Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

| text_color = #000000

| name = Dewan Perwakilan Daerah<br />Republik Indonesia

| coa_pic = Coat of arms of the Regional Representative Council of Indonesia.svg

| coa_res = 170px

| leader1_type = [[Daftar Ketua Dewan Perwakilan Daerah|Ketua]]

| leader1 = [[La Nyalla Mattalitti]]

| election1 = 2 Oktober 2019

| leader2_type = [[Daftar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia|Wakil Ketua]]

| leader2 = [[Nono Sampono]]

| election2 = 2 Oktober 2019

| leader3_type = Wakil Ketua

| leader3 = [[Mahyudin]]

| election3 = 2 Oktober 2019

| leader4_type = Wakil Ketua

| leader4 = [[Sultan Bachtiar Najamudin]]

| election4 = 2 Oktober 2019

| members = 136

| committees1 =

| joint_committees =

| voting_system1 =

| last_election1 = [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|17 April 2019]]

| session_room = Sidang Paripurna DPD.jpg

| session_res = 250px

| footnotes =

}}

{{Tata Negara Republik Indonesia}}

 

== Sejarah ==

=== Senat RIS (1950) ===

Senat Republik Indonesia Serikat merupakan majelis tinggi yang terdapat pada sistem parlemen Republik Indonesia Serikat. Senat RIS dibentuk pada tanggal 15 Februari 1950 dengan dasar hukum Konstitusi RIS. Senat RIS terdiri dari 32 anggota, dengan 2 anggota yang mewakili tiap negara bagian RIS. Anggota senat ditunjuk oleh tiap negara bagian dalam RIS. Calon-calon anggota senat dari tiap negara bagian diajukan oleh parlemen dari negara bagian yang bersangkutan (Pasal 81 Konstitusi RIS). Calon diterima sebagai anggota senat apabila surat-surat kepercayaannya dari negara bagian yang bersangkutan telah diverifikasi (Pasal 7 Tata Tertib Senat RIS).

 

=== Senat Sementara Negara Indonesia Timur ===

 

Berdasarkan undang-undang ini, Senat Sementara NIT memiliki kewenangan untuk mengesahkan rancangan UUD yang diajukan oleh Badan Perwakilan Sementara (setingkat DPR) di NIT. Setelah UUD disahkan, UUD akan diberlakukan, kemudian senat sementara akan dibubarkan dan digantikan oleh Senat yang bersifat tetap. Senat yang tetap ini akan diberikan wewenang yang lebih luas dibandingkan dengan Senat Sementara.<ref name=p91/>

Setelah [[Soekarno]] digantikan oleh [[Soeharto]], undang-undang baru dibuat untuk mengubah susunan parlemen Indonesia. Susunan MPR yang sebelumnya ditetapkan oleh Perpres No. 12 Tahun 1959 digantikan oleh UU No. 16 Tahun 1969. Berdasarkan UU ini, jumlah anggota F-UD memperoleh kenaikan dari 94 menjadi 110 anggota. Penambahan anggota ini diakibatkan oleh peningkatan jumlah wakil-wakil dari setiap provinsi (Pasal 8 Ayat 1), dan penunjukan [[gubernur]] (Pasal 8 Ayat 2), Panglima [[Komando Daerah Militer|Kodam]], dan Komandan [[Komando Resor Militer|Korem]] (Keppres No. 83/M Tahun 1972), sebagai anggota ''ex officio'' dari F-UD. Akibatnya, jumlah anggota utusan daerah meningkat lagi menjadi 130 orang pada MPR periode 1972-1977, dan pada periode-periode selanjutnya tidak ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah anggota.<ref>Jumlah anggota Utusan Daerah dari tahun 1971 hingga 1997 mengalami kenaikan secara minim. Hal ini disebabkan oleh proses integrasi secara bertahap provinsi Irian Jaya dan Timor Timur ke dalam lembaga legislatif, dan perubahan undang-undang yang mengatur komposisi anggota DPR/MPR, mulai dari UU No. 16 Tahun 1969 hingga UU No. 2 Tahun 1985. Lihat Pemerintah RI 1992, hlm. 3-4; Departemen Penerangan RI 1992, hlm. 30</ref>

 

 

Hal ini mengakibatkan F-UD tidak lain hanyalah wakil partai politik dalam parlemen, bukan merupakan wakil daerah. Para anggota F-UD yang tidak setuju dengan keputusan ini kemudian membuat secara informal Forum Utusan Daerah,<ref>Kompas, 12 Juni 2000</ref> dan fraksi Utusan Daerah kembali disahkan sebagai kelompok dalam MPR pada Sidang Tahunan MPR pada tanggal 1-9 November 2001.<ref>{{harvnb|Jaweng|Siahaan|Armanjaya|Adinabung|2005|p=83}}</ref>

Pembahasan mengenai pembentukan DPD dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2001 dan pada Rapat Paripurna ke-5, hari Minggu, 4 November 2001. Pada rapat ini, hampir seluruh fraksi dalam MPR menyetujui pembentukan DPD, terkecuali F-PDU (Persatuan Daulat Ummah) yang tidak memberikan tanggapan apapun mengenai pembentukan DPD.<ref>{{harvnb|Efriza|Rozi|2010|pp=246-248}}</ref>

 

== Persyaratan anggota ==

Syarat Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menurut UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

# Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri

# Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya

# Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

# Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara

== Pimpinan ==

=== Pimpinan Sementara ===

 

Jika anggota tertua atau termuda berhalangan untuk hadir, maka posisi tersebut bisa digantikan oleh anggota tertua atau termuda berikutnya.

=== Pimpinan Tetap ===

Pimpinan tetap DPD terdiri dari seorang ketua dan beberapa wakil ketua.

== Anggota ==

{{seealso|Daftar anggota Dewan Perwakilan Daerah 2019–2024}}

Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.<ref name="komite I"><http://www.dpd.go.id/alatkelengkapan/komite-i {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141008054109/http://www.dpd.go.id/alatkelengkapan/komite-i |date=2014-10-08 }} Komite I DPD RI></ref>

 

* Pemerintah daerah;

* Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah;

* Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan

* Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.

=== Komite II ===

==== Tugas ====

Komite II DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam; dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya.<ref name="komite II"><http://www.dpd.go.id/alatkelengkapan/komite-ii {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141008081531/http://www.dpd.go.id/alatkelengkapan/komite-ii |date=2014-10-08 }} Komite II DPD RI></ref>

 

* Pertanian dan Perkebunan;

* Perhubungan;

* Penanaman Modal; dan

* Pekerjaan Umum.

=== Komite III ===

==== Tugas ====

Komite III DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pendidikan dan agama.<ref name="komite III"><http://www.dpd.go.id/alatkelengkapan/komite-iii {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141008093054/http://www.dpd.go.id/alatkelengkapan/komite-iii |date=2014-10-08 }} Komite III DPD RI></ref>

 

* Pendidikan;

* Agama;

* Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana; dan

* Perpustakaan.

=== Komite IV ===

==== Tugas ====

Komite IV DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK; pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah.<ref name="komite IV">http://www.dpd.go.id/alatkelengkapan/komite-iv {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141008030454/http://www.dpd.go.id/alatkelengkapan/komite-iv |date=2014-10-08 }} Komite IV DPD RI></ref>

 

* Anggaran pendapat dan belanja negara;

* Pajak dan pungutan lain;

* Lembaga keuangan; dan

* Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

 

=== Panitia Perancang Undang-undang ===

==== Tugas ====

# Merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran;

# Membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

# Memberikan masukan yang objektif kepada pimpinan, pemerintah daerah, dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan hukum dan saran-saran lain yang berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang di DPD; dan

# Mengoordinasikan secara substansi dan fungsional Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD.

 

=== Panitia Urusan Rumah Tangga ===

==== Tugas ====

 

=== Badan Kehormatan ===

==== Tugas ====

# melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota DPD karena:

#* tidak melaksanakan kewajiban;

# menyampaikan keputusan sebagaimana atas penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan teradap Anggota pada Sidang Paripurna untu ditetapkan.

# selain tugas-tugas sebagaimana di atas BK juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPD.

 

=== Badan Kerjasama Parlemen ===

==== Tugas ====

# Membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPD dan lembaga sejenis, lembaga pemerintah ataupun lembaga nonpemerintah, baik secara regional maupun internasional, atas penugasan Sidang Paripurna ataupun atas dasar koordinasi dengan Panitia Musyawarah, dan Komite;

# Mengoordinasikan kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh alat kelengkapan baik regional maupun internasional;

# Mengadakan sidang gabungan dengan pimpinan, Panitia Musyawarah, Panitia Urusan Rumah Tangga, Panitia Perancang Undang-Undang, dan Komite dalam rangka pembentukan delegasi DPD; dan

# Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan antar lembaga diatur lebih lanjut dengan keputusan Panitia Hubungan Antar Lembaga.

 

=== Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ===

==== Tugas ====

 

=== Badan Akuntabilitas Publik ===

==== Tugas ====

# Melakukan penelaahan dan menindaklanjuti temuan BPK yang berindikasi kerugian negara secara melawan hukum;

# Menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dan malaadministrasi dalam pelayanan publik;

Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik periode 2014 - 2019 <ref name="pimpinan alat kelengakapan"/>

* Ketua: [[Abdul Gafar Usman]] ([[Riau]])

 

=== Panitia Musyawarah ===

# Merancang dan menetapkan jadwal acara serta kegiatan DPD, termasuk sidang dan rapat, untuk:

#* 1 (satu) tahun sidang;

[[Kategori:Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia| ]]

[[Kategori:Parlemen Indonesia]]