Kabinet Natsir: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Abiedestar (bicara | kontrib) Terjemahan dari Wikipedia Bahasa Inggris (Belum Selesai) |
Add 1 book for Wikipedia:Pemastian (20240513sim)) #IABot (v2.0.9.5) (GreenC bot |
||
(4 revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
| cabinet_name = Kabinet Natsir
| cabinet_number =ke-12
Baris 10:
| date_formed = 7 September 1950
| date_dissolved = 21 Maret 1951
| political_party = {{
| government_head = [[Mohammad Natsir]]
| state_head = [[Soekarno]]
| members_number = 18
| ministerial_level_members_numbers=
| deputy_members_number =
| deputy_government_head =[[Sri Sultan Hamengkubuwana IX]]
| opposition_party ={{color box|{{party color|Indonesian National Party}}|border=darkgray}} [[Partai Nasional Indonesia|PNI]]
| election =
| last_election =
Baris 128 ⟶ 122:
| align="center" | 21 Maret 1951
| bgcolor=#B79164|
| align="center" | [[Persatuan Indonesia Raya|
|-
| align="center" | 7
Baris 182 ⟶ 176:
| align="center" | 21 Maret 1951
| bgcolor=#B79164|
| align="center" | [[Persatuan Indonesia Raya|
|-
| align="center" | 13
Baris 191 ⟶ 185:
| align="center" | 21 Maret 1951
| bgcolor=#B79164|
| align="center" | [[Partai Indonesia Raya|
|-
| align="center" | 14
Baris 200 ⟶ 194:
| align="center" | 21 Maret 1951
| bgcolor={{Partai Katolik/meta/color}}|
| align="center" | [[Partai Katolik (Indonesia)|
|-
| align="center" | 15
Baris 271 ⟶ 265:
==== Gerilyawan Bersenjata ====
Ketika Kabinet Natsir mengambil alih mandat [[pemerintah Indonesia]], permasalahan keamanan dalam negeri belum sepenuhnya pulih. Banyak kelompok bersenjata tersebar di seluruh Indonesia. Mereka mendapatkan senjata secara legal dikarenakan senjata yang digunakan merupakan hasil rampasan dari [[Kolonial Jepang]] dan [[Kolonial Belanda]] yang sebelumnya digunakan untuk mempertahankan [[kemerdekaan Indonesia]]. Beberapa kelompok bersenjata tersebut diantaranya [[Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo]] dan kelompok [[DI/TII]] di [[Jawa Barat]], kelompok komunis "[[Merapi-Merbabu Complex]]" (MMC) di [[Jawa Tengah]], pengikut [[Abdul Kahar Muzakkar]] di [[Sulawesi Selatan]] dan Laskar Hari Liar di [[Sumatera Utara]]. Selama senjata-senjata yang digunakan oleh kelompok tersebut tidak ditertibkan, keamanan dalam negeri tidak dapat dijamin.
====
[[File:Republic_of_South_Maluku_Coa.svg|pra=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/File:Republic_of_South_Maluku_Coa.svg|jmpl|
Permasalahan lainnya terkait keamanan dalam negeri adalah kelompok yang menyatakan kemerdekaan dari Indonesia, terutama Republik Maluku Selatan (RMS). [[Soumokil]] memproklamasikan RMS di [[Ambon, Maluku]] pada 25 April 1950. Pemerintahan [[Republik Indonesia Serikat]] (RIS) telah meyakinkan RMS dengan mengirim [[Johannes Leimena]], yang juga berasal dari Ambon untuk bernegosiasi dengan RMS, namun gagal. Pada 14 Juli 1950, RIS mengirim [[TNI]] yang dipimpin oleh Letnan Kolonel [[Slamet Rijadi]] [[Invasi Ambon|untuk membasmi RMS]]. RMS didukung oleh mantan [[KNIL]] yang terlatih dan mampu bertahan.
Ketika kabinet RIS digantikan oleh Kabinet Natsir, Pemberontakan RMS masih berlanjut. Pada 11 November 1950, pasukan TNI berhasil menguasai [[Benteng Victoria]] yang merupakan basis pertahanan RMS dan kemudian menguasai seluruh [[Kota Ambon]].<ref>{{cite news|date=23 October 1950|title=Invasion of Ambon|url=https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/42686630|work=The Cairns Post|access-date=5 March 2020}}</ref><ref>{{cite news|date=13 December 1950|title=First-Hand Accound of Ambon Invasion|url=https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/48141236|work=The West Australian|access-date=5 March 2020}}</ref>
===
Satu permasalahan besar lainnya yang harus diselesaikan oleh Natsir ketika menjabat sebagai Perdana Menteri adalah permintaan wilayah [[Aceh]] sebagai daerah otonomi penuh. Permasalahan tersebut memerlukan perhatian khusus dan hati-hati. Permasalahan awalnya adalah adanya pergantian pemerintahan dari [[Republik Indonesia Serikat|serikat]] menjadi [[NKRI|persatuan]]. Wilayah Aceh dijadikan bagian dari Provinsi [[Sumatera Utara]], padahal sebelumnya sejak Desember 1949 Aceh telah menjadi provinsi tersendiri yang berstatus [[Wilayah administrasi khusus di Indonesia|Daerah Istimewa]] yaitu pada masa [[Kabinet Hatta II]]. Reintegrasi wilayah Aceh ke Provinsi Sumatera Utara menimbulkan kekecewaan yang besar dan mendalam dari masyarakat Aceh. Mereka tidak menerima keputusan penggabungan dan menuntut dibentuk kembali provinsi Aceh.
Natsir dalam sambutannya menjelaskan, pemerintah pusat tidak berkeberatan untuk memenuhi keinginan Aceh, hanya saja untuk implementasinya diperlukan undang-undang yang perlu disiapkan, kemudian diserahkan ke parlemen untuk disahkan.
===
Gagasan Natsir mengenai integrasi nasional tidak hanya terbatas pada struktur negara saja tetapi juga pada bidang lain, salah satunya adalah bidang pendidikan. Natsir melihat salah satu permasalahan besar dalam sistem pendidikan saat itu adalah dualisme antara pendidikan agama dan sistem pendidikan umum. Secara struktural, sistemnya masing-masing berada di bawah [[Kementerian Agama]] dan [[Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia|Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan]]. Natsir mencoba memberantas dualisme tersebut, namun tidak dengan pendekatan struktural seperti penggabungan dua partai, melainkan dengan pendekatan dari sudut pendidikan itu sendiri. Kabinet Natsir tampil sebagai penggerak proses konvergensi pendidikan umum dan pendidikan agama di Indonesia. Melalui kedua menteri tersebut, Kabinet Natsir mengemukakan gagasan bahwa pendidikan agama harus dilengkapi dengan pendidikan agama dan pendidikan agama harus dilengkapi dengan pelajaran ilmu pengetahuan umum.
===
Salah satu program yang dinilai baik oleh Kabinet Natsir adalah di bidang ekonomi dan pembangunan. Pendukungnya antara lain adalah dua ekonom terkemuka Indonesia saat itu, yakni Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan dan [[Soemitro Djojohadikoesoemo|Soemitro Djojohadikusumo]] sebagai [[Menteri Perdagangan dan Perindustrian Indonesia|Menteri Perdagangan dan Perindustrian]]. Kabinet Natsir memandang Indonesia yang baru selesai dari perang mempertahankan kemerdekaan tidaklah mudah untuk melaksanakan pembangunan dan pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan semangat romantisme kebangkitan nasional belaka. Untuk itu diperlukan pengkajian mendalam terhadap segala aspek, baik kelemahan maupun kelebihannya agar pembangunan dapat membuahkan hasil.
Kabinet Natsir menugaskan perusahaan riset asal Amerika Serikat, J.C. White Engineering Corp untuk melakukan studi kelayakan pembentukan Badan Perancang Nasional (BPN). Perusahaan juga diminta mencermati potensi ekonomi yang terdapat di Indonesia. Namun karena Kabinet Natsir berumur pendek, penelitian tersebut tidak dapat diselesaikan melainkan dilanjutkan oleh menteri kabinet lainnya. Belakangan, BPN yang dirancang Kabinet Natsir berkembang menjadi [[Badan Perencanaan Pembangunan Nasional]] (Bappenas) yang sangat berperan dalam pembangunan Indonesia, khususnya pada masa [[Orde Baru]].
===
Kabinet Natsir mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, [[Mohamad Roem|Mohammad Roem]] pada konferensi tentang [[Irian Barat]] yang diselenggarakan di [[Den Haag]] pada tanggal 4 Desember 1950. Namun konferensi tersebut gagal karena Belanda menolak mengembalikan kedaulatan atas Irian Barat kepada Indonesia. Perundingan yang menemui jalan buntu dilanjutkan kembali pada 13-16 Desember 1950, setelah masing-masing delegasi berkonsultasi dengan pemerintah. Delegasi Indonesia mengajukan tiga rumusan, yaitu:
# Penyerahan pada waktu tertentu yaitu pada pertengahan tahun 1951.
# Sebelum penyerahan dilakukan terlebih dahulu diadakan konferensi dalam rangka menjaga berbagai kepentingan Belanda di Irian Barat.
Ketiga rumusan tersebut ditolak Belanda sehingga perundingan kembali gagal. Memperhatikan bahwa Belanda tidak berniat menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia, Perdana Menteri Natsir menyatakan di hadapan DPR bahwa status Persatuan Belanda-Indonesia perlu ditinjau ulang. Upaya yang terus digagas Kabinet Natsir dilanjutkan oleh menteri kabinet lainnya namun bernasib sama dengan Belanda yang ingin terus menguasai wilayah Irian Barat.{{citation needed|date=December 2020}}
== Pencapaian ==
Rencana Sumitro merupakan program pengembangan ekonomi dan industri. Sasaran program ini adalah berkonsentrasi pada pengembangan industri dasar, seperti pabrik semen, perusahaan percetakan, pabrik karung, dan pabrik pemintalan.{{citation needed|date=December 2020}}
====
# Berhasil melakukan reorganisasi [[Bank Indonesia]] menjadi Bank Devisa Pertama.
▲=== The Sumitro Plan ===
# Melaksanakan reorganisasi [[Bank Rakyat Indonesia]] sehingga dapat membantu kegiatan baru di bidang perdagangan dan produksi dalam negeri.
# Untuk mendirikan bank baru, [[Bank Industri Negara]] untuk membiayai pembangunan jangka panjang. Bank tersebut kemudian berganti nama menjadi [[Bank Pembangunan Indonesia]] (Bapindo).
# Dapat memberikan petunjuk pendirian perusahaan baru dalam memajukan industri kecil di bidang pertanian seperti pengolahan kulit, pembuatan payung, batu bata, ubin dan keramik.
#
=== Bergabungnya Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa ===
Indonesia diterima sebagai anggota [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] (PBB) ke-60 pada tanggal 28 September 1950.<ref>{{Cite journal|last=Qodariah|first=Khasanah|title=Demokrasi Liberal|url=https://www.academia.edu/8162221|journal=Versi Materi Oleh D. Endarto|volume=1|pages=5|via=academia.edu}}</ref>
== Pembubaran kabinet ==
▲# Successfully built medium and large industries, such as printing, remailing gum, paper mills, and fertilizer factories.<ref>{{Cite journal|last=Glassburner|first=Bruce|date=1962|title=Economy Policy-Making in Indonesia,1950-57|journal=Economic Development and Cultural Change|volume=10|issue=2|pages=113–133|doi=10.1086/449948|jstor=1151906}}</ref>
# PNI tidak menyetujui berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 tentang DPRD yang dianggap hanya menguntungkan Masyumi saja.
==
* [[Daftar Kabinet Indonesia]]▼
== Referensi ==▼
* {{Citation | first = P. N. H. | last = Simanjuntak | title = Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi | publisher = Djambatan | place = Jakarta | year = 2003 | language = Indonesian | pages = 116–124 | isbn = 979-428-499-8 | postscript = .}}▼
▲* [[Daftar Kabinet Indonesia]]
== Catatan ==
{{reflist}}
▲== Referensi ==
▲* {{Citation | first = P. N. H. | last = Simanjuntak | title = Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi | publisher = Djambatan | place = Jakarta | year = 2003 | language = Indonesian | pages = 116–124 | isbn = 979-428-499-8 | postscript = .}}
== Pranala luar ==
|