Kabupaten: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 14 Januari 2015 20.57 sunting JohnThorne (bicara \| kontrib) Pengecualian blokir IP 151.852 suntingan k menambahkan Kategori:Pembagian administratif menggunakan HotCat ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 20 Mei 2024 20.06 sunting balikkan Gaung Tebono (bicara \| kontrib) 5.552 suntingan k otonom Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android
(54 revisi perantara oleh 32 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{For\|penjelasan lebih lanjut mengenai kabupaten di Indonesia\|Kabupaten dan kota di Indonesia}}{{Daerah administrasi Indonesia}} '''Kabupaten''' ([[bahasa Inggris]]: ''regency'') adalah satuan [[pembagian administratif\|teritorial]] yang dipimpin oleh seorang [[bupati]]. Kabupaten merupakan [[Pembagian administratif Indonesia\|daerah administratif Indonesia]] tingkat II selain daerah [[kota]] ({{lang-en\|''city''}}), yang dipimpin oleh [[wali kota]]. Pada umumnya, baik bupati dan wali kota cenderung memiliki wewenang yang sama. Hal-hal yang membedakan kabupaten dan kota umumnya dapat dilihat pada penduduk dan wilayahnya. Kabupaten cenderung terletak pada daerah [[Desa\|pedesaan]] dengan luas yang relatif luas dan penduduk yang relatif sedikit. Seperti halnya [[provinsi]] dan kota, kabupaten merupakan [[daerah otonom]]. Yang membedakan kabupaten dengan kota adalah di mana terdapat beberapa [[kota kecil]] ({{lang-en\|town}}) di setiap [[kecamatan]]{{efn\|Atau sebutan-sebutan khusus lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, contohnya seperti [[distrik (Papua)\|distrik]] di wilayah Pulau Papua bagian Indonesia, dan [[Kapanewon]] di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.}} yang ada di setiap wilayah kabupaten, sedangkan kota otonom tidak memiliki kota kecil dan juga tidak memiliki [[Ibu kota kabupaten\|ibu kota]] seperti halnya kabupaten.<ref>http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/601</ref><ref>https://www.neliti.com/id/publications/160354/penataan-hubungan-kelembagaan-antara-pemerintah-provinsi-dengan-pemerintah-kabup</ref> '''Kabupaten''' adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah [[provinsi]], yang dipimpin oleh seorang [[bupati]]. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah [[kota]]. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah ''bawahan'' dari provinsi, karena itu bupati atau [[wali kota]] tidak bertanggung jawab kepada [[gubernur]]. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. == Etimologi == Meski istilah ''kabupaten'' saat ini digunakan di seluruh wilayah Indonesia, istilah ini dahulu hanya digunakan di pulau [[Jawa]] dan [[Pulau Madura\|Madura]] saja. Pada era Hindia Belanda, istilah kabupaten dikenal dengan ''[[regentschap]]'', yang secara [[harafiah]] artinya adalah daerah seorang ''regent'' atau wakil penguasa. Pembagian wilayah kabupaten di Indonesia saat ini merupakan ''warisan'' dari era pemerintahan Hindia Belanda.▼ Kata kabupaten merupakan serapan dari kata dalam [[bahasa Jawa]], yakni {{Lang\|jv\|ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀}} ({{Transl\|jv\|kabupatén}}), yang berasal dari kata ꦧꦸꦥꦠꦶ ({{Transl\|jv\|bupati}}) yang diberi [[konfiks]] ''ka-an'' dan setara dengan kata "''kebupatian''" (''ke-'' + bupati + ''-an'') dalam [[Morfologi (linguistik)\|morfologi]] [[bahasa Indonesia]].<ref>https://media.neliti.com/media/publications/77254-none-7b41d07a.pdf</ref> Kata bupati sendiri berasal dari kata dalam [[bahasa Sanskerta]], yaitu {{Lang\|sa\|भूपति}} ({{Transl\|sa\|bhūpati}}), yang berarti "tuan tanah" atau "raja". == Sejarah == Dahulu istilah ''kabupaten'' dikenal dengan ''Daerah Tingkat II Kabupaten''. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, istilah ''Daerah Tingkat II'' dihapus, sehingga ''Daerah Tingkat II Kabupaten'' disebut ''Kabupaten'' saja. Istilah "Kabupaten" di provinsi [[Aceh]] disebut juga dengan "sagoe". ▲Meski istilah ''kabupaten'' saat ini digunakan di seluruh ~~wilayah~~[[daerah]] [[Indonesia]], istilah ini dahulu hanya digunakan di pulau [[Jawa]] dan [[Pulau ~~Madura\|~~Madura]] saja. Pada era [[Hindia Belanda]], istilah kabupaten dikenal dengan ''[[regentschap]]'', yang secara [[~~harafiah~~Arti harfiah]] artinya adalah daerah seorang ''regent'' atau wakil penguasa yang sepadan dengan wilayah provinsi atau [[Keresidenan\|keresidenan]]. Pembagian daerah di wilayah kabupaten di Indonesia saat ini merupakan ''warisan'' dari ~~era~~jaman pemerintahan Hindia Belanda<ref>https://www.merdeka.com/gaya/ini-nama-20-daerah-di-indonesia-pada-zaman-belanda-dan-kisahnya.html</ref>. Pada masa setelah [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia\|proklamasi kemerdekaan]], Istilah ''daerah tingkat II'' juga sempat digunakan bersamaan dengan kabupaten. Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999, istilah ''daerah tingkat II'' dihapus, sehingga tinggal ''kabupaten'' saja. == Lihat pula == * [[~~Daftar kabupaten~~Kabupaten dan kota di Indonesia]] * [[Daftar kabupaten di Indonesia]] == Catatan == {{notelist}} == Referensi == {{reflist}} {{Macam pembagian negara}} [[Kategori:Kabupaten\| ]] [[Kategori:Pembagian administratif]] [[Kategori:Wilayah administratif tingkat dua]] [[Kategori:Indonesia]]