Reformasi administrasi: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
k JumadilM memindahkan halaman Reformasi Administrasi ke Reformasi administrasi: penggunaan huruf kapital kurang tepat, istilah umum
Amayaaya (bicara | kontrib)
Fitur saranan suntingan: 2 pranala ditambahkan.
 
(11 revisi perantara oleh 4 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Orphan|date=Maret 2023}}
 
'''Reformasi Administrasiadministrasi''' ''(''dalam [[bahasa Inggris]]'': administrative reform)'' adalah sebuah perubahan terstukturterstruktur mengenai suatu sistem administrasi dalam usaha membawa perubahan besar-besaran dalam sistem [[birokrasi]] sehingga menjadi lebih efektif.<ref>{{Cite web|title=REFORMASI ADMINISTRASI HARUS BERKELANJUTAN DAN MEMILIKI TUJUAN YANG JELAS {{!}} Universitas Negeri Yogyakarta|url=https://www.uny.ac.id/id/berita/reformasi-administrasi-harus-berkelanjutan-dan-memiliki-tujuan-yang-jelas|website=www.uny.ac.id|access-date=2023-02-25}}</ref> Caiden (1969) adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan konsep reformasi administrasi menjadi satu konsep komprehensif, yaitu: “The artificial inducement of administrative transformation against resistance.” Ndue (2005) menjelaskan reformasi administrasi terjadi melalui dua kondisi, yaitu adanya: 1. konflik nilai-nilai yang terjadi antara birokrasi, pegawai publik dan nilainilai yang berkembang di publik; dan 2. kesadaran dari para politisi dan masyarakat umum bahwa struktur birokrasi yang ada tidak mampu atau gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.<ref>{{Cite book|last=Rusli|first=Budiman|last2=Amin|first2=Fadillah|date=2020|url=https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6103-M1.pdf|title=Teori Reformasi Administrasi|location=Tangerang Selatan|publisher=Universitas Terbuka|isbn=9786023929061|url-status=live}}</ref>
 
== Pengertian reformasi administrasi menurut para ahli ==
Berikut beberapa pengertian reformasi administrasi menurut para ahli:<ref>{{Cite journal|last=Nugraha|first=Nunu|title=Reformasi Administrasi definisi dan tujuan|url=https://www.academia.edu/6627029/Reformasi_Administrasi_definisi_dan_tujuan}}</ref>
* Menurut Lee dan Samonte (Nasucha, 2004), reformasi administrasi adalah suatu perubahan atau inovasi yang dibuat dan dilaksanakan segera untuk membuat sistem administrasi saat ini menjadi agen yang lebih efektif untuk [[perubahan sosial]] dan alat yang dapat lebih menjelaskan keberadaan politik, tumpang tindih sosial, dan ekonomi.
* Menurut Khan (Guzman, 1992), reformasi administrasi adalah perubahan besar dalam sistem politik negara yang dimaksudkan untuk mengubah praktik, institusi, dan struktur yang ada.
 
== Tujuan reformasi administrasi ==
Reformasi administrasi secara umum memiliki beberapa tujuan utama yaitu memperbaiki keteraturan, metode, dan kinerja. Tujuan utama reformasi administrasi adalah memperbaiki keteraturan. Oleh karena itu, reformasi administrasi memperkuat disiplin, memperbaiki sistem organisasi, dan meningkatkan produktivitas organisasi.<ref>{{Cite book|url=http://fia.ub.ac.id/katalog/index.php?p=sinopsisreformasiadm#:~:text=Tujuan%20umum%20reformasi%20administrasi%20ada,organisasi,%20serta%20meningkatkan%20kinerja%20organisasi|title=Sinopsis Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi, dan Strategi}}</ref>
 
== Ruang lingkup reformasi administrasi ==
Ruang lingkup reformasi administrasi mencakup dimensi-dimensi sebagai berikut:
 
=== Studi kebijakkan publik ===
Baris 18 ⟶ 17:
 
=== Perilaku organisasi publik ===
Manusia yang merupakan bagian dari organisasi mana pun adalah penghuni pertama. Karena [[perilaku manusia]] menjadi lebih kompleks, organisasi menjadi lebih kompleks, dan aktivitas sehari-hari mereka menjadi lebih intens. Hakikatnya perilaku organisasi dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. perilaku organisasi itu sendiri.<ref name=":0" />
 
== Strategi reformasi administrasi ==
OsborneStrategi (2000:45)reformasi menyebutkanadministrasi adadapat dibagi menjadi lima jenis yaitu strategi reformasiinti, administrasistrategi konsekuensi, yaitu:strategi pelanggan, pengendalian strategi dan strategi budaya.<ref>{{Cite journal|last=Puspitasari, Indah Mindarti|first=Dian, Lely, Sumartono|date=2020|title=Reformasi Administrasi Pelayanan Publik Pada Kantor Layanan Terpadu|url=https://media.neliti.com/media/publications/77944-ID-reformasi-administrasi-pelayanan-publik.pdf|journal=Jurnal Administrasi Publik|volume=2|issue=2|pages=338-343}}</ref>
 
== Faktor penghambat reformasi administrasi ==
1. Strategi Inti
Chau (1997) mengidentifikasi sejumlah Faktor-faktor yang menghambat perubahan administratif, antara lain sebagai berikut:<ref>{{Cite book|last=Rusli|first=H. Budirman|date=2020|title=Komsep dan Latar Belakang Reformasi Administrasi|publisher=H. Budirman Rusli|url-status=live}}</ref>
 
1.# Kurangnya partisipasi para pejabat tinggi seperti Presiden, Perdana Menteri, dan sejenisnya dalam memberikan dukungan serta pengaruh terhadap politik;
2. Strategi Konsekuensi
2.# Pengimplementasian kebijakan-kebijakkan dari luar sangat mudah di lakukan;
 
3.# Adanya sasaran yang tidak realistis;
3. Strategi Pelanggan
4.# Kurangnya tanggapan terhadap reaksi-reaksi yang di berikan oleh kelompok penentang;
 
5.# Tidak adanya pendekatan yang menyakinkan terhadap kelompok penekan;
4. Pengendalian Strategi
6.# Adanya kesalahan perencanaan dalam implementasi;
 
7.# Kurangnga pengelolaan sumber daya dengan baik;
5. Strategi Budaya
8.# Tidak ada nya mekanisme pemberian umpan balik atau feedback
 
9.# Kurangnya sistem evaluasi mengenai kebijakkan yang telah di lakukan.
== Faktor penghambat reformasi administrasi ==
Chau (1997) mengidentifikasi sejumlah faktor yang menghambat perubahan administratif, antara lain sebagai berikut:<ref>{{Cite book|last=Rusli|first=H. Budirman|date=2020|title=Komsep dan Latar Belakang Reformasi Administrasi|publisher=H. Budirman Rusli|url-status=live}}</ref>
 
1. Kurangnya partisipasi para pejabat tinggi seperti Presiden, Perdana Menteri, dan sejenisnya dalam memberikan dukungan serta pengaruh terhadap politik;
 
2. Pengimplementasian kebijakan-kebijakkan dari luar sangat mudah di lakukan;
 
3. Adanya sasaran yang tidak realistis;
 
4. Kurangnya tanggapan terhadap reaksi-reaksi yang di berikan oleh kelompok penentang;
 
5. Tidak adanya pendekatan yang menyakinkan terhadap kelompok penekan;
 
6. Adanya kesalahan perencanaan dalam implementasi;
 
7. Kurangnga pengelolaan sumber daya dengan baik;
 
8. Tidak ada nya mekanisme pemberian umpan balik atau feedback
 
9. Kurangnya sistem evaluasi mengenai kebijakkan yang telah di lakukan.
 
== Referensi ==
<references />
 
[[Kategori:Administrasi]]
{{Uncategorized|date=Maret 2023}}