Presiden Indonesia: Perbedaan antara revisi

|abolished =

|succession =

|salary =

|website = {{URL|http://presidenri.go.id/}}

{{Politics of Indonesia}}

 

 

Presiden dan [[Wakil Presiden Indonesia]] sebagai suatu lembaga kepresidenan Indonesia disusun melalui rancangan UUD 1945 yang dibahas oleh [[Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] (BPUPKI) dalam beberapa sidangnya.<ref>{{Citation|last=Kusuma|first=A.B.|last2=Elson|first2=R.E.|title=A note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia|journal=Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde|volume=167|issue=2–3|pages=196–209|year=2011|issn=0006-2294|doi=10.1163/22134379-90003589|url=http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:273574/UQ273574_OA.pdf|ref=harv}}</ref> Pada tanggal 18 Agustus 1945, [[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] (PPKI) yang merupakan badan penerus dari BPUPKI menetapkan pemberlakuan UUD 1945, yang dengan demikian mengesahkan lembaga kepresidenan di Indonesia, dan memilih [[Soekarno]] sebagai presiden pertama Indonesia.

* Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.

* Memegang kekuasaan yang tertinggi atas [[TNI Angkatan Darat|Angkatan Darat]], [[TNI Angkatan Laut|Angkatan Laut]], [[TNI Angkatan Udara|Angkatan Udara]] dan [[Kepolisian Negara Republik Indonesia|Kepolisian Negara]].

* Menetapkan [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang]] (dalam kegentingan yang memaksa).

* Menetapkan [[Peraturan Pemerintah]].

* Mengangkat dan memberhentikan [[Kementerian Negara Republik Indonesia|menteri-menteri]].

* Menyatakan keadaan bahaya.

* Memberi [[grasi]] dan [[rehabilitasi]] dengan memperhatikan pertimbangan [[Mahkamah Agung Republik Indonesia|Mahkamah Agung]].

* Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU.

 

== Syarat pencalonan ==

# Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

# Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

# Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

# Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

# Memiliki [[Nomor Pokok Wajib Pajak]] (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

# Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

# Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

# Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun.

# Bukan bekas anggota organisasi terlarang [[Partai Komunis Indonesia]], termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam [[G30S/PKI]].

# Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

 

== Pemilihan ==

Jika dalam Pilpres didapat suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia, maka dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

 

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengajukan 2 calon Wapres kepada MPR. Selambat-lambatnya, dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk memilih Wapres.

 

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah [[Menteri Luar Negeri Indonesia|Menteri Luar Negeri]], [[Menteri Dalam Negeri Indonesia|Menteri Dalam Negeri]], dan [[Menteri Pertahanan Indonesia|Menteri Pertahanan]] secara bersama-sama. Paling lambat 30 setelah itu, [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

 

 

Jika terbukti menurut UUD 1945 pasal 7A maka DPR dapat mengajukan tuntutan [[pemakzulan]] (''impeachment'') tersebut kepada Mahkamah Konstitusi RI kemudian setelah menjalankan persidangan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi RI dapat menyatakan membenarkan pendapat DPR atau menyatakan menolak pendapat DPR dan MPR-RI kemudian akan bersidang untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut.<ref>Pasal 83 ayat (2) UU MK</ref>

 

== Kediaman resmi ==

# Pemerintah mengesahkan dan mengumumkan konstitusi baru yang telah disetujui oleh Konstituante. [Pasal 137 Ayat (2) dan (3)]

# Presiden, atas nama Pemerintah, mengajukan perubahan konstitusi kepada suatu "Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar", serta mengumumkan naskah perubahan konstitusi yang telah disetujui oleh majelis tersebut. [Pasal 140 Ayat (2); Pasal 141 Ayat (1) dan (2)]

 

== Lihat pula ==