Organisasi nirlaba: Perbedaan antara revisi

'''Organisasi nirlaba''' atau({{lang-en|Nonprofit organisasiorganization}}, nondisingkat profit'''NPO''') adalah suatu [[organisasi]] yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian [[publik]] untuk suatu tujuan yang tidak komersilkomersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari [[laba]] (moneter). Organisasi nirlaba meliputi [[gerejarumah ibadah]], [[sekolah]] negeri, derma publik, [[rumah sakit]] dan [[klinik]] publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat [[buruh]], asosiasi profesional, institut riset, [[museum]], dan beberapa para petugas pemerintah.

<ref>Sisipkan teks catatan kaki di sini</ref>== Perbedaan organisasi nirlaba dengan organisasi laba ==

Banyak hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi lainnya (laba). Dalam hal kepemilikan, tidak jelas siapa sesungguhnya ’memek bagong’’pemilik’ organisasi nirlaba, apakah anggota, klien, atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Dalam hal [[donatur]], organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya. Dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan Komisaris, yang kemudian memilih seorang Direktur Pelaksana. Sedangkan pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah ’pemilik’ organisasi.<ref>Anonim, ''Manajemen Organisasi Nirlaba, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat'', tr.by: Roem Topatimasang & Rust Dilts, CV. Guna Aksara, Jakarta:1988.</ref>

Banyak yang bertanya, apakah organisasi nirlaba, yang mana mereka tidak mengambil keuntungan dari apapun, akan dikenakan [[pajak]]? Sebagai [[entitas]] atau lembaga, maka organisasi nirlaba merupakan subyeksubjek pajak. Artinya, seluruh kewajiban subyeksubjek pajak harus dilakukan tanpa terkecuali. Akan tetapi, tidak semua penghasilan yang diperoleh yayasan merupakan obyekobjek pajak.

Pemerintah [[Indonesia]] memperhatikan bahwa badan sosial bukan bergerak untuk mencari laba, sehingga pendapatannya diklasifikasikan atas pendapatan yang obyekobjek pajak dan bukan obyekobjek pajak. Namun di banyak negara, organisasi nirlaba boleh melamar status sebagai bebas pajak, sehingga dengan demikian mereka akan terbebas dari pajak penghasilan dan jenis pajak lainnya.<ref>[{{Cite web |url=http://www.lppmp3m.acor.id/article2011/03/manajemen-organisasi-nirlaba.php?phtml |title=pubMedia Center P3M |access-book2004&iddate=5322013-08-14 Situs|archive-date=2013-08-18 resmi|archive-url=https://web.archive.org/web/20130818001640/http://www.p3m.or.id/2011/03/manajemen-organisasi-nirlaba.html |dead-url=yes LPPM]}}</ref>

Perkembangan organisasi nirlaba di [[Amerika Serikat]] telah sangat jauh lebih maju dibanding Indonesia, terutama dalam bidang keagamaan. AmandemenAmendemen Pertama Amerika Serikat menjamin kebebasan beragama bagi masyarakatnya. Bagaimanapun, organisasi nirlaba relijius seperti gereja, tunduk kepada lebih sedikit sistem pelaporan pemerintah pusat dibanding dengan banyak organisasi lain.<ref>[{{Cite web |url=http://www.irs.gov/charities/churches/index.html] |title=Salinan arsip |access-date=2007-06-16 |archive-date=2012-08-25 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120825092404/http://www.irs.gov/charities/churches/index.html |dead-url=yes }}</ref> Dalam hal perpajakan, organisasi nirlaba relijius di Amerika Serikat juga dikecualikan dari beberapa pemeriksaan ataupun peraturan, yang membedakannya dengan organisasi non relijius.<ref>

{{cite news | last =Henriques | first =Diana B. | title =Religion Trumps Regulation As Legal Exemptions Grow | pages = A1| publisher =NY Times | date =8 October 2006 }}</ref>

=== KerajaanBritania InggrisRaya ===