Masyarakat Telematika Indonesia: Perbedaan antara revisi

'''Masyarakat Telematika Indonesia''' atau disingkat '''MASTEL''', merupakan salah satu lembaga nirlaba di Indonesia yang didirikan pada 1 Desember 1993. MASTEL merupakan wadah bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang [[teknologi informasi]], komunikasi dan penyiaran yang terdiri dari pelaku usaha, organisasi, asosiasi, dan profesional.<ref>{{Cite web|url=https://kominfo.go.id:443/index.php/content/detail/15661/menkominfo-ajak-mastel-kembangkan-ekosistem-tik-indonesia/0/berita_satker|title=Menkominfo Ajak Mastel Kembangkan Ekosistem TIK Indonesia|last=KOMINFO|first=PDSI|website=Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI|language=en|access-date=2020-07-08}}</ref> Ketua Umum MASTEL periode [[2021]] - [[2024]] adalah Sarwoto Atmosutarno.<ref>{{Cite web|last=Liputan6.com|date=2021-04-09|title=Sarwoto Atmosutarno Ditunjuk Jadi Ketua Umum Mastel Periode 2021-2024|url=https://www.liputan6.com/tekno/read/4528063/sarwoto-atmosutarno-ditunjuk-jadi-ketua-umum-mastel-periode-2021-2024|website=liputan6.com|language=id|access-date=2021-04-17}}</ref> Ketua Umum MASTEL ditetapkan melalui Musyawarah Nasional untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

MASTEL memainkan peran yang sangat strategis sebagaimana amanah Undang-Undang 36 tahun 1999<ref>{{Cite web|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45357/uu-no-36-tahun-1999|title=UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi [JDIH BPK RI]|website=peraturan.bpk.go.id|access-date=2019-07-18}}</ref> kepada Pemerintah agar melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan regulasi. Atas dasar tersebut, susunan pengurus MASTEL periode 2018-2021, mendapatkan pengukuhan dari [[Menkominfo]] yang dituangkan dalam Keputusan Menteri No. 405 tahun 2018.<ref>{{Cite web|url=https://mastel.id/keputusan-menteri/|title=Kepmen Kominfo RI {{!}} Website Masyarakat Telematika Indonesia|date=2018-05-04|language=id-ID|access-date=2020-07-08}}</ref>

Survei MASTEL yang sering menjadi referensi adalah survei berjudul Wabah [[Berita bohong|Hoax]] Nasional yang diadakan pada tahun 2017<ref name=":0" /> dan survei yang diselenggarakan bersama [[Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia]] (APJII) pada tahun 2017, terkait kesadaran akan perlunya peran pemerintah dalam perlindungan data pribadi masyarakat di internet.<ref>{{Cite web|url=https://dailysocial.id/post/survei-mastel-apjii-pengguna-internet-butuh-campur-tangan-pemerintah-lindungi-privasi-dan-data-pribadi|title=Survei Mastel-APJII: Pengguna Internet Butuh Campur Tangan Pemerintah Lindungi Privasi dan Data Pribadi {{!}} Dailysocial|website=dailysocial.id|language=en|access-date=2020-07-08}}</ref>

Dalam menjalankan perannya, MASTEL aktif menjalin komunikasi dengan beragam Kementerian/Lembaga. Hal ini berkaitan dengan kebijakan, regulasi pemanfaatan teknologi digital, dan transformasi digital yang merambah ke seluruh sektor sehingga dalam berbagai seminar maupun diskusi kelompok terarah, MASTEL mengundang pembicara dari berbagai Kementerian/Lembaga, diantaranya [[Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia|Kemenko Polhukam]],[[Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia|Kemenko Perekonomian]], [[Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia]], [[Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Kementerian Kominfo]], [[Kementerian Perindustrian Republik Indonesia|Kementerian Perindustrian]], [[Kementerian Perdagangan Republik Indonesia|Kementerian Perdagangan]], [[Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional|BAPPENAS]],<ref>{{Cite web|url=https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-bambang-dorong-investasi-sektor-jasa-berbasis-tik/|title=Kementerian PPN/Bappenas :: Berita|website=www.bappenas.go.id|access-date=2020-07-08}}</ref> [[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia|Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan]], [[Kementerian Perhubungan Republik Indonesia|Kementerian Perhubungan]], [[Badan Siber dan Sandi Negara]], [[Bank Indonesia]], [[Otoritas Jasa Keuangan]], [[Badan Ekonomi Kreatif]] ([[Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia]]), [[Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional]],<ref>{{Cite web|url=https://mastel.id/keputusan-menteri-timlak-wantiknas-2020/|title=Keputusan Menteri Timlak Wantiknas 2020 {{!}} Website Masyarakat Telematika Indonesia|date=2020-07-09|language=id-ID|access-date=2020-07-09}}</ref> [[Lembaga Ketahanan Nasional|Lemhannas]], [[Dewan Ketahanan Nasional]], dll. Di samping bermitra dengan Kementerian/Lembaga, MASTEL juga bermitra dengan beberapa alat kelengkapan DPR dalam rangka pemberian masukan, pandangan maupun rekomendasi terkait perundang-undangan maupun kebijakan. Alat Kelengkapankelengkapan yang dimaksud, diantaranyadi antaranya [[Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi I]]<ref>{{Cite web|url=https://mastel.id/rapat-dengar-pendapat-umum-dpr-ri/|title=Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI {{!}} Website Masyarakat Telematika Indonesia|date=2020-07-09|language=id-ID|access-date=2020-07-09}}</ref> (Komisi yang membidangi urusan Telekomunikasi, Penyiaran, dan Informatika), [[Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat]] maupun Panitia Kerja.

Kepanjangan MASTEL dari Masyarakat Telekomunikasi Indonesia diubah menjadi Masyarakat Telematika Indonesia melalui Musyawarah Nasional Ke-3 pada tanggal 20 Februari 2000. Perubahan ini dilakukan seiring dengan perkembangan Industriindustri telekomunikasi yang lingkupnya meluas menjadi industri telematika (ICT/[[Teknologi Informasi dan Komunikasi|TIK]]). Lebih lanjut, Industriindustri telematika berkembang menjadi Industriindustri Digitaldigital yang menjadi enabler bagi seluruh sektor. Maka, pada Musyawarah Nasional Ke-9 tanggal 12 April 2018, ruang lingkup Industri yang menjadi perhatian MASTEL diperluas mencakup seluruh cabang, sektor dan bidang Industriindustri Digitaldigital.

MASTEL memenuhi kriteria sebagai lembaga mandiri untuk memberikan pemikiran dan pandangan, karena MASTEL merupakan satu-satunya lembaga yang keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi komunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan, dan jasa telekomunikasi, intelektual di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) Undang-Undang 36 tahun 1999. Bentuk peran serta masyarakat yang dimaksud adalah berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai situasi dan arah pengembangan pertelekomunikasian (mencakup penyiaran dan internet). Pemikiran dan pandangan MASTEL menjadi salah satu acuan dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang Telekomunikasi/TIK.

Dengan peran dan posisi yang sedemikian strategis, MASTEL menjembatani dan mengkomunikasikanmengomunikasikan para pihak dalam rangka bersama-sama mengawal kepentingan nasional Indonesia di semua aspek IPOLEKSOSBUD HANKAM.