Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi
| [revisi tidak terperiksa] | [revisi tidak terperiksa] |
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Revisi Gelar |
kTidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (11 revisi perantara oleh 6 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{pp
{{refimprove}}
{{Kotak info kementerian Indonesia
| nama = Kementerian Komunikasi
| logo = Logo of Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia.svg
| ukuran_logo = 150px
Baris 19:
| menteri = Daftar Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia
| nama_menteri = [[Budi Arie Setiadi]], S.Sos., M.Si
| nama_seskab = <!--nama sekretaris
| wakil = Daftar Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia
| nama_wakil = [[Nezar Patria]], S.Fil., M.Sc., M.B.A.
Baris 47:
| dirjen4 = Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
| singkatan_dirjen4 = Informasi dan Komunikasi Publik
| nama_dirjen4 = Dr. [[Usman Kansong]], S.Sos., M.Si.
<!--Deputi-->
Baris 62:
<!--Badan-->
| badan1 = Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
| singkatan_badan1 = Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
| kepala_badan1 = Dr. Eng. Hary Budiarto, M.Kom.
Baris 82:
| singkatan_staf_ahli4 = Bidang Teknologi
| nama_staf_ahli4 =
Mochamad Hadiyana
<!--Inspektorat (Eselon II)-->
Baris 119 ⟶ 120:
Ketika [[Abdurrahman Wahid]] menjadi Presiden RI pada tahun 1999, Departemen Penerangan dan [[Kementerian Sosial Indonesia|Departemen Sosial]] dibubarkan. Dalam penjelasan yang diberikan secara terbuka pada sidang paripurna DPR, pada pertengahan November 1999, [[Abdurrahman Wahid]] menegaskan bahwa pembubaran itu dilakukan semata-mata untuk efisiensi dan perampingan kabinet pemerintahan, sekaligus dalam rangka implementasi sepenuhnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.<ref>[http://digilib.uinsby.ac.id/7581/3/bab3.pdf digilib.uinsby.ac.id: KEBIJAKAN K.H. ABDURRAHMAN WAHID DALAM DEMOKRATISASI POLITIK]</ref> Selain itu juga pada tahun tersebut, [[Lembaga Sensor Film]] yang tadinya dikelola oleh Departemen Penerangan dialihkan ke lingkungan [[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia|Departemen Pendidikan]], yang nantinya setahun kemudian dialihkan kembali ke [[Kementerian Pariwisata Indonesia|Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata]].
Abdurrahman Wahid pun membentuk Badan Informasi Komunikasi Nasional (BIKN) sebagai lembaga pengganti Departemen Penerangan (Keppres No. 153 Tahun 1999), dengan Kepala BIKN setara Eselon 1a. Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tersebut, seluruh aset dan personil eks Dep. Penerangan Tingkat Pusat dialihkan kepada Badan Informasi dan Komunikasi Nasional; kecuali aset dan personil Direktorat Televisi, [[TVRI (saluran televisi)|TVRI Stasiun Pusat Jakarta]], Balai Pendidikan dan Pelatihan Televisi Jakarta, Direktorat Radio, Stasiun Radio Republik Indonesia Nasional Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Radio Jakarta, Balai Elektronika dan Laboratorium Radio Jakarta, dan Maintenance Center Jakarta. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, eks instansi vertikal Dep. Penerangan termasuk seluruh aset dan personilnya dialihkan menjadi Perangkat/Dinas Daerah
Pada masa kepemimpinan [[Megawati Soekarno Putri|Presiden Megawati]], dibentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi pada tahun 2001. Saat itu yang ditunjuk sebagai Menteri Negara adalah [[Syamsul Mu'arif]]. Selain itu juga dibentuklah [[Lembaga Informasi Nasional]] (LIN). LIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pelayanan informasi nasional. Selain itu, saat itu wewenang Kominfo dalam hal konten penyiaran dialihkan ke lembaga independen baru bernama [[Komisi Penyiaran Indonesia]] yang didirikan melalui [[Undang-Undang Penyiaran|UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran]]. Berdasarkan UU tersebut juga, status TVRI serta RRI diubah menjadi [[Lembaga Penyiaran Publik]] yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan melayani masyarakat. Kantor Berita Antara diubah juga menjadi Perusahaan Umum (Perum).
Ketika Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] menjabat pertama kali sebagai Presiden, ia menggabungkan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berasal dari [[Kementerian Perhubungan Republik Indonesia|Departemen Perhubungan]] dan ditambahkannya direktorat jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika. Lembaga Informasi Nasional dipecahnya menjadi dua yaitu Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi Publik. Hasil seluruh penggabungan ini bernama Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Pada tahun 2008 juga dibentuk mitra baru Kominfo yaitu [[Komisi Informasi]] yang dibentuk berdasarkan [[Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik|UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik]]. Undang-
Pada tahun 2009 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Kabinet Indonesia Bersatu II, Depkominfo diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan dipecahnya Ditjen Pos dan Telekomunikasi menjadi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Ditjen Aplikasi Telematika berubah nama menjadi Ditjen Aplikasi Informatika. Sedangkan Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi Publik dilebur kembali menjadi Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik. Struktur ini masih berlaku sampai saat ini.
Baris 129 ⟶ 130:
== Tugas dan fungsi ==
Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
# perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika,
# koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
# pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
# pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
# pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika,
# pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika; dan
# pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.<ref name="Perpres 22 Tahun 2023">{{cite web | url = https://jdih.setkab.go.id/puu/buka_puu/176962/Salinan_Perpres_Nomor_22_Tahun_2023.pdf | title = Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika | publisher = Lembaran Negara Republik Indonesia | date = 2023-04-17 | access-date = 2023-04-20 | archive-date = | archive-url = | url-status = live }}</ref>
== Struktur organisasi ==
Struktur organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2023<ref>{{Cite web|title=PERPRES No. 22 Tahun 2023|url=http://peraturan.bpk.go.id/Details/247421/perpres-no-22-tahun-2023|website=Database Peraturan {{!}} JDIH BPK|access-date=2024-01-10}}</ref> adalah:<ref>{{Cite web|title=Permenkominfo No. 12 Tahun 2021|url=http://peraturan.bpk.go.id/Details/203123/permenkominfo-no-12-tahun-2021|website=Database Peraturan {{!}} JDIH BPK|access-date=2024-01-10}}</ref>
# [[Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia|Sekretariat Jenderal]];▼
'''<big>Pimpinan</big>'''
# [[Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika]];▼
# [[Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika]];▼
* [[Daftar Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia|Menteri Komunikasi dan Informatika]]
# [[Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika]];▼
# [[Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia|Inspektorat Jenderal]];▼
'''<big>Sekretariat</big>'''
# [[Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika]];▼
▲
# Staf Ahli Bidang Hukum;▼
** Biro Perencanaan
# Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;▼
** Biro Kepegawaian dan Organisasi
# Staf Ahli Bidang Komunikasi, dan Media Massa; dan▼
** Biro Keuangan
# Staf Ahli Bidang Teknologi;▼
** Biro Hukum
** Biro Umum
** Biro Hubungan Masyarakat
'''<big>Inspektorat</big>'''
▲
** Sekretariat Inspektorat Jenderal
** Inspektorat I
** Inspektorat II
** Inspektorat III
** Inspektorat IV
'''<big>Direktorat Jenderal</big>'''
** Sekretariat Direktorat Jenderal
** Direktorat Penataan Sumber Daya
** Direktorat Operasi Sumber Daya
** Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
** Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
** Sekretariat Direktorat Jenderal
** Direktorat Pos
** Direktorat Telekomunikasi
** Direktorat Penyiaran
** Direktorat Pengembangan Pita lebar
** Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika
** Sekretariat Direktorat Jenderal
** Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika
** Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
** Direktorat Ekonomi Digital
** Direktorat Pemberdayaan Informatika
** Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
* [[Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik]]
** Sekretariat Direktorat Jenderal
** Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik
** Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik, Hukum, dan Keamanan
** Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim
** Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
** Direktorat Pengelolaan Media
'''<big>Badan</big>'''
▲
** Sekretariat Badan
** Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika
** Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik
** Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi
** Pusat Pendidikan dan Pelatihan
'''<big>Staf Ahli</big>'''
'''<big>Pusat</big>'''
* '''Pusat Data dan Sarana Informatika'''
* '''Pusat Kelembagaan Internasional'''
== Daftar menteri ==
Baris 161 ⟶ 224:
== Kontroversi ==
Kominfo sering mendapat kritikan karena tindakan penyensoran terhadap beberapa situs web untuk "untuk melindungi warganya dari tipuan".{{sic}} Pada tahun 2020, [[Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika|Direktur Jenderal Aptika]] Semuel Abrijani Pangerapan dan [[Johnny Gerard Plate|Johnny G. Plate]] memperkenalkan [[Peraturan Menteri (Indonesia)|Peraturan Menteri]] Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang mewajibkan perusahaan asing untuk mendaftar di bawah daftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang dapat memberi pemerintah akses ke informasi pribadi warga negara dan mengancam perusahaan untuk memblokir akses dari negara jika perusahaan tidak mendaftar. Peraturan Menteri tersebut direvisi dan disahkan pada tahun 2021.<ref>{{Cite web |url= https://news.harianjogja.com/read/2022/07/22/500/1106887/permenkominfo-no52020-menjadi-ancaman-baru-kebebasan-pers | title= "Permenkominfo No.5/2020 Menjadi Ancaman Baru Kebebasan Pers" . Harian Jogja (dalam bahasa Indonesia)|date=22 Juli 2022 | access-date = 22 Juli 2022 }}</ref> Pada Juli 2022, larangan peredaran diterapkan untuk beberapa situs web terkenal seperti [[PayPal]], [[Epic Games]], [[Steam]], [[Origin]], dan [[
== Lihat pula ==
Baris 192 ⟶ 255:
[[Kategori:Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia| API]]
[[Kategori:Telekomunikasi di Indonesia|*]]
[[Kategori:Kementerian komunikasi|I]]
[[Kategori:Kementerian informasi]]
| |||