Ketuanan Melayu: Perbedaan antara revisi

 

Istilah [[Semenanjung Malaysia|Tanah Melayu]] menganggap kepemilikan negara bagian Melayu. Dalam metode ini, pemerintah kolonial memperkuat etnonasionalisme Melayu, etnis dan budaya Melayu, serta kedaulatan Melayu dalam negara-bangsa baru. Meskipun budaya lain akan terus berkembang, identitas komunitas politik yang muncul akan dibentuk oleh budaya politik "bersejarah" dari kelompok etnis Melayu yang dominan.<ref>{{Cite book|title=Nation Building: Five Southeast Asian Histories |page=99|author=Wang Gungwu|isbn=978-981-230-320-2|year=2005|publisher=Institute of Southeast Asian Studies}}</ref> Imigran [[Tionghoa Malaysia|Tionghoa]] dan [[India Malaysia|India]] yang merupakan minoritas signifikan di Malaysia dianggap berutang budi kepada orang Melayu karena memberi mereka kewarganegaraan dengan imbalan hak istimewa sebagaimana diatur dalam [[Pasal 153 Konstitusi Malaysia]]. Pengaturan ''[[quid pro quo]]'' ini biasanya disebut sebagai [[kontrak sosial (Malaysia)|kontrak sosial]]. Ketuanan Melayu biasa disebut oleh para politikus, khususnya yang tergabung dalam [[Organisasi Nasional Melayu Bersatu]] (UMNO).

[[Suku Melayu]] yang menjadi mayoritas [[demografi Malaysia|penduduk Malaysia]] sebesar 50,4% adalah kelompok etnis [[suku bangsa Austronesia]] yang sebagian besar mendiami [[Semenanjung Malaya]], meliputi wilayah [[Thailand Selatan|paling selatan Thailand]], pantai timur [[Sumatra]], pantai [[Kalimantan]], dan pulau-pulau kecil yang terletak di antara tempat-tempat ini. Asal usul etnis Melayu yang sebenarnya masih menjadi subjek kajian di kalangan sejarawan, antropolog, dan ahli bahasa. Sebuah teori populer menyatakan bahwa orang yang menggunakan [[rumpun bahasa Austronesia]] pertama kali tiba di [[Asia Tenggara Maritim]] antara 2500 SM dan 1500 SM sebagai bagian dari perluasan wilayah Austronesia dari [[Taiwan]] ke [[Asia Tenggara]].<ref>{{Cite book|title=A History of Malaysia and Singapore|pages=4 & 5|author=Neil Joseph Ryan|isbn=0-19-580302-7|year= 1976|publisher=Oxford University Press| location=London}}</ref> Namun, studi genetik yang dilakukan oleh HUGO ([[Organisasi Genom Manusia]]) yang melibatkan hampir 2 ribu orang di seluruh Asia menunjukkan teori lain tentang pola migrasi Asia. Temuan HUGO mendukung hipotesis bahwa Asia dihuni terutama melalui peristiwa migrasi tunggal dari selatan dan bahwa kawasan Asia Tenggara dihuni pertama kali yang mengandung paling banyak keanekaragaman, kemudian berlanjut perlahan ke Utara dengan keragamannya hilang.<ref>{{cite news| url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/8406506.stm |work=BBC News | title=Genetic 'map' of Asia's diversity | date=11 December 2009}}</ref>

 

 

Pada abad ke-15, [[Kesultanan Melaka]] yang memiliki pengaruh di sebagian besar kepulauan Melayu barat telah menjadi pusat [[pengislaman]] di timur. Tradisi Melaka diteruskan dan dipupuk wiracarita identitas Melayu dengan kuat.<ref name="T. N Harper page 15">{{Cite book|title=The End of Empire and the Making of Malaya|page=15|author=T. N. Harper |isbn=978-0-521-59040-2|year= 2001|publisher=Cambridge University Press|location=UK}}</ref><ref>{{Cite book|title=New terrains in Southeast Asian history|page=15|author=Abu Talib Ahmad, Liok Ee Tan |isbn=9971-69-269-4|year= 2003|publisher=Ohio University press|location=Singapore}}</ref> Sejak zaman ini, keyakinan Islam diidentikkan dengan masyarakat Melayu dan memainkan peran penting dalam menakrifkan [[kemelayuan|identitas Melayu]].<ref name="Barbara Watson Andaya, Leonard Y. Andaya page 55">{{Cite book|title=A History of Malaysia|page=55|author=Barbara Watson Andaya, Leonard Y. Andaya |isbn=0-333-27672-8|year= 1984|publisher=Palgrave Macmillan|location=Lonndon}}</ref><ref>{{Cite book|title=Contesting Malayness: Malay identity across boundaries|page=7|author=Timothy P. Barnar |isbn=9971-69-279-1|year= 2004|publisher=Singapore University press|location=Singapore}}</ref><ref>{{Cite book|title=Malaysia: Transformasi dan perubahan sosial|page=16|author=Mohd Fauzi Yaacob |isbn=978-967-3-23132-4|year= 2009|publisher=Arah Pendidikan Sdn Bhd|location=Malaysia}}</ref>

Kebijakan kependidikan Britania kemudian mensegregasi kaum-kaum yang satu dengan yang lain. Britania memberikan pendidikan yang minim bagi kaum Melayu, sedangkan kaum non-Melayu dibiarkan sendiri. Kaum Melayu yang umumnya tinggal di pedesaan tidak dianjurkan bersosialisasi dengan kaum non-Melayu perkotaan.<ref>Hwang, pp. 30–31.</ref> Kondisi ekonomi Melayu yang miskin dibandingkan dengan kaum Tionghoa yang lebih baik juga membakar sentimen rasial ini.

 

 

== Prakemerdekaan ==

 

=== Partai Perikatan ===

 

== Kemerdekaan Malaya dan pembentukan Malaysia ==

=== Kemerdekaan dan Konstitusi ===

 

Di sisi lain, [[bahasa Melayu]] dan [[Islam]] dijadikan bahasa nasional dan agama resmi negara. Kedudukan Raja-raja Melayu juga tetap dipertahankan. Keputusan ini bertujuan untuk menghargai kaum Melayu sebagai orang Malaya yang sebenarnya, yakni menjadi seorang Malaya adalah sama halnya menjadi seorang Melayu. Di mata banyak orang pula, hal ini memberikan Malaya identitas Melayu.<ref>Milne, R.S. & Mauzy, Diane K. (1999). ''Malaysian Politics under Mahathir'', p. 34. Routledge. ISBN 0-415-17143-1.</ref> Seorang akademiawan mengajukan bahwa "Kaum Melayu memiliki perasaan yang telah mendarah daging bahwa hanya merekalah yang merupakan bumiputera, dan sehingganya mempunyai hak-hak istimewa tertentu atas tanah Malaya." Dan sebenarnya pun pada tahun 1964 Tunku mengatakan "Adalah dimengerti semua orang bahwa negara ini dari namanya, tradisi dan karakternya, adalah Melayu. ... Di negara lain di mana pendatang asing mencoba untuk mendominasi bidang ekonomi dan bidang-bidang lain, pada akhirnya akan mendapatkan oposisi keras dari penduduk asli. Namun ini tidak sama halnya dengan kaum Melayu. Oleh karena itu, sebagai gantinya, pendatang-pendatang asing itu harus menghargai posisi orang Melayu..."<ref name="josey_83-84"/> Diajukan bahwa nasionalitas Malaysia tidak muncul karena "semua simbol-simbol nasional Malaysia diturunkan dari tradisi Melayu".<ref>Hwang, p. 49.</ref>

 

=== "Malaysian Malaysia!" (''Malaysia-nya orang Malaysia'') ===

 

[[Berkas:Lee Kuan Yew.jpg|jmpl|[[Lee Kuan Yew]], pemimpin pemerintahan Singapura, secara publik menolak ketuanan Melayu, dan melancarkan gagasan "[[Malaysian Malaysia]]".]]

Lee kemudian berkeluh: "Malaysia — kepada siapa ia berpunya? Kepada bangsa Malaysia. Namun siapakah bangsa Malaysia? Saya berharap saya adalah bangsa Malaysia, Tuan Pembicara. Namun kadang-kadang, duduk di ruangan ini, saya ragu apakah saya diizinkan menjadi bangsa Malaysia. Keraguan inilah yang menyangkut di pikiran saya, dan ... [seketika] emosi dilepaskan, dan manusia dengan manusia saling berseberangan dibatasi oleh garis tak terucapkan ini, anda akan mempunyai sejenis peperangan yang akan memecah belah negara ini dari atas ke bawah dan menghancurkan Malaysia."<ref>Keith, pp. 115–116.</ref> Kadang-kadang, Lee memperparah situasi dengan membuat komentar-komentar rasial. Banyak pidato-pidatonya yang terus mendengung-dengungkan komposisi etnis Malaysia, mengingatkan kepada para pendengar bahwa kaum non-Melayu yang sekarang telah menjadi mayoritas, dengan 61% populasi berbanding 39% Melayu, "Mengapa kita harus kembali ke Singapura yang dulu dan sekali lagi menurunkan derajat non-Melayu di Malaya menjadi minoritas?"<ref>Sopiee, p. 204.</ref> Lee memperparah hubungan PAP-UMNO dengan secara konstan menuntut pemerintah federal memerangi kelompok [[Ultra (Malaysia|ultra]] yang banyak menduduki jabatan penting UMNO seperti [[Syed Jaafar Albar]] dan [[Syed Nasir Ismail]].<ref>Sopiee, p. 194.</ref><ref>Keith, p. 118.</ref>

 

 

 

Lee bersikeras bahwa dia tidak menolak hak-hak khusus Melayu ataupun Pasal 153, berkata: "jika komunitas imigran ... tidak melihat permasalahannya, jika mereka tidak bisa merasa seperti apa menjadi seorang Melayu yang miskin, dan tidak merasakannya untuk orang Melayu, maka saya dapat mengatakan dengan segera dia (''orang Melayu'') akan mewujudkan ketidakpuasannya dengan kepastian dan seluruh negeri akan jatuh ke dalam kekacauan."<ref>Lee, Kuan Yew (1998). ''The Singapore Story'', p. 598. Marshall Cavendish Editions. ISBN 981-204-983-5.</ref> Beberapa anggota Perikatan tidak menerima klaim ini dengan serius. Politikus-politikus UMNO bersikeras bahwa konsep "Malaysian Malaysia" menyiratkan kesetaraaan total, menghilangkan hak-hak istimewa Melayu.<ref>Keith, pp. 72–73, 121.</ref> [[Senu Abdul Rahman]], salah seorang Menteri Federal, merasa advokasi kesetaraan Lee akan membuat kaum Melayu tidak mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam bidang ekonomi: "Apa yang kami mau adalah kesempatan, kesempatan untuk mendapatkan kekayaan ekonomi bagi orang-orang kami." Seraya mengutuk pernyataan Lee bahwa dia adalah seorang Malaysia atas hak dia sendiri, Senu bertanya: "Hak yang Lee sekarang nikmati tidaklah jatuh dari langit begitu saja. Hak ini diberikan kepadanya. Tidakkah ia memiliki rasa terima kasih kepada penduduk asli negara ini?" Lee menjawab: "Tidak, saya tidak menikmati keramahan siapapun. Saya di sini karena ini hak saya sendiri. Dan 61 persen rakyat Malaysia haruslah mempertahankan hak ini atau ia akan menghilang. Tanpa hak ini, mereka tidak memiliki masa depan."<ref>Keith, pp. 179–181.</ref> Beberapa politikus, seperti Syed Jaafar Albar, berpendapat lebih jauh lagi merujuk orang Melayu sebagai Bumiputera, "tuan rumah", yang keramahannya telah disalahgunakan oleh ''bangsa asing'' atau ''orang tumpangan'' seperti Lee. Hal ini memprovokasi anggota kabinet [[Lim Swee Aun]] yang menuntut "kita adalah pemilik bersama, bukan orang tumpangan, bukan pula tamu."<ref>Lee, p. 620.</ref><ref>Keith, p. 115.</ref>

Setelahnya, anggota parlemen dari UMNO [[Mahathir bin Mohamad]] menyerang Lee dalam parlemen: "[Orang Tionghoa Singapura] tidak pernah mengetahui kekuasaan Melayu dan tidak dapat menerima gagasan bahwa orang-orang yang telah mereka tundukkan (''orang Melayu'') sekarang berada dalam posisi memerintah mereka."<ref>Keith, pp. 128–129.</ref> Lee merespon pernyataan tersebut dalam bahasa Melayu: "Tentu terdapat jutawan-jutawan Tionghoa dengan mobil-mobil dan rumah-rumah yang besar. Apakah ini adalah jawaban untuk membuat beberapa Melayu menjadi jutawan dengan mobil-mobil dan rumah-rumah yang besar? ... Apabila kita memperdaya rakyat untuk percaya bahwa mereka miskin karena mereka tidak memiliki hak-hak Melayu atau karena anggota oposisi menentang hak-hak Melayu, di manakah kita akan berakhir? Anda membuat rakyat pedesaan percaya bahwa mereka miskin karena kami tidak berbicara bahasa Melayu, karena pemerintah tidak menulis dalam bahasa Melayu, sehingga ia mengharapkan keajaiban untuk terjadi [ketika bahasa Melayu menjadi satu-satunya bahasa nasional]. Pada saat kita semua berbicara bahasa Melayu, ia akan mendapatkan peningkatan standar hidup, dan apabila hal itu tidak terjadi, apakah yang akan terjadi? Manakala, kapanpun kegagalan dalam kebijakan ekonomi, sosial, dan kependidikan terjadi, anda akan datang dan mengatakan, oh, orang-orang Tionghoa, India, dan lainnya yang jahat ini menentang hak-hak Melayu. Mereka tidak menentang hak-hak Melayu. Mereka, kaum Melayu, memiliki hak sebagai warga negara Malaysia untuk naik ke tingkatan pelatihan dan pendidikan yang telah dihasilkan oleh komunitas-komunitas yang lebih kompetitif, yaitu komunitas non-melayu. Inilah yang harus dilakukan, tidakkah demikian? Bukan dengan menyodorkan mereka doktrin-doktrin terbelakang bahwa apa yang harus mereka lakukan adalah mendapatkan hak-hak Melayu untuk sebagian kecil orang Melayu istimewa dan permasalahan mereka akan terselesaikan."<ref>Lee, pp. 612–613.</ref>

 

 

== Peristiwa 13 Mei dan Kebijakan Ekonomi Baru ==

=== Insiden 13 Mei ===

{{main|Insiden 13 Mei}}

 

[[Berkas:Gerakan celebrate after 1969 election.jpg|jmpl|[[Partai Gerakan Rakyat Malaysia|Gerakan]], yang dimpimpin oleh [[Lim Chong Eu]] dan [[Syed Hussein Alatas]], memenangi beberapa kursi dalam Parlemen Malaysia pada pemilu tahun 1969.]]

PAS, dipihak lainnya, mencoba menarik suara dengan menuduh UMNO menjual hak-hak orang asli Melayu kepada ''pendatang asing''. Ketika hasil pemilihan umum diumumkan, PAS berhasil mendapatkan kemenangan kecil, namun DAP dan Gerakan lebih sukses dan menggantikan pemerintahan Perikatan di tiga negara bagian. Ini juga hampir menjatuhkan mayoritas dua per tiga kursi parlemen yang dipegang oleh Perikatan.<ref>Hwang, p. 75.</ref> Kemenangan ini didapatkan dari suara-suara yang sebelumnya mendukung MCA. Setelah pemilu ini, MCA kemudian mengumumkan bahwa ia tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan yang baru. Partai DAP dan Gerakan yang memenangkan beberapa kursi melakukan pawai kemenangan di ibu kota [[Kuala Lumpur]] pada 11 Mei dan 12 Mei, di mana banyak partisipan mencela orang Melayu dan meneriakkan slogan-slogan seperti "Semua Melayu kasi habis". Pernyataan permintaan maaf dilayangkan setelah pawai itu. Namun, kaum Melayu yang terkejut menyalahkan kaum Tionghoa karena telah mengkhianati "rumusan Perikatan dengan memberikan suara kepada oposisi yang membangkitkan kembali masalah mendasar seperti hak-hak Melayu dan bahasa nasional".<ref>Hwang, pp. 77–78.</ref>

 

 

Akibat kerusuhan ini, [[Parlemen]] diberhentikan dan kedaruratan negara dideklarasikan. [[Dewan Operasi Nasional]] dibentuk untuk menjalankan administrasi negara dalam keadaan genting. Walaupun kerusuhan telah berakhir, ketegangan masih berlanjut. Boikot kaum non-Melayu terhadap barang-barang buatan dan jasa Melayu didukung secara penuh, manakala banyak kaum Melayu seperti [[Mahathir Mohamad]] dan [[Raja Muktaruddin Daim]] menyerukan pemerintahan [[otokrasi]] satu partai di bawah [[UMNO]]. Menurut beberapa sumber, salah satu golongan "ultra" yang terdiri dari [[Syed Nasir Ismail]], [[Musa Hitam]], dan [[Tengku Razaleigh]], merasa bahwa Konstitusi yang membagi kekuasaan kepada tiap kaum telah gagal dan setuju agar negara ini "dikembalikan" kepada orang Melayu. Dicurigai bahwa mereka setuju untuk mengutus Mahathir ke Kuala Lumpur untuk melancarkan kampanye anti-Tunku.<ref>Von Vorys, Karl (1975). ''Democracy without Consensus: Communalism and Political Stability in Malaysia'', p. 317. Princeton University Press. ISBN 0-691-07571-9.</ref>

Untuk menjaga semua hal ini, amendemen pasal-pasal yang menyentuh "isu-isu sensitif" seperti di atas beserta klausa-klausa yang mengatur undang-undang amendemen dilarang dibahas oleh parlemen tanpa persetujuan [[Majlis Raja-Raja]]. Langkah ini membuat pasal-pasal "sensitif" tersebut dikukuhkan (tak dapat diubah) dan mendapat kritik dari anggota-anggota parlemen dari pihak oposisi. Tidaklah jelas pula apakah larangan pembahasan "isu-isu sensitif" ini juga berlaku bagi larangan itu sendiri. Walau demikian, undang-undang ini tetap disahkan.<ref name="khoo_104"/> [[Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri]] (''Akta Keselamatan Dalam Negeri'') yang memberikan pemerintah kuasa untuk menangkap siapapun yang dianggap membahayakan keselamatan nasional untuk periode waktu tak terbatas tanpa kaji ulang hukum juga diamendemen pada tahun 1971 dengan menekankan pada "pemeliharaan keharmoninisan antarkaum".<ref>Khoo, p. 107.</ref>

 

 

Perbuahan kebijakan penting lainnya berkaitan dengan bidang pendidikan. Pada tahun 1970, pemerintah Malaysia menentukan bahwa bahasa Melayu menggantikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Walaupun pembiayaan pemerintah atas pendidikan kaum Tionghoa dan Tamil terus berlanjut, banyak kaum non-Melayu yang menganggap kebijakan baru ini sebagai yang "paling diskriminatif". Alasan pemerintah adalah perubahan ini akan memberikan kaum Melayu peluang mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan akan menyatukan para siswa-siswa sekolah dan memelihara keharmonisan antar kaum serta secara tidak langsung menekankan "kemelayuan negara Malaysia".<ref name="hwang_113"/>

Model Partai Perikatan yang lama, di mana tiap-tiap kaum diwakili oleh satu partai ditinggalkan dengan pembentukan [[Barisan Nasional]] (BN) pada tahun 1974. Beberapa partai oposisi sebelumnya, meliputi Gerakan, PPP, dan PAS, bergabung ke dalam BN yang dipimpin UMNO. Walaupun MCA dan MIC disertakan dalam BN, pengaruh kedua partai ini menurun dikarenakan partisipasi partai-partai non-Melayu lainnya dalam koalisi. Pada tahun 1977, PAS dikeluarkan dari koalisi dan UMNO menjadi satu-satunya perwakilan partai Melayu di BN, walaupun terdapat partai-partai non-Melayu yang juga mewakili kepentingan Melayu.<ref>Hwang, pp. 115, 117.</ref> Setelah pengeluaran PAS, PAS melakukan pendekatan yang berbeda atas hak khusus Melayu, mengutuk Kebijakan Ekonomi Baru mendiskriminasi kaum lain serta tidak Islami.<ref>Musa, p. 81.</ref>

 

 

Semasa 1970-an, ketika Kebijakan Ekonomi Baru sedang jaya-jayanya, "Dominasi Melayu" merupakan fakta kehidupan bernegara yang diterima oleh kebanyakan rakyat Malaysia.<ref name="khoo_35"/> Manakala pada periode 1957 sampai dengan 1969 "Dominasi Melayu" dibendung oleh "tawar-menawar antaretnis" dalam pemerintahan Partai Perikatan, sejak Insiden 13 Mei, banyak ahli politik yang memandang bahwa lingkungan politik telah berubah menjadi didominasi oleh "kontrol hegemoni" Melayu dan UMNO;<ref name="hwang_10">Hwang, pp. 10–11.</ref> pada tahun 1970, salah satu anggota kabinet mendeklarasikan bahwa hak khusus Melayu akan terus ada "ratusan tahun ke depan".<ref>Lim, Kit Siang (1978). ''Time Bombs in Malaysia'', p. 218 (2nd ed.). Democratic Action Party. No ISBN available.</ref> Tunku mengamati pada tahun 1977 bahwa "tampaknya kaum non-Bumiputera memandang bahwa mereka telah menjadi warga negara kelas dua dalam negara ini."<ref>Hickling, p. 181.</ref> Kebijakan etnik pemerintah Malaysia terus didasarkan atas dua argumen dasar Mahathir, yaitu status "historis" kekuasaan Melayu atas Malaya dan "kebutuhan khusus" Melayu.<ref>Ye, pp. 34–35.</ref> Oleh karena diskusi publik mengenai isu-isu ini dikriminalisasikan, terdapat sedikit sekali literatur-literatur lokal yang membahas supremasi Melayu.

Kelompok Ultra yang dicurigai mengeksploitasi kerusuhan 13 Mei kemudian berhasil mengontrol Malaysia. Razaleigh, Menteri Keuangan saat itu, disanjung-sanjung sebagai "Bapak Ekonomi [[Bumiputera]]".<ref>Khoo, p. 49.</ref> Musa Hitam dan Mahathir, yang keduanya semakin bernaik kiprah di bidang politik menjaga citra mereka sebagai bagian dari kelompok "ultra", walaupun tidaklah jelas apakah ini memang disengajakan. Jurnalis [[K. Das]] pernah mengklaim bahwa Musa memberitahukannya bahwa "seorang politikus muda Malaysia harus memainkan "kartu rasialis" secara penuh bahkan apabila tiada tulang chauvinis satupun yang berada dalam tubuhnya."<ref>Khoo, p. 24.</ref> Setelah pensiun, Musa mengatakan bahwa "pemimpin-pemimpin nasional cenderung mencari [[kambing hitam]] ketika dihadapkan kepada situasi krisis dalam keputusasan" dan menggunakan taktik rasial untuk mengisi "perut kosong" mereka.<ref>Hwang, p. 145.</ref>

 

 

== Pemerintahan Mahathir ==

Ketegangan mulai muncul setelah Pemilihan Umum Malaysia tahun 1986, ketika UMNO berhasil mendapatkan mayoritas kursi Parlemen, mengizinkan UMNO membentuk pemerintahan sendiri tanpa berkoalisi dengan partai-partai lain. Beberapa pemimpin UMNO dengan serius mendiskusikan kemungkinan pemerintahan tanpa koalisi ini. Salah satu pemimpin tersebut, [[Abdullah Ahmad Badawi]], secara publik mendukung supremasi Melayu secara permanen dan menurunkan status kaum non-Melayu sebagai warga negara kelas dua. Seruan ini pada akhirnya tidak dihiraukan dan pemerintahan koalisi Barisan Nasional tetap berlanjut. Walau demikian, beberapa pejabat UMNO memperingati partai-partai non-Melayu untuk tidak "bermain api" dengan mempertanyakan isu-isu seperti hak khusus orang Melayu (''Hak Keistimewaan Orang Melayu''). Dalam Majelis Umum UMNO tahun itu, Mahathir menyatakan: "Kita tidak berharap mencuri hak-hak orang lain. Namun janganlah biarkan orang lain mencuri hak-hak kita." Ketika parlemen bersidang, DAP mulai menyerukan keberatannya mengenai pembagian warga Malaysia menjadi "warga negara kelas satu dan kelas dua". Sebagai balasannya, beberapa anggota parlemen UMNO mulai menyebut-nyebut kaum non-Melayu sebagai pendatang asing dalam parlemen. Ketika DAP mencoba untuk melakukan penelusuran distribusi ekonomi antar kaum untuk mengevaluasi progres Kebijakan Ekonomi Baru, peraturan parlemen (''Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat'') diamendemen sehingganya melarang penelusuran tersebut. Hal ini membuat DAP menuduh bahwa sasaran Kebijakan Ekonomi Baru telah tercapai agar dapat dibuat kadaluwarsa pada tahun 1990.<ref>Means, hal. 187–189.</ref>

 

 

=== Meninjau dan menyusun ulang kebijakan ekonomi ===

Selama tahun 1980-an, perhatian tentang diskriminasi di pendidikan tinggi terus bertumbuh. Pada titik ini, Menteri Pendidikan mengatakan kepada parlemen tentang ketidakpuasan dan kekecewaan di antara orang non-Melayu tentang berkurangnya kesempatan bagi melanjutkan jenjang pendidikan tinggi.<ref name="trindade_lee_50"> Kemudian pada tahun 1997, Menteri Pendidikan Najib Razak mempertahankan kuota sebagaimana diperlukan dengan mengklaim bahwa hanya 5% dari semua sarjana lokal akan menjadi orang Melayu jika kuota dihapuskan.<ref>Musa, p. 182.</ref>

 

 

Pada tahun 1990, DEB digantikan oleh [[Kebijakan Pembangunan Nasional]] (DPN) yang melanjutkan sebagian besar kebijakan zaman DEB. Meskipun secara substansial lebih besar, pangsa ekonomi Melayu tidak mendekati sasaran 30% berdasarkan angka pemerintah. Dalam tinjauannya terhadap DEB, pemerintah menemukan bahwa meskipun ketimpangan pendapatan telah berkurang, beberapa sasaran penting yang terkait dengan kepemilikan perusahaan Melayu secara keseluruhan belum terpenuhi. Baik Mahathir maupun Abdul Rahman telah menyatakan keprihatinan bahwa orang Melayu tetap terlalu bergantung pada orang Tionghoa secara ekonomi.<ref>Maidin, pp. 252–253.</ref><ref>Putra, pp. 97–99.</ref>

 

 

=== Bangsa Malaysia dan liberalisasi politik ===

 

== Pemerintahan Abdullah ==

Buku pelajaran sejarah sekolah menengah yang disetujui pemerintah yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh [[Dewan Bahasa dan Pustaka]] menakrifkan ketuanan Melayu ialah:

 

Pada Sidang Umum UMNO 2004, Wakil Ketua Tetap [[Badruddin Amiruldin]] membacakan buku tentang Peristiwa 13 Mei, dengan memperingatkan: "58 tahun yang lalu kita memiliki kesepakatan dengan ras lain, ketika kita mengizinkan mereka untuk menumpang di tanah ini. ... Janganlah ada ras lain yang mempertanyakan hak-hak orang Melayu di tanah ini. Jangan mempertanyakan agamanya karena ini adalah hak saya atas tanah ini." Kemudian Menteri Pendidikan Tinggi [[Shafie Salleh]] juga menyatakan di sidang bahwa warga bukan bumiputra tidak akan pernah diizinkan masuk ke Universiti Teknologi MARA (UiTM), yang hanya boleh bagi bumiputra, seraya berkata "Saya tidak akan pandang bulu dalam masalah ini."<ref name="hornets"/><ref>Noor, Farish A. (2005). ''From Majapahit to Putrajaya: Searching for Another Malaysia'', p. 241. Silver Fish Books. {{ISBN|983-3221-05-X}}.</ref>

 

Kumar, R. Surenthira & Yusop, Husna (29 July 2005). [http://sun2surf.com/article.cfm?id=10420 Rebranding the NEP] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20081208022546/http://sun2surf.com/article.cfm?id=10420 |date=8 December 2008 }} . ''The Sun''.

</ref> Hishammuddin would later describe the ''keris'' as a "unifying symbol", stating that "The young people today no longer see it as a symbol to uphold ''ketuanan Melayu''."<ref>{{cite web|url=http://www.malaysia-today.net/Blog-n/2006/08/hishammuddin-keris-is-unifying-symbol.htm|title=Hishammuddin: Keris is a unifying symbol|date=27 August 2006|work=New Straits Times|archive-url=https://web.archive.org/web/20060902012907/http://www.malaysia-today.net/Blog-n/2006/08/hishammuddin-keris-is-unifying-symbol.htm|archive-date=2006-09-02|url-status=dead}}</ref>

Setahun sebelumnya, Abdullah menyebut aspek paling signifikan dari kontrak sosial adalah kesepakatan masyarakat adat untuk memberikan kewarganegaraan kepada imigran Tionghoa dan India. Meskipun Abdullah melanjutkan dengan menyatakan jati diri bangsa berubah menjadi salah satu yang warga Tionghoa dan India juga bisa sebut sebagai milik mereka,<ref>{{cite web|author=Badawi, Abdullah Ahmad|year=2004|url=http://domino.kln.gov.my/kln/statemen.nsf/0/eee39330c19514e648256e7c0009f6ee?OpenDocument|title=The Challenges of Multireligious, Multiethnic and Multicultural Societies|access-date=12 November 2005|archive-url=https://web.archive.org/web/20060225004256/http://domino.kln.gov.my/kln/statemen.nsf/0/eee39330c19514e648256e7c0009f6ee?OpenDocument|archive-date=2006-02-25|url-status=dead}}</ref> pidato tersebut sebagian besar tidak diketahui ramai orang. Akhirnya, Keng Yaik menyatakan bahwa pers Melayu telah membesar-besarkan komentarnya dan salah mengutipnya. Masalah diakhiri dengan Ketua Pemuda UMNO Hishammuddin Hussein memperingatkan masyarakat untuk tidak "mengungkit masalah lagi seperti yang telah disepakati, dihargai, dipahami dan disahkan oleh Konstitusi."<ref>[http://www.bernama.com/bernama/v3/news.php?id=150404 "Don't Raise Social Contract Issue, Umno Youth Chief Warns"]. (15 August 2005). ''[[BERNAMA]]''.</ref>

 

 

 

Merefleksikan iklim saling tidak percaya dan kebijakan rasialis di Singapura dan Malaysia (di Singapura, kebijakan yang diduga memihak orang Tionghoa),<ref>Rahim, Lily. The Singapore Dilemma: The Political and Educational Marginality of the Malay Community. New York: Oxford University Press, 1998, et al.</ref> [[Lee Kuan Yew]] memicu debat lain pada bulan September tentang peran keunggulan Melayu dalam politik Malaysia dengan menyatakan bahwa orang Tionghoa telah terpinggirkan secara sistematis di Malaysia dan Indonesia. Insiden diplomatik yang diakibatkan dengan penolakan marginalisasi dari politisi pemerintah Malaysia menyebabkan Lee mengeluarkan permintaan maaf atas pernyataannya yang juga berusaha untuk membenarkan mereka. Abdullah menyatakan bahwa dia tidak puas dengan apa yang dia sebut sebagai permintaan maaf yang memenuhi syarat, tetapi pemerintah Malaysia tetap menerimanya.<ref>{{cite web|author=Lau, Leslie|date=25 September 2006|url=http://www.malaysia-today.net/Blog-n/2006/09/chinese-malaysians-are-marginalised.htm|title=Chinese Malaysians are marginalised: DAP|work=Straits Times|archive-url=https://web.archive.org/web/20071013161242/http://www.malaysia-today.net/Blog-n/2006/09/chinese-malaysians-are-marginalised.htm|archive-date=2007-10-13|url-status=dead}}</ref><ref>{{cite web|author=Ahmad, Reme|date=4 October 2006|url=http://www.malaysia-today.net/Blog-n/2006/10/reply-gets-prominent-play-in-malaysian.htm|title=Reply gets prominent play in Malaysian media|work=Straits Times|archive-url=https://web.archive.org/web/20061108182932/http://www.malaysia-today.net/Blog-n/2006/10/reply-gets-prominent-play-in-malaysian.htm|archive-date=2006-11-08|url-status=dead}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.malaysia-today.net/Blog-n/2006/10/umno-and-mca-accept-mms-apology.htm|title=Umno and MCA accept MM's 'apology'|date=4 October 2006|work=BERNAMA|archive-url=https://web.archive.org/web/20061108174109/http://www.malaysia-today.net/Blog-n/2006/10/umno-and-mca-accept-mms-apology.htm|archive-date=2006-11-08|url-status=dead}}</ref>

Bulan berikutnya, kontroversi muncul setelah Asian Strategic and Leadership Institute (ASLI) mengeluarkan laporan yang menghitung ekuitas yang dimiliki Bumiputra sebesar 45%, yang sangat berbeda dari angka resmi 18,9%, yang digunakan oleh politisi untuk membenarkan retensi atau kebangkitan NEP tersebut. Seorang analis lokal mengemukakan bahwa "Jika ekuitas Bumiputra adalah 45 persen, maka pertanyaan berikutnya adalah, mengapa perlu hak Bumiputera? Ini berimplikasi pada kebijakan pemerintah dan itu (menghilangkan hak adat) adalah satu hal yang tidak akan pernah diterima UMNO saat ini. . " Metodologi laporan tersebut dikritik karena menggunakan nilai pasar daripada nilai nominal untuk perhitungan ekuitasnya, dan membatasi ruang lingkupnya pada seribu perusahaan publik. Ini juga termasuk perusahaan yang terkait dengan pemerintah (GLC) sebagai perusahaan milik Bumiputra.<ref>Ahmad, Abdul Razak & Chow, Kum Hor (22 October 2006). "The nation's economic pie in perspective", pp. 20–21. ''New Sunday Times''.</ref> Namun, beberapa mengkritik pemerintah, menuduh bahwa nilai nominal tidak secara akurat mencerminkan nilai perusahaan yang diteliti, dan menyatakan bahwa sebagian dari ekuitas GLC harus dianggap yang dimiliki Bumiputra.<ref>Ooi, Jeff (2006). [http://www.jeffooi.com/2006/10/equity_share_is_racebased_meth.php "Equity share: Is race-based methodology relevant?"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20061108104648/http://www.jeffooi.com/2006/10/equity_share_is_racebased_meth.php |date=8 November 2006 }} . Retrieved 5 November 2006.</ref> Laporan tersebut kemudian ditarik, tetapi kontroversi berlanjut setelah outlet media independen mengutip sebuah studi yang mengikuti metodologi pemerintah yang mengindikasikan ekuitas Bumiputra telah melewati angka 30% pada tahun 1997.<ref>Beh, Lih Yi (1 November 2006). [http://www.malaysiakini.com/news/58885 Bumi equity hit NEP target 10 years ago]. ''Malaysiakini''.</ref>

 

 

== Pemerintahan Najib ==

[[Berkas:Dato Sri Mohd Najib Tun Razak.JPG|ka|jmpl|150px|Najib Razak]]

 

== Pemerintahan Mahathir kedua ==

[[Berkas:Pakatan Harapan Logo.svg|ka|jmpl|200px|Logo Pakatan Harapan]]

 

Pengamat sosial politik Mohd. Ayop Abd. Razid yang menulis untuk ''[[Berita Harian]]'' menyebut ketuanan Melayu tidak hilang di bawah pemerintah Pakatan Harapan, tidak seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Ia menyebutkan ketuanan Melayu tidak hilang di Kelantan, Terengganu, Selangor, Kedah, dan Perak hanya gara-gara mayoritas orang Melayu yang tinggal di sana tidak memilih UMNO.<ref>{{cite newspaper|last=Abd. Razid|first=Mohd. Ayop|url=https://www.pressreader.com/malaysia/berita-harian-malaysia/20181119/281616716406840|title=Sejarah buktikan kebenaran konsep ketuanan Melayu|newspaper=Berita Harian|date=19 November 2018|via=Pressreader}}</ref>