Lembaga Nonstruktural: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Xbypass (bicara | kontrib)
Sfriu (bicara | kontrib)
k Sfriu memindahkan halaman Lembaga Nonstruktural ke Lembaga Non Struktural dengan menimpa pengalihan lama
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
(93 revisi perantara oleh 11 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Politics of Indonesia}}
Di [[Indonesia]], '''Lembaga NonstrukturalNon Struktural''' (disingkat '''LNS''') adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang [[Kementerian Negara]], namuntetapi dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.<ref>[http://www.indonesia.go.id/images/stories/Berita/profil_10_lembaga_non_struktural_di_indonesia_2013.pdf Profil 10 Lembaga Non Stuktural]</ref>
 
== Klasifikasi ==
Lembaga Nonstruktural diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut:
# Peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembentukannya
Baris 12 ⟶ 13:
#* Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Sendiri
#* Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Menempel pada Kementerian/Lembaga
#* Klasifikasi LNS di Daerah dengan Pembebanan Anggaran APBD d.
#* Klasifikasi LNS Berdasarkan Sumber Pendanaan Lain
# Perwakilan di daerah<ref>[https://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=14080 Setneg: Indikator Klasifikasi Lembaga Non Struktural]</ref>
 
== Daftar lembaga nonstruktural ==
Berikut adalah daftar LNS yang ada di Indonesia hingga saat ini .<ref name="Daftar Lembaga Non Struktural">[http://www.menpan.go.id/daftar-kelembagaan-2 Lembaga Non Struktural]</ref>:
 
{| class="wikitable text-align: center"| cell content"
# [[Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia]]
|+Lembaga Nonstruktural
#[[Akademi Ilmuwan Muda Indonesia]]
!Logo Lembaga
# [[Lembaga Pengelola Dana Bergulir]]
!Nama Lembaga
# [[Badan Amil Zakat Nasional]]
!Singkatan
# Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
!Dasar Pembentukan
# Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
!Ketua/Kepala
# Badan Koordinasi Penyuluhan
|-
# [[Badan Nasional Pengelola Perbatasan]]
|[[Berkas:Logo AIPI.jpg|pus|150x150px]]
# [[Badan Nasional Sertifikasi Profesi]]
|[[Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia]]
# Badan Otorita Danau Toba
|AIPI
# [[Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal]]
|Undang-Undang No. 8 Tahun 1990
# [[Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum]]
|[[Daniel Murdiyarso]]
# [[Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas]]
|-
# [[Badan Pengawas Pemilihan Umum]]
|[[Berkas:Logo BAZNAS RI-Hijau-01.png|pus|135x135px]]
# Badan Pengawas Rumah Sakit
# |[[Badan PengelolaAmil KeuanganZakat HajiNasional]]
|BAZNAS
# [[Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam]]
|Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
# [[Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan]]
PP No. 14 Tahun 2014
# [[Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun]]
|[[Noor Achmad]]
# [[Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang]]
|-
# [[Badan Perlindungan Konsumen Nasional]]
|[[Berkas:Logo-bin-botasupal-1.png|pus|165x165px]]
# [[Badan Pertimbangan Kepegawaian]]
# |[[Badan PertimbanganKoordinasi Pemberantasan KesehatanRupiah NasionalPalsu]]
|Botasupal
# [[Badan Pertimbangan Perfilman Nasional]]
|Perpres No. 123 Tahun 2012
# Badan Promosi Pariwisata Indonesia
|[[Daftar Kepala Badan Intelijen Negara|Kepala BIN]] [[Ex-officio|<small>(ex-officio)</small>]]
# [[Badan Restorasi Gambut]]
|-
# [[Dewan Energi Nasional]]
|[[Berkas:Logo bnpp.png|pus|112x112px]]
# Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
|[[Badan Nasional Pengelola Perbatasan]]
# Dewan Insinyur Indonesia
|BNPP
# [[Dewan Jaminan Sosial Nasional]]
|Perpres No. 44 Tahun 2017
# [[Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam]]
|[[Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia|Menteri Dalam Negeri]]
# [[Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan]]
|-
# [[Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun]]
|[[Berkas:LogoBNSP.png|pus|158x158px]]
# [[Dewan Ketahanan Nasional]]
|[[Badan Nasional Sertifikasi Profesi]]
# [[Dewan Koperasi Indonesia]]
|BNSP
# [[Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus]]
|[[Perppu Cipta Kerja|UU No. 6 Tahun 2023]]
# [[Dewan Pengupahan Nasional]]
PP No. 10 Tahun 2018
# [[Dewan Pers]]
|[[Syamsi Hari]]
# [[Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah]]
|-
# [[Dewan Pertimbangan Presiden]]
|[[Berkas:Logo masjid istiqlal.png|pus|111x111px]]
# [[Dewan Sumber Daya Air Nasional]]
|[[Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal]]
# [[Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional]]
|BPMI
# [[Kantor Staf Presiden Republik Indonesia|Kantor Staf Presiden]]
|Perpres No. 64 Tahun 2019
# [[Komisi Aparatur Sipil Negara]]
Perpres No. 46 Tahun 2023
# [[Komisi Banding Merek]]
|[[Daftar Menteri Agama Indonesia|Menteri Agama Republik Indonesia]]
# [[Komisi Banding Paten]]
|-
# [[Komisi Informasi]]
|[[Berkas:Logo BPIP.png|pus|95x95px]]
# [[Komisi Kejaksaan]]
|[[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila]]
# [[Komisi Kepolisian Nasional]]
|BPIP
# [[Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan]]
|Perpres No. 7 Tahun 2018
# [[Komisi Nasional Hak Asasi Manusia]]
|[[Yudian Wahyudi]]
# [[Komisi Pemberantasan Korupsi]]
|-
# [[Komisi Pemilihan Umum]]
|[[Berkas:Logo BPH Migas.png|pus|116x116px]]
# [[Komisi Penanggulangan AIDS Nasional]]
|[[Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas|Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi]]
# [[Komisi Pengawas Persaingan Usaha]]
|BPH Migas
# [[Komisi Penyiaran Indonesia]]
|PP No 67 Tahun 2002
# Komisi Penyuluhan Nasional
PP No. 49 Tahun 2012
# [[Komisi Perlindungan Anak Indonesia]]
# [[Komite Akreditasi Nasional]]
# Komite Anti Dumping Indonesia
# Komite Industri Nasional
# [[Komite Kebijakan Industri Pertahanan]]
# Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
# Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
# Komite Nasional Keamanan Penerbangan
# [[Komite Nasional Keselamatan Transportasi]]
#[[Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)|Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah]]
# Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN
# Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
# Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
# Komite Perdagangan Nasional
# [[Komite Profesi Akuntan Publik]]
# Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
# [[Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza]]
# Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan
# [[Komite Olah Raga Nasional Indonesia]]
# Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
# [[Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan]]
# [[Komite Standar Akuntansi Pemerintahan]]
# [[Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran]]
# [[Konsil Kedokteran Indonesia]]
# [[Lembaga Kerja Sama Tripartit]]
# [[Lembaga Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga RI]]
# Lembaga Pengelola Dana Bergulir
# [[Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban]]
# [[Lembaga Produktivitas Nasional]]
# [[Lembaga Sensor Film]]
# [[Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan]]
# Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
# [[Ombudsman Republik Indonesia]]
# [[Otoritas Jasa Keuangan]]
# [[Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan]]
# [[Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi]]
# [[Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan|Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan]]
# [[Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila]]
 
Keppres No. 86 Tahun 2002
== Pembubaran lembaga nonstruktural ==
 
{| class="wikitable sortable"
Perpres No. 45 Tahun 2012
!Nama
|[[Erika Retnowati]]
!Dasar Hukum Pembubaran
|-
!Lembaga Pengganti
|[[Berkas:Logo Bawaslu.png|pus|165x165px]]
!Keterangan
|[[Badan Pengawas Pemilihan Umum]]
|Bawaslu
|UU No. 15 Tahun 2011
|[[Rahmat Bagja]]
|-
|[[Berkas:Bprs Logo.png|pus|111x111px]]
|[[Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia]]
|BPRS
|UU No. 44 Tahun 2009
PP No. 49 Tahun 2013
|[[Slamet Riyadi Yuwono]]
|-
|[[Berkas:Logo BPKH (2019).png|pus|136x136px]]
|[[Badan Pengelola Keuangan Haji]]
|BPKH
|UU No. 34 Tahun 2014
|[[Fadlul Imansyah]]
|-
|[[Berkas:Logo BP Tapera.png|pus|92x92px]]
|[[Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat]]
|BP Tapera
|UU No. 1 Tahun 2011
UU No. 4 Tahun 2016
 
PP No. 25 Tahun 2020
|[[Adi Setianto]]
|-
|[[Berkas:BPJS Kesehatan logo.svg|pus|169x169px]]
|[[BPJS Kesehatan|Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan]]
|BPJS Kesehatan
|UU No. 40 Tahun 2004
UU No. 24 Tahun 2011
 
UU No. 6 Tahun 2023
 
UU No. 4 Tahun 2023
|[[Ali Ghufron Mukti]]
|-
|[[Berkas:BPJS Ketenagakerjaan logo.svg|pus|169x169px]]
|[[BPJS Ketenagakerjaan|Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan]]
|BPJS Ketenagakerjaan
|UU No. 40 Tahun 2004
UU No. 24 Tahun 2011
 
UU No. 6 Tahun 2023
 
UU No. 4 Tahun 2023
|[[Anggoro Eko Cahyo]]
|-
|[[Berkas:Logo badan perfilman indonesia.png|pus|146x146px]]
|[[Badan Perfilman Indonesia]]
|BPI
|UU No.33 Tahun 2009
UU No. 6 Tahun 2023
|[[Gunawan Paggaru]]
|-
|[[Berkas:Salinan-Logo-Warna BPODT.jpg|pus|111x111px]]
|[[Badan Otorita Pariwisata Danau Toba|Badan Otorita Danau Toba]]
|BPODT
|Perpres No. 49 Tahun 2016
|[[Jimmy Bernando Panjaitan]]
|-
|[[Berkas:Logobob-small-1.png|pus|200x200px]]
|   
[[Badan Otorita Borobudur]]
|BOB
|Perpres No. 46 Tahun 2017
|[[Agustin Peranginangin]]
|-
|[[Berkas:Logo BOPLBF.png|pus|175x175px]]
|[[Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores]]
|BPOLBF
|Perpres No. 32 Tahun 2018
|[[Fransiskus Xaverius Teguh]]
<small>[[Pelaksana tugas|(Pelaksana Tugas)]]</small><ref>{{Cite web|title=Dirut BOPLBF Diganti, Karya Monumental Dirut Baru Dinanti|url=https://manggaraibaratkab.go.id/berita/detail/dirut-boplbf-diganti-karya-monumental-dirut-baru-dinanti.html|website=PEMKAB MANGGARAI BARAT|language=en|access-date=2024-06-03}}</ref>
|-
|[[Berkas:Badan Pengusahaan Batam.jpeg|pus|111x111px]]
|[[Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam]]
|BP Batam
|PP No. 46 Tahun 2007
PP No. 5 Tahun 2011
 
PP No. 62 Tahun 2019
 
PP Nomor 68 Tahun 2021
|[[Daftar Wali Kota Batam|Walikota Batam]]
[[Ex-officio|<small>(ex-officio)</small>]]
|-
|[[Berkas:Badan Pengusahaan Bintan.jpg|pus|139x139px]]
|[[Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan]]
|BP Bintan
|PP No. 47 Tahun 2007
PP No. 41 Tahun 2017
|[[Farid Irfan Siddik]]
|-
|[[Berkas:Logo Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.png|pus|221x221px]]
|[[Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun]]
|BP Karimun
|PP No. 48 Tahun 2007
PP No. 40 Tahun 2017
|[[Faisal Rizal]]
<small>[[Pelaksana tugas|(Pelaksana Tugas)]]</small>
|-
|[[Berkas:Logo BPKS Sabang.jpg|pus|111x111px]]
|[[Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang]]
|BPKS
|UU No. 37 Tahun 2000
UU No.  6 Tahun 2023
|[[Marthunis]]
<small>[[Pelaksana tugas|(Pelaksana Tugas)]]</small>
|-
|[[Berkas:Logo BPKN RI.png|pus|111x111px]]
|[[Badan Perlindungan Konsumen Nasional]]
|BPKN
|PP No. 4 Tahun 2019
|[[Rizal E. Halim]]
|-
|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|pus|119x119px]]
|[[Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara]]
|BP ASN
|PP No. 79 Tahun 2021
UU No. 20 Tahun 2023
|[[Daftar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia|Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|pus|119x119px]]
|[[Badan Pertimbangan Kepegawaian]]
|BAPEK
|PP No. 79 Tahun 2021
UU No. 20 Tahun 2023
|[[Daftar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia|Menteri PAN RB]]
|-
|Badan Benih Nasional
|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref>[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/175125/PERPRES%20Nomor%20116%20Tahun%202016.pdf Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016]</ref>
|
|[[Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional]]
|
|Keppres No. 12 Tahun 1994
|
|-
|[[Berkas:Cropped LOGO BRGM 512PX.png|pus|111x111px]]
|[[Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional]]
|[[Badan Restorasi Gambut|Badan Restorasi Gambut dan Mangrove]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref>[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/174345/Perpres%20Nomor%20176%20Tahun%202014.pdf Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014]</ref>
|BRGM
|Perpres No. 120 Tahun 2020
|[[Hartono Prawiraatmadja]]
|-
|[[Berkas:Logo Badan Wakaf Indonesia-Bawah.png|pus|111x111px]]
|[[Badan Wakaf Indonesia]]
|BWI
|UU No. 41 Tahun 2004
PP No. 25 Tahun 2018
|[[Mohammad Nuh]]
|-
|[[Berkas:DEN Logo.png|pus|111x111px]]
|[[Dewan Energi Nasional]]
|DEN
|UU No. 30 Tahun 2007
Perpres No. 26 Tahun 2008
|[[Presiden Indonesia|Presiden Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|pus|119x119px]]
|[[Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan]]
|
|UU No. 20 Tahun 2009
PP No. 1 Tahun 2010
|[[Mahfud MD|Moh. Mahfud MD]]
|-
|[[Berkas:Logo DJSN (cropped).png|pus|131x131px]]
|[[Dewan Jaminan Sosial Nasional]]
|DJSN
|UU Nomor 40 Tahun 2004
UU No. 6 Tahun 2023
|[[Agus Suprapto]]
|-
|[[Berkas:Badan Pengusahaan Batam.jpeg|pus|111x111px]]
|[[Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam]]
|
|Keppres No. 8 Tahun 2016
|[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]]
|-
|[[Berkas:Badan KoordinasiPengusahaan Keamanan LautBintan.jpg|pus|139x139px]]
|[[Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan]]
|Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014<ref>[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/174350/Perpres%20Nomor%20178%20Tahun%202014.pdf PERPRES No. 178 Tahun]</ref>
|[[Badan Keamanan Laut Republik Indonesia|Badan Keamanan Laut]]
|
|Keppres No. 19 Tahun 2013
|[[Daftar Gubernur Kepulauan Riau|Gubernur Kepulauan Riau]]
|-
|[[Berkas:Logo Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.png|pus|221x221px]]
|[[Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional]]
|[[Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun]]
|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
|
|Keppres No. 20 Tahun 2013
|[[Daftar Gubernur Kepulauan Riau|Gubernur Kepulauan Riau]]
|-
|[[Berkas:Logo BPKS Sabang.jpg|pus|111x111px]]
|[[Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang]]
|
|PP Nomor 83 Tahun 2010
|[[Daftar Gubernur Aceh|Gubernur Aceh]]
|-
|[[Berkas:DKPP.png|pus|111x111px]]
|[[Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi]]
|[[Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum|Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu]]
|Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012
|DKPP
|[[Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi]]
|UU No. 7 Tahun 2017
UU No. 7 Tahun 2023
|[[Heddy Lugito]]
|-
|[[Berkas:Logo Dewan Ketahanan Nasional RI.png|pus|138x138px]]
|[[Dewan Ketahanan Nasional]]
|Wantannas
|Keppres No. 101 Tahun 1999
|[[Presiden Indonesia|Presiden Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:Logo KEK.png|pus|200x200px]]
|[[Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus]]
|
|UU No. 39 Tahun 2009
UU No. 6 Tahun 2023
 
Keppres No. 10 Tahun 2022
|[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]]
|-
|[[Berkas:SNKI-Logo-sm.png|pus|163x163px]]
|[[Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo]]
|[[Dewan Nasional Keuangan Inklusif]]
|Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017
|DNKI
| Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
|Perpres Nomor 114 Tahun 2020
|[[Presiden Indonesia|Presiden Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|pus|119x119px]]
|[[Dewan Pengupahan Nasional]]
|Depenas
|Keppres No.107 Tahun 2004
|[[Indah Anggoro Putri]]
|-
|[[Berkas:Dewan pers.jpg|pus|111x111px]]
|[[Dewan Pers]]
|
|UU No. 40 Tahun 1999
|[[Ninik Rahayu]]
|-
|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|pus|119x119px]]
|[[Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik]]
|[[Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah]]
|Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003<ref>[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan022PUUI2003.pdf][http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan022PUUI2003.pdf Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003]</ref>
|DPOD
|UU No. 23 Tahun 2014
Perpres No. 91 Tahun 2015
|[[Wakil Presiden Indonesia|Wakil Presiden Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:Logo Dewan Pertimbangan Presiden (2020).png|pus|111x111px]]
|[[Dewan Pertimbangan Presiden]]
|Wantimpres
|UU No. 19 Tahun 2006
|[[Wiranto]]
|-
|[[Berkas:Dewan Sumber Daya Air Nasional.png|pus|140x140px]]
|[[Dewan Sumber Daya Air Nasional]]
|DSDAN
|Perpres No. 53 Tahun 2022
|[[Luhut Binsar Pandjaitan]]
|-
|[[Berkas:Logo wantiknas.png|pus|184x184px]]
|[[Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional]]
|Wantiknas
|Keppres No. 01 Tahun 2014
|[[Presiden Indonesia|Presiden Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:Kantor Staf Presiden.png|pus|111x111px]]
|[[Kantor Staf Presiden Republik Indonesia|Kantor Staf Presiden]]
|KSP
|Perpres No. 83 Tahun 2019
|[[Moeldoko]]
|-
|[[Berkas:Logo kasn 180.png|pus|111x111px]]
|[[Komisi Aparatur Sipil Negara]]
|KASN
|UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 20 Tahun 2023
|[[Agus Pramusinto]]
|-
|[[Berkas:Logo DJKI Kemenkumham.png|pus|242x242px]]
|[[Komisi Banding Merek]]
|
|UU No. 20 Tahun 2016
PP No. 90 Tahun 2019
 
UU No. 6 Tahun 2023
|[[Teddy Anggoro]]
|-
|[[Berkas:Logo DJKI Kemenkumham.png|pus|182x182px]]
|[[Komisi Banding Paten]]
|
|UU Nomor 13 Tahun 2016 Permenkumham No.3 Tahun 2019
UU No. 6 Tahun 2023
|[[Razilu]]
|-
|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|pus|119x119px]]
|[[Badan Pengembangan Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu]]
|[[Komisi Informasi|Komisi Informasi Pusat]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
|KIP
|UU Nomor 14 Tahun 2008
|[[Donny Yoesgiantoro]]
|-
|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|pus|119x119px]]
|[[Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik]]
|KKH PRG
|Perpres No. 39 Tahun 2010
Perpres No. 53 Tahun 2014
|[[Bambang Prasetya]]
|-
|[[Berkas:Logo Komisi Kejaksaan.png|pus|134x134px]]
|[[Komisi Kejaksaan]]
|Komjak
|UU No. 16 Tahun 2004
|[[Pujiyono Suwadi]]
|-
|[[Berkas:Logo Kompolnas.png|pus|111x111px]]
|[[Komisi Kepolisian Nasional]]
|Kompolnas
|Perpres No. 17 Tahun 2011
|[[Mahfud MD|Moh. Mahfud MD]]
|-
|[[Berkas:Logo Komnas Disabilitas.png|pus|111x111px]]
|[[Komisi Nasional Disabilitas]]
|KND
|Perpres No. 68 Tahun 2020
|[[Dante Rigmalia]]
|-
|[[Berkas:Logo Komnas Perempuan.png|pus|179x179px]]
|[[Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan]]
|Komnas Perempuan
|Perpres No. 65 Tahun 2005
|[[Andy Yentriyani]]
|-
|[[Berkas:Logo Komnas HAM.png|pus|111x111px]]
|[[Komisi Nasional Hak Asasi Manusia]]
|Komnas HAM
|Keppres No. 50 Tahun 1993
|[[Atnike Nova Sigiro]]
|-
|[[Berkas:Logo KPK New.png|pus|186x186px]]
|[[Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia|Komisi Pemberantasan Korupsi]]
|KPK
|UU No. 30 Tahun 2002
UU No. 10 Tahun 2015
 
UU No. 19 Tahun 2019
|[[Nawawi Pomolango]]
<small>([[Pelaksana tugas|Ketua Sementara]])</small>
|-
|[[Berkas:KPU Logo.svg|pus|93x93px]]
|[[Komisi Pemilihan Umum]]
|KPU
|UU No. 7 Tahun 2017
UU No. 7 Tahun 2023
|[[Hasyim Asy'ari (dosen)|Hasyim Asy'ari]]
|-
|[[Berkas:Logo Resmi KPPU 241x300.webp|pus|109x109px]]
|   
[[Komisi Pengawas Persaingan Usaha]]
|KPPU
|UU No. 5 tahun 1999
UU No. 6 Tahun 2023
|[[Fanshurullah Asa|M. Fanshurullah Asa]]
|-
|[[Berkas:Logo of Indonesian Broadcasting Commission.jpg|pus|111x111px]]
|[[Komisi Penyiaran Indonesia]]
|KPI
|UU No. 32 Tahun 2002
UU No. 6 Tahun 2023
|[[Ubaidillah KPI|Ubaidillah]]
|-
|[[Berkas:Logo Komisi Perlindungan Anak Indonesia.png|pus|153x153px]]
|[[Komisi Perlindungan Anak Indonesia]]
|KPAI
|UU No.23 Tahun 2002
UU No. 1 Tahun 2023
|[[Ai Maryati Solihah]]
|-
|[[Berkas:Logo KAN.png|pus|130x130px]]
|[[Komite Akreditasi Nasional]]
|KAN
|Keppres No. 78 Tahun 2001
UU No. 20 Tahun 2014
 
PP No. 34 Tahun 2018
|[[Kepala Badan Standardisasi Nasional]]
|-
|[[Berkas:Logo KADI.png|pus|158x158px]]
|[[Komite Anti Dumping Indonesia]]
|KADI
|PP No. 34 Tahun 2011
|[[Donna Gultom]]
|-
|[[Berkas:Logo kkip komite-kebijakan-industri-pertahanan-indonesia.png|pus|166x166px]]
|[[Komite Kebijakan Industri Pertahanan]]
|KKIP
|UU No. 16 Tahun 2012
Perpres No. 59 Tahun 2013
|[[Presiden Indonesia|Presiden Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|pus|119x119px]]
|[[Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah]]
|
|Keppres No. 14 Tahun 2015
Keppres No. 19 Tahun 2015
|[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]]
|-
|[[Berkas:KNKT logo.png|pus|139x139px]]
|[[Komite Nasional Keselamatan Transportasi]]
|KNKT
|Perpres No. 102 Tahun 2022
|[[Soerjanto Tjahjono]]
|-
|[[Berkas:Logo KNKS.png|pus|131x131px]]
|[[Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)|Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah]]
|KNEKS
|Perpres No. 28 Tahun 2020
|[[Presiden Indonesia|Presiden Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:LOGO KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA.png|pus|128x128px]]
|[[Komite Nasional Keamanan Penerbangan]]
|
|UU No. 1 Tahun 2009
UU No. 6 Tahun 2023
|[[Direktur Jenderal Perhubungan Udara]]
|-
|[[Berkas:National Sports Committee of Indonesia (KONI) logo.svg|pus|111x111px]]
|[[Komite Olahraga Nasional Indonesia]]
|KONI
|UU No. 11 Tahun 2022
PP No. 16 Tahun 2007
|[[Marciano Norman]]
|-
|[[Berkas:Indonesian Olympic Comitee (KOI) logo.svg|pus|111x111px]]
|[[Komite Olimpiade Indonesia]]
|KOI
|UU No. 11 Tahun 2022
PP No. 16 Tahun 2007
|[[Raja Sapta Oktohari]]
|-
|[[Berkas:Logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2021).svg|pus|132x132px]]
|[[Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia]]
|KPPI
|PP No. 34 Tahun 2011
|[[Mardjoko]]
|-
|[[Berkas:Logo Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.svg|pus|124x124px]]
|[[Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas]]
|KPPIP
|Perpres No. 75 Tahun 2014
Perpres No. 122 Tahun 2016
|[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]]
|-
|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|pus|119x119px]]
|Badan Pengendalian Bimbingan Massal
|[[Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan]]
|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
|
|
|PP No. 33 Tahun 2005
Keppres No. 47 Tahun 2014
 
Keppres No. 2 Tahun 2021
|[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]]
|-
|[[Berkas:Komite-profesi-akuntan-publik.png|pus|111x111px]]
|[[Badan Pengelola Dana Abadi Umat]]
|[[Komite Profesi Akuntan Publik]]
|Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014
|KPAP
|[[Badan Pengelola Keuangan Haji]]
|PP No. 84 Tahun 2012
|[[Erawati KPAP|Erawati]]
|-
|[[Berkas:Logo KSAP.jpg|pus|127x127px]]
|[[Komite Standar Akuntansi Pemerintahan]]
|KSAP
|Keppres No 28 Tahun 2017
|[[Direktorat Jenderal Perbendaharaan|Direktur Jenderal Perbendaharaan]], [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:Logo BP Tapera.png|pus|92x92px]]
|[[Komite Tabungan Perumahan Rakyat]]
|
|UU No. 1 Tahun 2011
UU No. 4 Tahun 2016
PP No. 25 Tahun 2020
|[[Daftar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia|Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]]
|-
|[[Berkas:KKI Logo.png|pus|212x212px]]
|[[Konsil Kedokteran Indonesia]]
|KKI
|UU No. 17 Tahun 2023
|[[Pattiselanno Roberth Johan]]
|-
|[[Berkas:Logo KTKI.jpg|pus|118x118px]]
|[[Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia]]
|KTKI
|Perpres No.90 Tahun 2017
Perpres No. 86 Tahun 2019
|[[Amirudin Supartono]]
|-
|[[Berkas:Logo of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia.svg|pus|91x91px]]
|[[Lembaga Kerja Sama Tripartit]]
|LKS Tripartit
|PP No. 4 TAHUN 2017
|[[Daftar Menteri Ketenagakerjaan Indonesia|Menteri Ketenagakerjaan]]
|-
|Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut
|Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
|
|[[Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan]]
|LP3H
|UU No.18 Tahun 2013
UU No. 6 Tahun 2023
|
|-
|[[Berkas:Logo baru color jpeg LPS.jpg|pus|128x128px]]
|[[Badan Penyehatan Perbankan Nasional]]
|[[Lembaga Penjamin Simpanan]]
|Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004
|LPS
|UU No. 24 Tahun 2004
UU No. 7 Tahun 2009
 
UU No. 4 Tahun 2023
|[[Purbaya Yudhi Sadewa]]
|-
|[[Berkas:Logo Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.png|pus|84x84px]]
|[[Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban]]
|LPSK
|UU No. 13 Tahun 2006
UU No. 1 Tahun 2023
|[[Hasto Atmojo Suroyo]]
|-
|[[Berkas:Logo of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia.svg|pus|91x91px]]
|[[Lembaga Produktivitas Nasional]]
|LPN
|Perpres No. 1 Tahun 2023
|[[Daftar Menteri Ketenagakerjaan Indonesia|Menteri Ketenagakerjaan]]
|-
|[[Berkas:Lsf logo utama.png|pus|133x133px]]
|[[Lembaga Sensor Film]]
|LSF
|UU No. 33 Tahun 2009
UU No. 6 Tahun 2023
 
PP No. 18 Tahun 2014
|[[Rommy Fibri Hardiyanto]]
|-
|
|[[Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup]]
|LUKLH
|PP No.22 Tahun 2021
|
|-
|[[Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi|Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias]]
|Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009<ref name=":0">[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/16639/Perpres0032009.pdf PERPRES No. 3 Tahun 2009]</ref>
|
|[[Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan]]
* Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh,
|MDTK
* Badan Kesinambungan Rekonstruksi Nias<ref name=":0" />
|UU No. 17 Tahun 2023
|
|-
|[[Dewan Buku Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
|
|[[Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir]]
|MPTN
|UU No. 10 Tahun 1997
UU No. 6 Tahun 2023
 
Perpres No. 83 Tahun 2014
|
|-
|[[Berkas:Logo Ombudsman.png|pus|142x142px]]
|[[Dewan Gula Indonesia]]
|[[Ombudsman Republik Indonesia]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
|ORI
|UU No.37 Tahun 2008
|[[Mokhammad Najih]]
|-
|[[Berkas:Logo of Ibu Kota Nusantara.svg|pus|113x113px]]
|[[Otorita Ibu Kota Nusantara]]
|OIKN
|UU No. 3 Tahun 2022
|[[Basuki Hadimuljono]]<ref>{{Cite web|last=Safitri|first=Eva|title=Jokowi Tunjuk Menteri Basuki Jadi Plt Kepala Otorita IKN, Raja Juli Wakil|url=https://news.detik.com/berita/d-7371033/jokowi-tunjuk-menteri-basuki-jadi-plt-kepala-otorita-ikn-raja-juli-wakil|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-06-03}}</ref>
<small>([[Pelaksana tugas|Pelaksana Tugas]])</small>
|-
|[[Berkas:OJK Logo.png|pus|117x117px]]
|[[Otoritas Jasa Keuangan]]
|OJK
|UU No. 21 Tahun 2011
UU No. 4 Tahun 2023
|[[Mahendra Siregar]]
|-
|[[Berkas:Logo of the Ministry of Industries of the Republic of Indonesia.svg|pus|161x161px]]
|[[Otoritas Nasional Senjata Kimia]]
|OTNAS
|Perpres No. 19 Tahun 2017
|[[Daftar Menteri Perindustrian Indonesia|Menteri Perindustrian Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:LOGO PPATK.png|pus|87x87px]]
|[[Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan]]
|PPATK
|UU No. 8 Tahun 201
UU No.1 Tahun 2023
|[[Ivan Yustiavandana]]
|-
|[[Berkas:Logo of SKK Migas.svg|pus|110x110px]]
|[[Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi]]
|SKK Migas
|Perpres No. 9 Tahun 2013
|[[Dwi Soetjipto]]
|}
#
#
# [[Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan]] (BP3)
# [[Badan Pertimbangan Perfilman Nasional]] (BP2N)
# [[Badan Promosi Pariwisata Indonesia]] (BPPI)
# [[Dewan Insinyur Indonesia]] (DII)
# [[Dewan Koperasi Indonesia]]
# [[Komite Industri Nasional]] (KINAS)
# [[Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian]] (TKMPP)
# [[Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan]] (TNP2K)
 
== Pembubaran ==
Berikut ini adalah daftar LNS yang telah dibubarkan.
{| class="wikitable sortable"
!Nama
!Dasar hukum pembubaran
!Lembaga pengganti/penyelenggara tugas
|-
|[[Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik]]
|Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003<ref>[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan022PUUI2003.pdf][http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan022PUUI2003.pdf Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003]</ref>
|
|-
|[[Badan Penyehatan Perbankan Nasional]]
|Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004
|[[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Departemen Keuangan]]
|-
|[[Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi|Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias]]
|Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009<ref name=":0">[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/16639/Perpres0032009.pdf PERPRES No. 3 Tahun 2009]{{Pranala mati|date=Desember 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
|
* [[Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh]]
* [[Badan Kesinambungan Rekonstruksi Nias]]<ref name=":0" />
|-
|[[Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi]]
|Dewan Kelautan Indonesia
|Peraturan Presiden Nomor 11654 Tahun 20162009
|[[Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]]
|-
|[[Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi]]
|Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012
|[[Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi]]
|-
|[[Badan Pengelola Dana Abadi Umat]]
|Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014
|[[Badan Pengelola Keuangan Haji]]
|-
|[[Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur]]
|Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014
|[[Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas]]
|-
|[[Komite Ekonomi Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2014<ref>[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/174233/Perpres%20Nomor%20163%20Tahun%202014.pdf PERPRES No. 163 Tahun 2014]{{Pranala mati|date=Januari 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
|
|-
|[[Komite Inovasi Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2014
|
|-
|[[Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional]]
|Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1">[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/174345/Perpres%20Nomor%20176%20Tahun%202014.pdf Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014]{{Pranala mati|date=Januari 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
|
|-
|[[Badan Pengembangan Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" />
|
|-
|[[Dewan Buku Nasional Perubahan Iklim]]
|Peraturan Presiden Nomor 16176 Tahun 20152014<ref name=":1" />
|
|
|-
|[[Dewan Gula Indonesia]]
|Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan
|Peraturan Presiden Nomor 116176 Tahun 20162014<ref name=":1" />
|
|
|-
|[[Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" />
|
|
|-
|[[Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" />
|
|
|-
|[[Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan]]
|[[Komisi Hukum Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" />
|
|
|-
|[[Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" />
|
|-
|[[Komisi Hukum Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" />
|
|-
|[[Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat]]
|[[Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" />
|
|-
|[[Badan Koordinasi Keamanan Laut]]
|Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014<ref>[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/174350/Perpres%20Nomor%20178%20Tahun%202014.pdf PERPRES No. 178 Tahun]{{Pranala mati|date=Januari 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
|[[Badan Keamanan Laut Republik Indonesia|Badan Keamanan Laut]]
|-
|[[Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut]]
|Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
|
|-
|[[Dewan Nasional Perubahan Iklim]]
|[[Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur]]
|Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
|
|-
|[[Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]]
| rowspan="2" |Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015
|[[Unit Staf Kepresidenan]]
|-
|[[Unit Staf Kepresidenan]]
|[[Kantor Staf Presiden Republik Indonesia|Kantor Staf Presiden]]
|-
|[[Badan Benih Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2">[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/175125/PERPRES%20Nomor%20116%20Tahun%202016.pdf Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016]{{Pranala mati|date=Januari 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
|
|-
|[[Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" />
|
|-
|[[Badan Pengendalian Bimbingan Massal]]
|[[Komite Ekonomi Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 163116 Tahun 20142016 <ref>[http name="://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/174233/Perpres%20Nomor%20163%20Tahun%202014.pdf2" PERPRES No. 163 Tahun 2014]</ref>
|
|-
|[[Dewan Kelautan Indonesia]]
|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" />
|
|-
|[[Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas]]
|[[Komite Inovasi Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" />
|
|
|-
|[[Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan]]
|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" />
|
|-
|Komite[[Komisi Nasional KeuanganPengendalian Syariah (KNKS)Zoonosis]]
|Peraturan Presiden Nomor 28116 Tahun 20202016 <ref>[https name=":2" //jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176045/Perpres_Nomor_28_Tahun_2020.pdf]</ref>
|[[Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)]]
|
|-
|[[Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun]]
|Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" />
|
|
|-
|[[Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi]]
|Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun
|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" />
|
|
|-
Baris 278 ⟶ 833:
* [[Kementerian Kesehatan Republik Indonesia|Kementerian Kesehatan]]
* [[Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan]]
|-
|[[Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo]]
|Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017
|[[Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo]], [[Direktorat Jenderal Sumber Daya Air]], [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]]
|-
|[[Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila]]
|Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018
|[[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila]]
|-
|[[Komite Nasional Keuangan Syariah]] (KNKS)
|Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020<ref>[https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176045/Perpres_Nomor_28_Tahun_2020.pdf]</ref>
|[[Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)]]
|-
|[[Tim Transparansi Industri Ekstraktif]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|
* [[Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral]]
* [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementerian Keuangan]]
 
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
|-
|[[LembagaBadan Koordinasi danNasional PengendalianPenyuluhan PeningkatanPertanian, KesejahteraanPerikanan, Sosial Penyandangdan CacatKehutanan]]
|Peraturan Presiden Nomor 17682 Tahun 20142020
|
* [[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]]
* [[Kementerian Pertanian Republik Indonesia|Kementerian Pertanian]]
* [[Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|Kementerian Kelautan dan Perikanan]]
 
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
|-
|[[Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|
|-
|[[Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda]]
|Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
|Peraturan Presiden Nomor 11682 Tahun 20162020
|
|-
|[[Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|
* [[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]]
* [[Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|Kementerian Kelautan dan Perikanan]]
 
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
|-
|[[Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum|Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum]]
|[[Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi]]
|Peraturan Presiden Nomor 5482 Tahun 20092020
|[[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]]
|[[Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]]
|-
|[[Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Tahun 2017-2019]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|
|-
|[[Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha]]
|[[Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]]
|Peraturan Presiden Nomor 2682 Tahun 20152020
|[[Komite Penanganan ''Corona Virus Disease'' 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional]]
|[[Unit Staf Kepresidenan]]
|-
|[[Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|
* [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]] dan
* [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementerian Keuangan]]
 
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
|-
|[[Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri]]
|[[Unit Staf Kepresidenan]]
|Peraturan Presiden Nomor 2682 Tahun 20152020
|[[KantorKementerian Staf PresidenKeuangan Republik Indonesia|KantorKementerian Staf PresidenKeuangan]]
|-
|[[Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka ''World Trade Organization'']]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|
* [[Kementerian Perdagangan Republik Indonesia|Kementerian Perdagangan]]
* [[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Kementerian Luar Negeri]]
 
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
|-
|[[Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara]]
|[[Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila]]
|Peraturan Presiden Nomor 782 Tahun 20182020
|[[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila]]
|
|-
|[[Komite Kebijakan Sektor Keuangan]]
|[[Dewan Riset Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref>{{Cite web|title=Produk Hukum {{!}} JDIH Kementerian Sekretariat Negara|url=https://jdih.setneg.go.id/Produk|website=jdih.setneg.go.id|access-date=2020-12-10}}</ref>
|Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
|
|-
|[[Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|[[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]]
|-
|[[Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|[[Komite Penanganan ''Corona Virus Disease'' 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional]]
|-
|[[Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|[[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]]
|-
|[[Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ''Association of Southeast Asian Nations'']]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|[[Komite Penanganan ''Corona Virus Disease'' 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional]]
|-
|[[Dewan Riset Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3">{{Cite web|title=Produk Hukum {{!}} JDIH Kementerian Sekretariat Negara|url=https://jdih.setneg.go.id/Produk|website=jdih.setneg.go.id|access-date=2020-12-10}}</ref>
|[[Kementerian Riset dan Teknologi]]/[[Badan Riset dan Inovasi Nasional]]
|-
|[[Dewan Ketahanan Pangan]]
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" />
|[[Kementerian Pertanian Republik Indonesia|Kementerian Pertanian]]
|
|-
|[[Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura|Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura]]
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" />
|[[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]] dan [[Kementerian Perhubungan Republik Indonesia|Kementerian Perhubungan]] sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
|
* [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]] dan
* [[Kementerian Perhubungan Republik Indonesia|Kementerian Perhubungan]]
 
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
|-
|[[Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan|Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan]]
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" />
|[[Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia|Kementerian Pemuda dan Olahraga]]
|
|-
|[[Komisi Pengawas Haji Indonesia]]
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" />
|[[Kementerian Agama Republik Indonesia|Kementerian Agama]]
|
|-
|[[Komite Ekonomi dan Industri Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" />
|[[Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian]]
|
|-
|[[Badan Pertimbangan Telekomunikasi]]
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" />
|[[Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Kementerian Komunikasi dan Informatika]]
|
|-
|[[Komisi Nasional Lanjut Usia]]
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" />
|[[Kementerian Sosial Republik Indonesia|Kementerian Sosial]]
|
|-
|[[Badan Olahraga Profesional Indonesia]]
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" />
|[[Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia|Kementerian Pemuda dan Olahraga]]
|
|-
|[[Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia]]
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" />
|[[Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Kementerian Komunikasi dan Informatika]]
|-
|[[Badan Restorasi Gambut]]
|Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020
|[[Badan Restorasi Gambut dan Mangrove]]
|-
|[[Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan]]
|Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
|[[Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup]]
|-
|[[Komite Penanganan ''Corona Virus Disease'' 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023
|
|}
Baris 369 ⟶ 1.000:
 
== Pranala luar ==
* [http://www.bpk.go.id/doc/ikhtisar/lkpp2006/buku_2/lamp_07_tp_invest_lainnya.pdf Daftar Lembaga Non Struktural dan Independen yang menerima Dana APBN melalui Kementerian Negara dan Lembaga]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
 
[[Kategori:Lembaga nonstruktural Indonesia| ]]