Pencucian uang: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k ←Suntingan 118.96.242.185 (bicara) dikembalikan ke versi terakhir oleh Rubinbot |
kTidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (42 revisi perantara oleh 36 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Globalize|1=article|2=Indonesia|date=Januari 2023}}
[[Berkas:Money-1078267 640.jpg|thumb|Pencucian uang]]
'''Pencucian uang''' ([[bahasa Inggris|Inggris]]:'''''Money Laundering''''') adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau [[Harta Kekayaan]] [[hasil tindak pidana]] melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.
Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana [[Pencucian Uang]] tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
== Metode ==
Pencucian Uang umumnya dilakukan melalui
== Hukum Pencucian Uang di Indonesia ==
Di [[Indonesia]], hal ini diatur secara [[yuridis]] dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana [[Pencucian Uang]], di mana
;Pertama: Tindak pidana pencucian uang [[aktif]], yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan, menghibahkan,
;Kedua: Tindak pidana pencucian uang [[pasif]] yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010).
;Ketiga: Dalam Pasal 4 UU RI No. 8/2010, dikenakan pula bagi mereka yang [[menikmati]] hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.
Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman [[penjara]] paling lama maksimum 20 tahun, dengan denda paling banyak 10 miliar [[rupiah]].
▲;Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 2 UU RI No. 8 Tahun 2010):
(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
a. korupsi;
b. penyuapan;
c. [[Narkoba|narkotika]];
d. psikotropika;
e. penyelundupan tenaga kerja;
Baris 52 ⟶ 50:
(2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
== Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ==
'''[[Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
# pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
# pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
Baris 61 ⟶ 58:
# analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
Dalam pergaulan global di masyarakat internasional, PPATK dikenal sebagai ''Indonesian Financial Intelligence Unit'' yang merupakan unit intelijen keuangan dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme (''AML/CFT Regime'') di Indonesia. PPATK merupakan anggota dari [[''The Egmont Group'']] yakni suatu asosiasi lembaga FIU di seluruh dunia dalam rangka mewujudkan dunia internasional yang bersih dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai standar-standar terbaik internasional.
== Sejarah Ringkas UU PP-TPPU ==
Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, ''Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering'' telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara/jurisdiksi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan ''Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF'', antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (''Reporting Parties'') yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi. Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia [[jasa keuangan]] dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
# redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
# penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
# pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
# pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
# perluasan Pihak Pelapor;
# penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
# penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
# pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda transaksi;
# perluasan kewenangan [[Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia|Direktorat Jenderal Bea dan Cukai]] terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
# pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang;
# perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
# penataan kembali kelembagaan PPATK;
# penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
# penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang; dan
# pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
== Referensi ==
Baris 92 ⟶ 87:
* [http://www.fatf-gafi.org/ Financial Action Task Force on Money Laundering]
[[Kategori:Ekonomi]]
{{ekonomi-stub}}▼
[[Kategori:Uang]]
[[Kategori:Kriminalitas]]
| |||