Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
RaFaDa20631 (bicara | kontrib) pranala balik ke artikel khusus lambang Tag: halaman dengan galat kutipan |
||
| (35 revisi perantara oleh 20 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Infobox Former Country
| conventional_long_name = Nagari Kasultanan Ngayogyakarta<ref>Nama resmi ini mengacu pada naskah dalam [[bahasa Jawa]] dari {{ke wikisource|Perjanjian Politik 1940}}. Nama resmi lainnya yang terdapat dalam dokumen resmi adalah ''Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat'' ({{ke wikisource|Amanat 5 September 1945}}), Daerah Kesultanan Yogyakarta ({{ke wikisource|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950}})</ref>
| native_name = {{jav|ꦏꦱꦸꦭ꧀ꦠꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦔꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠꦲꦢꦶꦤꦶꦁꦫꦠ꧀}}
| religion = {{unbulleted list|[[Islam]] (resmi)|
| year_start = 1755
| year_end = sekarang
| date_start = 13 Februari
| date_end = 4 Maret 1950 –
| event_start = Pembentukan: [[Perjanjian Giyanti]]
| event1 = [[Geger Sepehi]]
Baris 17 ⟶ 16:
| event4 = Restorasi [[Hamengkubuwana IX]]
| date_event4 = 1 Agustus 1945
| event_end = Penurunan status: Pengundangan UU No. 3 Tahun 1950
| p1 = Kesultanan Mataram
| flag_p1 = Flag of the Mataram Sultanate.svg
Baris 27 ⟶ 25:
| s2 = Daerah Istimewa Yogyakarta
| flag_s2 = Flag of Yogyakarta.svg
| image_flag =
| flag_caption = Bendera Kesultanan <br />(''Gula Klapa'')<ref>{{cite web|last=Kraton Jogja |date=2023-08-31 |title=Hajad Kawula Dalem Mubeng Beteng 1 Sura Jimawal 1957 Kembali Diselenggarakan Secara Langsung |url=https://www.kratonjogja.id/peristiwa/1274-hajad-kawula-dalem-mubeng-beteng-1-sura-jimawal-1957-kembali-diselenggarakan-secara-langsung/}}</ref><ref>{{cite web|last=Pemerintah Daerah DIY |date=2019-09-01 |title=5.000 Orang Ikuti Lampah Budaya Mubeng Beteng 2019 |url=https://jogjaprov.go.id/berita/8066-lampah-mubeng-beteng-selesai-digelar-5-ribu-orang-berpartisipasi}}</ref><ref>{{Cite tweet |author= Kraton Jogja |user=kratonjogja |number=1039545815734267904 |title=Sebelum pemberangkatan, nantinya akan dilakukan penyerahan dwaja (bendera) yang terdiri dari bendera Merah Putih, bendera Gula Klapa (bendera Kasultanan), dan klebet Budi Wadu Praja (DI Yogyakarta).#mubengbetengbe1952}}</ref><ref>{{cite web|last=Historia |date=2019-12-31 |title=Ricklefs yang Tak Sempat Saya Temui |url=https://historia.id/politik/articles/ricklefs-yang-tak-sempat-saya-temui-DO4Yw/page/1}}</ref>
| image_coat = Yogyakarta Sultanate Hamengkubhuwono X Emblem.svg
| symbol_type = [[Lambang Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat|Lambang Kesultanan (Praja Cihna)]]
| royal_anthem =
| image_map = Peta seri DIY AA 1957.png
| image_map_caption = Wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saat ini
Baris 65 ⟶ 63:
* Negara dependen dari [[Kekaisaran Jepang]] (1942–1945){{br}}
* Negara dependen/daerah istimewa dari [[Republik Indonesia]] dengan bentuk monarki persatuan berparlemen (1945–1950){{br}}
*
* [[Musik kehormatan|Hymne untuk Sultan]] ''Gending Monggang''<ref name="youtube.com"/>, ''Gending Raja Manggala''<ref name="ReferenceA"/>, ''Gending Prabu Mataram''<ref name="ReferenceB"/>.
* Sebagian wilayah didirikan [[Kadipaten Pakualaman|Negara Kepangeranan Pakualaman]] pada 1813{{br}}
Baris 71 ⟶ 69:
| official_languages = [[bahasa Jawa|Jawa]]
}}
{{EngvarB|date=September 2015}}
{{Use dmy dates|date=May 2021}}
{{Infobox monarchy
Baris 90 ⟶ 91:
}}
'''Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat''' adalah [[protektorat|negara dependen]] yang berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian/kontrak politik yang dibuat oleh negara induk [[Kerajaan Belanda]] bersama-sama negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta. Kontrak politik terakhir antara negara induk (dalam hal ini [[Hindia Belanda]]) dengan kesultanan adalah {{ke wikisource|Perjanjian Politik 1940}} ({{lang|nl|''Overeenkomst tusschen het Gouvernement van Nederlandsch-Indië en het Sultanaat Jogjakarta van 18 Maart 1940''}}, ''[[Lembaran Negara Republik Indonesia|Staatsblad van Nederlands-Indië]]'' 1941, No 47).
== Sejarah ==
Baris 98 ⟶ 99:
=== Pembentukan ===
{{Main|Perjanjian Giyanti}}
Setelah ditandatanganinya [[Perjanjian Giyanti]] (13 Februari [[1755]]) antara [[
Sultan [[Hamengkubuwana I]] kemudian segera membuat ibu kota kerajaan beserta istananya yang baru dengan membuka daerah baru (jawa: babat alas) di Hutan Paberingan yang terletak antara aliran [[Kali Winongo|Sungai Winongo]] dan [[Sungai Code]]. Ibu kota berikut istananya tersebut dinamakan [[Ngayogyakarta Hadiningrat]] dan [[lansekap]] utama berhasil diselesaikan pada tanggal [[7 Oktober]] [[1756]]. Para penggantinya tetap mempertahankan gelar yang digunakan, Hamengku Buwono. Untuk membedakan antara sultan yang sedang bertahta dengan pendahulunya, secara umum, digunakan frasa "'' ingkang jumeneng kaping...ing Ngayogyakarta Hadiningrat '' " ([[bahasa Indonesia]]: "yang bertakhta ke .... di Yogyakarta"). Selain itu ada beberapa nama khusus atau gelar bagi Sultan, antara lain Sultan Sepuh (Sultan yang Sepuh/Tua) untuk Hamengkubuwana II, Sultan Mangkubumi (Sultan Mangkubumi) untuk Sultan Hamengkubuwana VI, atau Sultan Behi (Sultan Hanga[Behi]) untuk Sultan Hamengkubuwana VII.
=== Masa awal ===
Setelah wujud keraton mulai terbentuk pada tanggal 7 Oktober 1756, Sultan Hamengkubuwana I beserta pengikutnya segera melakukan ''boyong kedhaton'' atau melakukan perpindahan dari Pesanggrahan Ambarketawang Gamping menuju ke keraton yang baru. Perpindahan tersebut ditandai dengan surya sengkala ''[[Dwi Naga Rasa Tunggal]]'', yang memiliki nilai tahun 1756 Masehi, dengan makna tentang kesatuan kegotong-royongan, serta kewibawaan, kesaktian, dan kesucian seorang raja atau pemimpin, dan sebagai tolak bala serta keyakinan akan keselamatan, ketenteraman, dan harapan pencapaian kemakmuran sebuah kerajaan yang dibangun. Saat itu, Sultan menggunakan ''Gedhong Sedhahan'' sebagai tempat untuk memerintah, mengingat keraton belum sepenuhnya selesai.
Di masa awal pemerintahannya, Sultan menerbitkan peraturan politik yang harus dipatuhi oleh Belanda. Empat peraturan tersebut antara lain:
Baris 132 ⟶ 131:
Meski demikian, sikap Sultan kepada Inggris sama saja dengan sikapnya kepada Belanda. Hubungan Sultan dengan anaknya juga sempat memanas, terlebih sang anak lah yang membuat dirinya dimakzulkan saat itu. Belum lagi nyaris terjadi pertumpahan darah antara utusan [[Thomas Stamford Raffles]], Gubernur Inggris dengan kerabat keraton di depan Sultan, hanya akibat kursi untuk Raffles diletakkan lebih rendah dari singgasana Sultan, sewaktu wakil gubernur Inggris tersebut hendak mengunjungi Yogyakarta bulan Desember 1811.
* Beberapa bangunan di keraton hancur lebur, salah satunya adalah Pojok Beteng Lor Wetan yang dibangun oleh Sultan sendiri dan Ndalem Sawojajar yang merupakan tempat tinggal putra mahkota
* Sultan Hamengkubuwana II kembali diturunkan dan diasingkan ke [[Pulau Pinang]] (kini menjadi [[Penang]] di [[Malaysia]]), tahta kembali diduduki oleh ''Adipati Anom'' Hamengkubuwana III
Baris 142 ⟶ 141:
Periode ini ditandai dengan kembalinya pemerintahan Hindia Belanda setelah perang Napoleon. Sultan Hamengkubuwana III wafat pada tahun 1814, dan tahta digantikan oleh Pangeran ''Adipati Anom'' yang masih sangat belia, yakni Gusti Raden Mas Ibnu Jarot. Ibnu Jarot naik tahta pada umur 10 tahun dengan gelar Sultan [[Hamengkubuwana IV]]. Mudanya usia Sultan saat itu, memunculkan pembentukan wali sultan yang didapuk oleh Paku Alam I.
Masa-masa ini ditandai dengan pengaruh Belanda yang semakin kuat di Yogyakarta, terlebih setelah naiknya Patih Danureja IV. Ia menempatkan saudara-saudaranya menduduki jabatan-jabatan penting di keraton, dan mendukung pelaksanaan sistem Sewa Tanah untuk swasta yang merugikan rakyat kecil. Kebijakan politik ini menuai beberapa kecaman dari beberapa pihak di dalam keraton, salah satunya dari [[Diponegoro|Pangeran Diponegoro]], kakak Sultan
Pemerintahan Hamengkubuwana IV secara mandiri baru dimulai pada 20 Januari 1820, setelah Paku Alam I meletakkan jabatannya selaku wali Sultan. Pemerintahan mandiri tersebut tidak berlangsung lama, hanya tiga tahun. Pada Desember 1823, Hamengkubuwana IV wafat di usia yang masih cukup muda, 19 tahun.
==== Periode 1823-1830 ====
Hamengkubuwana IV digantikan oleh anaknya, Gusti Raden Mas Gatot Menol yang saat itu masih berusia tiga tahun dengan gelar Sultan [[Hamengkubuwana V]]. Sama seperti ayahnya yang memiliki wali karena diangkat menjadi raja pada usia muda, ia juga memiliki wali
Pada periode awal pemerintahannya, Yogyakarta masih diwarnai kemelut akibat intrik politik Belanda dan Patih Danureja IV yang bertindak semena-mena. Hal ini kembali memunculkan kemarahan di benak Pangeran Diponegoro selaku wali Sultan saat itu. Belanda juga berniat untuk menyingkirkan Diponegoro dari keraton demi memuluskan rencana mereka.
Baris 173 ⟶ 172:
Pada masa Sultan Hamengkubuwana VII, Yogyakarta mengalami masa kejayaan. Adanya politik pintu terbuka (''opendeur politiek'') yang dicanangkan oleh pemerintah Belanda pada awal 1920-an memberikan kesempatan bagi bangsa lain untuk melakukan penanaman modal internasional di wilayah jajahannya, termasuk di Hindia Belanda dan Yogyakarta. Kebetulan, politik pintu terbuka tersebut sudah sesuai dengan peraturan agraria (''agrarische wet'') yang berlaku di Yogyakarta, sehingga menguntungkan keraton.<ref name=sejarah>[https://kotabarukel.jogjakota.go.id/detail/index/8690 Sejarah Kotabaru]</ref>
Kekayaan yang didapat digunakan oleh Sultan untuk merevitalisasi dan merenovasi sebagian fasad dan bangunan milik keraton yang rusak akibat gempa bumi. Sultan juga membangun banyak pabrik gula di wilayah Yogyakarta. Setiap pendirian pabrik memberikan peluang kepadanya untuk menerima dana sebesar
Yogyakarta juga mengalami masa transisi menuju ke arah modern pada masa Sultan Hamengkubuwana VII. Beberapa fasilitas pendidikan modern dibangun di sekitar keraton. Sultan juga mendukung perkumpulan pergerakan nasional seperti [[Boedi Oetomo]] dan [[Muhammadiyah]].
Baris 369 ⟶ 368:
# Abdi Dalem Prajurit Suragama
== Akhir riwayat ==
{{Wikisource|Halaman:TDKGM 01.186 Amanat Sri Sultan Hamengku Buwana IX tanggal 5 Puasa Ehe 1876 (5 September 1945).pdf/1}}
Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Sultan [[Hamengkubuwana IX]] dan Sri Paduka [[Paku Alam VIII]] mengirim kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kesultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu, mewujudkan sebuah [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] yang bersifat kerajaan. Sultan Hamengkubuwana IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII kemudian menjadi Kepala Daerah Istimewa dan Wakil Kepala Daerah Istimewa dan bertanggung jawab langsung kepada [[Presiden Republik Indonesia]].
Pada tahun 1950 secara resmi ''Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat'' ini, bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman menjadi [[Daerah Istimewa Yogyakarta]], sebuah daerah berotonomi khusus setingkat provinsi sebagai bagian Negara Kesatuan Indonesia. Dengan demikian status ''Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat'' sebagai sebuah negara (''state'') berakhir dan menjelma menjadi pemerintahan daerah berotonomi khusus. Sedangkan institusi istana kemudian dipisahkan dari "negara" dan diteruskan oleh Keraton Kesultanan Yogyakarta.
== Keraton Yogyakarta ==
Baris 471 ⟶ 474:
| life5 = {{Birth date|1820|1|24|df=y}} – {{Death date and age|1855|6|5|1820|1|24|df=y}}
| reignstart5 = 1822
| reignend5 =
| notes5 =
| family5 = * [[Hamengkubuwana IV]], ayah
Baris 522 ⟶ 525:
| family9 = * [[Hamengkubuwana VIII]], ayah
* Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegara, ibu
| image9 =
| alt9 =
| |||