Wikipedia

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Heavenlyjump (bicara | kontrib)
770 suntingan
kTidak ada ringkasan suntingan
 
(30 revisi perantara oleh 15 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Noref}}
{{Infobox lembaga nonkementerian
|nama = Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Baris 4 ⟶ 5:
|gambar = [[Berkas:Logo LKPP.png]]
|didirikan =
|dasar = Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007</br />Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014<br />Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022
|bidang_tugas = mengembangkanMengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
|slogan = Pengadaan yang Kredibel Sejahterakan Bangsa
|pegawai =
|anggaran =
|koordinasi = [[Daftar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional|Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional]]
|kepala = [[Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah|Kepala]]
|nama_kepala = [[RoniHendrar Dwi SusantoPrihadi]]
|sekretaris_utama = Iwan Herniwan, S.Si., M.P.
|deputi1 = Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan
|nama_deputi1 = Sarah Sadiqa, S.H., M.Sc.
|deputi2 = Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital
|nama_deputi2 = Patria Susantosa, S.Si., M.Si.
|deputi3 = Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
|nama_deputi3 = Dr. Hermawan, S.E., M.M.
|deputi4 = Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah
|nama_deputi4 = Setya Budi Arijanta, S.H., K.N.
|deputi5 =
|nama_deputi5 =
Baris 35 ⟶ 36:
|inspektur =
|nama_inspektur =
|alamat = Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940
|situs web = {{URL|http://www.lkpp.go.id/}}
|catatan =
}}
 
'''Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah''' (disingkat '''LKPP''') adalah [[Lembaga Pemerintah Nonkementerian]] (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada [[Presiden]] [[Indonesia|Republik Indonesia]]. LKPP dibentuk melalui [[Peraturan Presiden (Indonesia)|Peraturan Presiden]] [[Indonesia|Republik Indonesia]] Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. Kepala LKPP pertama pertama kali dijabat oleh [[Roestam Sjarief]] digantikan oleh [[Agus Rahardjo]] pada tahun 2010 (sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama LKPP) kemudian digantikan oleh [[Agus Prabowo]] pada tahun 2015 yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP.
 
'''Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah''' (disingkat '''LKPP''') adalah [[Lembaga Pemerintah Nonkementerian]] (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada [[Presiden]] [[Republik Indonesia]]. LKPP dibentuk melalui [[Peraturan Presiden]] [[Republik Indonesia]]
Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. Kepala LKPP pertama pertama kali dijabat oleh Dr. Ir. [[Roestam Sjarief]], MNRM, digantikan oleh Ir.
[[Agus Rahardjo]], M.S.M. pada tahun 2010 (sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama LKPP) kemudian digantikan oleh Dr. Ir. [[Agus Prabowo]], M.Eng pada tahun 2015 yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP.
 
== Sejarah ==
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)Pemerintah tumbuhbermula dari cikal[[Pusat bakalnya,Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik|Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik]] (PPKPBJ), sebuah unit kerja eselon II yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unitUnit kerja Eselonini II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, PPKPBJbertanggung memilikijawab tugasuntuk Penyusunanmenyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, danserta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.
 
SeiringDengan reformasitujuan yangmeningkatkan bergulirefektivitas didan Indonesia,efisiensi muncul harapan agardalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayaibersumber dari [[Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia|APBN]]/[[Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/|APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien]], mengutamakanserta penerapanmenerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifatLembaga lintasini institusiberkomitmen danuntuk lintasmemastikan sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksipertanggungjawaban dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha padasetiap umumnyaprosesnya.
 
Untuk mencapai visi tersebut, perlu dikembangkan sistem pengadaan barang/jasa yang memiliki regulasi yang jelas, kelembagaan yang efisien, sumber daya manusia yang kompeten, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan hukum yang berkeadilan.
Bertolak dari latar belakang seperti demikian, dirasakan perlu keberadaan lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi.
 
Sebagai bagian dari komunitas global, keberadaan lembaga ini diharapkan dapat menyamakan standar dengan lembaga serupa di negara lain seperti ''Office of Federal Procurement Policy'' (OFPP) di [[Amerika Serikat]], ''Office of Government Commerce'' (OGC) di [[Inggris]], ''Government Procurement Policy Board'' (GPPB) di [[Filipina]], ''Public Procurement Policy Office'' (PPPO) di [[Polandia]], dan ''Public Procurement Service'' (PPS) di [[Korea Selatan]].
Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.▼
 
▲Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara resmi dibentuk pada tanggal 6 Desember 2007 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP berkedudukan sebagaiSebagai [[Lembaga Pemerintah Non-KementerianNonkementerian]] (LPNK), yangLKPP berada di bawah danlangsung bertanggung jawab langsung kepada [[Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/KepalaIndonesia|Presiden BappenasRI]].
 
Selain memenuhi visi-misi, tujuan, dan sasaran strategisnya, LKPP juga bertugas mencapai sasaran nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, terutama dalam meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan prinsip bersih dari [[korupsi]], [[kolusi]], dan [[nepotisme]].<ref>{{Cite web|title=Sejarah dan Latar Belakang|url=https://www.lkpp.go.id/tentang/sejarah|website=www.lkpp.go.id|access-date=2024-06-17}}</ref>
 
== Tugas ==
Melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
 
== Fungsi ==
Baris 65 ⟶ 67:
# Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
# Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.
 
== Daftar Kepala ==
{| class="wikitable"
|+Daftar Kepala LKPP RI
!No
!Foto
!Nama
!Awal jabatan
!Akhir Jabatan
|-
|<center>1
|
|Roestam Sjarief<ref>{{cite news|url=https://www.antarafoto.com/view/32966/pelantikan-lkpp|title=Pelantikan LKPP|date=28 Mei 2009 |access-date=14 Juni 2023|newspaper=Antara}}</ref>
|<center>28 Mei 2008
|<center>10 Agustus 2010
|-
|<center>2
|[[Berkas:Agus Rahardjo.gif|60px]]
|[[Agus Rahardjo]]<ref>{{cite news|url=https://nasional.kompas.com/read/2010/08/10/17421442/kepala-lkpp-baru-dilantik.|title=Kepala LKPP Baru Dilantik|date=10 Agustus 2010|access-date=14 Juni 2023|newspaper=Kompas.com}}</ref>
|<center>10 Agustus 2010
|<center>3 Juli 2015
|-
|<center>3
|
|Agus Prabowo<ref>{{cite news|url=https://bisnis.tempo.co/read/680688/agus-prabowo-dilantik-sebagai-kepala-lkpp|title=Agus Prabowo Dilantik Sebagai Kepala LKPP|date=3 Juli 2015|access-date=14 Juni 2023|newspaper=Tempo.co}}</ref>
|<center>3 Juli 2015
|<center>25 Januari 2019
|-
|<center>4
|
|[[Roni Dwi Susanto]]
|<center>25 Januari 2019
|<center>13 Januari 2022
|-
|<center>5
|[[Berkas:Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas.jpg|60px]]
|[[Abdullah Azwar Anas]]
|<center>13 Januari 2022
|<center>7 September 2022
|-
|
|[[File:Sarah Sadiqa, LKPP.jpg|60px]]
|Sarah Sadiqa (Plt.)
|<center>7 September 2022
|<center>10 Oktober 2022
|-
|<center>6
|[[Berkas:Ketua LKPP Hendrar Prihadi.jpg|60px]]
|[[Hendrar Prihadi]]
|<center>10 Oktober 2022
|<center>''Petahana''
|}
 
== Referensi ==
Baris 80 ⟶ 134:
 
{{LPND}}
__TANPASUNTINGANBAGIAN__
__DISAMBIG__
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Lembaga_Kebijakan_Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah"