Ketuanan Melayu: Perbedaan antara revisi

=== Insiden 13 Mei ===

{{main|Insiden 13 Mei}}

 

[[Berkas:Gerakan celebrate after 1969 election.jpg|jmpl|[[Partai Gerakan Rakyat Malaysia|Gerakan]], yang dimpimpin oleh [[Lim Chong Eu]] dan [[Syed Hussein Alatas]], memenangi beberapa kursi dalam Parlemen Malaysia pada pemilu tahun 1969.]]

Model Partai Perikatan yang lama, di mana tiap-tiap kaum diwakili oleh satu partai ditinggalkan dengan pembentukan [[Barisan Nasional]] (BN) pada tahun 1974. Beberapa partai oposisi sebelumnya, meliputi Gerakan, PPP, dan PAS, bergabung ke dalam BN yang dipimpin UMNO. Walaupun MCA dan MIC disertakan dalam BN, pengaruh kedua partai ini menurun dikarenakan partisipasi partai-partai non-Melayu lainnya dalam koalisi. Pada tahun 1977, PAS dikeluarkan dari koalisi dan UMNO menjadi satu-satunya perwakilan partai Melayu di BN, walaupun terdapat partai-partai non-Melayu yang juga mewakili kepentingan Melayu.<ref>Hwang, pp. 115, 117.</ref> Setelah pengeluaran PAS, PAS melakukan pendekatan yang berbeda atas hak khusus Melayu, mengutuk Kebijakan Ekonomi Baru mendiskriminasi kaum lain serta tidak Islami.<ref>Musa, p. 81.</ref>

 

 

Semasa 1970-an, ketika Kebijakan Ekonomi Baru sedang jaya-jayanya, "Dominasi Melayu" merupakan fakta kehidupan bernegara yang diterima oleh kebanyakan rakyat Malaysia.<ref name="khoo_35"/> Manakala pada periode 1957 sampai dengan 1969 "Dominasi Melayu" dibendung oleh "tawar-menawar antaretnis" dalam pemerintahan Partai Perikatan, sejak Insiden 13 Mei, banyak ahli politik yang memandang bahwa lingkungan politik telah berubah menjadi didominasi oleh "kontrol hegemoni" Melayu dan UMNO;<ref name="hwang_10">Hwang, pp. 10–11.</ref> pada tahun 1970, salah satu anggota kabinet mendeklarasikan bahwa hak khusus Melayu akan terus ada "ratusan tahun ke depan".<ref>Lim, Kit Siang (1978). ''Time Bombs in Malaysia'', p. 218 (2nd ed.). Democratic Action Party. No ISBN available.</ref> Tunku mengamati pada tahun 1977 bahwa "tampaknya kaum non-Bumiputera memandang bahwa mereka telah menjadi warga negara kelas dua dalam negara ini."<ref>Hickling, p. 181.</ref> Kebijakan etnik pemerintah Malaysia terus didasarkan atas dua argumen dasar Mahathir, yaitu status "historis" kekuasaan Melayu atas Malaya dan "kebutuhan khusus" Melayu.<ref>Ye, pp. 34–35.</ref> Oleh karena diskusi publik mengenai isu-isu ini dikriminalisasikan, terdapat sedikit sekali literatur-literatur lokal yang membahas supremasi Melayu.

Kelompok Ultra yang dicurigai mengeksploitasi kerusuhan 13 Mei kemudian berhasil mengontrol Malaysia. Razaleigh, Menteri Keuangan saat itu, disanjung-sanjung sebagai "Bapak Ekonomi [[Bumiputera]]".<ref>Khoo, p. 49.</ref> Musa Hitam dan Mahathir, yang keduanya semakin bernaik kiprah di bidang politik menjaga citra mereka sebagai bagian dari kelompok "ultra", walaupun tidaklah jelas apakah ini memang disengajakan. Jurnalis [[K. Das]] pernah mengklaim bahwa Musa memberitahukannya bahwa "seorang politikus muda Malaysia harus memainkan "kartu rasialis" secara penuh bahkan apabila tiada tulang chauvinis satupun yang berada dalam tubuhnya."<ref>Khoo, p. 24.</ref> Setelah pensiun, Musa mengatakan bahwa "pemimpin-pemimpin nasional cenderung mencari [[kambing hitam]] ketika dihadapkan kepada situasi krisis dalam keputusasan" dan menggunakan taktik rasial untuk mengisi "perut kosong" mereka.<ref>Hwang, p. 145.</ref>

 

 

== Pemerintahan Mahathir ==

Pada Sidang Umum UMNO 2004, Wakil Ketua Tetap [[Badruddin Amiruldin]] membacakan buku tentang Peristiwa 13 Mei, dengan memperingatkan: "58 tahun yang lalu kita memiliki kesepakatan dengan ras lain, ketika kita mengizinkan mereka untuk menumpang di tanah ini. ... Janganlah ada ras lain yang mempertanyakan hak-hak orang Melayu di tanah ini. Jangan mempertanyakan agamanya karena ini adalah hak saya atas tanah ini." Kemudian Menteri Pendidikan Tinggi [[Shafie Salleh]] juga menyatakan di sidang bahwa warga bukan bumiputra tidak akan pernah diizinkan masuk ke Universiti Teknologi MARA (UiTM), yang hanya boleh bagi bumiputra, seraya berkata "Saya tidak akan pandang bulu dalam masalah ini."<ref name="hornets"/><ref>Noor, Farish A. (2005). ''From Majapahit to Putrajaya: Searching for Another Malaysia'', p. 241. Silver Fish Books. {{ISBN|983-3221-05-X}}.</ref>

 

Kumar, R. Surenthira & Yusop, Husna (29 July 2005). [http://sun2surf.com/article.cfm?id=10420 Rebranding the NEP] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20081208022546/http://sun2surf.com/article.cfm?id=10420 |date=8 December 2008 }} . ''The Sun''.

</ref> Hishammuddin would later describe the ''keris'' as a "unifying symbol", stating that "The young people today no longer see it as a symbol to uphold ''ketuanan Melayu''."<ref>{{cite web|url=http://www.malaysia-today.net/Blog-n/2006/08/hishammuddin-keris-is-unifying-symbol.htm|title=Hishammuddin: Keris is a unifying symbol|date=27 August 2006|work=New Straits Times|archive-url=https://web.archive.org/web/20060902012907/http://www.malaysia-today.net/Blog-n/2006/08/hishammuddin-keris-is-unifying-symbol.htm|archive-date=2006-09-02|url-status=dead}}</ref>

== Pemerintahan Mahathir kedua ==

[[Berkas:Pakatan Harapan Logo.svg|ka|jmpl|200px|Logo Pakatan Harapan]]

 

Pengamat sosial politik Mohd. Ayop Abd. Razid yang menulis untuk ''[[Berita Harian]]'' menyebut ketuanan Melayu tidak hilang di bawah pemerintah Pakatan Harapan, tidak seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Ia menyebutkan ketuanan Melayu tidak hilang di Kelantan, Terengganu, Selangor, Kedah, dan Perak hanya gara-gara mayoritas orang Melayu yang tinggal di sana tidak memilih UMNO.<ref>{{cite newspaper|last=Abd. Razid|first=Mohd. Ayop|url=https://www.pressreader.com/malaysia/berita-harian-malaysia/20181119/281616716406840|title=Sejarah buktikan kebenaran konsep ketuanan Melayu|newspaper=Berita Harian|date=19 November 2018|via=Pressreader}}</ref>