Reformasi administrasi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Mengembangkan Artikel Tag: kemungkinan menambah konten tanpa referensi atau referensi keliru VisualEditor |
Fitur saranan suntingan: 2 pranala ditambahkan. |
||
| (13 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Orphan|date=Maret 2023}}
'''Reformasi administrasi''' ''(''dalam [[bahasa Inggris]]'': administrative reform)'' adalah sebuah perubahan terstruktur mengenai suatu sistem administrasi dalam usaha membawa perubahan besar-besaran dalam sistem [[birokrasi]] sehingga menjadi lebih efektif.<ref>{{Cite web|title=REFORMASI ADMINISTRASI HARUS BERKELANJUTAN DAN MEMILIKI TUJUAN YANG JELAS {{!}} Universitas Negeri Yogyakarta|url=https://www.uny.ac.id/id/berita/reformasi-administrasi-harus-berkelanjutan-dan-memiliki-tujuan-yang-jelas|website=www.uny.ac.id|access-date=2023-02-25}}</ref> Caiden (1969) adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan konsep reformasi administrasi menjadi satu konsep komprehensif, yaitu: “The artificial inducement of administrative transformation against resistance.” Ndue (2005) menjelaskan reformasi administrasi terjadi melalui dua kondisi, yaitu adanya: 1. konflik nilai-nilai yang terjadi antara birokrasi, pegawai publik dan nilainilai yang berkembang di publik; dan 2. kesadaran dari para politisi dan masyarakat umum bahwa struktur birokrasi yang ada tidak mampu atau gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.<ref>{{Cite book|last=Rusli|first=Budiman|last2=Amin|first2=Fadillah|date=2020|url=https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6103-M1.pdf|title=Teori Reformasi Administrasi|location=Tangerang Selatan|publisher=Universitas Terbuka|isbn=9786023929061|url-status=live}}</ref>
== Pengertian ==
Berikut beberapa pengertian reformasi administrasi menurut para ahli:<ref>{{Cite journal|last=Nugraha|first=Nunu|title=Reformasi Administrasi definisi dan tujuan|url=https://www.academia.edu/6627029/Reformasi_Administrasi_definisi_dan_tujuan}}</ref>
* Menurut Lee dan Samonte (Nasucha, 2004), reformasi administrasi adalah suatu perubahan atau inovasi yang dibuat dan dilaksanakan segera untuk membuat sistem administrasi saat ini menjadi agen yang lebih efektif untuk [[perubahan sosial]] dan alat yang dapat lebih menjelaskan keberadaan politik, tumpang tindih sosial, dan ekonomi.
* Menurut Khan (Guzman, 1992), reformasi administrasi adalah perubahan besar dalam sistem politik negara yang dimaksudkan untuk mengubah praktik, institusi, dan struktur yang ada.
== Tujuan
Reformasi administrasi secara umum memiliki beberapa tujuan utama yaitu memperbaiki keteraturan, metode, dan kinerja. Tujuan utama reformasi administrasi adalah memperbaiki keteraturan. Oleh karena itu, reformasi administrasi memperkuat disiplin, memperbaiki sistem organisasi, dan meningkatkan produktivitas organisasi.
== Ruang lingkup
=== Studi kebijakkan publik ===
Institusi yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah dikenal sebagai institusi pemerintah. [[Kebijakan publik|Kebijakkan publik]] secara keseluruhan menyadari permasalahan yang dihadapi masyarakat umum saat ini. Dengan struktur organisasi Pemerintah yang berdasarkan prinsip birokrasi,birokrasi akan berperan penting dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem untuk melakukan tindakan tersebut di atas, yang disebut sebagai administrasi.
=== Perilaku organisasi publik ===
Manusia yang merupakan bagian dari organisasi mana pun adalah penghuni pertama. Karena [[perilaku manusia]] menjadi lebih kompleks, organisasi menjadi lebih kompleks, dan aktivitas sehari-hari mereka menjadi lebih intens. Hakikatnya perilaku organisasi dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. perilaku organisasi itu sendiri.
== Strategi
▲== Faktor penghambat reformasi administrasi ==
▲Chau (1997) mengidentifikasi sejumlah faktor yang menghambat perubahan administratif, antara lain sebagai berikut:<ref>{{Cite book|last=Rusli|first=H. Budirman|date=2020|title=Komsep dan Latar Belakang Reformasi Administrasi|publisher=H. Budirman Rusli|url-status=live}}</ref>
▲1. Kurangnya partisipasi para pejabat tinggi seperti Presiden, Perdana Menteri, dan sejenisnya dalam memberikan dukungan serta pengaruh terhadap politik;
▲2. Pengimplementasian kebijakan-kebijakkan dari luar sangat mudah di lakukan;
▲3. Adanya sasaran yang tidak realistis;
▲4. Kurangnya tanggapan terhadap reaksi-reaksi yang di berikan oleh kelompok penentang;
▲5. Tidak adanya pendekatan yang menyakinkan terhadap kelompok penekan;
▲6. Adanya kesalahan perencanaan dalam implementasi;
▲7. Kurangnga pengelolaan sumber daya dengan baik;
▲8. Tidak ada nya mekanisme pemberian umpan balik atau feedback
▲9. Kurangnya sistem evaluasi mengenai kebijakkan yang telah di lakukan.
== Referensi ==
<references />
[[Kategori:Administrasi]]
| |||