Sejarah Indonesia (1945–1949): Perbedaan antara revisi

{{Infobox former country

| conventional_long_name = Republik Indonesia

| era = [[Revolusi Nasional Indonesia]]

| national_anthem = "[[Indonesia Raya]]" (1945)<br /><div style="padding-top:0.5em;">[[File:Indonesia Raya dalam Propaganda Jepang 2 Nippon Eigasha 2605.ogg|center]]</div>

| date_event2 = 15 November 1946

| event3 = [[Agresi Militer Belanda I]]

| event4 = [[Perjanjian Renville]]

| date_event4 = 17 Januari 1948

| s1 = Republik Indonesia Serikat (1949–1950)

| flag_s1 = Flag of Indonesia.svg

| flag = Flag of Indonesia

| image_map = File:Republic of Indonesia 1948.svg

| capital = {{nowrap|[[Djakarta]] <small>(1945–1946)</small><br>[[Surakarta]] <small>(1946)</small>

[[Bukittinggi]] <small>(1948–1949)</small>

| common_languages = [[Bahasa Indonesia]]

| title_deputy = [[Perdana Menteri Indonesia|Perdana Menteri]]

| legislature = [[Komite Nasional Indonesia Pusat]]

| today = [[Indonesia]]

}}

 

== 1945 ==

=== Kembalinya Belanda bersama Sekutu ===

Sesuai dengan [[Kongres Wina|perjanjian Wina]] pada tahun [[1942]], [[Pihak Sekutu di Perang Dunia II|negara-negara sekutu]] bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki [[Jepang]] pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya.

 

 

 

 

# [[Pertempuran Bojong Kokosan]], di Bojong Kokosan, [[Sukabumi]] pada 9 Desember 1945, dipimpin Letkol (TKR) Eddie Sukardi.

# [[Pertempuran Lima Hari]], di [[Semarang]] pada 15–19 Oktober 1945 (melawan Jepang).

# [[Peristiwa 10 November]], di daerah [[Kota Surabaya|Surabaya]] pada 10 November 1945, dipimpin Kolonel (TKR) Sungkono.

# [[Pertempuran Selat Bali]], di [[Selat Bali]] pada April, dipimpin oleh Kapten Laut (TRI) Markadi.

# [[Pertempuran Laut Sibolga]], di [[Sibolga]] pada 12 Mei 1947, dipimpin oleh Letnan II Laut (TRI) Oswald Siahaan.

# [[Agresi Militer I]] pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947.

# [[Agresi Militer II]] pada 19–20 Desember 1948.

# [[Serangan Umum 1 Maret 1949]], di [[Yogyakarta]] pada 1 Maret 1949, dipimpin oleh Letkol (TNI) Suharto.

 

=== Perubahan sistem pemerintahan ===

 

Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (dari

 

Ketika Syahrir mengumumkan [[Kabinet Sjahrir I|kabinetnya]], [[15 November]] [[1945]], Letnan [[Gubernur Jendral]] [[van Mook]] mengirim kawat kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan (''Minister of Overseas Territories, Overzeese Gebiedsdelen''), [[J.H.A. Logemann]], yang berkantor di [[Den Haag]]: "''Mereka sendiri [Sjahrir dan Kabinetnya] dan bukan Soekarno yang bertanggung jawab atas jalannya keadaan''". Logemann sendiri berbicara pada siaran radio [[BBC]] tanggal [[28 November]] [[1945]], "''Mereka bukan kolaborator seperti Soekarno, presiden mereka, kita tidak akan pernah dapat berurusan dengan Dr Soekarno, kita akan berunding dengan Sjahrir''". Tanggal [[6 Maret]] [[1946]] kepada van Mook, Logemann bahkan menulis bahwa Soekarno adalah ''[[persona non grata]]''.

 

== 1946 ==

'''Pembantaian Westerling''' adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di [[Sulawesi Selatan]] yang dilakukan oleh pasukan Belanda ''Depot Speciale Troepen'' pimpinan [[Westerling]]. Peristiwa ini terjadi pada Desember [[1946]]-Februari [[1947]] selama operasi militer ''Counter Insurgency'' (penumpasan pemberontakan).

 

{{utama|Perundingan Linggarjati}}

''Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk tiga orang Komisi Jendral datang ke [[Jawa]] dan membantu [[Van Mook]] dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antara dua belah pihak diadakan pada bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus [[Inggris]], [[Lord Killearn]]. Bertempat di bukit [[Linggarjati]] dekat [[Cirebon]]. Setelah mengalami tekanan berat -terutama Inggris- dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal [[15 November]] [[1946]] yang pokok pokoknya sebagai berikut:''

 

=== Peristiwa yang terjadi terkait dengan hasil Perundingan Linggarjati ===

Pada bulan Februari dan Maret 1947 di Malang, [[S M Kartosuwiryo]] ditunjuk sebagai salah seorang dari lima anggota Masyumi dalam komite Eksekutif, yang terdiri dari 47 anggota untuk mengikuti sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), dalam sidang tersebut membahas apakah Persetujuan Linggarjati yang telah diparaf oleh Pemerintah Republik dan Belanda pada bulan November 1946 akan disetujui atau tidak Kepergian S M Kartosoewirjo ini dikawal oleh para pejuang Hizbullah dari Jawa Barat, karena dalam rapat tersebut kemungkinan ada dua kubu yang bertarung pendapat sangat sengit, yakni antara sayap sosialis (diwakili melalui partai Pesindo), dengan pihak Nasionalis-Islam (diwakili lewat partai Masyumi dan PNI). Pihak sosialis ingin agar KNIP menyetujui naskah Linggarjati tersebut, sedangkan pihak Masyumi dan PNI cenderung ingin menolaknya Ketika anggota KNIP yang anti Linggarjati benar-benar diancam gerilyawan Pesindo, Sutomo (Bung Tomo) meminta kepada S M Kartosoewirjo untuk mencegah pasukannya agar tidak menembaki satuan-satuan Pesindo.

 

 

=== Naiknya Amir Syarifudin sebagai Perdana Menteri ===

 

[[S.M. Kartosoewirjo]] menolak tawaran itu bukan semata-mata karena loyalitasnya kepada [[Masyumi]]. Penolakan itu juga ditimbulkan oleh keinginannya untuk menarik diri dari gelanggang politik pusat. Akibat menyaksikan kondisi politik yang tidak menguntungkan bagi Indonesia disebabkan berbagai perjanjian yang diadakan pemerintah RI dengan [[Belanda]]. Di samping itu [[Kartosoewirjo]] tidak menyukai arah politik [[Amir Syarifudin]] yang kekiri-kirian. Kalau dilihat dari sepak terjang [[Amir Syarifudin]] selama manggung di percaturan politik nasional dengan menjadi [[Perdana Menteri]] merangkap Menteri Pertahanan sangat jelas terlihat bahwa [[Amir Syarifudin]] ingin membawa politik Indonesia ke arah [[Komunis]].

Memang runtuhnya Amir datang bahkan lebih cepat ketimbang Sjahrir, enam bulan lebih dulu Amir segera dituduh -kembali khususnya oleh Masyumi dan kemudian Partai Nasional Indonesia- terlalu banyak memenuhi keinginan pihak asing. Hanya empat hari sesudah [[Perjanjian Renville]] ditandatangani, pada tanggal [[23 Januari]] [[1948]], [[Amir Syarifudin]] dan seluruh [[Kabinet Amir Sjarifuddin II|kabinetnya]] berhenti. [[Kabinet Hatta I|Kabinet baru]] dibentuk dan susunannya diumumkan tanggal [[29 Januari]] [[1948]]. [[Hatta]] menjadi [[Perdana Menteri]] sekaligus tetap memangku jabatan sebagai [[Wakil Presiden]].

 

 

Kemudian [[Amir Sjarifuddin|Amir]] naik mimbar, dan seperti diuraikan [[Hatta]] kemudian: "''Dia tampak bingung, seolah-olah nyaris tidak mengetahui apa ayang harus dikatakannya. Dia merasa bahwa orang rakyat Bukittinggi tidak menyenanginya, khususnya dalam hubungan persetujuan dengan [[Belanda]]. Ketika dia meninggalkan mimbar, hampir tidak ada yang bertepuk tangan''"

=== Serangan Umum Surakarta ===

{{utama|Serangan Umum Surakarta}}

 

=== Konferensi Meja Bundar ===

=== Penyerahan kedaulatan oleh Belanda ===

{{utama|Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda}}

 

== Galeri ==

{{Sejarah Indonesia navbox}}

 

[[Kategori:Sejarah Indonesia]]

[[Kategori:Perang Kemerdekaan]]