Lembaga Nonstruktural: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 6 Januari 2011 15.31 sunting 110.137.66.188 (bicara) Tidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 18 Juni 2024 08.06 sunting balikkan Sfriu (bicara \| kontrib) 2.109 suntingan k Sfriu memindahkan halaman Lembaga Nonstruktural ke Lembaga Non Struktural dengan menimpa pengalihan lama Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Revisi selanjutnya →
(211 revisi perantara oleh 53 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{Politics of Indonesia}} Di [[Indonesia]], '''Lembaga Non Struktural''' (disingkat '''LNS''') adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang [[Kementerian Negara]], tetapi dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.<ref>[http://www.indonesia.go.id/images/stories/Berita/profil_10_lembaga_non_struktural_di_indonesia_2013.pdf Profil 10 Lembaga Non Stuktural]</ref> '''Lembaga nonstruktural''' (disingkat '''LNS''') adalah [[lembaga negara]] di [[Indonesia]] yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi sektoral dari lembaga pemerintahan yang sudah ada.<ref name="Detikcom">[http://www.detiknews.com/read/2009/12/02/170816/1252870/10/13-lembaga-dihapus-39-digabung Rasionalisasi LNS: 13 Lembaga Dihapus, 39 Digabung]</ref> LNS bertugas memberi pertimbangan kepada [[Presiden Republik Indonesia\|presiden]] atau [[menteri]], atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu dari suatu [[kementerian Indonesia\|kementerian]]. == Klasifikasi == ~~LNS bersifat nonstruktural, dalam arti tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian ataupun~~ Lembaga Nonstruktural diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut: [[lembaga pemerintah nonkementerian]]. Kepala LNS umumnya ditetapkan oleh presiden, tetapi LNS dapat juga dikepalai oleh menteri, bahkan wakil presiden atau presiden sendiri. Sedangkan nomenklatur yang digunakan antara lain adalah "dewan", "badan", "lembaga", "tim", dan lain-lain. # Peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembentukannya #* LNS yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang #* LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah #* LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Presiden #* LNS yang Dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden # Urusan pemerintahan yang berkaitan # Pendanaan #* Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Sendiri #* Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Menempel pada Kementerian/Lembaga #* Klasifikasi LNS di Daerah dengan Pembebanan Anggaran APBD #* Klasifikasi LNS Berdasarkan Sumber Pendanaan Lain # Perwakilan di daerah<ref>[https://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=14080 Setneg: Indikator Klasifikasi Lembaga Non Struktural]</ref> == Daftar ~~lembaga nonstruktural~~ == Berikut adalah daftar LNS yang ada di Indonesia.<ref name="Daftar Lembaga Non Struktural">[http://www.menpan.go.id/daftar-kelembagaan-2 Lembaga Non Struktural]</ref> Berikut adalah daftar LNS di Indonesia. Daftar ini mungkin belum mencakup keseluruhan, karena memang belum terdapat definisi secara formal mengenai LNS yang dapat dijadikan pedoman dalam mendefinisikan suatu lembaga sebagai LNS atau bukan. Pertengahan tahun 2009, LAN mengindentifikasikan jumlah LNS mencapai 92 lembaga.<ref name="Setneg">[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4034&Itemid=55 Setneg Selanggarakan Diskusi Masa Depan Lembaga Non-Struktural di Indonesia]</ref> ) * [[Badan Pelaksana APEC]] * [[Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi]] (BP Migas) * [[Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo]] * [[Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian]] * [[Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi]] (BPH Migas) * [[Badan Pengembangan Ekspor Nasional]] * [[Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional]] * [[Badan Pertimbangan Jabatan Nasional]] (Baperjanas) * [[Badan Pertimbangan Kepegawaian]] (Bapek) * [[Badan Pertimbangan Perfilman Nasional]] * [[Badan Reintegrasi Aceh]] (BRA) * [[Dewan Buku Nasional]] * [[Dewan Ekonomi Nasional]] (DEN) * [[Dewan Gula Indonesia]] * [[Dewan Kelautan Indonesia]] * [[Dewan Ketahanan Pangan]] * [[Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah]] (DPOD) * [[Dewan Pertimbangan Presiden]] (Wantimpres) * [[Dewan TIK Nasional]] (Detiknas) * [[Komisi Hukum Nasional]] (KHN) * [[Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh]] * [[Komisi Kebenaran dan Persahabatan]] (KKP) * [[Komisi Kejaksaan Republik Indonesia]] * [[Komisi Kepolisian Nasional]] * [[Komite Nasional Keselamatan Transportasi]] (KNKT) * [[Komite Olahraga Nasional Indonesia]] (KONI) * [[Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia]] (LPEI) * [[Lembaga Sensor Film]] (LSF) * [[Tim Bakorlak Inpres 6]] * [[Tim Pengembangan Industri Hankam]] * [[Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]] (UKP4) ~~=== Lembaga independen ===~~ ~~Lembaga independen juga sering diklasifikasikan sebagai LNS. Lembaga-lembaga ini dibentuk oleh [[pemerintah pusat]], namun bekerja secara independen. Berikut adalah daftar beberapa lembaga independen:~~ * [[Badan Arbitrase Nasional Indonesia]] (BANI) * [[Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia]] (BAPMI) * [[Badan Nasional Sertifikasi Profesi]] (BNSP) * [[Dewan Pers]] * [[Komisi Nasional Perempuan\|Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan]] (Komnas Perempuan) * [[Komisi Nasional Hak Asasi Manusia]] (Komnas HAM) * [[Komite Nasional Keselamatan Transportasi]] (KNKT) * [[Komisi Pemilihan Umum]] (KPU) * [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK) * [[Komisi Penanggulan Aids]] * [[Komisi Pengawas Persaingan Usaha]] (KPPU) * [[Komisi Penyiaran Indonesia]] (KPI) * [[Komisi Perlindungan Anak Indonesia]] (KPAI) * [[Komisi Yudisial]] (KY) * [[Lembaga Penjamin Simpanan]] (LPS) * [[Ombudsman Republik Indonesia]] (ORI) * [[Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan]] (PPATK) ~~=== Bekas lembaga nonstruktural ===~~ * [[Badan Penyehatan Perbankan Nasional]] (BPPN) * [[Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi\|Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias]] (BRR Aceh-Nias) * [[Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi]] (UPK3KR) {\| class="wikitable text-align: center"\| cell content" ~~== Kontroversi ==~~ \|+Lembaga Nonstruktural Pembentukan LNS mulai marak pasca [[Sejarah Indonesia (1998-sekarang)\|reformasi]]. Ada yang dibentuk melalui [[Undang-Undang\|UU]], [[Peraturan Pemerintah\|PP]], [[Peraturan Presiden\|perpres]], ataupun [[Keputusan Presiden\|keppres]]. Peningkatan jumlah LNS setiap tahunnya dapat menyebabkan tugas dan fungsi tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada dan dapat menambah pengeluaran anggaran belanja negara, walau ada beberapa LNS yang tidak memerlukan anggaran besar. !Logo Lembaga !Nama Lembaga !Singkatan !Dasar Pembentukan !Ketua/Kepala \|- \|[[Berkas:Logo AIPI.jpg\|pus\|150x150px]] \|[[Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia]] \|AIPI \|Undang-Undang No. 8 Tahun 1990 \|[[Daniel Murdiyarso]] \|- \|[[Berkas:Logo BAZNAS RI-Hijau-01.png\|pus\|135x135px]] \|[[Badan Amil Zakat Nasional]] \|BAZNAS \|Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 PP No. 14 Tahun 2014 \|[[Noor Achmad]] \|- \|[[Berkas:Logo-bin-botasupal-1.png\|pus\|165x165px]] \|[[Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu]] \|Botasupal \|Perpres No. 123 Tahun 2012 \|[[Daftar Kepala Badan Intelijen Negara\|Kepala BIN]] [[Ex-officio\|<small>(ex-officio)</small>]] \|- \|[[Berkas:Logo bnpp.png\|pus\|112x112px]] \|[[Badan Nasional Pengelola Perbatasan]] \|BNPP \|Perpres No. 44 Tahun 2017 \|[[Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia\|Menteri Dalam Negeri]] \|- \|[[Berkas:LogoBNSP.png\|pus\|158x158px]] \|[[Badan Nasional Sertifikasi Profesi]] \|BNSP \|[[Perppu Cipta Kerja\|UU No. 6 Tahun 2023]] PP No. 10 Tahun 2018 \|[[Syamsi Hari]] \|- \|[[Berkas:Logo masjid istiqlal.png\|pus\|111x111px]] \|[[Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal]] \|BPMI \|Perpres No. 64 Tahun 2019 Perpres No. 46 Tahun 2023 \|[[Daftar Menteri Agama Indonesia\|Menteri Agama Republik Indonesia]] \|- \|[[Berkas:Logo BPIP.png\|pus\|95x95px]] \|[[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila]] \|BPIP \|Perpres No. 7 Tahun 2018 \|[[Yudian Wahyudi]] \|- \|[[Berkas:Logo BPH Migas.png\|pus\|116x116px]] \|[[Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas\|Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi]] \|BPH Migas \|PP No 67 Tahun 2002 PP No. 49 Tahun 2012 Keppres No. 86 Tahun 2002 Selain itu, tidak adanya definisi secara formal mengenai LNS mempersulit para pakar maupun lembaga dalam mengidentifikasikan LNS. Akibatnya, terjadi perbedaan opini tentang jumlah LNS yang ada di Indonesia. Pertengahan tahun 2009, LAN mengindentifikasikan jumlah LNS mencapai 92 lembaga.<ref name="Setneg" /> Perpres No. 45 Tahun 2012 Posisi LNS dalam konteks keuangan negara juga menjadi sorotan. Sepertiga dari jumlah LNS dibiayai oleh [[Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara\|APBN]]. Pendanaan kegiatannya bergabung dengan pendanaan kegiatan kementerian/lembaga, bukan sebagai satuan kerja tersendiri. Hal ini dapat berimplikasi pada tumpang tindihnya tugas dan wewenang antara kementerian/lembaga dengan LNS yang nantinya dapat menyebabkan inefisiensi anggaran. \|[[Erika Retnowati]] \|- Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, baik untuk laporan keuangan maupun laporan kinerja yang berada di kementerian/lembaga, bukan dilakukan oleh LNS sebagai lembaga. Karena tidak adanya laporan kinerja dan laporan keuangan yang mandiri, audit kinerja dan audit keuangan akan kesulitan untuk menilai akuntabilitas LNS bersangkutan.<ref name="Setneg" /> \|[[Berkas:Logo Bawaslu.png\|pus\|165x165px]] \|[[Badan Pengawas Pemilihan Umum]] \|Bawaslu \|UU No. 15 Tahun 2011 \|[[Rahmat Bagja]] \|- \|[[Berkas:Bprs Logo.png\|pus\|111x111px]] \|[[Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia]] \|BPRS \|UU No. 44 Tahun 2009 PP No. 49 Tahun 2013 \|[[Slamet Riyadi Yuwono]] \|- \|[[Berkas:Logo BPKH (2019).png\|pus\|136x136px]] \|[[Badan Pengelola Keuangan Haji]] \|BPKH \|UU No. 34 Tahun 2014 \|[[Fadlul Imansyah]] \|- \|[[Berkas:Logo BP Tapera.png\|pus\|92x92px]] \|[[Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat]] \|BP Tapera \|UU No. 1 Tahun 2011 UU No. 4 Tahun 2016 PP No. 25 Tahun 2020 ~~=== Penataan ===~~ \|[[Adi Setianto]] Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh [[Sekretariat Negara Republik Indonesia\|Setneg]] bekerjasama dengan 14 perguruan tinggi dan melibatkan beberapa pakar melalui kegiatan penelitian, diskusi dan seminar, muncul rekomendasi untuk menata ulang keberadaan LNS. Dari 92 lembaga, 13 diusulkan dihapus, sedangkan 39 lainnya akan digabungkan. Lembaga yang akan dihapus dan digabungkan tersebut hanyalah lembaga yang dibentuk dengan keppres dan perpres, sedangkan yang dibentuk dengan UU akan dilakukan penelaahan lebih komprehensif. Penataan ini akan dilakukan dalam waktu 5 tahun.<ref name="Detikcom" /><ref>[http://www.bipnewsroom.info/index.php?_language=Indonesia&_mainNo=11&_subNo=&_insideSubNo=&newsid=57565&_link=loadnews.php MENSESNEG: 13 LEMBAGA PEMERINTAH NON-STRUKTURAL AKAN DIHAPUS]</ref> \|- \|[[Berkas:BPJS Kesehatan logo.svg\|pus\|169x169px]] \|[[BPJS Kesehatan\|Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan]] \|BPJS Kesehatan \|UU No. 40 Tahun 2004 UU No. 24 Tahun 2011 UU No. 6 Tahun 2023 ~~13 LNS yang akan dihapus adalah sebagai berikut:<ref>[http://edisicetak.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h02&id=43612 13 Lembaga nonstruktural dihapus]</ref>~~ * [[Komite Standar untuk Satuan Ukuran]] UU No. 4 Tahun 2023 * [[Komite antar Departemen Bidang Kehutanan]] \|[[Ali Ghufron Mukti]] * [[Badan Pengembangan Kehidupan Beragama]] \|- * [[Badan Pembina BUMN]] \|[[Berkas:BPJS Ketenagakerjaan logo.svg\|pus\|169x169px]] * [[Badan Pertimbangan Kepegawaian]] \|[[BPJS Ketenagakerjaan\|Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan]] * [[Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional]] \|BPJS Ketenagakerjaan * [[Dewan Koperasi Indonesia]] \|UU No. 40 Tahun 2004 * [[Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza]] UU No. 24 Tahun 2011 * [[Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian]] * [[Badan Koordinasi Energi Nasional]] UU No. 6 Tahun 2023 * [[Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur]] * [[Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan]] UU No. 4 Tahun 2023 * [[Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh]] \|[[Anggoro Eko Cahyo]] \|- \|[[Berkas:Logo badan perfilman indonesia.png\|pus\|146x146px]] \|[[Badan Perfilman Indonesia]] \|BPI \|UU No.33 Tahun 2009 UU No. 6 Tahun 2023 \|[[Gunawan Paggaru]] \|- \|[[Berkas:Salinan-Logo-Warna BPODT.jpg\|pus\|111x111px]] \|[[Badan Otorita Pariwisata Danau Toba\|Badan Otorita Danau Toba]] \|BPODT \|Perpres No. 49 Tahun 2016 \|[[Jimmy Bernando Panjaitan]] \|- \|[[Berkas:Logobob-small-1.png\|pus\|200x200px]] \| [[Badan Otorita Borobudur]] \|BOB \|Perpres No. 46 Tahun 2017 \|[[Agustin Peranginangin]] \|- \|[[Berkas:Logo BOPLBF.png\|pus\|175x175px]] \|[[Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores]] \|BPOLBF \|Perpres No. 32 Tahun 2018 \|[[Fransiskus Xaverius Teguh]] <small>[[Pelaksana tugas\|(Pelaksana Tugas)]]</small><ref>{{Cite web\|title=Dirut BOPLBF Diganti, Karya Monumental Dirut Baru Dinanti\|url=https://manggaraibaratkab.go.id/berita/detail/dirut-boplbf-diganti-karya-monumental-dirut-baru-dinanti.html\|website=PEMKAB MANGGARAI BARAT\|language=en\|access-date=2024-06-03}}</ref> \|- \|[[Berkas:Badan Pengusahaan Batam.jpeg\|pus\|111x111px]] \|[[Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam]] \|BP Batam \|PP No. 46 Tahun 2007 PP No. 5 Tahun 2011 PP No. 62 Tahun 2019 PP Nomor 68 Tahun 2021 \|[[Daftar Wali Kota Batam\|Walikota Batam]] [[Ex-officio\|<small>(ex-officio)</small>]] \|- \|[[Berkas:Badan Pengusahaan Bintan.jpg\|pus\|139x139px]] \|[[Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan]] \|BP Bintan \|PP No. 47 Tahun 2007 PP No. 41 Tahun 2017 \|[[Farid Irfan Siddik]] \|- \|[[Berkas:Logo Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.png\|pus\|221x221px]] \|[[Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun]] \|BP Karimun \|PP No. 48 Tahun 2007 PP No. 40 Tahun 2017 \|[[Faisal Rizal]] <small>[[Pelaksana tugas\|(Pelaksana Tugas)]]</small> \|- \|[[Berkas:Logo BPKS Sabang.jpg\|pus\|111x111px]] \|[[Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang]] \|BPKS \|UU No. 37 Tahun 2000 UU No. 6 Tahun 2023 \|[[Marthunis]] <small>[[Pelaksana tugas\|(Pelaksana Tugas)]]</small> \|- \|[[Berkas:Logo BPKN RI.png\|pus\|111x111px]] \|[[Badan Perlindungan Konsumen Nasional]] \|BPKN \|PP No. 4 Tahun 2019 \|[[Rizal E. Halim]] \|- \|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg\|pus\|119x119px]] \|[[Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara]] \|BP ASN \|PP No. 79 Tahun 2021 UU No. 20 Tahun 2023 \|[[Daftar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia\|Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia]] \|- \|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg\|pus\|119x119px]] \|[[Badan Pertimbangan Kepegawaian]] \|BAPEK \|PP No. 79 Tahun 2021 UU No. 20 Tahun 2023 \|[[Daftar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia\|Menteri PAN RB]] \|- \| \|[[Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional]] \| \|Keppres No. 12 Tahun 1994 \| \|- \|[[Berkas:Cropped LOGO BRGM 512PX.png\|pus\|111x111px]] \|[[Badan Restorasi Gambut\|Badan Restorasi Gambut dan Mangrove]] \|BRGM \|Perpres No. 120 Tahun 2020 \|[[Hartono Prawiraatmadja]] \|- \|[[Berkas:Logo Badan Wakaf Indonesia-Bawah.png\|pus\|111x111px]] \|[[Badan Wakaf Indonesia]] \|BWI \|UU No. 41 Tahun 2004 PP No. 25 Tahun 2018 \|[[Mohammad Nuh]] \|- \|[[Berkas:DEN Logo.png\|pus\|111x111px]] \|[[Dewan Energi Nasional]] \|DEN \|UU No. 30 Tahun 2007 Perpres No. 26 Tahun 2008 \|[[Presiden Indonesia\|Presiden Republik Indonesia]] \|- \|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg\|pus\|119x119px]] \|[[Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan]] \| \|UU No. 20 Tahun 2009 PP No. 1 Tahun 2010 \|[[Mahfud MD\|Moh. Mahfud MD]] \|- \|[[Berkas:Logo DJSN (cropped).png\|pus\|131x131px]] \|[[Dewan Jaminan Sosial Nasional]] \|DJSN \|UU Nomor 40 Tahun 2004 UU No. 6 Tahun 2023 \|[[Agus Suprapto]] \|- \|[[Berkas:Badan Pengusahaan Batam.jpeg\|pus\|111x111px]] \|[[Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam]] \| \|Keppres No. 8 Tahun 2016 \|[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia\|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]] \|- \|[[Berkas:Badan Pengusahaan Bintan.jpg\|pus\|139x139px]] \|[[Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan]] \| \|Keppres No. 19 Tahun 2013 \|[[Daftar Gubernur Kepulauan Riau\|Gubernur Kepulauan Riau]] \|- \|[[Berkas:Logo Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.png\|pus\|221x221px]] \|[[Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun]] \| \|Keppres No. 20 Tahun 2013 \|[[Daftar Gubernur Kepulauan Riau\|Gubernur Kepulauan Riau]] \|- \|[[Berkas:Logo BPKS Sabang.jpg\|pus\|111x111px]] \|[[Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang]] \| \|PP Nomor 83 Tahun 2010 \|[[Daftar Gubernur Aceh\|Gubernur Aceh]] \|- \|[[Berkas:DKPP.png\|pus\|111x111px]] \|[[Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum\|Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu]] \|DKPP \|UU No. 7 Tahun 2017 UU No. 7 Tahun 2023 \|[[Heddy Lugito]] \|- \|[[Berkas:Logo Dewan Ketahanan Nasional RI.png\|pus\|138x138px]] \|[[Dewan Ketahanan Nasional]] \|Wantannas \|Keppres No. 101 Tahun 1999 \|[[Presiden Indonesia\|Presiden Republik Indonesia]] \|- \|[[Berkas:Logo KEK.png\|pus\|200x200px]] \|[[Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus]] \| \|UU No. 39 Tahun 2009 UU No. 6 Tahun 2023 Keppres No. 10 Tahun 2022 \|[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia\|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]] \|- \|[[Berkas:SNKI-Logo-sm.png\|pus\|163x163px]] \|[[Dewan Nasional Keuangan Inklusif]] \|DNKI \|Perpres Nomor 114 Tahun 2020 \|[[Presiden Indonesia\|Presiden Republik Indonesia]] \|- \|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg\|pus\|119x119px]] \|[[Dewan Pengupahan Nasional]] \|Depenas \|Keppres No.107 Tahun 2004 \|[[Indah Anggoro Putri]] \|- \|[[Berkas:Dewan pers.jpg\|pus\|111x111px]] \|[[Dewan Pers]] \| \|UU No. 40 Tahun 1999 \|[[Ninik Rahayu]] \|- \|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg\|pus\|119x119px]] \|[[Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah]] \|DPOD \|UU No. 23 Tahun 2014 Perpres No. 91 Tahun 2015 \|[[Wakil Presiden Indonesia\|Wakil Presiden Republik Indonesia]] \|- \|[[Berkas:Logo Dewan Pertimbangan Presiden (2020).png\|pus\|111x111px]] \|[[Dewan Pertimbangan Presiden]] \|Wantimpres \|UU No. 19 Tahun 2006 \|[[Wiranto]] \|- \|[[Berkas:Dewan Sumber Daya Air Nasional.png\|pus\|140x140px]] \|[[Dewan Sumber Daya Air Nasional]] \|DSDAN \|Perpres No. 53 Tahun 2022 \|[[Luhut Binsar Pandjaitan]] \|- \|[[Berkas:Logo wantiknas.png\|pus\|184x184px]] \|[[Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional]] \|Wantiknas \|Keppres No. 01 Tahun 2014 \|[[Presiden Indonesia\|Presiden Republik Indonesia]] \|- \|[[Berkas:Kantor Staf Presiden.png\|pus\|111x111px]] \|[[Kantor Staf Presiden Republik Indonesia\|Kantor Staf Presiden]] \|KSP \|Perpres No. 83 Tahun 2019 \|[[Moeldoko]] \|- \|[[Berkas:Logo kasn 180.png\|pus\|111x111px]] \|[[Komisi Aparatur Sipil Negara]] \|KASN \|UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 20 Tahun 2023 \|[[Agus Pramusinto]] \|- \|[[Berkas:Logo DJKI Kemenkumham.png\|pus\|242x242px]] \|[[Komisi Banding Merek]] \| \|UU No. 20 Tahun 2016 PP No. 90 Tahun 2019 UU No. 6 Tahun 2023 \|[[Teddy Anggoro]] \|- \|[[Berkas:Logo DJKI Kemenkumham.png\|pus\|182x182px]] \|[[Komisi Banding Paten]] \| \|UU Nomor 13 Tahun 2016 Permenkumham No.3 Tahun 2019 UU No. 6 Tahun 2023 \|[[Razilu]] \|- \|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg\|pus\|119x119px]] \|[[Komisi Informasi\|Komisi Informasi Pusat]] \|KIP \|UU Nomor 14 Tahun 2008 \|[[Donny Yoesgiantoro]] \|- \|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg\|pus\|119x119px]] \|[[Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik]] \|KKH PRG \|Perpres No. 39 Tahun 2010 Perpres No. 53 Tahun 2014 \|[[Bambang Prasetya]] \|- \|[[Berkas:Logo Komisi Kejaksaan.png\|pus\|134x134px]] \|[[Komisi Kejaksaan]] \|Komjak \|UU No. 16 Tahun 2004 \|[[Pujiyono Suwadi]] \|- \|[[Berkas:Logo Kompolnas.png\|pus\|111x111px]] \|[[Komisi Kepolisian Nasional]] \|Kompolnas \|Perpres No. 17 Tahun 2011 \|[[Mahfud MD\|Moh. Mahfud MD]] \|- \|[[Berkas:Logo Komnas Disabilitas.png\|pus\|111x111px]] \|[[Komisi Nasional Disabilitas]] \|KND \|Perpres No. 68 Tahun 2020 \|[[Dante Rigmalia]] \|- \|[[Berkas:Logo Komnas Perempuan.png\|pus\|179x179px]] \|[[Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan]] \|Komnas Perempuan \|Perpres No. 65 Tahun 2005 \|[[Andy Yentriyani]] \|- \|[[Berkas:Logo Komnas HAM.png\|pus\|111x111px]] \|[[Komisi Nasional Hak Asasi Manusia]] \|Komnas HAM \|Keppres No. 50 Tahun 1993 \|[[Atnike Nova Sigiro]] \|- \|[[Berkas:Logo KPK New.png\|pus\|186x186px]] \|[[Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia\|Komisi Pemberantasan Korupsi]] \|KPK \|UU No. 30 Tahun 2002 UU No. 10 Tahun 2015 UU No. 19 Tahun 2019 \|[[Nawawi Pomolango]] <small>([[Pelaksana tugas\|Ketua Sementara]])</small> \|- \|[[Berkas:KPU Logo.svg\|pus\|93x93px]] \|[[Komisi Pemilihan Umum]] \|KPU \|UU No. 7 Tahun 2017 UU No. 7 Tahun 2023 \|[[Hasyim Asy'ari (dosen)\|Hasyim Asy'ari]] \|- \|[[Berkas:Logo Resmi KPPU 241x300.webp\|pus\|109x109px]] \| [[Komisi Pengawas Persaingan Usaha]] \|KPPU \|UU No. 5 tahun 1999 UU No. 6 Tahun 2023 \|[[Fanshurullah Asa\|M. Fanshurullah Asa]] \|- \|[[Berkas:Logo of Indonesian Broadcasting Commission.jpg\|pus\|111x111px]] \|[[Komisi Penyiaran Indonesia]] \|KPI \|UU No. 32 Tahun 2002 UU No. 6 Tahun 2023 \|[[Ubaidillah KPI\|Ubaidillah]] \|- \|[[Berkas:Logo Komisi Perlindungan Anak Indonesia.png\|pus\|153x153px]] \|[[Komisi Perlindungan Anak Indonesia]] \|KPAI \|UU No.23 Tahun 2002 UU No. 1 Tahun 2023 \|[[Ai Maryati Solihah]] \|- \|[[Berkas:Logo KAN.png\|pus\|130x130px]] \|[[Komite Akreditasi Nasional]] \|KAN \|Keppres No. 78 Tahun 2001 UU No. 20 Tahun 2014 PP No. 34 Tahun 2018 \|[[Kepala Badan Standardisasi Nasional]] \|- \|[[Berkas:Logo KADI.png\|pus\|158x158px]] \|[[Komite Anti Dumping Indonesia]] \|KADI \|PP No. 34 Tahun 2011 \|[[Donna Gultom]] \|- \|[[Berkas:Logo kkip komite-kebijakan-industri-pertahanan-indonesia.png\|pus\|166x166px]] \|[[Komite Kebijakan Industri Pertahanan]] \|KKIP \|UU No. 16 Tahun 2012 Perpres No. 59 Tahun 2013 \|[[Presiden Indonesia\|Presiden Republik Indonesia]] \|- \|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg\|pus\|119x119px]] \|[[Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah]] \| \|Keppres No. 14 Tahun 2015 Keppres No. 19 Tahun 2015 \|[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia\|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]] \|- \|[[Berkas:KNKT logo.png\|pus\|139x139px]] \|[[Komite Nasional Keselamatan Transportasi]] \|KNKT \|Perpres No. 102 Tahun 2022 \|[[Soerjanto Tjahjono]] \|- \|[[Berkas:Logo KNKS.png\|pus\|131x131px]] \|[[Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)\|Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah]] \|KNEKS \|Perpres No. 28 Tahun 2020 \|[[Presiden Indonesia\|Presiden Republik Indonesia]] \|- \|[[Berkas:LOGO KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA.png\|pus\|128x128px]] \|[[Komite Nasional Keamanan Penerbangan]] \| \|UU No. 1 Tahun 2009 UU No. 6 Tahun 2023 \|[[Direktur Jenderal Perhubungan Udara]] \|- \|[[Berkas:National Sports Committee of Indonesia (KONI) logo.svg\|pus\|111x111px]] \|[[Komite Olahraga Nasional Indonesia]] \|KONI \|UU No. 11 Tahun 2022 PP No. 16 Tahun 2007 \|[[Marciano Norman]] \|- \|[[Berkas:Indonesian Olympic Comitee (KOI) logo.svg\|pus\|111x111px]] \|[[Komite Olimpiade Indonesia]] \|KOI \|UU No. 11 Tahun 2022 PP No. 16 Tahun 2007 \|[[Raja Sapta Oktohari]] \|- \|[[Berkas:Logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2021).svg\|pus\|132x132px]] \|[[Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia]] \|KPPI \|PP No. 34 Tahun 2011 \|[[Mardjoko]] \|- \|[[Berkas:Logo Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.svg\|pus\|124x124px]] \|[[Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas]] \|KPPIP \|Perpres No. 75 Tahun 2014 Perpres No. 122 Tahun 2016 \|[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia\|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]] \|- \|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg\|pus\|119x119px]] \|[[Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan]] \| \|PP No. 33 Tahun 2005 Keppres No. 47 Tahun 2014 Keppres No. 2 Tahun 2021 \|[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia\|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]] \|- \|[[Berkas:Komite-profesi-akuntan-publik.png\|pus\|111x111px]] \|[[Komite Profesi Akuntan Publik]] \|KPAP \|PP No. 84 Tahun 2012 \|[[Erawati KPAP\|Erawati]] \|- \|[[Berkas:Logo KSAP.jpg\|pus\|127x127px]] \|[[Komite Standar Akuntansi Pemerintahan]] \|KSAP \|Keppres No 28 Tahun 2017 \|[[Direktorat Jenderal Perbendaharaan\|Direktur Jenderal Perbendaharaan]], [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia]] \|- \|[[Berkas:Logo BP Tapera.png\|pus\|92x92px]] \|[[Komite Tabungan Perumahan Rakyat]] \| \|UU No. 1 Tahun 2011 UU No. 4 Tahun 2016 PP No. 25 Tahun 2020 \|[[Daftar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia\|Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]] \|- \|[[Berkas:KKI Logo.png\|pus\|212x212px]] \|[[Konsil Kedokteran Indonesia]] \|KKI \|UU No. 17 Tahun 2023 \|[[Pattiselanno Roberth Johan]] \|- \|[[Berkas:Logo KTKI.jpg\|pus\|118x118px]] \|[[Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia]] \|KTKI \|Perpres No.90 Tahun 2017 Perpres No. 86 Tahun 2019 \|[[Amirudin Supartono]] \|- \|[[Berkas:Logo of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia.svg\|pus\|91x91px]] \|[[Lembaga Kerja Sama Tripartit]] \|LKS Tripartit \|PP No. 4 TAHUN 2017 \|[[Daftar Menteri Ketenagakerjaan Indonesia\|Menteri Ketenagakerjaan]] \|- \| \|[[Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan]] \|LP3H \|UU No.18 Tahun 2013 UU No. 6 Tahun 2023 \| \|- \|[[Berkas:Logo baru color jpeg LPS.jpg\|pus\|128x128px]] \|[[Lembaga Penjamin Simpanan]] \|LPS \|UU No. 24 Tahun 2004 UU No. 7 Tahun 2009 UU No. 4 Tahun 2023 \|[[Purbaya Yudhi Sadewa]] \|- \|[[Berkas:Logo Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.png\|pus\|84x84px]] \|[[Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban]] \|LPSK \|UU No. 13 Tahun 2006 UU No. 1 Tahun 2023 \|[[Hasto Atmojo Suroyo]] \|- \|[[Berkas:Logo of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia.svg\|pus\|91x91px]] \|[[Lembaga Produktivitas Nasional]] \|LPN \|Perpres No. 1 Tahun 2023 \|[[Daftar Menteri Ketenagakerjaan Indonesia\|Menteri Ketenagakerjaan]] \|- \|[[Berkas:Lsf logo utama.png\|pus\|133x133px]] \|[[Lembaga Sensor Film]] \|LSF \|UU No. 33 Tahun 2009 UU No. 6 Tahun 2023 PP No. 18 Tahun 2014 \|[[Rommy Fibri Hardiyanto]] \|- \| \|[[Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup]] \|LUKLH \|PP No.22 Tahun 2021 \| \|- \| \|[[Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan]] \|MDTK \|UU No. 17 Tahun 2023 \| \|- \| \|[[Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir]] \|MPTN \|UU No. 10 Tahun 1997 UU No. 6 Tahun 2023 Perpres No. 83 Tahun 2014 \| \|- \|[[Berkas:Logo Ombudsman.png\|pus\|142x142px]] \|[[Ombudsman Republik Indonesia]] \|ORI \|UU No.37 Tahun 2008 \|[[Mokhammad Najih]] \|- \|[[Berkas:Logo of Ibu Kota Nusantara.svg\|pus\|113x113px]] \|[[Otorita Ibu Kota Nusantara]] \|OIKN \|UU No. 3 Tahun 2022 \|[[Basuki Hadimuljono]]<ref>{{Cite web\|last=Safitri\|first=Eva\|title=Jokowi Tunjuk Menteri Basuki Jadi Plt Kepala Otorita IKN, Raja Juli Wakil\|url=https://news.detik.com/berita/d-7371033/jokowi-tunjuk-menteri-basuki-jadi-plt-kepala-otorita-ikn-raja-juli-wakil\|website=detiknews\|language=id-ID\|access-date=2024-06-03}}</ref> <small>([[Pelaksana tugas\|Pelaksana Tugas]])</small> \|- \|[[Berkas:OJK Logo.png\|pus\|117x117px]] \|[[Otoritas Jasa Keuangan]] \|OJK \|UU No. 21 Tahun 2011 UU No. 4 Tahun 2023 \|[[Mahendra Siregar]] \|- \|[[Berkas:Logo of the Ministry of Industries of the Republic of Indonesia.svg\|pus\|161x161px]] \|[[Otoritas Nasional Senjata Kimia]] \|OTNAS \|Perpres No. 19 Tahun 2017 \|[[Daftar Menteri Perindustrian Indonesia\|Menteri Perindustrian Republik Indonesia]] \|- \|[[Berkas:LOGO PPATK.png\|pus\|87x87px]] \|[[Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan]] \|PPATK \|UU No. 8 Tahun 201 UU No.1 Tahun 2023 \|[[Ivan Yustiavandana]] \|- \|[[Berkas:Logo of SKK Migas.svg\|pus\|110x110px]] \|[[Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi]] \|SKK Migas \|Perpres No. 9 Tahun 2013 \|[[Dwi Soetjipto]] \|} # # # [[Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan]] (BP3) # [[Badan Pertimbangan Perfilman Nasional]] (BP2N) # [[Badan Promosi Pariwisata Indonesia]] (BPPI) # [[Dewan Insinyur Indonesia]] (DII) # [[Dewan Koperasi Indonesia]] # [[Komite Industri Nasional]] (KINAS) # [[Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian]] (TKMPP) # [[Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan]] (TNP2K) == Pembubaran == Berikut ini adalah daftar LNS yang telah dibubarkan. {\| class="wikitable sortable" !Nama !Dasar hukum pembubaran !Lembaga pengganti/penyelenggara tugas \|- \|[[Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik]] \|Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003<ref>[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan022PUUI2003.pdf][http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan022PUUI2003.pdf Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003]</ref> \| \|- \|[[Badan Penyehatan Perbankan Nasional]] \|Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 \|[[Kementerian Keuangan Republik Indonesia\|Departemen Keuangan]] \|- \|[[Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi\|Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias]] \|Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009<ref name=":0">[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/16639/Perpres0032009.pdf PERPRES No. 3 Tahun 2009]{{Pranala mati\|date=Desember 2021 \|bot=InternetArchiveBot \|fix-attempted=yes }}</ref> \| * [[Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh]] * [[Badan Kesinambungan Rekonstruksi Nias]]<ref name=":0" /> \|- \|[[Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi]] \|Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 \|[[Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]] \|- \|[[Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi]] \|Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 \|[[Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi]] \|- \|[[Badan Pengelola Dana Abadi Umat]] \|Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 \|[[Badan Pengelola Keuangan Haji]] \|- \|[[Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur]] \|Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 \|[[Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas]] \|- \|[[Komite Ekonomi Nasional]] \|Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2014<ref>[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/174233/Perpres%20Nomor%20163%20Tahun%202014.pdf PERPRES No. 163 Tahun 2014]{{Pranala mati\|date=Januari 2022 \|bot=InternetArchiveBot \|fix-attempted=yes }}</ref> \| \|- \|[[Komite Inovasi Nasional]] \|Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2014 \| \|- \|[[Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional]] \|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1">[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/174345/Perpres%20Nomor%20176%20Tahun%202014.pdf Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014]{{Pranala mati\|date=Januari 2022 \|bot=InternetArchiveBot \|fix-attempted=yes }}</ref> \| \|- \|[[Badan Pengembangan Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu]] \|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" /> \| \|- \|[[Dewan Buku Nasional]] \|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" /> \| \|- \|[[Dewan Gula Indonesia]] \|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" /> \| \|- \|[[Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia]] \|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" /> \| \|- \|[[Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia]] \|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" /> \| \|- \|[[Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan]] \|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" /> \| \|- \|[[Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak]] \|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" /> \| \|- \|[[Komisi Hukum Nasional]] \|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" /> \| \|- \|[[Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat]] \|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" /> \| \|- \|[[Badan Koordinasi Keamanan Laut]] \|Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014<ref>[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/174350/Perpres%20Nomor%20178%20Tahun%202014.pdf PERPRES No. 178 Tahun]{{Pranala mati\|date=Januari 2022 \|bot=InternetArchiveBot \|fix-attempted=yes }}</ref> \|[[Badan Keamanan Laut Republik Indonesia\|Badan Keamanan Laut]] \|- \|[[Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut]] \|Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 \| \|- \|[[Dewan Nasional Perubahan Iklim]] \|Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 \| \|- \|[[Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]] \| rowspan="2" \|Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 \|[[Unit Staf Kepresidenan]] \|- \|[[Unit Staf Kepresidenan]] \|[[Kantor Staf Presiden Republik Indonesia\|Kantor Staf Presiden]] \|- \|[[Badan Benih Nasional]] \|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2">[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/175125/PERPRES%20Nomor%20116%20Tahun%202016.pdf Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016]{{Pranala mati\|date=Januari 2022 \|bot=InternetArchiveBot \|fix-attempted=yes }}</ref> \| \|- \|[[Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional]] \|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" /> \| \|- \|[[Badan Pengendalian Bimbingan Massal]] \|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" /> \| \|- \|[[Dewan Kelautan Indonesia]] \|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" /> \| \|- \|[[Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas]] \|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" /> \| \|- \|[[Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan]] \|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" /> \| \|- \|[[Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis]] \|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" /> \| \|- \|[[Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun]] \|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" /> \| \|- \|[[Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi]] \|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" /> \| \|- \|[[Komisi Penanggulangan AIDS]] \|Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 \| * [[Kementerian Kesehatan Republik Indonesia\|Kementerian Kesehatan]] * [[Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia\|Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan]] \|- \|[[Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo]] \|Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 \|[[Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo]], [[Direktorat Jenderal Sumber Daya Air]], [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]] \|- \|[[Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila]] \|Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 \|[[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila]] \|- \|[[Komite Nasional Keuangan Syariah]] (KNKS) \|Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020<ref>[https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176045/Perpres_Nomor_28_Tahun_2020.pdf]</ref> \|[[Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)]] \|- \|[[Tim Transparansi Industri Ekstraktif]] \|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 \| * [[Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia\|Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral]] * [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia\|Kementerian Keuangan]] sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing \|- \|[[Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan]] \|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 \| * [[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia\|Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]] * [[Kementerian Pertanian Republik Indonesia\|Kementerian Pertanian]] * [[Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia\|Kementerian Kelautan dan Perikanan]] sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing \|- \|[[Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025]] \|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 \| \|- \|[[Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda]] \|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 \| \|- \|[[Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove]] \|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 \| * [[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia\|Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]] * [[Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia\|Kementerian Kelautan dan Perikanan]] sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing \|- \|[[Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum\|Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum]] \|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 \|[[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia\|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]] \|- \|[[Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Tahun 2017-2019]] \|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 \| \|- \|[[Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha]] \|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 \|[[Komite Penanganan ''Corona Virus Disease'' 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional]] \|- \|[[Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum]] \|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 \| * [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia\|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]] dan * [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia\|Kementerian Keuangan]] sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing \|- \|[[Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri]] \|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 \|[[Kementerian Keuangan Republik Indonesia\|Kementerian Keuangan]] \|- \|[[Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka ''World Trade Organization'']] \|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 \| * [[Kementerian Perdagangan Republik Indonesia\|Kementerian Perdagangan]] * [[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia\|Kementerian Luar Negeri]] sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing \|- \|[[Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara]] \|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 \| \|- \|[[Komite Kebijakan Sektor Keuangan]] \|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 \| \|- \|[[Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan]] \|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 \|[[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia\|Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]] \|- \|[[Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor]] \|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 \|[[Komite Penanganan ''Corona Virus Disease'' 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional]] \|- \|[[Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan]] \|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 \|[[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia\|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]] \|- \|[[Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ''Association of Southeast Asian Nations'']] \|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 \|[[Komite Penanganan ''Corona Virus Disease'' 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional]] \|- \|[[Dewan Riset Nasional]] \|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3">{{Cite web\|title=Produk Hukum {{!}} JDIH Kementerian Sekretariat Negara\|url=https://jdih.setneg.go.id/Produk\|website=jdih.setneg.go.id\|access-date=2020-12-10}}</ref> \|[[Kementerian Riset dan Teknologi]]/[[Badan Riset dan Inovasi Nasional]] \|- \|[[Dewan Ketahanan Pangan]] \|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" /> \|[[Kementerian Pertanian Republik Indonesia\|Kementerian Pertanian]] \|- \|[[Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura\|Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura]] \|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" /> \| * [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia\|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]] dan * [[Kementerian Perhubungan Republik Indonesia\|Kementerian Perhubungan]] sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing \|- \|[[Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan\|Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan]] \|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" /> \|[[Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia\|Kementerian Pemuda dan Olahraga]] \|- \|[[Komisi Pengawas Haji Indonesia]] \|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" /> \|[[Kementerian Agama Republik Indonesia\|Kementerian Agama]] \|- \|[[Komite Ekonomi dan Industri Nasional]] \|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" /> \|[[Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia\|Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian]] \|- \|[[Badan Pertimbangan Telekomunikasi]] \|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" /> \|[[Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia\|Kementerian Komunikasi dan Informatika]] \|- \|[[Komisi Nasional Lanjut Usia]] \|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" /> \|[[Kementerian Sosial Republik Indonesia\|Kementerian Sosial]] \|- \|[[Badan Olahraga Profesional Indonesia]] \|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" /> \|[[Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia\|Kementerian Pemuda dan Olahraga]] \|- \|[[Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia]] \|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" /> \|[[Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia\|Kementerian Komunikasi dan Informatika]] \|- \|[[Badan Restorasi Gambut]] \|Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 \|[[Badan Restorasi Gambut dan Mangrove]] \|- \|[[Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan]] \|Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 \|[[Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup]] \|- \|[[Komite Penanganan ''Corona Virus Disease'' 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional]] \|Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 \| \|} == Referensi == Baris 98 ⟶ 1.000: == Pranala luar == * [http://www.bpk.go.id/doc/ikhtisar/lkpp2006/buku_2/lamp_07_tp_invest_lainnya.pdf Daftar Lembaga Non Struktural dan Independen yang menerima Dana APBN melalui Kementerian Negara dan Lembaga]{{Pranala mati\|date=Mei 2021 \|bot=InternetArchiveBot \|fix-attempted=yes }} [[Kategori:Lembaga nonstruktural Indonesia\| ]]