Presiden Indonesia: Perbedaan antara revisi

|abolished =

|succession =

|salary =

|website = {{URL|http://presidenri.go.id/}}

{{Politics of Indonesia}}

 

 

Presiden dan [[Wakil Presiden Indonesia]] sebagai suatu lembaga kepresidenan Indonesia disusun melalui rancangan UUD 1945 yang dibahas oleh [[Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] (BPUPKI) dalam beberapa sidangnya.<ref>{{Citation|last=Kusuma|first=A.B.|last2=Elson|first2=R.E.|title=A note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia|journal=Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde|volume=167|issue=2–3|pages=196–209|year=2011|issn=0006-2294|doi=10.1163/22134379-90003589|url=http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:273574/UQ273574_OA.pdf|ref=harv}}</ref> Pada tanggal 18 Agustus 1945, [[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] (PPKI) yang merupakan badan penerus dari BPUPKI menetapkan pemberlakuan UUD 1945, yang dengan demikian mengesahkan lembaga kepresidenan di Indonesia, dan memilih [[Soekarno]] sebagai presiden pertama Indonesia.

* Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.

* Memegang kekuasaan yang tertinggi atas [[TNI Angkatan Darat|Angkatan Darat]], [[TNI Angkatan Laut|Angkatan Laut]], [[TNI Angkatan Udara|Angkatan Udara]] dan [[Kepolisian Negara Republik Indonesia|Kepolisian Negara]].

* Menetapkan [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang]] (dalam kegentingan yang memaksa).

* Menetapkan [[Peraturan Pemerintah]].

* Mengangkat dan memberhentikan [[Kementerian Negara Republik Indonesia|menteri-menteri]].

* Menyatakan keadaan bahaya.

* Memberi [[grasi]] dan [[rehabilitasi]] dengan memperhatikan pertimbangan [[Mahkamah Agung Republik Indonesia|Mahkamah Agung]].

* Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU.

 

== Syarat pencalonan ==

# Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

# Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

# Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

# Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

# Memiliki [[Nomor Pokok Wajib Pajak]] (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

# Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

# Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

# Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun.

# Bukan bekas anggota organisasi terlarang [[Partai Komunis Indonesia]], termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam [[G30S/PKI]].

# Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

 

== Pemilihan ==

# Pemerintah mengesahkan dan mengumumkan konstitusi baru yang telah disetujui oleh Konstituante. [Pasal 137 Ayat (2) dan (3)]

# Presiden, atas nama Pemerintah, mengajukan perubahan konstitusi kepada suatu "Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar", serta mengumumkan naskah perubahan konstitusi yang telah disetujui oleh majelis tersebut. [Pasal 140 Ayat (2); Pasal 141 Ayat (1) dan (2)]

 

== Lihat pula ==