Kepolisian Negara Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

{{lindungi}}

{{Infobox law enforcement agency

|nativename =

|nativenamea =

|fictional =

|patch = Insignia of the Indonesian National Police.svg

|logo = Insignia of the Indonesian National Police Headquarters.svg

|logocaption = Logo Mabes Polri

|motto = ''{{lang-sa|Rastra Sewakottama}}''

|mottotranslated = (Pelayan utama Bangsa)

|preceding1 =

|dissolved =

|budget = Rp 112,1 triliun (APBN 2021)<ref>[https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf]</ref>

|nongovernment =

|countryabbr =

|national = Yes

|sizearea =

|sizepopulation =

|governingbodyscnd =

|constitution1 = UUD 1945<br>[[s:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002|UU No. 2 Tahun 2002]]

|chief1name = [[Berkas:PDU JEN.png|30px]] [[Jenderal Polisi]] [[Listyo Sigit Prabowo]]

|chief1position = [[Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia|Kepala]]

|chief2position = [[Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia|Wakil Kepala]]

<br>[[File:Indonesian Presidential Seal gold.svg|30px]] [[Presiden Indonesia]] (2000 - sekarang)

|child1agency =

|footnotes =

|reference =

 

== Arti lambang ==

==== Masa kolonial Belanda ====

[[Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM Groepsportret van het corps van de veldpolitie Poedjon te Malang. TMnr 60005899.jpg|jmpl|200px|''Veldpolitie'' di [[Malang]] (sekitar 1930)]]

 

Pada masa kolonial [[Belanda]], pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di [[Hindia Belanda]] pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga [[Eropa]] di [[Semarang]], merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.<ref>{{cite book|last=|first=|coauthors=|title= Polisi Zaman Hindia Belanda. Dari kepedulian dan ketakutan|publisher=|year=|month=|page=27|id= }}</ref>

 

 

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat ''hoofd agent'' (bintara), ''inspecteur van politie'', dan ''commisaris van politie''. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

[[Inspektur Polisi Satu|Inspektur Polisi Kelas I]] [[Moehammad Jasin]], Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.<ref>{{cite web|url=http://www.polri.go.id/organisasi/op/sp/|title=sejarah Polri|publisher=polri.go.id|accessdate=5 Novermber 2012|archive-date=2012-11-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20121110030552/http://www.polri.go.id/organisasi/op/sp/|dead-url=yes}}</ref> Sebelumnya pada tanggal [[19 Agustus]] [[1945]] dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden [[Soekarno]] melantik [[Komisaris Jenderal Polisi]] [[Soekanto Tjokrodiatmodjo|R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo]] menjadi [[Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia|Kepala Kepolisian Negara]] (KKN).<ref>{{cite book|title=Sejarah Nasional Indonesia VI|page=182}}</ref>

 

 

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada [[Perdana Menteri]].<ref>{{cite web|url=http://ngada.org/pp11sd-1946.htm|title=Penetapan Pemerintah tahun 1946|publisher=ngada.org|accessdate=5 November 2012|archive-date=2019-03-06|archive-url=https://web.archive.org/web/20190306234931/http://ngada.org/pp11sd-1946.htm|dead-url=yes}}</ref> Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

 

 

Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1 Tahun 1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri.

# melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

 

=== Markas besar<ref>{{Cite web|last=Kapolri|first=Peraturan|title=Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri|url=http://peraturan/%20Kapolri%20Nomor%2006%20Tahun%202017%20Tentang%20Susunan%20Organisasi%20dan%20Tata%20Kerja%20Satuan%20Organisasi%20Pada%20Tingkat%20Mabes%20Polri|website=Peraturan Kapolri|language=id-ID|access-date=2021-03-03}}{{Pranala mati|date=Juni 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref>{{Cite web|title=PERPOL PERUBAHAN KEDUA GAB_compressed.pdf|url=http://portal.divkum.polri.go.id/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/PERPOL%20PERUBAHAN%20KEDUA%20GAB_compressed.pdf&action=default|website=portal.divkum.polri.go.id|access-date=2021-03-03}}{{Pranala mati|date=Juli 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> ===

 

==== Unsur pimpinan ====

{{utama|Daftar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia}}

 

==== Unsur pengawas dan pelaksana pimpinan ====

Unsur pengawas dan Pelaksana pimpinan terdiri dari:

* [[Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia|Inspektorat Pengawasan Umum]] (Itwasum), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organsiasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri. Saat ini dipimpin oleh [[Komisaris Jenderal Polisi]] [[Ahmad Dofiri|Drs. H. Ahmad Dofiri, M.Si]]

* [[Staf Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran]] (Asrena), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan pengembangan, termasuk pengembangan sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri. Saat ini dijabat oleh [[Inspektur Jenderal Polisi]] [[Wahyu Hadiningrat|Wahyu Hadiningrat, S.I.K., M.H.]]

* [[Staf Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia]] (AS SDM), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri. Saat ini dijabat oleh [[Inspektur Jenderal Polisi]] [[Dedi Prasetyo|Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Si.]]

* [[Staf Kapolri Bidang Logistik]] (Aslog), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi logistik dalam lingkungan Polri. Aslog dijabat oleh [[Inspektur Jenderal Polisi]] [[Raden Prabowo Argo Yuwono|Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si.]]

* [[Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia|Divisi Hukum]] (Div Kum) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang hukum pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri, dengan pimpinan [[Inspektur Jenderal Polisi]] [[Viktor Theodorus Sihombing|Viktor Theodorus Sihombing, S.I.K., M.Si.]]

* [[Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia|Divisi Hubungan Masyarakat]] (Div Humas) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang hubungan masyarakat pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri, dengan pimpinan [[Inspektur Jenderal Polisi]] [[Sandi Nugroho|Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum]]

==== Unsur Pelaksana Tugas Utama ====

Unsur pelaksana tugas Utama terdiri dari:

 

==== Unsur pendukung ====

Unsur pendukung, terdiri dari:

:* [[Sekolah Staf dan Pimpinan Lemdiklat Polri|Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol)]], adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri. Terdiri dari [[Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Sespim Lemdiklat Polri|Sespimma (dahulu Selapa)]], [[Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Sespim Lemdiklat Polri|Sespimmen (dahulu Sespim)]] dan [[Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Sespim Lemdiklat Polri|Sespimti (dahulu Sespati)]]. Kasespimpol saat ini dijabat oleh [[Inspektur Jenderal Polisi]] [[Chryshnanda Dwilaksana|Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si]].

:* [[Akademi Kepolisian|Akademi Kepolisian (Akpol)]], adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri. Gubernur Akpol dipegang oleh [[Inspektur Jenderal Polisi]] [[Krisno Halomoan Siregar|Krisno Halomoan Siregar, S.I.K., M.H]].

:* [[Sekolah Pembentukan Perwira]] (Setukpa), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Calon Perwira Polri bagi Bintara Polri. Kepala Setukpa dipegang oleh [[Brigadir Jenderal Polisi]] [[Mardiaz Kusin Dwihananto|Mardiaz Kusin Dwihananto, S.I.K., M.Hum]].

:*[[Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional|Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional (Diklatsus Jatrans)]] adalah unsur pelaksana utama di bawah Lemdiklat Polri yang bertugas menyelenggarakan kerja sama, pendidikan dan pelatihan pemberantasan kejahatan transnasional bagi para penegak hukum. Diklatsusjatrans dipimpin oleh Kadiklatsusjatrans yang saat ini dijabat oleh [[Brigadir Jenderal Polisi]] [[Aby Nursetyanto|Aby Nursetyanto, S.H., S.I.K]].

:*[[Pendidikan dan Peatihan Reserse Kepolisian Negara Republik Indonesia|Pendidikan dan Pelatihan Reserse (Diklat Reserse)]] adalah unsur pelaksana utama di bawah Lemdiklat Polri yang merupakan pusat pendidikan dan pelatihan bidang penyidikan. Diklat Reserse dipimpin oleh Kadiklat Reserse yang saat ini dijabat oleh [[Brigadir Jenderal Polisi]] [[Agus Nugroho (polisi)|Agus Nugroho, S.I.K., S.H., M.H.]]

:* Pusat Pendidikan (Pusdik)/Sekolah terdiri dari:

:** [[Pusat Pendidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia|Pusdik Intelijen (Pusdikintel)]]

:** [[Pusat Pendidikan Tugas Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia|Pusdik Tugas Umum (Pusdikgasum)]]

:** [[Pusat Pendidikan Korps Brimob|Pusdik Brigade Mobil (Pusdikbrimob)]]

:** [[Pusdik Administrasi|Pusdik Administrasi (Pusdikmin)]]

:** [[Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia|Pusdik Pembinaan Masyarakat (Pusdikbinmas)]]

:** [[Sekolah Polisi Wanita|Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan)]]

:** [[Sekolah Polisi Negara Kepolisan Negara Republik Indonesia|Sekolah Polisi Negara (SPN)]]

* [[Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia|Pusat Keuangan (Puskeu) Polri]] adalah unsur pendukung di bidang pembinaan keuangan pada tingkat Mabes Polri yang berada dibawah Kapolri yang dipimpin oleh [[Brigadir Jenderal Polisi]] [[Lukas Akbar Abriari (polisi)|Lukas Akbar Abriari, S.I.K., M.H]].

* [[Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia|Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri]] adalah unsur pendukung di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri yang dipimpin oleh [[Brigadir Jenderal Polisi]] [[Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta|Drs. Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta, M.Si]].

* [[Pusat Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia|Pusat Sejarah (Pusjarah Polri)]] adalah unsur pendukung di bidang sejarah, museum, dan perpustakaan Polri pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri yang dipimpin oleh [[Brigadir Jenderal Polisi]] [[Hari Nugroho|Hari Nugroho, S.I.K]].

 

{{utama|Kepolisian daerah}}

* Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

:* Setiap Polda menjaga keamanan sebuah provinsi.

:* Setiap Polres menjaga keamanan sebuah kota atau kabupaten.

* Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang [[Ajun Komisaris Besar Polisi]] (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau [[Komisaris Polisi]] (untuk tipe urban), serta [[Ajun Komisaris Polisi]] (tipe rural). Di sejumlah daerah sebuah Polsek dapat dipimpin oleh [[Inspektur Polisi Satu]] atau [[Inspektur Polisi Dua]].