Ketuanan Melayu: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Add 1 book for Wikipedia:Pemastian (20210309)) #IABot (v2.0.8) (GreenC bot |
Baginda 480 (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan Tag: halaman dengan galat kutipan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (13 revisi perantara oleh 8 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''Ketuanan Melayu''' (كتوانن ملايو) adalah konsep politik yang menekankan keunggulan [[Masyarakat Melayu di Malaysia|Melayu]] di [[Malaysia]] saat ini. Konsep ini tertuang dalam [[Pasal 153 Konstitusi Malaysia]] yang memberikan jaminan hak-hak khusus kepada etnis Melayu di Malaysia.<ref>Meredith L. Weiss, "The 1999 Malayan General Elections: Issues, Insults, and Irregularities." Asian Survey, Vol. 40, No. 3, (May 200)pp 430.</ref> Institusi politik tertua di Malaysia adalah sistem [[Majelis Raja-raja|penguasa Melayu]] di sembilan [[Monarki Malaysia|negara bagian Melayu]]. [[Imperium Britania|Pemerintahan kolonial Inggris]] mengubah sistem ini dan menggantikannya terlebih dahulu menjadi [[Negeri-negeri Melayu Bersekutu|sistem]] [[pemerintahan tidak langsung]], kemudian pada tahun 1948, dengan menggunakan lembaga berdasarkan budaya ini, mereka memasukkan monarki Melayu ke dalam cetak biru bagi [[Federasi Malaya]] yang sudah merdeka.<ref>{{Cite book|title=Political Participation and Ethnic Minorities: Chinese Overseas in Malaysia, Indonesia, and the United States|url=https://archive.org/details/politicalpartici00free|page=[https://archive.org/details/politicalpartici00free/page/74 74]|author=Amy L. Freedman|isbn=978-0-415-92446-7|year=2000|publisher=Routledge}}</ref>
Baris 16 ⟶ 15:
[[Suku Melayu]] yang menjadi mayoritas [[demografi Malaysia|penduduk Malaysia]] sebesar 50,4% adalah kelompok etnis [[suku bangsa Austronesia]] yang sebagian besar mendiami [[Semenanjung Malaya]], meliputi wilayah [[Thailand Selatan|paling selatan Thailand]], pantai timur [[Sumatra]], pantai [[Kalimantan]], dan pulau-pulau kecil yang terletak di antara tempat-tempat ini. Asal usul etnis Melayu yang sebenarnya masih menjadi subjek kajian di kalangan sejarawan, antropolog, dan ahli bahasa. Sebuah teori populer menyatakan bahwa orang yang menggunakan [[rumpun bahasa Austronesia]] pertama kali tiba di [[Asia Tenggara Maritim]] antara 2500 SM dan 1500 SM sebagai bagian dari perluasan wilayah Austronesia dari [[Taiwan]] ke [[Asia Tenggara]].<ref>{{Cite book|title=A History of Malaysia and Singapore|pages=4 & 5|author=Neil Joseph Ryan|isbn=0-19-580302-7|year= 1976|publisher=Oxford University Press| location=London}}</ref> Namun, studi genetik yang dilakukan oleh HUGO ([[Organisasi Genom Manusia]]) yang melibatkan hampir 2 ribu orang di seluruh Asia menunjukkan teori lain tentang pola migrasi Asia. Temuan HUGO mendukung hipotesis bahwa Asia dihuni terutama melalui peristiwa migrasi tunggal dari selatan dan bahwa kawasan Asia Tenggara dihuni pertama kali yang mengandung paling banyak keanekaragaman, kemudian berlanjut perlahan ke Utara dengan keragamannya hilang.<ref>{{cite news| url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/8406506.stm |work=BBC News | title=Genetic 'map' of Asia's diversity | date=11 December 2009}}</ref>
Pengaruh [[Hindu]] dan [[Buddha]] terjadi melalui kontak perdagangan dengan [[anak benua India]]. Negeri-negeri Melayu kono bangkit pada awal milenium pertama di wilayah pesisir Semenanjung Malaysia, terutama [[Chi Tu|Kerajaan Tanah Merah]] (abad ke-1), [[Gangga Negara]] (abad ke-2), [[Langkasuka]] (abad ke-2), [[Lembah Bujang|Kedah]] (abad ke-2), dan [[Kerajaan Pahang Tua|Pahang]] (abad ke-5). Antara abad ke-7 dan ke-13, banyak dari negara-negara perdagangan maritim semenanjung yang kecil dan
Pada abad ke-15, [[Kesultanan Melaka]] yang memiliki pengaruh di sebagian besar kepulauan Melayu barat telah menjadi pusat [[pengislaman]] di timur. Tradisi Melaka diteruskan dan dipupuk wiracarita identitas Melayu dengan kuat.<ref name="T. N Harper page 15">{{Cite book|title=The End of Empire and the Making of Malaya|page=15|author=T. N. Harper |isbn=978-0-521-59040-2|year= 2001|publisher=Cambridge University Press|location=UK}}</ref><ref>{{Cite book|title=New terrains in Southeast Asian history|page=15|author=Abu Talib Ahmad, Liok Ee Tan |isbn=9971-69-269-4|year= 2003|publisher=Ohio University press|location=Singapore}}</ref> Sejak zaman ini, keyakinan Islam diidentikkan dengan masyarakat Melayu dan memainkan peran penting dalam menakrifkan [[kemelayuan|identitas Melayu]].<ref name="Barbara Watson Andaya, Leonard Y. Andaya page 55">{{Cite book|title=A History of Malaysia|page=55|author=Barbara Watson Andaya, Leonard Y. Andaya |isbn=0-333-27672-8|year= 1984|publisher=Palgrave Macmillan|location=Lonndon}}</ref><ref>{{Cite book|title=Contesting Malayness: Malay identity across boundaries|page=7|author=Timothy P. Barnar |isbn=9971-69-279-1|year= 2004|publisher=Singapore University press|location=Singapore}}</ref><ref>{{Cite book|title=Malaysia: Transformasi dan perubahan sosial|page=16|author=Mohd Fauzi Yaacob |isbn=978-967-3-23132-4|year= 2009|publisher=Arah Pendidikan Sdn Bhd|location=Malaysia}}</ref>
Baris 27 ⟶ 26:
Kebijakan kependidikan Britania kemudian mensegregasi kaum-kaum yang satu dengan yang lain. Britania memberikan pendidikan yang minim bagi kaum Melayu, sedangkan kaum non-Melayu dibiarkan sendiri. Kaum Melayu yang umumnya tinggal di pedesaan tidak dianjurkan bersosialisasi dengan kaum non-Melayu perkotaan.<ref>Hwang, pp. 30–31.</ref> Kondisi ekonomi Melayu yang miskin dibandingkan dengan kaum Tionghoa yang lebih baik juga membakar sentimen rasial ini.
Faktor lain yang mencuatkan ketuanan Melayu adalah pendudukan [[Jepang]] di Malaya semasa Perang Dunia II. Perang Dunia ini "membangkitkan kesadaran politik di antara warga Malaya dengan mengintensifkan komunalisme dan kebencian rasial". Kebijakan Jepang atas "politisasi kaum petani Melayu" secara sengaja membakar nasionalisme Melayu. Dua sejarahwan Melayu menulis bahwa "Perlakuan tidak ramah yang diberikan Jepang kepada kaum Tionghoa dan perlakuan sebaliknya yang diberikan kepada kaum Melayu membantu kaum Tionghoa merasakan identitasnya yang terkucil secara lebih tajam..." Salah satu komentator asing juga menyatakan "Semasa periode pendudukan ... sentimen nasional Melayu telah menjadi kenyataan; sentimen ini sangatlah anti-Tionghoa dan dalam unjuk rasa diserukan 'Malaya untuk orang Melayu'..."<ref>Hwang, pp. 34–35.</ref>
== Prakemerdekaan ==
Baris 74 ⟶ 73:
=== Partai Perikatan ===
Walaupun UMNO mendukung ketuanan Melayu, ia membentuk aliansi (''perikatan'') dengan MCA dan [[Kongres India Malaysia|Kongres India Malaya]] (MIC) dalam pemilihan Dewan Legislatif Federal tahun 1955 yang disebut sebagai "[[Partai Perikatan|Parti Perikatan]]" (Partai Aliansi). Aliansi ini mengejutkan banyak pihak karena MCA sebelumnya dengan keras menuntuk hak politik yang setara bagi seluruh warga negara. Presiden MCA, [[Tan Cheng Lock]], sendirinya juga merupakan Tionghoa Peranakan. Walaupun pada awalnya aliansi ini dianggap sebagai aliansi yang didasarkan pada keuntungan sesaat, aliansi ini memenangkan 51 dari 52 kursi yang diperebutkan. Sisa satu kursinya dimenangkan oleh [[Partai Islam Se-Malaysia|Partai Islam Se-Malaya]] (PAS), yang merupakan partai Melayu yang mengadvokasikan ketuanan Melayu. Kekalahan partai-partai non-komunal lainnya memberikan persepsi bahwa atmosfer politik Malaya tidak cocok dengan partai-partai multi rasial. Koalisi pemerintahan yang terdiri dari partai-partai monorasial dianggap lebih stabil dan cocok dengan politik Malaya.<ref>Keith, pp. 31–33.</ref> Sebelum pemilihan umum, Dato' Onn Ja'afar telah mengubah pendekatannya dengan membentuk [[Partai Negara]] setelah IMP mengalami kekalahan pada pemilu daerah. Walaupun ia mengadvokasi kebijakan pro-Melatyu yang lebih kuat, Partai Negara gagal menjatuhkan aliansi ini. Beberapa sejarahwan percaya bahwa proposal Partai Negara mendorong politikus-politikus UMNO untuk mengambil kebijakan-kebijakan pro-Melayu yang lebih radikal.<ref name="iseas">Lee, Hock Guan (2001). [http://www.iseas.edu.sg/sc22001.pdf "Political Parties and the Politics of Citizenship and Ethnicity in Peninsular Malay(si)a, 1957-1968"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060118155740/http://www.iseas.edu.sg/sc22001.pdf |date=2006-01-18 }}. Retrieved March 17, 2006.</ref><ref>Ongkili, pp. 94–97.</ref> Britania sendiri bersikeras memindahkan kekuasaannya hanya kepada pemerintahan yang multirasial dan aliansi antara UMNO, MCA, dan MIC dianggap memenuhi syarat multirasial ini.<ref>Keith, pp. 142–143.</ref>
== Kemerdekaan Malaya dan pembentukan Malaysia ==
Baris 96 ⟶ 95:
=== "Malaysian Malaysia!" (''Malaysia-nya orang Malaysia'') ===
Dalam Pemilihan Umum Singapura tahun 1963, aliansi UMNO menantang pemerintahan [[Partai Aksi Rakyat]] (PAP) melalui [[Partai Aliansi Singapura]]. Politikus-politikus UMNO secara aktif berkampanye di Singapura mendukung Aliansi Singapura, melontarkan pendapat bahwa kaum Melayu Singapura diperlakukan sebagai warga negara kelas dua oleh pemerintah PAP yang multirasial. Walaupun demikian, semua kandidat Melayu yang didukung oleh UMNO kalah dalam pemilu ini. Politikus-politikus PAP, yang melihat hal ini sebagai pelanggaran perjanjian oleh aliansi UMNO untuk tidak mengikuti pemilu di Singapura, memutuskan untuk sebaliknya mengikuti pemilihan umum di Malaya dalam Pemilihan Umum Malaysia tahun 1964. Walaupun PAP menarik banyak orang dalam pawai politiknya, partai ini hanya memenangi satu suara. Beberapa sejarahwan menganggap bahwa permintaan Presiden MCA yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan kepada kaum Tionghoa untuk tidak menantang hak khusus Melayu agar Malaysia tidak
[[Berkas:Lee Kuan Yew.jpg|jmpl|[[Lee Kuan Yew]], pemimpin pemerintahan Singapura, secara publik menolak ketuanan Melayu, dan melancarkan gagasan "[[Malaysian Malaysia]]".]]
Baris 104 ⟶ 103:
Lee kemudian berkeluh: "Malaysia — kepada siapa ia berpunya? Kepada bangsa Malaysia. Namun siapakah bangsa Malaysia? Saya berharap saya adalah bangsa Malaysia, Tuan Pembicara. Namun kadang-kadang, duduk di ruangan ini, saya ragu apakah saya diizinkan menjadi bangsa Malaysia. Keraguan inilah yang menyangkut di pikiran saya, dan ... [seketika] emosi dilepaskan, dan manusia dengan manusia saling berseberangan dibatasi oleh garis tak terucapkan ini, anda akan mempunyai sejenis peperangan yang akan memecah belah negara ini dari atas ke bawah dan menghancurkan Malaysia."<ref>Keith, pp. 115–116.</ref> Kadang-kadang, Lee memperparah situasi dengan membuat komentar-komentar rasial. Banyak pidato-pidatonya yang terus mendengung-dengungkan komposisi etnis Malaysia, mengingatkan kepada para pendengar bahwa kaum non-Melayu yang sekarang telah menjadi mayoritas, dengan 61% populasi berbanding 39% Melayu, "Mengapa kita harus kembali ke Singapura yang dulu dan sekali lagi menurunkan derajat non-Melayu di Malaya menjadi minoritas?"<ref>Sopiee, p. 204.</ref> Lee memperparah hubungan PAP-UMNO dengan secara konstan menuntut pemerintah federal memerangi kelompok [[Ultra (Malaysia|ultra]] yang banyak menduduki jabatan penting UMNO seperti [[Syed Jaafar Albar]] dan [[Syed Nasir Ismail]].<ref>Sopiee, p. 194.</ref><ref>Keith, p. 118.</ref>
Pernyataan-pernyataan Lee mengundang kemarahan banyak pihak, utamanya politikus-politikus Perikatan. Tan Siew Sin menyebut Lee "Kekuatan perusak terbesar dalam seluruh sejarah Malaysia dan Malaya."<ref>[http://ourstory.asia1.com.sg/merger/headline/mimposib.html "'Impossible to co-operate with Singapore while Lee is Premier'"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20050310003615/http://ourstory.asia1.com.sg/merger/headline/mimposib.html |date=2005-03-10 }}. (2 June 1965). ''[[Straits Times]]''.</ref> Tunku Abdul Rahman menganggap Lee terlalu ekstremis dalam pandangannya, manakala politikus-politikus UMNO berpendapat bahwa Lee hanyalah berusaha menarik dukungan kaum Tionghoa Malaysia dengan retorikanya.<ref>Khaw, Ambrose (1998). [http://ourstory.asia1.com.sg/merger/lifeline/akimpos.html "This man is making too much noise"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060522214050/http://ourstory.asia1.com.sg/merger/lifeline/akimpos.html |date=2006-05-22 }}. Retrieved 11 November 2005.</ref> Pernyataan Lee mengenai migrasi Melayu mendapatkan bantahan keras. Albar menyerukan: "Mengatakan bahwa orang Melayu berada dalam kategori yang sama dengan ras lain adalah sebuah hinaan..." [[Koran|Surat kabar]] UMNO ''Malaya Merdeka'' memperingatkan: "Jika kaum Melayu ditekan dengan keras dan kepentingannya tidak dilindungi," kaum Melayu akan menggabungkan Malaysia dengan [[Indonesia]].<ref>Keith, p. 124.</ref> Adalah hal ini yang Tunku Abdul Rahman takuti. Baginya, golongan ultra bukanlah ekstremis sebenarnya. Adalah orang-orang yang menginginkan terbentuknya "Indonesia Raya" untuk menekan populasi Tionghoalah yang dia anggap sebagai ancaman utama.<ref>Keith, pp. 66–67.</ref>
Hubungan antar kaum yang buruk berakhir pada [[kerusuhan rasial 1964 Singapura]],<ref name="spark"/> yang secara tidak langsung oleh politikus Melayu PAP [[Othman Wok]] tuduh telah direncanakan oleh kelompok Ultra.<ref>Veloo, Ravi (Jan. 25, 1997). [http://ourstory.asia1.com.sg/independence/ref/race.html "Othman Wok on race relations"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150502022606/http://ourstory.asia1.com.sg/independence/ref/race.html |date=2015-05-02 }}. ''Straits Times''.</ref> Ketegangan antar kaum terus bertambah tahun-tahun setelah kerusuhan itu. Deklarasi Syed Jaafar Albar "Di mana pun saya berada, saya adalah seorang Melayu" mendapatkan tanggapan keras dari Lee Kuan Yew yang menyatakan dalam Parlemen: "Jika saya telah berpindah dan mengatakan apa yang [dia] telah katakan (''Di mana pun saya berada, saya adalah seorang Tionghoa''), di manakah kita ini? Tetapi saya terus mengingatkan orang-orang bahwa saya adalah seorang Malaysia. Saya belajar "Bahasa Kebangsaan" (''Bahasa Melayu'') dan saya menerima Pasal 153 Konstitusi."<ref>Keith, p. 128.</ref>
Baris 126 ⟶ 125:
=== Insiden 13 Mei ===
{{main|Insiden 13 Mei}}
Pada tahun 1969, Pemilihan Umum Malaysia diadakan. Pemilihan umum ini adalah pemilihan pertama yang diikuti oleh partai-partai oposisi non-Melayu secara besar-besaran, selain pada pemilihan tahun 1964 yang diikuti PAP dari Singapura. Dua partai oposisi utama adalah [[Partai Aksi Demokratik]] (''Democratic Action Party'', DAP) yang merupakan lanjutan dari partai PAP dan [[Partai Gerakan Rakyat Malaysia]] (Gerakan) yang merupakan partai multirasial pimpinan [[Lim Chong Eu]], dan intelektual kelas menengah lainnya seperti [[Tan Chee Khoon]] dan [[Syed Hussein Alatas]]. Kedua partai tersebut mengajukan proposal kebijakan mengenai bahasa, pendidikan, dan hak-hak Melayu yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. DAP terus berkampanye "Malaysian Malaysia" setelah Singapura pimpinan Lee Kuan Yew memisahkan dari Malaysia. Beberapa
[[Berkas:Gerakan celebrate after 1969 election.jpg|jmpl|[[Partai Gerakan Rakyat Malaysia|Gerakan]], yang dimpimpin oleh [[Lim Chong Eu]] dan [[Syed Hussein Alatas]], memenangi beberapa kursi dalam Parlemen Malaysia pada pemilu tahun 1969.]]
Baris 167 ⟶ 166:
Untuk menjaga semua hal ini, amendemen pasal-pasal yang menyentuh "isu-isu sensitif" seperti di atas beserta klausa-klausa yang mengatur undang-undang amendemen dilarang dibahas oleh parlemen tanpa persetujuan [[Majlis Raja-Raja]]. Langkah ini membuat pasal-pasal "sensitif" tersebut dikukuhkan (tak dapat diubah) dan mendapat kritik dari anggota-anggota parlemen dari pihak oposisi. Tidaklah jelas pula apakah larangan pembahasan "isu-isu sensitif" ini juga berlaku bagi larangan itu sendiri. Walau demikian, undang-undang ini tetap disahkan.<ref name="khoo_104"/> [[Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri]] (''Akta Keselamatan Dalam Negeri'') yang memberikan pemerintah kuasa untuk menangkap siapapun yang dianggap membahayakan keselamatan nasional untuk periode waktu tak terbatas tanpa kaji ulang hukum juga diamendemen pada tahun 1971 dengan menekankan pada "pemeliharaan keharmoninisan antarkaum".<ref>Khoo, p. 107.</ref>
Perubahan-perubahan ini mendapatkan penentangan yang keras dan pihak oposisi dan luar negeri. Ketika rancangan perubahan pertama diumumkan, Britania menuduh bahwa perubahan ini akan "mempertahankan [[sistem feodal]] yang mendominasi masyarakat Melayu" dengan "memberikan lembaga [[Kerajaan konstitusional|monarki konstitusional]] ini kuasa pemblokiran yang besar". Penyensoran isu-isu sensitif ini dicap bertolak belakang dengan seruan Tun Abdul Razak yang menyerukan "realisasi penuh masalah-masalah yang sensitif tidak boleh lagi disembunyikan dalam karpet..."<ref>Emery, Fred (Nov. 8, 1969). "Malaysia unity call against a background of fear", p. 7. ''[[The Times]]''.</ref> Beberapa kritikus berargumen bahwa Pasal 153 tidaklah lebih dari sebuah "mangkuk nasi kertas" dan bahkan tidak memberikan [[Orang Asli]] dan suku-suku aborigin lainnya hak-hak khusus Melayu.<ref>Hickling, pp. 74–75.</ref>
Perbuahan kebijakan penting lainnya berkaitan dengan bidang pendidikan. Pada tahun 1970, pemerintah Malaysia menentukan bahwa bahasa Melayu menggantikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Walaupun pembiayaan pemerintah atas pendidikan kaum Tionghoa dan Tamil terus berlanjut, banyak kaum non-Melayu yang menganggap kebijakan baru ini sebagai yang "paling diskriminatif". Alasan pemerintah adalah perubahan ini akan memberikan kaum Melayu peluang mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan akan menyatukan para siswa-siswa sekolah dan memelihara keharmonisan antar kaum serta secara tidak langsung menekankan "kemelayuan negara Malaysia".<ref name="hwang_113"/>
Baris 176 ⟶ 175:
Model Partai Perikatan yang lama, di mana tiap-tiap kaum diwakili oleh satu partai ditinggalkan dengan pembentukan [[Barisan Nasional]] (BN) pada tahun 1974. Beberapa partai oposisi sebelumnya, meliputi Gerakan, PPP, dan PAS, bergabung ke dalam BN yang dipimpin UMNO. Walaupun MCA dan MIC disertakan dalam BN, pengaruh kedua partai ini menurun dikarenakan partisipasi partai-partai non-Melayu lainnya dalam koalisi. Pada tahun 1977, PAS dikeluarkan dari koalisi dan UMNO menjadi satu-satunya perwakilan partai Melayu di BN, walaupun terdapat partai-partai non-Melayu yang juga mewakili kepentingan Melayu.<ref>Hwang, pp. 115, 117.</ref> Setelah pengeluaran PAS, PAS melakukan pendekatan yang berbeda atas hak khusus Melayu, mengutuk Kebijakan Ekonomi Baru mendiskriminasi kaum lain serta tidak Islami.<ref>Musa, p. 81.</ref>
Pada tahun 1974, Mahathir diangkat sebagai Menterti dalam Kabinet Tun Razak. Ia menjadi Wakil Perdana Menteri dua tahun setelahnya
Semasa 1970-an, ketika Kebijakan Ekonomi Baru sedang jaya-jayanya, "Dominasi Melayu" merupakan fakta kehidupan bernegara yang diterima oleh kebanyakan rakyat Malaysia.<ref name="khoo_35"/> Manakala pada periode 1957 sampai dengan 1969 "Dominasi Melayu" dibendung oleh "tawar-menawar antaretnis" dalam pemerintahan Partai Perikatan, sejak Insiden 13 Mei, banyak ahli politik yang memandang bahwa lingkungan politik telah berubah menjadi didominasi oleh "kontrol hegemoni" Melayu dan UMNO;<ref name="hwang_10">Hwang, pp. 10–11.</ref> pada tahun 1970, salah satu anggota kabinet mendeklarasikan bahwa hak khusus Melayu akan terus ada "ratusan tahun ke depan".<ref>Lim, Kit Siang (1978). ''Time Bombs in Malaysia'', p. 218 (2nd ed.). Democratic Action Party. No ISBN available.</ref> Tunku mengamati pada tahun 1977 bahwa "tampaknya kaum non-Bumiputera memandang bahwa mereka telah menjadi warga negara kelas dua dalam negara ini."<ref>Hickling, p. 181.</ref> Kebijakan etnik pemerintah Malaysia terus didasarkan atas dua argumen dasar Mahathir, yaitu status "historis" kekuasaan Melayu atas Malaya dan "kebutuhan khusus" Melayu.<ref>Ye, pp. 34–35.</ref> Oleh karena diskusi publik mengenai isu-isu ini dikriminalisasikan, terdapat sedikit sekali literatur-literatur lokal yang membahas supremasi Melayu.
Baris 182 ⟶ 181:
Kelompok Ultra yang dicurigai mengeksploitasi kerusuhan 13 Mei kemudian berhasil mengontrol Malaysia. Razaleigh, Menteri Keuangan saat itu, disanjung-sanjung sebagai "Bapak Ekonomi [[Bumiputera]]".<ref>Khoo, p. 49.</ref> Musa Hitam dan Mahathir, yang keduanya semakin bernaik kiprah di bidang politik menjaga citra mereka sebagai bagian dari kelompok "ultra", walaupun tidaklah jelas apakah ini memang disengajakan. Jurnalis [[K. Das]] pernah mengklaim bahwa Musa memberitahukannya bahwa "seorang politikus muda Malaysia harus memainkan "kartu rasialis" secara penuh bahkan apabila tiada tulang chauvinis satupun yang berada dalam tubuhnya."<ref>Khoo, p. 24.</ref> Setelah pensiun, Musa mengatakan bahwa "pemimpin-pemimpin nasional cenderung mencari [[kambing hitam]] ketika dihadapkan kepada situasi krisis dalam keputusasan" dan menggunakan taktik rasial untuk mengisi "perut kosong" mereka.<ref>Hwang, p. 145.</ref>
[[Pergerakan Pemuda UMNO]] khususnya menjaga citra "ultra" ini sejak tahun 1960-an. Salah satu wakil ketuanya mengatakan bahwa "Tujuan asal UMNO adalah memperjuangkan kepentingan ras Melayu dan ini harus diteruskan. Kita tidak ingin adanya faksi-faksi dalam UMNO."<ref>b. Maaruf, p. 121.</ref>
== Pemerintahan Mahathir ==
Baris 193 ⟶ 192:
Ketegangan mulai muncul setelah Pemilihan Umum Malaysia tahun 1986, ketika UMNO berhasil mendapatkan mayoritas kursi Parlemen, mengizinkan UMNO membentuk pemerintahan sendiri tanpa berkoalisi dengan partai-partai lain. Beberapa pemimpin UMNO dengan serius mendiskusikan kemungkinan pemerintahan tanpa koalisi ini. Salah satu pemimpin tersebut, [[Abdullah Ahmad Badawi]], secara publik mendukung supremasi Melayu secara permanen dan menurunkan status kaum non-Melayu sebagai warga negara kelas dua. Seruan ini pada akhirnya tidak dihiraukan dan pemerintahan koalisi Barisan Nasional tetap berlanjut. Walau demikian, beberapa pejabat UMNO memperingati partai-partai non-Melayu untuk tidak "bermain api" dengan mempertanyakan isu-isu seperti hak khusus orang Melayu (''Hak Keistimewaan Orang Melayu''). Dalam Majelis Umum UMNO tahun itu, Mahathir menyatakan: "Kita tidak berharap mencuri hak-hak orang lain. Namun janganlah biarkan orang lain mencuri hak-hak kita." Ketika parlemen bersidang, DAP mulai menyerukan keberatannya mengenai pembagian warga Malaysia menjadi "warga negara kelas satu dan kelas dua". Sebagai balasannya, beberapa anggota parlemen UMNO mulai menyebut-nyebut kaum non-Melayu sebagai pendatang asing dalam parlemen. Ketika DAP mencoba untuk melakukan penelusuran distribusi ekonomi antar kaum untuk mengevaluasi progres Kebijakan Ekonomi Baru, peraturan parlemen (''Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat'') diamendemen sehingganya melarang penelusuran tersebut. Hal ini membuat DAP menuduh bahwa sasaran Kebijakan Ekonomi Baru telah tercapai agar dapat dibuat kadaluwarsa pada tahun 1990.<ref>Means, hal. 187–189.</ref>
Beberapa orang, seperti [[Richard Yeoh]], meyakini bahwa Abdullah, pembantu Mahathir, adalah orang pertama yang menggunakan istilah "''Ketuanan Melayu''". Yeoh mendeskripsikan konteks yang digunakan Ahmad sebagai "pidato yang cukup ramah dan sebagian besar dari kita tidak bermasalah akan itu, tetapi, but it has been taken to mean Malay supremacy by some Umno leaders who don't necessarily know what it means."<ref name="flay">{{Cite news | first=Aidila | last=Razak | coauthors= | authorlink= | title=Forum speakers flay 'Ketuanan Melayu' | date=12 December 2009 | publisher= | url
=== Meninjau dan menyusun ulang kebijakan ekonomi ===
Baris 202 ⟶ 201:
Selama tahun 1980-an, perhatian tentang diskriminasi di pendidikan tinggi terus bertumbuh. Pada titik ini, Menteri Pendidikan mengatakan kepada parlemen tentang ketidakpuasan dan kekecewaan di antara orang non-Melayu tentang berkurangnya kesempatan bagi melanjutkan jenjang pendidikan tinggi.<ref name="trindade_lee_50"> Kemudian pada tahun 1997, Menteri Pendidikan Najib Razak mempertahankan kuota sebagaimana diperlukan dengan mengklaim bahwa hanya 5% dari semua sarjana lokal akan menjadi orang Melayu jika kuota dihapuskan.<ref>Musa, p. 182.</ref>
Kritik lain adalah bahwa DEB dan tindakan afirmatif lainnya telah benar-benar mengurangi kepercayaan diri orang Melayu, meskipun Mahathir berniat membangun kelas bisnis orang Melayu untuk menjadi panutan bagi orang Melayu yang miskin. Seorang wartawan Melayu berpendapat: "[Di bawah Kebijakan Ekonomi Baru ini, tidak ada bumiputra yang dapat yakin bahwa 'kemenangan' seperti yang dia terima pantas diterima sepenuhnya."<ref>Rashid, p. 99.</ref> DEB juga dikritik karena berusaha memperbaiki saham ekonomi orang Melayu secara keseluruhan, bahkan jika bagian ini dipegang oleh sejumlah kecil orang Melayu.<ref>Bennet, Abang (2005). [http://aliran.com/archives/monthly/2005b/7d.html "UMNO: A threat to national prosperity"]. Retrieved 11 November 2005.</ref> Beberapa kalangan menuduh DEB terlalu berat dalam pendekatannya terhadap tindakan afirmatif, sehingga mempertahankan DEB berarti telah menghilangkan kesempatan non-Melayu yang memenuhi syarat untuk pendidikan tinggi dan promosi pekerjaan serta memaksa banyak non-Melayu untuk berpindah sebagai gantinya.<ref>Abdullah & Pedersen, p. 56.</ref> Hal ini, dipadukan dengan kesan NEP sebagai korup dan terkait dengan ketuanan Melayu, menimbulkan "kebencian yang dalam", khususnya di antara orang Tionghoa.<ref>Branegan, Jay (20 August 1990). [http://www.time.com/time/asia/2003/mahathir/mahathir900820.html A Working Racial Bias] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20031017003326/http://www.time.com/time/asia/2003/mahathir/mahathir900820.html |date=2003-10-17 }}. ''[[TIME]]''.</ref> DEB dikritik sebagai "menempatkan orang Malaysia begitu dihormati dengan itu di atas yang lain, memberi mereka perlakuan preferensial NEP," sementara "membagi Malaysia menjadi warga negara kelas satu dan dua".<ref>Rashid, pp. 98, 135.</ref>
Pada tahun 1990, DEB digantikan oleh [[Kebijakan Pembangunan Nasional]] (DPN) yang melanjutkan sebagian besar kebijakan zaman DEB. Meskipun secara substansial lebih besar, pangsa ekonomi Melayu tidak mendekati sasaran 30% berdasarkan angka pemerintah. Dalam tinjauannya terhadap DEB, pemerintah menemukan bahwa meskipun ketimpangan pendapatan telah berkurang, beberapa sasaran penting yang terkait dengan kepemilikan perusahaan Melayu secara keseluruhan belum terpenuhi. Baik Mahathir maupun Abdul Rahman telah menyatakan keprihatinan bahwa orang Melayu tetap terlalu bergantung pada orang Tionghoa secara ekonomi.<ref>Maidin, pp. 252–253.</ref><ref>Putra, pp. 97–99.</ref>
Klaim bahwa DEB telah memperlambat pertumbuhan ekonomi ditolak; ada anggapan bahwa DEB telah berhasil mencegah kerusuhan rasial lebih lanjut yang akan lebih merugikan pertumbuhan ekonomi daripada DEB. DEB juga dibela karena telah menciptakan kelas menengah Melayu dan meningkatkan [[taraf hidup]] tanpa mengorbankan bagian ekonomi non-Bumiputra secara mutlak; statistik menunjukkan bahwa kelas menengah Cina dan India juga tumbuh di bawah DEB, meskipun tidak sebanyak orang Melayu. Tingkat kemiskinan Malaysia secara keseluruhan telah menyusut dari 50% pada saat kemerdekaan menjadi 7%. Juga dikatakan bahwa [[stereotipe rasial]] sebagian besar telah dihilangkan karena DEB berhasil menciptakan kelas atas Melayu. Meskipun banyak dari tujuan NEP yang dinyatakan kembali oleh DPN, kebijakan baru tersebut tampaknya lebih diarahkan pada retensi kekayaan dan penciptaan, dibandingkan dengan penyaluran ulang sederhana.
=== Bangsa Malaysia dan liberalisasi politik ===
Baris 218 ⟶ 217:
== Pemerintahan Abdullah ==
[[File:Abdullah badawi.jpg|frame|
Buku pelajaran sejarah sekolah menengah yang disetujui pemerintah yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh [[Dewan Bahasa dan Pustaka]] menakrifkan ketuanan Melayu ialah:
Baris 239 ⟶ 238:
Pada Sidang Umum UMNO 2004, Wakil Ketua Tetap [[Badruddin Amiruldin]] membacakan buku tentang Peristiwa 13 Mei, dengan memperingatkan: "58 tahun yang lalu kita memiliki kesepakatan dengan ras lain, ketika kita mengizinkan mereka untuk menumpang di tanah ini. ... Janganlah ada ras lain yang mempertanyakan hak-hak orang Melayu di tanah ini. Jangan mempertanyakan agamanya karena ini adalah hak saya atas tanah ini." Kemudian Menteri Pendidikan Tinggi [[Shafie Salleh]] juga menyatakan di sidang bahwa warga bukan bumiputra tidak akan pernah diizinkan masuk ke Universiti Teknologi MARA (UiTM), yang hanya boleh bagi bumiputra, seraya berkata "Saya tidak akan pandang bulu dalam masalah ini."<ref name="hornets"/><ref>Noor, Farish A. (2005). ''From Majapahit to Putrajaya: Searching for Another Malaysia'', p. 241. Silver Fish Books. {{ISBN|983-3221-05-X}}.</ref>
Kemudian pada Sidang Umum tahun berikutnya, Menteri Pendidikan dan Ketua Pemuda UMNO [[Hishammuddin Hussein]]
Kumar, R. Surenthira & Yusop, Husna (29 July 2005). [http://sun2surf.com/article.cfm?id=10420 Rebranding the NEP] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20081208022546/http://sun2surf.com/article.cfm?id=10420 |date=8 December 2008 }} . ''The Sun''.
</ref> Hishammuddin would later describe the ''keris'' as a "unifying symbol", stating that "The young people today no longer see it as a symbol to uphold ''ketuanan Melayu''."<ref>{{cite web|url=http://www.malaysia-today.net/Blog-n/2006/08/hishammuddin-keris-is-unifying-symbol.htm|title=Hishammuddin: Keris is a unifying symbol|date=27 August 2006|work=New Straits Times|archive-url=https://web.archive.org/web/20060902012907/http://www.malaysia-today.net/Blog-n/2006/08/hishammuddin-keris-is-unifying-symbol.htm|archive-date=2006-09-02|url-status=dead}}</ref>
Baris 248 ⟶ 247:
Setahun sebelumnya, Abdullah menyebut aspek paling signifikan dari kontrak sosial adalah kesepakatan masyarakat adat untuk memberikan kewarganegaraan kepada imigran Tionghoa dan India. Meskipun Abdullah melanjutkan dengan menyatakan jati diri bangsa berubah menjadi salah satu yang warga Tionghoa dan India juga bisa sebut sebagai milik mereka,<ref>{{cite web|author=Badawi, Abdullah Ahmad|year=2004|url=http://domino.kln.gov.my/kln/statemen.nsf/0/eee39330c19514e648256e7c0009f6ee?OpenDocument|title=The Challenges of Multireligious, Multiethnic and Multicultural Societies|access-date=12 November 2005|archive-url=https://web.archive.org/web/20060225004256/http://domino.kln.gov.my/kln/statemen.nsf/0/eee39330c19514e648256e7c0009f6ee?OpenDocument|archive-date=2006-02-25|url-status=dead}}</ref> pidato tersebut sebagian besar tidak diketahui ramai orang. Akhirnya, Keng Yaik menyatakan bahwa pers Melayu telah membesar-besarkan komentarnya dan salah mengutipnya. Masalah diakhiri dengan Ketua Pemuda UMNO Hishammuddin Hussein memperingatkan masyarakat untuk tidak "mengungkit masalah lagi seperti yang telah disepakati, dihargai, dipahami dan disahkan oleh Konstitusi."<ref>[http://www.bernama.com/bernama/v3/news.php?id=150404 "Don't Raise Social Contract Issue, Umno Youth Chief Warns"]. (15 August 2005). ''[[BERNAMA]]''.</ref>
Pada Januari 2006, pemerintah mengumumkan kampanye kesadaran [[Rukun Negara]]. Kantor berita pemerintah Bernama mengutip pernyataan Abdul Rahman pada tahun 1986 bahwa "Orang Melayu bukan hanya penduduk asli tetapi juga penguasa negeri ini dan tidak ada yang dapat membantah fakta ini". Pasal-pasal konstitusi yang menyinggung agama resmi [[Islam]], monarki, status bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, dan hak-hak khusus Melayu digambarkan sebagai "dengan jelas mengeja pengakuan dan pengakuan bahwa orang Melayu adalah penduduk asli ' pribumi '[pribumi] dari negeri ini. " Kemudian dinyatakan bahwa penekanan baru pada Rukunegara adalah untuk mencegah pertanyaan lebih lanjut tentang kontrak sosial, yang "menentukan polaritas politik dan kedudukan sosial ekonomi orang Malaysia".<ref>Ramly, Rosliwaty (25 January 2006). [http://www.bernama.com.my/bernama/v3/news.php?id=177338 Appreciating The Rukun Negara] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070324110139/http://www.bernama.com.my/bernama/v3/news.php?id=177338
Diketahui kemudian bahwa survei terhadap orang Malaysia menemukan 55% responden setuju politisi harus disalahkan karena memisahkan orang dengan memainkan politik rasial. [[Mukhriz Mahathir|Mukhriz]]—putra Mahathir dan pemimpin Pemuda UMNO—membela tindakan UMNO karena kesenjangan ekonomi dengan menegaskan bahwa selalu ada orang yang memperjuangkan setiap perlombaan untuk menyamakan keadaan. [[Shahrir Abdul Samad]], ketua BN Backbenchers 'Club, berpendapat bahwa politisi hanya menanggapi sebuah negara yang terbagi ke dalam ras yang berbeda, dengan mengajukan pertanyaan, "jika Anda berbicara tentang masalah Melayu kepada komunitas Melayu, apakah itu memainkan peran ras politik?" Presiden PPP [[M. Kayveas]] menyatakan ketidaksetujuanny dengan berkata, "Setiap 12 bulan, partai kembali ke satu perlombaan untuk memperjuangkan tujuan mereka sendiri dan, pada akhirnya, ketika pemilihan umum tiba, kita berbicara tentang Bangsa Malaysia."<ref>"Racial politics. And so, who's to blame?", p. 12. (21 March 2006). ''[[New Straits Times]]''.</ref>
Baris 267 ⟶ 266:
{{blockquote|So when we talk about (Malay supremacy), we mean we must be successful in many fields. It is never about ruling over others, or forcing our power upon them... We are not going to be a race that dominates others. We want to be a party that represents the Malays and that is ready to co-operate for the future of Malays and the people, as Malays will also succeed when all Malaysians are successful. ... That is Malay supremacy and I hope people will understand it.<ref>{{Cite news|first=Jane |last=Ritikos |author2=Manjit Kaur |title=Pak Lah explains meaning of 'ketuanan Melayu' |date=29 April 2008 |url=http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2008/4/29/nation/21094851&sec=nation |work=The Star |access-date=30 April 2008 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20080501051023/http://thestar.com.my/news/story.asp?file=%2F2008%2F4%2F29%2Fnation%2F21094851&sec=nation |archive-date= 1 May 2008 |df=dmy }}</ref>}}
Shortly thereafter, Information Minister [[Ahmad Shabery Cheek]] insisted that ''ketuanan Melayu'' did not imply a master-slave relationship in any sense between the Malays and non-Malays. Instead, he suggested, it referred to the institution of the Malay monarchs, who had once been the "masters", but gave up their primacy when the Federal Constitution was adopted at independence. Shabery cited Article 182 of the Constitution, which grants the royalty certain legal immunities, as an example of Malay supremacy.<ref>{{Cite news|title=Don't bring politics into Malay supremacy issue, says Ahmad Shabery |date=9 May 2008 |url=http://www.themalaysianinsider.com/litee/malaysia/article/Dont-bring-politics-into-Malay-supremacy-issue-says-Ahmad-Shabery/ |work=The Malaysian Insider |access-date=10 May 2008 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20130603050822/http://www.themalaysianinsider.com/litee/malaysia/article/Dont-bring-politics-into-Malay-supremacy-issue-says-Ahmad-Shabery/ |archive-date=3 June 2013 |df=dmy }}</ref> However, some prominent members of the royalty such as the [[Raja of Perlis]] and former [[Yang di-Pertuan Agong]] [[Tuanku Syed Sirajuddin Putra Syed Jamalullail]] have themselves been critical of ''ketuanan Melayu''; in early 2009, the Raja stated that "In Malaysia, every race is ''tuan'' [master]... I believe that if everyone understands that every individual of any race, should not be deprived of their rights, then the efforts of certain parties who think that the supremacy or rights should only be given to a particular race can be stopped."<ref>{{Cite news | title=Equal rights for all Malaysians, says Perlis ruler | date=6 March 2009 | url=http://www.malaysia-today.net/equal-rights-for-all-malaysians-says-perlis-ruler/ | work
In late 2009, the Cabinet decided to change the curriculum of [[Biro Tata Negara]] (National Civics Bureau, or BTN) programmes, which are mandatory for public servants and students studying on public funds. Many, especially politicians from Pakatan Rakyat, had previously criticised BTN programmes as propaganda for ''ketuanan Melayu''; citing this, the [[Selangor]] state government banned its civil servants and students from attending BTN courses.<ref name='nazri dr m'>{{Cite news|first=Asrul Hadi |last=Abdullah Sani |title=Nazri calls Dr M a racist for defending BTN |date=7 December 2009 |url=http://www.themalaysianinsider.com/index.php/malaysia/45724-nazri-calls-dr-m-a-racist-for-defending-btn |work=The Malaysian Insider |access-date=7 December 2009 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20091212223732/http://www.themalaysianinsider.com/index.php/malaysia/45724-nazri-calls-dr-m-a-racist-for-defending-btn |archive-date=12 December 2009 |df=dmy }}</ref> Some Ministers and former Prime Minister Mahathir defended BTN as necessary to imbue participants with the values of discipline and honesty, denying they had anything to do with ''ketuanan Melayu''.<ref>{{Cite news|first=Shazwan |last=Mustafa Kamal |title=Dr M says criticisms against BTN an 'exaggeration' |date=7 December 2009 |url=http://www.themalaysianinsider.com/index.php/malaysia/45729-dr-m-says-criticisms-against-btn-an-exaggeration- |work=The Malaysian Insider |access-date=7 December 2009 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20091212223735/http://www.themalaysianinsider.com/index.php/malaysia/45729-dr-m-says-criticisms-against-btn-an-exaggeration- |archive-date=12 December 2009 |df=dmy }}</ref> Minister in the Prime Minister's Department [[Nazri Aziz]] insisted the Cabinet was right to demand a change in BTN, calling Mahathir a racist and saying:
Baris 275 ⟶ 274:
== Pemerintahan Najib ==
[[Berkas:Dato Sri Mohd Najib Tun Razak.JPG|ka|jmpl|150px|Najib Razak]]
Terdapat perubahan mendasar yang lebih terbuka semasa pemerintahan [[Najib Razak]] Setelah ia memegang tampuk pemerintahan, ia memperkenalkan gagasan [[1Malaysia]] yang diklaim memupuk perpaduan rakyat di antara kaum. Ketua Pemuda UMNO [[Khairy Jamaluddin]] mengusulkan supaya perkataan "ketuanan Melayu" digantikan dengan "kepimpinan Melayu".<ref>http://www.malaysiakini.com/news/150526 Bolehkah ketuanan Melayu dan 1Malaysia bersama?</ref> Ia juga menafikan [[Biro Tatanegara]] sebagai badan yang mempromosikan ketuanan Melayu.<ref>http://www.utusan.com.my/berita/nasional/najib-nafi-dakwaan-btn-perjuangkan-ketuanan-melayu-1.114579 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151117023445/http://www.utusan.com.my/berita/nasional/najib-nafi-dakwaan-btn-perjuangkan-ketuanan-melayu-1.114579 |date=2015-11-17 }} Najib nafi dakwaan BTN perjuangkan ketuanan Melayu</ref>Pada tahun 2015, Himpunan Maruah Melayu telah diadakan pada [[Hari Malaysia]] untuk menyokong aspek ketuananan Melayu yang "diancam" oleh [[Perhimpunan Bersih 2015]].
== Pemerintahan Mahathir kedua ==
[[Berkas:Pakatan Harapan Logo.svg|ka|jmpl|200px|Logo Pakatan Harapan]]
Walau [[Mahathir Mohamad]] kembali menjadi perdana menteri untuk kedua kalinya, tetapi kali ini ia mewakili koalisi [[Pakatan Harapan]] yang beranggotakan partai-partai yang belum pernah memegang tampuk kekuasaan federal. Beberapa bulan sejak Pakatan Harapan memerintah, Mahathir menyebut bahwa pemerintah akan meratifikasi ICERD di Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Usulan itu mendapat kecaman dari UMNO dan PAS. Khairy Jamaluddin dari UMNO menyebutkan kegagalan Pakatan Harapan dalam menyampaikan usulan itu terhadap kalangan rakyat, sehingga menimbulkan penolakan.<ref>{{cite news|url=https://www.malaysiakini.com/news/469343|title=Khairy: PH gagal interaksi dengan rakyat isu Icerd|website=Malaysiakini|date=24 Maret 2019|accessdate=24 Maret 2019}}</ref>
Pengamat sosial politik Mohd. Ayop Abd. Razid yang menulis untuk ''[[Berita Harian]]'' menyebut ketuanan Melayu tidak hilang di bawah pemerintah Pakatan Harapan, tidak seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Ia menyebutkan ketuanan Melayu tidak hilang di Kelantan, Terengganu, Selangor, Kedah, dan Perak hanya gara-gara mayoritas orang Melayu yang tinggal di sana tidak memilih UMNO.<ref>{{cite newspaper|last=Abd. Razid|first=Mohd. Ayop|url=https://www.pressreader.com/malaysia/berita-harian-malaysia/20181119/281616716406840|title=Sejarah buktikan kebenaran konsep ketuanan Melayu|newspaper=Berita Harian|date=19 November 2018|via=Pressreader}}</ref>
| |||