Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa: Perbedaan antara revisi

'''Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa''' ([[Bahasa Inggris]]: ''UN Human Rights Committee'') atau dikenal dengan '''Komite Hak Asasi Manusia PBB''' merupakan badan ahli [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] yang dipilih oleh negara-negara anggota dengan mempertimbangkan laporan yang disampaikan oleh negara-negara tentang kepatuhan mereka terhadap [[Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik]] atau [[International Covenant on Civil and Political Rights|''International Covenant on Civil and Political Rights'' (ICCPR)]].<ref name=":01">{{Cite web|titlefirst=UNThe HumanInternational RightsJustice CommitteeResource –Center Source description – ecoi.net|url=https://www.ecoi.net/en/source/11526.html|website=www.ecoi.net|access-date=2021-07-06}}</ref><ref name=":1">{{Cite web(IJRC)|date=2014-01-14|title=Human Rights Committee|url=https://ijrcenter.org/un-treaty-bodies/human-rights-committee/|website=International Justice Resource Center|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref>

Komite Hak Asasi Manusia PBB dibentuk berdasarkan pada Pasal 28 Konvenan dan terdiri dari 18 ahli independen yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh negara anggota pelaksana ICCPR.<ref name=":2">{{Cite book|first=Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights|date=May 2005|url=https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1en.pdf|title=Civil and Political Rights: The Human Rights Committee|location=Geneva|publisher=Ohchr.orgUnited Nations|pages=1-61|language=en-US|issn=1014-5567|url-status=live}}</ref> Setiap anggota harus berasal dari negara anggota ICCPR, bermoral tinggi, dan memiliki kompetensi yang diakui di bidang [[hak asasi manusia]] di tingkat internasional. TidakSetiap lebihnegara darihanya satubisa wargamengirimkan negarasatu dariorang suatu negarauntuk dapat dimasukkan ke dalam Komite.<ref name=":1" />

Badan ahli independen ini bertugas memantau pelaksanaan ICCPR oleh negara pihakanggota (pemerintah) melalui pertimbangan dari laporan negara, pengaduan individual, dan keluhan antarnegara, dan persiapan dari komentar umum, pernyataan substantif, danserta diskusi umum.<ref>{{Cite web|titlefirst=OHCHROffice {{!}}of Humanthe RightsHigh Committee|url=https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ccpr/pages/ccprindex.aspx|website=www.ohchr.org|access-date=2021-07-06}}</ref>Commissioner Komitefor jugaHuman menerbitkan interpretasinya tentang isi ketentuan hak asasi manusia, yang dikenal sebagai komentar umum tentang isu-isu tematik atau metode kerjanya. Komite ini biasanya mengadakan pertemuan tiga sesi per tahun di Jenewa atau New York, Amerika Serikat.<ref name=":1" /><ref>{{Cite webRights|title=OHCHRHuman {{!}} Introduction of theRights Committee|url=https://www.ohchr.org/ENen/HRBodieshrbodies/CCPRccpr/Pagespages/CCPRIntroccprindex.aspx|website=www.ohchr.org|access-date=2021-07-06}}</ref>

Pada saat adopsi [[Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia]], sudah ada kesepakatan luas bahwa hak asasi manusia harus diterjemahkan ke dalam bentuk hukum sebagai suatu perjanjian yang akan secara langsung mengikat negara-negara yang setuju untuk terikat dengan ketentuan-ketentuannya. Hal ini menyebabkan negosiasi ekstensif di Komisi Hak Asasi Manusia (badan politik yang didirikan pada tahun 1946) terdiri dari perwakilan negara yang bertemu setiap tahun di Jenewa untuk membahas berbagai macam masalah hak asasi manusia.<ref name=":2" /> Pada akhirnya, Majelis Umum PBB melalui '''Resolusi No.2200 A (XXI)''' mengesahkan [[Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik#:~:text=Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (bahasa Inggris,pada tanggal 16 Desember 1966.|Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik]] (''International Covenant on Civil and Political Rights)'',dan [https://referensi.elsam.or.id/2014/09/protokol-opsional-kovenan-internasional-tentang-hak-hak-sipil-dan-politik/#:~:text=Instrumen%20HAM%20Internasional-,Protokol%20Opsional%20Kovenan%20Internasional%20Tentang%20Hak%2DHak%20Sipil%20Dan%20Politik,yang%20menyatakan%20dirinya%20sebagai%20korban Opsional Protokol Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik] (''Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights)'' secara bersama-sama pada 16 Desember 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976.<ref name=":3">{{Cite web|date=2012-05-14|title=Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik|url=https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/|website=ICJR|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref>

PengesahanPada ICCPRakhirnya, bertujuanMajelis untukUmum mengukuhkanPBB pokokmelalui '''Resolusi No.2200 A (XXI)''' mengesahkan [[Kovenan Internasional tentang Hak-pokokHak HAMSipil didan bidangPolitik#:~:text=Kovenan sipilInternasional tentang Hak-Hak Sipil dan politikPolitik sebagaimana(bahasa tercantumInggris,pada dalamtanggal DUHAM16 sehinggaDesember menjadi1966.|Kovenan Internasional tentang ketentuanHak-ketentuanHak Sipil dan Politik]] (''International Covenant on Civil and Political Rights)'',dan [https://referensi.elsam.or.id/2014/09/protokol-opsional-kovenan-internasional-tentang-hak-hak-sipil-dan-politik/#:~:text=Instrumen%20HAM%20Internasional-,Protokol%20Opsional%20Kovenan%20Internasional%20Tentang%20Hak%2DHak%20Sipil%20Dan%20Politik,yang%20menyatakan%20dirinya%20sebagai%20korban mengikatOpsional secaraProtokol hukumKovenan Internasional tentang Hak Sipil dan penjabarannyaPolitik] mencakup(''Optional pokokProtocol to the International Covenant on Civil and Political Rights)'' secara bersama-pokoksama lainpada yang16 Desember 1966 dan berlaku pada 23 Maret terkait1976.<ref name=":3">{{Cite web|date=2012-05-14|title=Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik|url=https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/|website=ICJR|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref> Konvenan tersebut terdiri dari bagian Pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bagian utama dan 53 Pasal. Bagian I dan II mengatur tentang serangkaian ketentuan yang berlaku umum untuk semua hak yang dijelaskan dalam Kovenan. Bagian III adalah “tulang punggung” Kovenan yang menguraikan hak-hak individu yang substantif. Pada bagian terakhir, membahas tentang pembentukan Komite Hak Asasi Manusia, fungsi pemantauan Komite dan berbagai hal teknis.<ref name=":2" />

[[Protokol Opsional Pertama Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik#:~:text=non-negara anggota-,Protokol Opsional Pertama Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan,Hak-Hak Sipil dan Politik.&text=Pada Januari 2018, perjanjian tersebut,penandatangan dan 116 negara anggota.|Protokol Opsional Pertama]] mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976 dan saat ini memiliki 116 negara anggota.<ref name=":12">{{Cite book|last=Fahim|first=Mohammad Younus|date=2010|url=https://books.google.co.id/books?id=Q-wcAgAAQBAJ&pg=PA150&lpg=PA150&dq=human+rights+Committee+meets+three+times+a+year+for+four-week+sessions+(spring+session+at+UN+headquarters+in+New+York,+summer+and+fall+sessions+at+the+UN+Office+in+Geneva)&source=bl&ots=MF9USJVImv&sig=ACfU3U0gC5TWMcJBgIfsSKSOPOapMLaziw&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwi5-Myh7__xAhUs6XMBHVe-DL0Q6AEwD3oECCEQAw#v=onepage&q=human%20rights%20Committee%20meets%20three%20times%20a%20year%20for%20four-week%20sessions%20(spring%20session%20at%20UN%20headquarters%20in%20New%20York%2C%20summer%20and%20fall%20sessions%20at%20the%20UN%20Office%20in%20Geneva)&f=false|title=Diplomacy, the Only Legitimate Way of Conducting International Relations.|location=London|language=en-US|url-status=live}}</ref> Protokol Opsional ini berfungsi menetapkan sistem di mana Komite Hak Asasi Manusia dapat menerima dan mempertimbangkan pengaduan dari individu yang menuduh bahwa hak asasi manusia mereka telah dilanggar.<ref name=":2" />

[[Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik#:~:text=warna abu-abu-,Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan,sebuah perjanjian tambahan untuk Kovenan|Protokol Opsional Kedua]] mulaimerupakan berlakuperjanjian tambahan yang dirumuskan pada tanggal15 Desember 1989 dan mulai diberlakukan pada 11 Juli 1991.<ref danname=":12" /> Pada September 2018, telah memiliki 86 negara anggota. Pada Protokol Opsional kedua berfungsi menghapuskan hukuman mati bagi negara anggota.<ref name=":2" />

== MisiTujuan dan Tujuanfungsi ==

SemuaKomite memeriksa setiap laporan semua negara anggota wajib menyampaikan laporan rutin kepada Komite tentang bagaimana hak-hak tersebut dilaksanakan. Komite memeriksa setiap laporan dan menyampaikan keprihatinan dan rekomendasinya kepada Negara Pihak dalam bentuk "pengamatan kesimpulan". Merujuk pada pasal 41 Kovenan mengatur agar Komite mempertimbangkan pengaduan antarnegara. Selanjutnya, Protokol Opsional Pertama pada Kovenan memberikan kewenangan kepada Komite untuk memeriksa pengaduan individu sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kovenan oleh negara-negara anggota Protokol. Kompetensi penuh Komite mencakup Protokol Opsional Kedua pada Kovenan tentang penghapusan hukuman mati berkenaan dengan negara-negara yang telah menerima Protokol.<ref name=":0">{{Cite web|first=ecoi.net|title=UN Human Rights Committee|url=https://www.ecoi.net/en/source/11526.html|website=www.ecoi.net|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref>

Komite Hak Asasi Manusia PBB bukanlah badan perjanjian hak asasi manusia tertua di PBB. Namun, seiring berjalannya waktu, Komite Hak Asasi Manusia telah muncul sebagai lembaga yang paling aktif dan inovatif di antara lembaga-lembaga hak asasi manusia PBB lainnya. Terdapat sejumlah faktor yang mungkin berkontribusi terhadapnya. Salah satunya berkaitan dengan fakta bahwa Komite memiliki yurisdiksi terluas dari salah satu badan perjanjian ini. Faktor lain dapat dikaitkan dengan [[Perang Dingin]] dan persepsi saat itu bahwa CERD, menawarkan kepada [[Uni Soviet]] dan sekutunya serta negara dunia ketiga non-blok alat propaganda untuk digunakan melawan Barat.<ref name=":5">{{Cite book|last=Buergenthal|first=Thomas|date=2001|url=https://www.mpil.de/files/pdf1/mpunyb_buergenthal_5.pdf|title=The U.N Human Rights Committee|location=Netherlands|publisher=Max Planck Yearbook of United Nations Law Online|pages=341-398|language=en-US|url-status=live}}</ref>

Sebaliknya, Komite Hak Asasi Manusia, memberikan pengelompokan negara-negara ini tanpa keuntungan propaganda yang sebanding. Oleh karena itu, muncul kompromi yang tercermin dalam keputusan Komite untuk bekerja dengan konsensus. Fakta bahwa Komite dianggap bukan sebagai medan perang Perang Dingin memungkinkannya selama tahun-tahun untuk merekrut sekelompok anggota yang terkemuka — pengacara internasional terkenal, sarjana hak asasi manusia dan hakim nasional — turut bekerja keras untuk memperkuat mandat Komite. Selama dekade pertama keberadaannya telah meletakkan dasar bagi kemajuan institusional yang dibuat Komite selama bertahun-tahun.<ref name=":5" />

Aturan dasar mengenai keanggotaan Komite Hak Asasi Manusia PBB tertuang dalam ICCPR. Pasal 28 ICCPR menyatakan bahwa Komite terdiri dari 18 anggota dari negara-negara pihak ICCPR di mana anggota "harus menjadi orang yang bermoral tinggi dan kompetensi yang diakui di bidang hak asasi manusia". Setiap anggota dicalonkan oleh Negara Pihaknyanegaranya, dan dipilih oleh Negaranegara Pihakanggota dalam [[pemungutan suara rahasia]].<ref name=":2" />

Lebih lanjut dalam Pasal 28, para anggota melayani dalam kapasitas pribadi mereka, bukan sebagai perwakilan negara mereka. Oleh karena itu, proses Komite harus tidak memihak secara politik. Untuk memastikan standar perilaku tertinggi, Komite telah mengadopsi pedoman etika untuk panduan para anggotanya. Aturan prosedur Komite '''CCPR/C/3/Rev.7''' juga memformalkan elemen-elemen ini.<ref name=":2" /> Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 dan 30 ICCPR, mereka dipilih melalui pertemuan negara-negara pihak dalam ICCPR yang diadakan di Markas Besar PBB. Berdasarkan Pasal 32, anggota Komite menjabat selama empat tahun, dengan setengah dari jumlah mereka dipilih setiap tahun kedua.<ref>{{Cite web|titlefirst=OHCHROffice {{!}}of the High Commissioner for Human Rights|title=International Covenant on Civil and Political Rights|url=https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx|website=www.ohchr.org|publisher=Office of the High Commissioner for Human Rights|access-date=202106-07-062021}}</ref><ref>{{Cite web|first=General Assembly of the United Nations|date=23 March 1976|title=International Covenant on Civil and Political Rights. Adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 December 1966|url=https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf|access-date=7 June 2021}}</ref>

|Ms. Tania Maria Abdo Rocholl

|Ms. Wafaa Ashraf Moharram BASSIMBassim

|Mr. Yadh BENBen ACHOURAchour

|Mr. Christopher Arif BULKANBulkan

'''(Kursi Wakil Ketua)'''

|Mr. Mahjoub EL HAIBAHaiba

|Mr. Shuichi FURUYAFuruya '''(KursiWakil WakilKetua)'''

|Mr. Carlos Gómez Martínez

|Ms. Marcia. V. J. Kran

|Mr. Duncan Muhumuza Laki '''(Pelapor)'''

|Ms. Photini Pazartzis '''(Ketua)'''

|Mr. Hernán Quezada Cabrera

|Ms. Vasilka Sancin '''(KursiWakil WakilKetua)'''

|[[Berkas:Flag_of_Slovenia.svg{{flag|jmpl]]Slovenia}}

|Mr. José Manuel Santos Pais

|[[Berkas:Flag_of_Portugal.svg{{flag|jmpl]]Portugal}}

|Mr. Changrok Soh

|[[Berkas:Flag_of_South_Korea.svg{{flag|jmpl]]Korea Selatan}}

|Ms. Kobauyah Tchamdja Kpatcha

|Ms. Hélène Tigroudja

|Mr. Imeru Tamerat Yigezu

|Mr. Gentian Zyberi

Komite Hak Asasi Manusia mengadakan pertemuan sebanyak tiga kali dalam setahun (biasanya diadakan pada bulan Maret di Markas Besar di New York, dan pada bulan Juli dan November di Kantor PBB di Jenewa).<ref>{{Cite web|title=HUMAN RIGHTS COMMITTEE OPENS THREE-WEEK HEADQUARTERS SESSION {{!}} Meetings Coverage and Press Releases|url=https://www.un.org/press/en/2002/hrct613.doc.htm|website=www.un.org|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref> Setiap pertemuannya dapat berlangsung selama tiga sampai empat minggu. Pada setiap sesi Komite didahului oleh pertemuan Kelompok Kerja Komite selama satu minggu. Fungsi Kelompok Kerja telah berkembang selama bertahun-tahun dan saat ini dikhususkan sebagai awal ruang hanya untuk menangani keputusan tentang diterimanya Komunikasi Individu di bawah Protokol Opsional Pertama.<ref name=":4" />

Kemampuan individu untuk mengadukan pelanggaran haknya di kancah internasional membawa makna nyata pada hak-hak yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian hak asasi manusia. Ada tiga prosedur utama untuk membawa pengaduan pelanggaran ketentuan perjanjian hak asasi manusia ke badan perjanjian hak asasi manusia:<ref name=":13">{{Cite web|titlefirst=OHCHROffice {{!}}of the High Commissioner for Human Rights|title=Complaints Procedures|url=https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx#interstate|website=www.ohchr.org|publisher=Office of the High Commissioner for Human Rights|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref>

Ada juga prosedur pengaduan yang berada di luar sistem badan perjanjian - melalui Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia dan Prosedur Pengaduan Dewan Hak Asasi Manusia.<ref name=":13" />

=== '''Pelaporan Negara''' ===

Satu tahun setelah ICCPR mulai berlaku, setiap Negaranegara Pihakpihak harus menyerahkan laporan kepada Komite Hak Asasi Manusia yang merinci status pelaksanaan ketentuan ICCPR. Pada tahun 2020, Komite akan memperkenalkan prosedur pelaporan yang disederhanakan untuk laporan awal. Setelah laporan awal , suatu Negaranegara akan menyampaikan laporan berkala setiap kali Biro Komite Hak Asasi Manusia memintanya. Secara historis, langkah pertama dalam tinjauan Komite Hak Asasi Manusia atas laporan berkala Negaranegara adalah penyerahan laporan Negaranegara yang membahas kemajuan yang dibuat sejak siklus pelaporan sebelumnya. Selanjutnya, komite akan mengadopsi daftar masalah   untuk mengidentifikasi topik yang paling diinginkan. untuk berdiskusi selama  dialog konstruktifdengankonstruktif dengan Negaranegara. Berdasarkan laporan dan jawaban atas daftar masalah yang diajukan oleh Negaranegara dan masyarakat sipil, Komite kemudian akan menyiapkan kesimpulan kesimpulannya.<ref name=":6">{{Cite web|date=2014-01-14|title=Human Rights Committee|url=https://ijrcenter.org/un-treaty-bodies/human-rights-committee/|website=International Justice Resource Center|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref>

Pada Juli 2010, Komite Hak Asasi Manusia menerapkan perubahan untuk menghasilkan prosedur pelaporan yang disederhanakan disebut dengan "'''''List of Issues Prior to Reporting''" (LOIPR)''' atau '''"''Simplified Reporting Procedure''".'''<ref>{{Cite web|date=29 September 2010-09-29|title=Focused reports based on replies to lists of issues prior to reporting (LOIPR): Implementation of the new optional reporting procedure (LOIPR procedure)|url=http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR-C-99-4.pdf|website=Ohchr.org.|publisher=Office of the High Commissioner for Human Rights|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref> Berdasarkan pada Pasal 40 ICCPR , '''CCPR/C/2009/1''', laporan berkala Negaranegara Bagianbagian hanya boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Komite dalam daftar masalah-masalahnya, daripada membahas implementasi Negaranegara dari setiap pasal ICCPR.<ref name=":6" /> Pada sesi ke-123 pada Juli 2018, Komite mengadopsi prosedur pelaporan yang disederhanakan sebagai fitur permanen, dan mendorong semua Negaranegara Pihakpihak untuk beralih ke prosedur pelaporan yang disederhanakan. Komite juga memutuskan untuk berusaha membatasi jumlah pertanyaan dalam setiap daftar masalah menjadi 25 pertanyaan. <ref name=":7">{{Cite web|first=Human Rights Committee|date=12019-07-26 July 2019|title=Decision on additional measures to simplify the reporting procedure and increase predictability|url=https://ijrcenter.org/wp-content/uploads/2019/09/Human-Rights-Committee-Decision_on_2020.pdf|website=ijrcenter.org|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref> Pada tahun 2019, Komite memutuskan untuk menjadikan prosedur pelaporan yang disederhanakan sebagai default, mengubah pilihan negara bagian dari model ''opt-in'' menjadi ''opt-out.''<ref name=":8">{{Cite web|title=OHCHR {{!}} Simplified Reporting Procedure: The Predictable Review Cycle|url=https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/PredictableReviewCycle.aspx|website=www.ohchr.org|access-date=2021-07-06}}</ref>

Pada Juli 2019, Komite memutuskan untuk memindahkan, mulai tahun 2020,memindahkannya ke "Siklus Tinjauan Terprediksi" (''Predictable Review Cycle'') delapandimulai tahun 2020. Komite akan menjadwalkan satu tinjauan untuk setiap negara pihak (termasuk negara bagian yang gagal melaporkan). Siklus ini melibatkan proses peninjauan lima tahun dengan interval tiga tahun sebelum proses peninjauan berikutnya dimulai.<ref name=":7" /> Semua Negaranegara Pihakpihak dibagi menjadi 8 kelompok yang masing-masing terdiri dari 21-22 negara bagian, dengan proses pelaporan dimulai untuk setiap kelompok pada tahun yang berbeda.<ref name=":7" /><ref name=":8" />

''Non-governmental organization'' ([[Lembaga swadaya masyarakat|NGO]]) danatau LSM beserta organisasi atau komunitas masyarakat sipil (LSM) lainnya dapat memainkan peran penting dalam proses pelaporan. Setiap LSM – terlepas dari akreditasinya – dapat menyerahkan laporannya sendiri kepada Komite, mengomentari laporan negara, dan menghadiri semua sesi Komite sebagai pengamat. Selain itu, Komite sering mengadakan pertemuan tertutup dengan LSM yang berkepentingan sebagai bagian dari peninjauan laporan negara.<ref name=":1" />

Komite Hak Asasi Manusia dapat mempertimbangkan pengaduan individu yang menuduh terjadinya pelanggaran hak individu berdasarkan ICCPR apabila Negaranegara adalah pihak pada Protokol Opsional Pertama ICCPR yang menetapkan mekanisme pengaduan. Kemudian, pada Pasal 1 sampai 5 Protokol Opsional mengidentifikasi persyaratan untuk pertimbangan Komite atas pengaduan individu. Pada Januari 2020, telah ada 116 Negara yang menjadi pihak pada Protokol Opsional.<ref name=":1" />

Untuk mengajukan pengaduan individu, formulir model keluhan dapat digunakan untuk memberikan: (1) informasiInformasi dasar, (2) Negara pihak yang menjadi sasaran pengaduan dan hak-hak yang ditetapkan dalam ICCPR yang dituduhkan terbukti telah dituduhkan. dilanggar, (3) langkahLangkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan pemulihan domestik, (4) daftarDaftar kronologis fakta yang menjadi dasar pengaduan, dan (5) daftarDaftar dokumen pendukung, termasuk salinan pengaduan atau keputusan di depan pengadilan domestik dan bukti yang menguatkan.<ref>{{Cite web|title=OHCHR {{!}} Working methods|url=https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/WorkingMethods.aspx|website=www.ohchr.org|publisher=Office of the High Commissioner for Human Rights|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref><ref>{{Cite web|title=Human Rights Committee|url=https://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/complaints-procedures-of-the-international-human-rights-supervisory-bodies/how-to-bring-a-complaint/human-rights-committee|website=www.humanrights.is|publisher=Icelandic Human Rights Centre|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref>

Langkah-langkah intervensi mendesak digunakan pada 1990-an ketika Komite Hak Asasi Manusia meminta beberapa Negaranegara ([[Bosnia dan Herzegovina]], [[Kroasia]], [[Republik Federal Yugoslavia]], [[Burundi]], [[Angola]], [[Haiti]], [[Rwanda]], dan [[Nigeria]]) untuk menyajikan laporan mereka yang terlambat tanpa penundaan atau untuk mempersiapkan laporan ''[[ad hoc]]'' tentang isu-isu tertentu. Kemudian, Komite Hak Asasi Manusia membahas adanya kemungkinan menghidupkan kembali mekanisme intervensi mendesak pada Maret 2004, tetapi belum dilaksanakan pada 2013.<ref name=":1" />

Komite Hak Asasi Manusia mengeluarkan komentar umum untuk memperjelas ruang lingkup dan makna dari artikel ICCPR. Komentar umum diperlukan dalam membantu menjelaskan kepada Negaranegara-Negaranegara Pihakanggota apa pandangan Komite tentang kewajiban yang telah diemban oleh masing-masing Negaranegara dengan mengaksesi ICCPR. Setiap komentar umum secara khusus menargetkan artikel tertentu dari ICCPR dan termasuk daftar komentar umum Komite Hak Asasi Manusia yang telah disusun atau diadopsi.<ref name=":1" />

Komentar-komentar ini akan membantu memandu negara-negara dalam penerapan hak asasi manusia, tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum hak asasi manusia, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan hukum lebih lanjut.<ref name=":9" /> Pasal 40 menetapkan kemungkinan untuk menghasilkan Komentar Umum. Pada pertengahan tahun 2020, Komite telah mengeluarkan sebanyak 37 Komentar Umum.<ref>{{Cite web|title=UN Treaty bodiesBody SearchDatabase|url=https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11|website=tbinternet.ohchr.org|publisher=Office of the High Commissioner for Human Rights|language=en-US|access-date=2021-07-06}}</ref> Hal ini bertujuan memperjelas ruang lingkup dan arti berbagai pasal dan kewajiban Negaranegara-Negaranegara Pihakanggota. Semua Komentarkomentar Umumumum dapat ditemukan di situs [https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx ''website'' OHCHR].<ref name=":4" />

Komite Hak Asasi Manusia juga akan membuat pernyataan substantif yang mirip dengan pernyataan atau siaran pers mengenai praktik Negaranegara atau kondisi hak asasi manusia yang menjadi perhatian, atau mengomentari perkembangan dalam sistem hak asasi manusia PBB.<ref name=":1" /> Sebagai contoh, Pernyataan Awal Komite Hak Asasi Manusia tentang Penguatan Badan-badan Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2012 oleh Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia berjudul "Memperkuat sistem badan perjanjian hak asasi manusia PBB”."<ref name=":14">{{Cite web|date=2012-06-12|title=Preliminary Statement of the Human Rights Committee on the Strengthening of the United Nations Treaty Bodies:|url=https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fSUS%2f6599&Lang=en|website=tbinternet.ohchr.org|publisher=Human Rights Committee, 105th session|language=en-US|access-date=2021-07-26}}</ref>

Komite Hak Asasi Manusia mungkin juga dapat menjadi tuan rumah diskusi umum untuk meminta masukan dari badan-badan PBB lainnya, lembaga HAM nasional, LSM, dan para [[pemangku kepentingan]] masyarakat sipil yang tertarik pada topik yang menarik. Hingga Januari 2020, Komite Hak Asasi Manusia telah menyelenggarakan tiga diskusi umum.<ref Thename=":1" diskusi/> Diskusi umum pertama berlangsung pada bulan Oktober 2012 untuk mempersiapkan penyusunan Komentar Umum Komite Pasal 9 (LibertyKebebasan dan Keamanan Pribadi) dari ICCPR. The diskusiDiskusi umum kedua yang berlangsung pada bulan Juli 2015 untuk meningkatkan proses penyusunan dari Komentar Umum Komite Pasal 6 (Hak Hidup) ICCPR. Selama diskusi umum terbaru,ketiga yang berlangsung pada Maret 2019, Komite menyiapkan rancangan Komentar Umum atas Pasal 21 (Hak untuk Majelis Damai) ICCPR.<ref name=":1" />

* Rapat Negara Anggota ke-38 - Pemilihan Umum 15 Juni 2020 (pertemuan rutin & luar biasa)

* Pertemuan Negara-Negara Anggota ke-23 - Pemilu 9 September 2004<ref>{{Cite web|title=OHCHR {{!}} Elections of Members|url=https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Elections.aspx|website=www.ohchr.org|access-date=2021-07-06}}</ref>