Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Membatalkan 1 suntingan by 2001:448A:300D:35B2:69B9:4E78:302C:E1EA: Terlihat suntingan baik namun dibawahnya dia menambah nama orang (Patroli Siskamling 👮♂️) Tag: Pembatalan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
| (6 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Sejarah Indonesia}}
{{nihongo|'''Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan'''|独立準備調査会|Dokuritsu Junbi Chōsa-kai|[[Nihon-shiki]]: ''Dokuritu Zyunbi Tyoosa-kai'', disingkat "
Pendirian badan ini sudah diumumkan oleh [[Kumakichi Harada]] pada tanggal 1 Maret 1945,<ref>Iswara N. Raditya, [https://tirto.id/peran-BPUPKI-dan-ppki-di-seputar-hari-lahir-pancasila-cpMp Peran BPUPKI dan PPKI di Seputar Hari Lahir Pancasila], Tirto.id, 1 Juni 2017</ref> tetapi badan ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan [[Hari Shōwa|hari ulang tahun Kaisar Hirohito]]. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa [[Indonesia]] dengan menjanjikan bahwa [[Jepang]] akan membantu proses kemerdekaan [[Indonesia]]. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh [[Radjiman Wedyodiningrat|Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat]] dengan wakil ketua [[Ichibangase Yoshio]] (orang [[Jepang]]) dan [[Soeroso|Raden Pandji Soeroso]].
Baris 6:
Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh [[Soeroso|Raden Pandji Soeroso]] dengan wakil [[Abdoel Gafar Pringgodigdo|Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo]] dan [[Masuda Toyohiko]] (orang [[Jepang]]). Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara [[Indonesia]] merdeka.
Pada tanggal 7 Agustus 1945, [[Jepang]] membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk [[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] ([[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia|PPKI]]) atau ([[bahasa Jepang]]: ''独立準備委員会 Dokuritsu Junbi Iinkai''), dengan anggota berjumlah 21 orang, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah ''[[Hindia-Belanda]]'',<ref>Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 PPKI berfungsi dan berperan secara ex officio: <br />a. Sebagai representasi perwakilan seluruh rakyat Indonesia <br />b. Sebagai lembaga resmi yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan UUD Negara <br />c. Sebagai lembaga yang dapat memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden <br />d. Sebagai lembaga pendiri negara Republik Indonesia<br />e. Sebagai lembaga tertinggi dalam Negara Republik Indonesia. <br />
'''Lihat''' : '''-''' {{cite book </ref> terdiri dari: 12 orang asal [[Jawa]], 3 orang asal [[Sumatra]], 2 orang asal [[Sulawesi]], 1 orang asal [[Kalimantan]], 1 orang asal [[Kepulauan Nusa Tenggara|Sunda Kecil]] ([[Kepulauan Nusa Tenggara|Nusa Tenggara]]), 1 orang asal [[Maluku]], 1 orang asal etnis [[Tionghoa]]. == Nama ==
Baris 105 ⟶ 114:
Setelah itu [[Mohammad Hatta|Drs. Mohammad Hatta]] masuk ke dalam ruang sidang "''[[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia|PPKI]]''" dan membacakan empat perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai "''pembukaan'' ([[bahasa Belanda]]: "''[[:nl:Preambule|preambule]]''") dan ''batang tubuh [[Undang-Undang Dasar]] [[1945]]''", yang saat ini biasa disebut dengan hanya ''[[Undang-Undang Dasar|UUD]] [[1945|'45]]'' adalah:
::* '''Pertama''', kata “''
::* '''Kedua''', anak kalimat "''[[Piagam Jakarta]]''" yang menjadi pembukaan ''[[Undang-Undang Dasar]] [[1945]]'', diganti dengan, “''Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa''”.
::* '''Ketiga''', kalimat yang menyebutkan “''Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam''”, seperti tertulis dalam '''pasal 6 ayat 1''', diganti dengan mencoret kata-kata “''dan beragama Islam''”.
::* '''Keempat''', terkait perubahan ''poin Kedua'', maka '''pasal 29 ayat 1''' dari yang semula berbunyi: “''Negara berdasarkan atas
"''[[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia|PPKI]]''" sangat berperan dalam penataan awal negara [[Indonesia]] baru. Walaupun kelompok muda kala itu hanya menganggap "''[[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia|PPKI]]''" sebagai sebuah lembaga buatan pihak pemerintah pendudukan militer [[Jepang]], namun terlepas dari anggapan tersebut, peran serta jasa badan ini sama sekali tak boleh kita remehkan dan abaikan, apalagi kita lupakan. Anggota "''PPKI''" telah menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, hingga pada akhirnya "''PPKI''" dapat meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan yang kuat bagi negara Indonesia yang saat itu baru saja berdiri.
| |||