Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi: Perbedaan antara revisi

[[Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM Europeanen bij de plechtigheid rond het leggen van de eerste steen van de ziekeninrichting Bale Koesolo TMnr 60047773.jpg|thumbjmpl|300px|Peletakan batu pertama Bale Kusolo dipada tahun 1921]]

Khusus di wilayah KaresidenanKeresidenan Surakarta, selain Rumah Sakit zending Jebres yang didirikan pada tahun 1912 oleh Gereja Gereformeerd Delft dan Gereja-gereja Zuid Holland ten Noorden, terdapat dua rumah sakit lain yang melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Rumah sakit tersebut adalah:

Pada tanggal 8 Desember 1941 pasukan Jepang menyerang Pearl Harbour. Selama 6 bulan sejak jatuhnya Pearl Harbour itu, Jepang melakukan gerakan yang ofensif. Sejak saat itu pula serangan diarahkan ke kepulauan Indonesia. Pada bulan Januari 1942 terjadi pertempuran seru di Laut Jawa yang membawa keunggulan armada Jepang. Setelah berhasil menaklukan Tarakan, Balikpapan, Manado, Kendari, dan PontianakPonti, akhirnya pada tanggal 1 Maret 1942 pasukan Jepang mendarat di Teluk Banten dan Indramayu. Satu minggu kemudian tepatnya pada tanggal 7 Maret 1942 Semarang, Surakarta dan Yog­yakartaYogyakarta sudah diduduki oleh Jepang.

Seperti terjadi pada bidang-bidang lainnya, pada bidang kesehatan pada masa ini juga terjadi perubahan organisasional. Dinas kesehatan diganti nama menjadi Eiseikyoku yang merupakan bagian dari Departemen Dalam Negeri (Naimubu) dibawah perintah kantor kepala pemerintahan militer (Gunseikanbu). Disamping dokter-dokter Jepang, di kantor Eiseikyoku juga dipekerjakan dokter Indonesia. Sementara dokter-dokter Belanda ditahan atau diusir dan dipulangkan oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Struktur lembaga kesehatan di daerah masih tetap dipertahankan, yang berubah adalah pada tingkat karesidenankeresidenan, disamping dokter karesidenankeresidenan (pribumi) selalu ada dokter Jepang yang bertindak sebagai pengawas.

Periode pasca kemerdekaan terutama pada masa clash II, Rumah sakit Ziekenzorg digunakan sebagai “Rumah Sakit Tentara Surakarta” sampai dengan tanggal 19 Desember 1948. Rumah sakit ini dalam jangka waktu tersebut dijadikan sebagai markas bagi tentara dalam mempertahankan kemerdekaan dari tentara Belanda yang menduduki wilayah Surakarta pada masa agresi militer Belanda II. Sesuai dengan Surat Keputusan Komandan Kesehatan Tentara Jawa pada tanggal 26 November 1948 Nomor: 246/Sek/MBKD/48, Rumah Sakit Tentara Surakarta dibubarkan dan meniadakannya terhitung sejak tanggal 19 Desember 1948. Oleh karena itu semua anggota tentara yang berada di rumah sakit itu kemudian didemobilisasi serta membebaskan mereka dari tugasnya. Dalam surat keputusan itu juga diinstruksikan kepada kepala Rumah Sakit Tentara Surakarta untuk menyerahkan lembaga pelayanan kesehatan itu kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Daerah Surakarta.

Periode pasca kemerdekaan menjadi masa menentukan bagi rumah sakit-rumah sakit swasta di Jawa untuk menentukan nasibnya. Tidak adanya hubungan lagi dengan gereja dan yayasan pendukung di Belanda serta belum kuatnya koordinasi yang dilakukan oleh Geraja Kristen Djawa, telah menjadikan nasib rumah sakit zending di Yogyakarta dan di Jawa Tengah berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itulah setelah Jepang angkat kaki dari Indonesia maka rumah sakit zending yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta mempunyai nasib yang berbeda.

Pada tanggal 25 September 1945 diadakan sebuah pertemuan antara para dokter Indonesia dengan para kepala bagian untuk menentukan kedudukan rumah sakit sepeninggal pendudukan Jepang. Hasil rapat tersebut memutuskan bahwa rumah sakit zending di Yogyakarta harus kembali pada asas semula yaitu rumah sakit Kristen dan dikelola oleh pihak swasta. Sehari kemudian putusan tersebut disetujui oleh seluruh karyawan rumah sakit zending Yogyakarta dan dr. Samallo menjadi direktur yang berasal dari pribumi pertama di lembaga tersebut dan nama rumah sakit diubah menjadi Roemah Sakit Oemoem Poesat (RSUP). Kemandirian rumah sakit zending Yogyakarta juga tidak terlepas dari bantuan Parkindo (Partai Kristen Indonesia).

Sebelum kepindahannya kembali ke Jakarta, Inspektur Kementerian Kesehatan RI dr. Soemakno beberapa kali menawarkan kepada RSUP agar semua pegawainya mau masuk menjadi pegawai negeri agar gajinya dapat di­se­suaikandisesuaikan dengan peraturan gaji pegawai dan status RSUP menjadi milik Negara Republik Indonesia. Namun semua karyawan RSUP Yogyakarta menolak usulan Kementerian Kesehatan tersebut dan tetap ingin menjadi rumah sakit Kristen yang dikelola pihak swasta. Eksistensi RSUP Yogyakarta pada saat itu tidak dapat dilepaskan dari Kesultanan Yogyakarta karena Sultan Hamengku Buwono IX akhirnya memberi bantuan sebesar f 8000 pada awal tahun 1949. Selain itu juga mendapat bantuan dari Dinas Kesehatan Belanda sebesar f10.000 pada pertengahan tahun 1949.

Dipihak lain tawaran yang sama juga dilakukan Kementerian Kesehatan RI terhadap pimpinan dan pegawai rumah-rumah sakit zending yang ada di Jawa Tengah. Berbeda dengan rumah sakit zending di Yogyakarta, pimpinan dan pegawai rumah sakit zending di Jawa Tengah ini mau menerima tawaran dari Kementerian Kesehatan RI untuk menjadi pegawai negeri. Alasan Kementerian Kesehatan RI dalam melakukan nasionalisasi terhadap rumah sakit zending pada waktu itu selain faktor ekonomi, yaitu minimnya dana yang dipunyai oleh pengelola rumah sakit juga faktor sosial yaitu pentingnya keberadaan sebuah rumah sakit dalam suatu daerah. Setelah dikelola oleh pemerintah RI kesembilan rumah sakit Zending Gereformeerd di Jawa Tengah ini kemudian dijadikan sebagai rumah sakit setempat. Kesembilan rumah sakit tersebut masing-masing di Blora, Klaten, Jebres-Surakarta, Wonosobo, Purwokerto, Magelang, Purbalingga, Purworejo, dan Kebumen. Sementara itu dengan alasan yang sama yaitu masalah biaya, pada tahun 1948 pengelolaan Rumah Sakit Kadipolo diserahkan kepada pemerintah swatantra Jawa Tengah, namun dengan syarat bahwa keluarga kratonkeraton dan pegawai kratonkeraton yang dirawat di rumah sakit tersebut mendapat keringanan pembiayaan.

Atas dasar pemikiran itu ditambah dengan tujuan untuk mencapai keseragaman serta efisiensi kerja dalam bidang medis-teknis, tata usaha, pendidikan dan juga penghematan uang negara, maka dipandang perlu untuk dilakukan reorganisasi lembaga-lembaga kesehatan yang ada di Surakarta. Tujuan utama dilakukannya reorganisasi ini adalah mempersatukan ketiga rumah sakit itu kedalam satu unit dibawah satu orang pimpinan beserta stafnya.

Dengan memperhatikan usulan dari Kepala Dinas Kesehatan Rakyat Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tertanggal 19 Februari 1960 No. K.693/UNH, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah memalui surat No. H.149/2/3 tertanggal 1 Maret 1960 memutuskan untuk menyatukan ketiga rumah sakit tersebut kedalam suatu unit organisasi dibawah seorang direktur dengan nama Rumah Sakit “Surakarta”. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, ketiga rumah sakit itu kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat I Jawa Tengah.

Dengan selesainya penyatuan ketiga rumah sakit itu, berangsur-angsur pula pembagian unit-unit dilaksanakandilaksan dengan teratur. Untuk mencukupi kebutuhan tenaga medis dan non medis maka dilakukan mutasi di antara ketiga kompleks dan disesuaikan dengan tugas dan keahlian dari para staf tersebut.

Rumah Sakit Jebres disebut juga Rumah Sakit Komplek C, khusus untuk pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan, kanak[https://www.tipssehatcantik.com/daftar-kanakalamat-jadwal-praktek-dokter-spesialis-anak-di-solo-surakarta Dokter spesialis anak-anak] dan keluarga berencana. Rumah sakit yang terletak di Kampung Jebres, Kalurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta ini mempunyai luas tanah 49.622 m2 dan luas bangunan 15.868 m2.