota Polri di Jakarta.]]
''' Penegakan Hukum ''' adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bersama dengan lembaga dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan yakni Kementeian tertentu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan tugas kepolisian untuk layanan pemerintahan publik tertentu dibawah pengawasan dan dilatih oleh Kepolisian Republik Indonesia.<ref name="hukumonline.com">https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-saja-lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-lt502201cc74649/</ref>. Untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam penegakan hukum lainnya (Tentara Nasional Indonesia atau dengan sebutan lainnya TNI dan Kepolisian atau dengan sebutan lainnya Polri dan, Kejaksaan) serta adanya partisipasi masyarakat demi mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mengayomi masyarakat<ref>http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/74/226</ref>.
'''Penegakan hukum di '''[[Indonesia|'''Indonesia''']] diselenggarakan oleh beberapa lembaga penegak hukum dan beberapa di antaranya berada di bawah pengawasan [[Kepolisian Republik Indonesia|Kepolisian Negara Republik Indonesia]] (Polri). Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas penegakan hukum dan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.
 
''Penegakan hukum di ''''''[[Indonesia]]''' diselenggarakan oleh beberapa lembaga penegak hukum dan beberapa di antaranya berada di bawah pengawasan [[Tentara Nasional Indonesia]] (TNI) dan [[Kepolisian Republik Indonesia]] (Polri). Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab '''Mutlak''' atas pengawasan, penegakan hukum dan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia me-[[rujuk]] Kepolisian Negara RI diatur dalam UU RI No. 2 tahun 2002, Kejaksaan RI diatur dalam UU RI No. 16 tahun 2004, hakim sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman diatur dalam UU RI No. 4 Tahun 2004, Advokat dalam penegakan hukum diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 2003, Komisi Pemberantasan [[Korupsi]] (KPK) diatur dalam UU RI No. 30 Tahun 2002<ref>https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/28/194500869/peran-lembaga-peradilan-dalam-penegakan-hukum-dan-ham?page=all</ref>.
 
Pada organisasi TNI, fungsi pengawasan dilakukan oleh '''itjen'''. Itjen atau [[Inspektorat Jenderal TNI]] adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di bawah [[Panglima Tentara Nasional Indonesia|Panglima TNI]].
 
Sedangkan Pada organisasi Polri, fungsi pengawasan dilakukan oleh '''itwasum'''. Itwasum atau [[Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia|Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia]] adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berada di bawah [[Kapolri]]<ref>https://kompolnas.go.id/index.php/blog/rakorwas-kompolnas-polri-tahun-2021#:~:text=Pada%20organisasi%20Polri%2C%20fungsi%20pengawasan,yang%20berada%20di%20bawah%20Kapolri {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20220819085115/https://kompolnas.go.id/index.php/blog/rakorwas-kompolnas-polri-tahun-2021#:~:text=Pada%20organisasi%20Polri%2C%20fungsi%20pengawasan,yang%20berada%20di%20bawah%20Kapolri |date=2022-08-19 }}.</ref>.
 
== Pasukan polisi ==
 
=== Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)===
[[Kepolisian Negara Republik Indonesia|Kepolisian Republik Indonesia]] merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban umum, penegakanpenegak hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat di Indonesia. Unsur pelaksana tugas pokok Polri adalah kesatuan terpusat yang mempunyai tanggung jawab mulai dari [[Korps lalu lintas|pengawasan lalu lintas]], [[Badan reserse kriminal kepolisian negara republik indonesia|investigasi kriminal]], [[Badan intelijen dan keamanan kepolisian negara republik indonesia|intelijen]] dan [[Detasemen Khusus 88|penanggulangan terorisme]]<ref>https://www3.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_2_2002.pdf</ref>.
 
=== PolisiLembaga-lembaga KhususKepolisian ===
Selain Polri, lembagaLembaga penegakan hukum lain yang spesifik dan menugaskan polisi khusus adalah sebagai berikut:
 
# '''Sabhara''' adalah singkatan dari Samapta Bhayagkara, yakni unit kepolisian yang memiliki seragam abu-abu topi baret<ref name="tugas"/>.
# [[Polisi Kehutanan Indonesia|Polisi Kehutanan]] (Polhut) di bawah[[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia| Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.]]
# '''Brimob''' atau Korps Brigade Mobile merupakan satuan yang bertugas dalam operasi khusus bersipat paramiliter. Brimob biasanya mengenakan seragam hitam dan termasuk unit tertua yang ada di Kepolisian Republik Indonesia (Polri)<ref name="tugas"/>.
# Satuan [[Polisi pamong praja|Polisi Pamong Praja]] (Satpol PP) yang dikontrol oleh [[kepala daerah]] dan dioperasikan oleh [[Kementerian dalam negeri republik indonesia|Kementerian Dalam Negeri]].
# '''Propam''' merupakan kependekan dari Pembinaan Profesi dan Pengamanan untuk lingkungan Polri. Satuan ini biasanya terlihat dengan ciri khas kopel (sabuk) putih. Propam merupakan divisi tersendiri dari Polri yang bertanggung jawab atas masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal Polri<ref name="tugas"/>.
# Polisi Khusus Lembaga Pemasyarakatan (Polsuspas) di bawah [[Kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia|Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia]].<br />
# '''Polisi DVI atau Disaster Victim Identificaltion''' merupakan satuan unit yang dibentuk Polri dan terdiri dari petugas yang berperan dalam proses identifikasi korban bencana. Khususnya untuk para korban yang dalam kondisi memperhatinkan ketika kejadian dan tidak mungkin dikenali lagi. Unit DVI biasanya terdiri dari kepolisian, dokter spessialis forensic, dokte gigi, ahli antropologi, fotografi, dan masih banyak lagi<ref name="tugas"/>.
# [[Polisi khusus kereta api|Polisi Khusus Kereta Api]] ''(''Polsuska) di bawah naungan Perusahaan [[Kereta Api Indonesia]].
# '''Inafi atau Indonesia Automatic Fingerprint Identification''' adalah kesatuan unit polisi yang memiliki tugas sangat penting dalam proses identifikasi. Identifikasi yang dilakukan oleh Inafis biasanya fokus pada pemusatan data otentik diri seluruh penduduk Indonesia, melalui sidik jari. Tim Inafis umumnya sering bekerjasama dengan DVI dan Labfor saat bertugas. Ciri khas yang terlihat dari satuan ini adalah seragam jingga yang mereka kenakan<ref name="tugas"/>.
# Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ''(''Polsus PWP3K) di bawah [[Kementerian Kelautan dan Perikanan]].<ref>https://www.antaranews.com/berita/408285/kkp-bentuk-polisi-khusus-pwp3k</ref>
# '''Labfor''' memiliki khusus tugas dan bertanggung jawab pada oleh tempat kejadian perkara (TKP). Tugasnya antara lain adalah membuat parameter TKP, mengumpulkan barang bukti, hingga pemeriksaan barang bukti<ref name="tugas"/>.
# Polisi Khusus Badan Karantina Pertanian di bawah [[Badan Karantina Pertanian]], [[Kementerian pertanian republik indonesia|Kementerian Pertanian]].<ref>http://karantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents/Kepatuhan/PEDOMAN_KERJA_POLSUS.pdf</ref>
# '''Detasemen Khusus atau Densus 88''' merupakan unit kesatuan polisi yang khusus bertugas dalam penanggulangan teroris. Pasukan ini dilatih secara khusus untuk melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan segala bentuk terorisme. Unit ini biasanya terdiri dati tim investigasi, penjinak bom, hingga satuan pemukul yang di dalamnya juga ada penembak jitu<ref name="tugas">https://www.inews.id/news/nasional/macam-macam-satuan-unit-polisi-di-indonesia-ada-shabara-hingga-unit-k-9</ref>
 
Semua polisi khusus sebagaimana disebutkan di atas dilatih oleh dan di bawah koordinasi dengan Polri.<ref>httphttps://jabarmedia.tribunnewsneliti.com/2016media/09publications/15/tentang3161-tugasID-polsuskedudukan-beginidan-katafungsi-kapolrestabeskepolisian-bandungdalam-struktur-organisasi-negara-republik-indone.pdf</ref>.
 
=== Polisi Militer ===
Komando [[Polisi Militer]] Gabungan [[Tentara Nasional Indonesia]] (TNI) atau '''[[Puspom TNI]]''' (Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia) adalah salah satu lembaga pelaksana pusat di dalam TNI yang memiliki peran mengatur penyelenggaraan administratif kepada tentara [[Tentara nasional indonesia angkatan darat|angkatan darat]], [[Tentara nasional indonesia angkatan laut|angkatan laut]], dan [[Tentara nasional indonesia angkatan udara|angkatan udara]] sebagai perwujudan dan bimbingan melalui pelaksanaan fungsi Polisi Militer. Puspom TNI mengawasi tiga organisasi polisi militer yaitu [[Polisi Militer Angkatan Darat]], [[Polisi Militer Angkatan Laut]], dan [[Polisi militer angkatan udara|Polisi Militer Angkatan Udara]]<ref>https://nasional.sindonews.com/read/772213/14/yuk-simak-ini-perbedaan-polisi-militer-dan-provos-tni-1652825130</ref><ref>https://nasional.tempo.co/read/1517961/memahami-7-tugas-polisi-militer-untuk-penegakan-hukum-kepada-aparat</ref>.
 
== Agensi ==
Selain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi Khusus dan Polisi Militer,Unsur lembaga pemerintah lainnya yang juga menegakkan hukum antara lain sebagai berikut:
# [[Tentara Nasional Indonesia]] ([[Tentara Nasional Indonesia|TNI]])
 
# [[Kepolisian Negara Republik Indonesia]] ([[Polri]])/[[Polisi]]
# [[Kejaksaan Agung Republik Indonesia]]
# [[Komisi Pemberantasan Korupsi]], lembaga khusus untuk pencegahan dan penyelidikan korupsi.
# [[BadanKejaksaan NarkotikaRepublik NasionalIndonesia]]
# [[Kejaksaan tinggi]]
# [[Badan Nasional Penanggulangan Terorisme]]
# [[Kejaksaan negeri]]
# [[Badan Keamanan Laut Republik Indonesia]]
# [[Kejaksaan umum]]
# [[Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Indonesia]]
# [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)
# [[Direktorat jenderal bea dan cukai|Bea dan Cukai]], penegakan hukum dalam bea dan cukai.
# [[Mahkamah Agung]]
# [[Direktorat Jenderal Pajak]], penegakan hukum dalam perpajakan.
# [[Komisi Yudisial]]<ref name="hukumonline.com"/>
# [[Direktorat jenderal imigrasi|Kantor Imigrasi]], penegakan hukum dalam imigrasi.
# [[Otoritas Jasa Keuangan]]
# [[Badan Pengawas Tenaga Nuklir]], penegakan hukum dalam energi nuklir.
# [[Badan pengawas obat dan makanan|Badan Pengawas Obat dan Makanan]], mengawasi makanan, obat-obatan, dan kosmetik di Indonesia.
# Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika [[Kementerian komunikasi dan informatika republik indonesia|Kementerian Komunikasi dan Informatika]], penegakan hukum di bidang teknologi informasi dan gelombang radio.
# [[Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral]]
# [[Kementerian Perindustrian Republik Indonesia|Kementerian Perindustrian]]
# [[Kementerian Perdagangan Republik Indonesia|Kementerian Perdagangan]]
# [[Kementerian Kesehatan Republik Indonesia|Kementerian Kesehatan]]
# [[Kementerian Perhubungan Republik Indonesia|Kementerian Perhubungan]]
 
== Lihat juga ==
* [https://polri.go.id Situs Resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)]
 
* [[Kriminalitas di Indonesia]]▼
* [[Hukum di Indonesia]]
 
== Referensi ==
{{Reflist}}
{{Hukum}}
[[Kategori:Penegakan hukum di Indonesia]]▼
{{Hukum di Indonesia}}
{{authority control}}
 
▲[[Kategori:Penegakan hukum di Indonesia| ]]
▲* [[KriminalitasKategori:Hukum di Indonesia]]
[[Kategori:Hukum]]
[[Kategori:Penegak hukum]]
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Penegakan_hukum_di_Indonesia"