Pura Pakualaman: Perbedaan antara revisi

'''PuroPura Paku Alaman''' ([[bahasa Jawa]]: [[Hanacaraka]], {{javlang-jv|ꦦꦸꦫꦦꦏꦸꦮꦭꦩꦤ꧀|ꦦꦸꦫꦦꦑꦸꦲꦭꦩ꧀ꦩꦟ꧀}}, ''Purå Pakualaman''}}) adalah bekas istana kecil [[Kadipaten Paku Alaman]]. Istana ini menjadi tempat tinggal resmi para Pangeran Paku Alam mulai tahun [[1813]] sampai dengan tahun [[1950]], ketika pemerintah Negara Bagian Republik Indonesia menjadikan Kadipaten Paku Alaman (bersama-sama Kesultanan Yogyakarta) sebagai sebuah daerah berotonomi khusus setingkat provinsi yang bernama [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] .

Puro Paku Alaman masih menjadi tempat kediaman resmi Sri Paduka [[Paku Alam IXX]], yang juga [[wakil gubernur]] [[Provinsi]] [[Daerah Istimewa Yogyakarta]]. Bagian yang dapat dilihat oleh umum adalah pendapa terdepan yang disebut dengan '''Bangsal Sewatama'''. Sementara itu, bagian yang terbuka untuk dimasuki umum hanyalah bagian [[Museum Puro Pakualaman]].

SemulaPura PuroPakualaman Pakumerupakan Alamanpusat merupakanpemerintahan Lembagabagi Istana[[Kadipaten Pakualaman]] yang mengurusidigunakan rajasebagai dankompleks istana bagi keluarga kerajaan[[Paku disampingAlam]].<ref>{{Cite menjadibook|last=Sulistyowati, pusatN. pemerintahanA., Kadipatendan PakuPriyatmoko, AlamanH.|date=2019|url=http://repository.usd.ac.id/37889/1/Ebook_Toponim%20Jogja-.pdf|title=Toponim Kota Yogyakarta|location=Jakarta|publisher=Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan|isbn=978-623-7092-08-7|pages=319|url-status=live}}</ref> Setelah Kadipaten Paku Alaman bersama-sama Kesultanan Yogyakarta diubah statusnya dari negara menjadi Daerah Istimewa setingkat Provinsi secara resmi pada 1950, Puro Paku Alaman mulai dipisahkan dari Pemerintahan Daerah Istimewa dan di-depolitisasi sehingga hanya menjadi sebuah Lembaga Pemangku Adat Jawa khususnya garis/gaya Paku Alaman Yogyakarta. Fungsi Puro Paku Alaman berubah menjadi pelindung dan penjaga identitas budaya Jawa khususnya gaya Paku Alaman Yogyakarta. Budaya Jawa gaya Paku Alaman ini kurang begitu terlihat dan berpengaruh di Yogyakarta mengingat wilayah Kadipaten Paku Alam yang kecil dan terletak jauh di pantai selatan Kabupaten Kulon Progo sekarang.

Namun ada perbedaan antara Puro Paku Alaman Yogyakarta dengan Istana kerajaan-kerajaan Nusantara yang lain. Sri Paduka Paku Alam selain sebagai Yang Dipertuan Pemangku Tahta Adat /Kepala Puro Paku Alaman juga memiliki kedudukan yang khusus dalam bidang pemerintahan sebagai bentuk keistimewaan daerah Yogyakarta. Dari permulaan DIY berdiri (de facto [[1946]] dan de yure [[1950]]) sampai tahun 1998 Sri Paduka Paku Alam secara otomatis diangkat sebagai Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah Istimewa yang tidak terikat dengan ketentuan masa jabatan, syarat, dan cara pengangkatan Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah lainnya (UU 22/1948; UU 1/1957; Pen Pres 6/1959; UU 18/1965; UU 5/1974). Antara 1988-1998 Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah Istimewa ditunjuk sebagai penjabat jabatan Gubernur/Kepala Daerah Istimewa. Setelah 1999 keturunan Sri Paduka Paku Alam tersebut yang memenuhi syarat mendapat prioritas untuk diangkat menjadi Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah Istimewa (UU 22/1999; UU 32/2004). Saat ini yang menjadi Yang Dipertuan Pemangku Tahta adalah Sri Paduka [[Paku Alam IXX]].