Hukum Islam di Indonesia: Perbedaan antara revisi

Fungsi [[Pengadilan Agama]] menegakkan hukum dan berkeadilan layanan hukum bagi [[masyarakat]] dengan acuan atau rujukan asas hukum-hukum Islam yang di kembangkan merujuk [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] menerima, memeriksa, pembuktian, kesimpulan, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara masyarakat yang beragama Islam sebagaimana di atur daldalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang pradilan agama, Ketentuan konstitusional yang menunjukkan dasar hukum Peradilan Agama di turunkan dalam pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan diatur dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa Peradilan Agama ialah Peradilan Negara Republik Indonesia<ref name="islam"/>. Sistem [[Hukum Uni Eropa]] Kontinental (Civil Law) melalui sistem [[Hukum di Indonesia]] menunjukkan ciri posotivistik yang mampu diterima dalam sistem Hukum Indonesia melalui formalisasi Hukum Islam<ref name="islam">https://rasindogroup.com/eksistensi-hukum-islam-dan-hukum-adat/</ref>.