Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi
[revisi tidak terperiksa] | [revisi tidak terperiksa] |
Konten dihapus Konten ditambahkan
Thoriq1024 (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
kTidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
(38 revisi perantara oleh 21 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{pp
{{refimprove}}
{{Kotak info kementerian Indonesia
| nama = Kementerian Komunikasi
| logo = Logo of Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia.svg
| ukuran_logo = 150px
Baris 9:
| ukuran_gambar = 225px
| keterangan_gambar = Bendera Kementerian Komunikasi dan Informatika
| didirikan = {{Start date and age|
| dasar_hukum =
| bidang_tugas = [[Komunikasi]] dan [[Informatika]]
| slogan = ''Menuju Masyarakat Informasi Indonesia''
Baris 18:
<!--Menteri dan Wakil Menteri-->
| menteri = Daftar Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia
| nama_menteri = [[
| nama_seskab = <!--nama sekretaris
| wakil =
| nama_wakil =
<!--Sekretariat Jenderal-->
| sekretariat_jenderal = Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
| nama_sekretaris_jenderal = Mira Tayyiba, S.T., M.S.E.E.
<!--Sekretariat Kementerian-->
Baris 39 ⟶ 38:
| dirjen1 = Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
| singkatan_dirjen1 = Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
| nama_dirjen1 = Dr. Ir. Ismail, M.T.
| dirjen2 = Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
| singkatan_dirjen2 = Penyelenggaraan Pos dan Informatika
| nama_dirjen2 =
| dirjen3 = Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
| singkatan_dirjen3 = Aplikasi Informatika
| nama_dirjen3 = Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M
| dirjen4 = Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
| singkatan_dirjen4 = Informasi dan Komunikasi Publik
| nama_dirjen4 = Dr. [[Usman Kansong]], S.Sos., M.Si.
<!--Deputi-->
Baris 60 ⟶ 59:
<!--Inspektorat Jenderal-->
| inspektorat_jenderal = Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
| nama_inspektorat_jenderal =
<!--Badan-->
| badan1 = Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
| singkatan_badan1 = Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
| kepala_badan1 = Dr. Eng. Hary Budiarto, M.Kom.
| badan2 = <!--sampai dengan |badan5 = -->
| singkatan_badan2 = <!--sampai dengan |singkatan_badan5= -->
Baris 73 ⟶ 72:
| staf_ahli1 = Staf Ahli Bidang Hukum
| singkatan_staf_ahli1 = Bidang Hukum
| nama_staf_ahli1 = Prof. Dr. Henri Subiakto, S.H., M.A.
| staf_ahli2 = Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya
| singkatan_staf_ahli2 = Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya
Baris 83 ⟶ 82:
| singkatan_staf_ahli4 = Bidang Teknologi
| nama_staf_ahli4 =
Mochamad Hadiyana
<!--Inspektorat (Eselon II)-->
Baris 108:
| catatan =
}}
'''Kementerian Komunikasi dan Informatika''' ('''Kemenkominfo''' atau '''Kominfo''') adalah [[kementerian Indonesia]] yang mengurusi bidang [[komunikasi]] dan [[informatika]]. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya bernama Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (2001–2005) dan Departemen Komunikasi dan Informatika (2005–2009). Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang [[Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia|Menteri Komunikasi dan Informatika]] (Menkominfo) yang sejak tanggal 17 Juli 2023 dijabat oleh [[Budi Arie Setiadi]].
== Sejarah ==
[[Berkas:Logo Departemen Penerangan Republik Indonesia.png|150px|jmpl|"Api Nan Tak Kunjung Padam", logo Departemen Penerangan RI]]
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Saat Orde Lama dan Orde Baru, Departemen Penerangan banyak mengatur dan membina pers, media massa. televisi, film, radio, grafika, percetakan dan penerangan umum. Departemen Penerangan sendiri terdiri atas Direktorat Jenderal Penerangan Umum, Direktorat Jenderal Radio, Televisi, Film, Direktorat Jenderal Urusan Penyiaran dan Media Massa, Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, serta memiliki instansi vertikal (Kantor Wilayah dan Kantor Dinas) sampai daerah dan memegang kendali [[Televisi Republik Indonesia|TVRI]], [[Radio Republik Indonesia|RRI]], dan [[Lembaga Kantor Berita Nasional Antara|Kantor Berita Antara]].
Baris 121 ⟶ 120:
Ketika [[Abdurrahman Wahid]] menjadi Presiden RI pada tahun 1999, Departemen Penerangan dan [[Kementerian Sosial Indonesia|Departemen Sosial]] dibubarkan. Dalam penjelasan yang diberikan secara terbuka pada sidang paripurna DPR, pada pertengahan November 1999, [[Abdurrahman Wahid]] menegaskan bahwa pembubaran itu dilakukan semata-mata untuk efisiensi dan perampingan kabinet pemerintahan, sekaligus dalam rangka implementasi sepenuhnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.<ref>[http://digilib.uinsby.ac.id/7581/3/bab3.pdf digilib.uinsby.ac.id: KEBIJAKAN K.H. ABDURRAHMAN WAHID DALAM DEMOKRATISASI POLITIK]</ref> Selain itu juga pada tahun tersebut, [[Lembaga Sensor Film]] yang tadinya dikelola oleh Departemen Penerangan dialihkan ke lingkungan [[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia|Departemen Pendidikan]], yang nantinya setahun kemudian dialihkan kembali ke [[Kementerian Pariwisata Indonesia|Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata]].
Abdurrahman Wahid pun membentuk Badan Informasi Komunikasi Nasional (BIKN) sebagai lembaga pengganti Departemen Penerangan (Keppres No. 153 Tahun 1999), dengan Kepala BIKN setara Eselon 1a. Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tersebut, seluruh aset dan personil eks Dep. Penerangan Tingkat Pusat dialihkan kepada Badan Informasi dan Komunikasi Nasional; kecuali aset dan personil Direktorat Televisi, [[TVRI (saluran televisi)|TVRI Stasiun Pusat Jakarta]], Balai Pendidikan dan Pelatihan Televisi Jakarta, Direktorat Radio, Stasiun Radio Republik Indonesia Nasional Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Radio Jakarta, Balai Elektronika dan Laboratorium Radio Jakarta, dan Maintenance Center Jakarta. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, eks instansi vertikal Dep. Penerangan termasuk seluruh aset dan personilnya dialihkan menjadi Perangkat/Dinas Daerah
Pada masa kepemimpinan [[Megawati Soekarno Putri|Presiden Megawati]], dibentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi pada tahun 2001. Saat itu yang ditunjuk sebagai Menteri Negara adalah [[Syamsul Mu'arif]]. Selain itu juga dibentuklah [[Lembaga Informasi Nasional]] (LIN). LIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pelayanan informasi nasional. Selain itu, saat itu wewenang Kominfo dalam hal konten penyiaran dialihkan ke lembaga independen baru bernama [[Komisi Penyiaran Indonesia]] yang didirikan melalui [[Undang-Undang Penyiaran|UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran]]. Berdasarkan UU tersebut juga, status TVRI serta RRI diubah menjadi [[Lembaga Penyiaran Publik]] yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan melayani masyarakat. Kantor Berita Antara diubah juga menjadi Perusahaan Umum (Perum).
Ketika Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] menjabat pertama kali sebagai Presiden, ia menggabungkan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berasal dari [[Kementerian Perhubungan Republik Indonesia|Departemen Perhubungan]] dan ditambahkannya direktorat jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika. Lembaga Informasi Nasional dipecahnya menjadi dua yaitu Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi Publik. Hasil seluruh penggabungan ini bernama Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Pada tahun 2008 juga dibentuk mitra baru Kominfo yaitu [[Komisi Informasi]] yang dibentuk berdasarkan [[Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik|UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik]]. Undang-
Pada tahun 2009 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Kabinet Indonesia Bersatu II, Depkominfo diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan dipecahnya Ditjen Pos dan Telekomunikasi menjadi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Ditjen Aplikasi Telematika berubah nama menjadi Ditjen Aplikasi Informatika. Sedangkan Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi Publik dilebur kembali menjadi Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik. Struktur ini masih berlaku sampai saat ini.
== Tugas dan fungsi ==
Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi
# perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penata kelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
# koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
# pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi
# pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi
# pelaksanaan bimbingan teknis
# pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika; dan
# pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.<ref name="Perpres 22 Tahun 2023">{{cite web | url = https://jdih.setkab.go.id/puu/buka_puu/176962/Salinan_Perpres_Nomor_22_Tahun_2023.pdf | title = Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika | publisher = Lembaran Negara Republik Indonesia | date = 2023-04-17 | access-date = 2023-04-20 | archive-date = | archive-url = | url-status = live }}</ref>
== Struktur organisasi ==
Struktur organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
'''<big>Pimpinan</big>'''
* [[Daftar Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia|Menteri Komunikasi dan Informatika]]
* [[Daftar Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia|Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika]]
'''<big>Sekretariat</big>'''
* [[Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Sekretariat Jenderal]]
** Biro Perencanaan
** Biro Kepegawaian dan Organisasi
** Biro Keuangan
** Biro Hukum
** Biro Umum
** Biro Hubungan Masyarakat
'''<big>Inspektorat</big>'''
* [[Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Inspektorat Jenderal]]
** Sekretariat Inspektorat Jenderal
** Inspektorat I
** Inspektorat II
** Inspektorat III
** Inspektorat IV
'''<big>Direktorat Jenderal</big>'''
* [[Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika]]
** Sekretariat Direktorat Jenderal
** Direktorat Penataan Sumber Daya
** Direktorat Operasi Sumber Daya
** Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
** Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
* [[Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika]]
** Sekretariat Direktorat Jenderal
** Direktorat Pos
** Direktorat Telekomunikasi
** Direktorat Penyiaran
** Direktorat Pengembangan Pita lebar
** Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika
* [[Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika]]
** Sekretariat Direktorat Jenderal
** Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika
** Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
** Direktorat Ekonomi Digital
** Direktorat Pemberdayaan Informatika
** Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
* [[Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik]]
** Sekretariat Direktorat Jenderal
** Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik
** Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik, Hukum, dan Keamanan
** Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim
** Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
** Direktorat Pengelolaan Media
'''<big>Badan</big>'''
* [[Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia]]
** Sekretariat Badan
** Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika
** Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik
** Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi
** Pusat Pendidikan dan Pelatihan
'''<big>Staf Ahli</big>'''
* '''Staf Ahli Bidang Hukum'''
* '''Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya'''
* '''Staf Ahli Bidang Komunikasi, dan Media Massa'''
* '''Staf Ahli Bidang Teknologi'''
'''<big>Pusat</big>'''
* '''Pusat Data dan Sarana Informatika'''
* '''Pusat Kelembagaan Internasional'''
== Daftar menteri ==
=== Menteri Penerangan ===
{{utama|Daftar Menteri Penerangan Indonesia}}
{{:Daftar Menteri Penerangan Indonesia}}
=== Menteri Komunikasi dan Informatika ===
{{utama|Daftar Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia}}
{{:Daftar Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia}}
== Kontroversi ==
Kominfo sering mendapat kritikan karena tindakan penyensoran terhadap beberapa situs web untuk "untuk melindungi warganya dari tipuan".{{sic}} Pada tahun 2020, [[Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika|Direktur Jenderal Aptika]] Semuel Abrijani Pangerapan dan [[Johnny Gerard Plate|Johnny G. Plate]] memperkenalkan [[Peraturan Menteri (Indonesia)|Peraturan Menteri]] Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang mewajibkan perusahaan asing untuk mendaftar di bawah daftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang dapat memberi pemerintah akses ke informasi pribadi warga negara dan mengancam perusahaan untuk memblokir akses dari negara jika perusahaan tidak mendaftar. Peraturan Menteri tersebut direvisi dan disahkan pada tahun 2021.<ref>{{Cite web |url= https://news.harianjogja.com/read/2022/07/22/500/1106887/permenkominfo-no52020-menjadi-ancaman-baru-kebebasan-pers | title= "Permenkominfo No.5/2020 Menjadi Ancaman Baru Kebebasan Pers" . Harian Jogja (dalam bahasa Indonesia)|date=22 Juli 2022 | access-date = 22 Juli 2022 }}</ref> Pada Juli 2022, larangan peredaran diterapkan untuk beberapa situs web terkenal seperti [[PayPal]], [[Epic Games]], [[Steam]], [[Origin]], dan [[Yahoo!]], serta permainan video seperti ''[[Counter-Strike: Global Offensive]]'' dan ''[[Dota 2]]'' karena tidak terdaftar di bawah peraturan menteri tersebut.<ref>{{Cite web |url=https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-705141383/penyebab-kominfo-blokir-steam-dan-situs-game-online-lain-sampai-kapan-pemblokiran-serta-apa-solusinya | title= "Penyebab Kominfo Blokir Steam dan Situs Game Online Lain, Sampai Kapan Pemblokiran serta Apa Solusinya" . beritadiy (dalam bahasa Indonesia)|date= 30 Juli 2022 |access-date= 30 Juli 2022 }}</ref><ref>{{Cite news|url=https://tekno.kompas.com/read/2022/07/30/10500057/paypal-kena-blokir-kominfo-juga-padahal-sudah-terdaftar-pse | title=PayPal Kena Blokir Kominfo Juga, padahal Sudah Terdaftar PSE|date= 30 Juli 2022 |access-date= 30 Juli 2022 |editor-last=Wahyudi |editor-first=Reza |first=Galuh Putri |last=Riyanto |work=[[Kompas.com]] }}</ref><ref>{{Cite news|url=https://www.liputan6.com/tekno/read/5028040/kominfo-pastikan-8-platform-digital-telah-diblokir-steam-epic-games-hingga-paypal | title=Kominfo Pastikan 8 Platform Digital Telah Diblokir: Steam, Epic Games hingga Paypal|date= 30 Juli 2022 |access-date = 30 Juli 2022|last=Iskandar|editor-last=Damar|editor-first=Agustinus Mario|language=id|work=[[Liputan6.com]]}}</ref>
== Lihat pula ==
Baris 159 ⟶ 230:
* [[Kementerian Indonesia]]
* [[Dewan Pers]]
* [[Badan Siber dan Sandi Negara]]
* [[Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia]]
* [[Komisi Penyiaran Indonesia]]
Baris 183 ⟶ 255:
[[Kategori:Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia| API]]
[[Kategori:Telekomunikasi di Indonesia|*]]
[[Kategori:Kementerian komunikasi|I]]
[[Kategori:Kementerian informasi]]
|