Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
WaluyoMulyo (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
RaFaDa20631 (bicara | kontrib) pranala balik ke artikel khusus lambang Tag: halaman dengan galat kutipan |
||
| (13 revisi perantara oleh 10 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 26:
| flag_s2 = Flag of Yogyakarta.svg
| image_flag = Flag of Wirabraja - Gula Kelapa.svg
| flag_caption = Bendera
| image_coat = Yogyakarta Sultanate Hamengkubhuwono X Emblem.svg
| symbol_type = [[Lambang Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat|Lambang Kesultanan (Praja Cihna)]]
| royal_anthem =
| image_map = Peta seri DIY AA 1957.png
| image_map_caption = Wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saat ini
Baris 91:
}}
'''Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat''' adalah [[protektorat|negara dependen]] yang berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian/kontrak politik yang dibuat oleh negara induk [[Kerajaan Belanda]] bersama-sama negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta. Kontrak politik terakhir antara negara induk (dalam hal ini [[Hindia Belanda]]) dengan kesultanan adalah {{ke wikisource|Perjanjian Politik 1940}} ({{lang|nl|''Overeenkomst tusschen het Gouvernement van Nederlandsch-Indië en het Sultanaat Jogjakarta van 18 Maart 1940''}}, ''[[Lembaran Negara Republik Indonesia|Staatsblad van Nederlands-Indië]]'' 1941, No
Sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk, maka pada tahun [[1950]] status negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (bersama-sama dengan [[Kadipaten Pakualaman]]) diturunkan menjadi [[daerah istimewa]] [[Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta|setingkat provinsi]] dengan nama [[Daerah Istimewa Yogyakarta]].
Baris 172:
Pada masa Sultan Hamengkubuwana VII, Yogyakarta mengalami masa kejayaan. Adanya politik pintu terbuka (''opendeur politiek'') yang dicanangkan oleh pemerintah Belanda pada awal 1920-an memberikan kesempatan bagi bangsa lain untuk melakukan penanaman modal internasional di wilayah jajahannya, termasuk di Hindia Belanda dan Yogyakarta. Kebetulan, politik pintu terbuka tersebut sudah sesuai dengan peraturan agraria (''agrarische wet'') yang berlaku di Yogyakarta, sehingga menguntungkan keraton.<ref name=sejarah>[https://kotabarukel.jogjakota.go.id/detail/index/8690 Sejarah Kotabaru]</ref>
Kekayaan yang didapat digunakan oleh Sultan untuk merevitalisasi dan merenovasi sebagian fasad dan bangunan milik keraton yang rusak akibat gempa bumi. Sultan juga membangun banyak pabrik gula di wilayah Yogyakarta. Setiap pendirian pabrik memberikan peluang kepadanya untuk menerima dana sebesar
Yogyakarta juga mengalami masa transisi menuju ke arah modern pada masa Sultan Hamengkubuwana VII. Beberapa fasilitas pendidikan modern dibangun di sekitar keraton. Sultan juga mendukung perkumpulan pergerakan nasional seperti [[Boedi Oetomo]] dan [[Muhammadiyah]].
Baris 255:
=== Penduduk ===
[[Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM Prinsen en prinsessen in de kraton van Jogjakarta TMnr 60001477.jpg|ki|jmpl|lurus|Potret putra dan putri bangsawan Kesultanan Yogyakarta pada masa Sultan [[Hamengkubuwana
Pembagian wilayah menurut [[Perjanjian Palihan Nagari]] juga diikuti dengan pembagian pegawai kerajaan (''abdi Dalem'') dan rakyat (''kawula Dalem'') yang menggunakan atau memakai wilayah tersebut. Hal ini tidak terlepas dari sistem pemakaian [[tanah]] pada waktu itu yang menggunakan sistem ''[[tanah bengkok|lungguh]]'' (tanah jabatan). Diperkirakan penduduk kesultanan pada waktu perjanjian berjumlah 522.300 jiwa, dengan asumsi tanah satu karya dikerjakan oleh satu keluarga dengan anggota enam orang. Pada [[1930]] penduduk meningkat menjadi 1.447.022 jiwa.
| |||