Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014: Perbedaan antara revisi

| registered = 190.307.134 jiwa

| turnout = {{formatnum:134953967}} (69,58%)

<!-- Joko Widodo -->

| nominee1 = '''[[Joko Widodo]]'''

| party1 = Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

| alliance1 = [[Koalisi Indonesia Hebat]]

| running_mate1 = '''[[Jusuf Kalla]]'''

| popular_vote1 = '''70.997.833'''

| percentage1 = '''53,15%'''

 

<!-- Prabowo Subianto -->

| nominee2 = [[Prabowo Subianto]]

| party2 = Partai Gerakan Indonesia Raya

| alliance2 = [[Koalisi Merah Putih]]

| running_mate2 = [[Hatta Rajasa]]

| popular_vote2 = 62.576.444

| percentage2 = 46,85%

| title = [[Presiden Republik Indonesia|Presiden]]

| before_election = [[Susilo Bambang Yudhoyono]]

'''Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014''' (disingkat '''Pilpres 2014''') dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih [[Presiden Republik Indonesia|Presiden]] dan [[Wakil Presiden Indonesia|Wakil Presiden]] [[Indonesia]] untuk masa bakti [[2014]]-[[2019]]. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden [[petahana]] [[Susilo Bambang Yudhoyono]] tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden.<ref>Denny Indrayana (2008) ''Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition'', Kompas Book Publishing, Jakarta ISBN 978-979-709-394-5.</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.pemiluindonesia.com/files/UU-No-42-Tahun-2008.pdf |title=Law No. 42/2008 on the Election of the President and Vice-president |access-date=2011-04-16 |archive-date=2009-10-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20091009144353/http://www.pemiluindonesia.com/files/UU-No-42-Tahun-2008.pdf |dead-url=yes }}</ref> Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di [[Dewan Perwakilan Rakyat]] atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di [[Mahkamah Konstitusi]], tetapi pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku.<ref>Markus Junianto Sihaloho, '[http://www.thejakartaglobe.com/news/presidential-threshold-likely-here-to-stay/ Presidential Threshold Likely to Here to Stay'], ''The Jakarta Globe'', 13 September 2013.</ref><ref>Ina Parlina, '[http://www.thejakartapost.com/news/2014/01/25/ruling-stymies-prabowo-s-bid.html Ruling stymies Prabowo's bid'], ''The Jakarta Post'', 25 Januari 2014.</ref> Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan [[Joko Widodo]]-[[Jusuf Kalla]] dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan [[Prabowo Subianto]]-[[Hatta Rajasa]] yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014.<ref>[http://www.antaranews.com/pemilu/berita/445322/kpu-tetapkan-jokowi-jk-sebagai-presiden-wapres-terpilih Antara News: KPU tetapkan Jokowi-JK sebagai presiden-wapres terpilih]</ref> Presiden dan Wakil Presiden terpilih [[Pelantikan Presiden Joko Widodo|dilantik]] pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

 

Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

 

|-

|-

|-

|-

|-

|}

 

=== Lainnya ===

* [[Djoko Suyanto]], Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

* [[Kristiani Herawati|Ani Yudhoyono]], [[Ibu Negara Republik Indonesia|Ibu Negara Indonesia]]<ref>[http://www.thejakartaglobe.com/home/democrats-like-ani-yudhoyono-for-2014-presidential-race/518048 Democrats Like Ani Yudhoyono for 2014 Presidential Race], ''The Jakarta Globe'', 15 Mei 2012.</ref>

* [[Rizal Ramli]], mantan [[Menteri Keuangan Indonesia]]

* [[Rhoma Irama]], musisi<ref>{{cite web|url=http://www.thejakartapost.com/news/2012/11/14/dangdut-king-ready-presidency.html |title=‘Dangdut’ king ready for presidency |publisher=The Jakarta Post |date=14 November 2012 |accessdate=14 November 2012}}</ref>

* [[Sutiyoso]], mantan Gubernur Jakarta<ref name="inhilah">{{cite web | url=http://nasional.inilah.com/read/detail/1879893/sutiyoso-layak-diusung-sebagai-capres-2014#.U8DdVpXlrIU | title=Sutiyoso Layak Diusung Sebagai Capres 2014 | publisher=Inilahcom | accessdate=12 Juli 2014 | archive-date=2014-02-02 | archive-url=https://web.archive.org/web/20140202093308/http://nasional.inilah.com/read/detail/1879893/sutiyoso-layak-diusung-sebagai-capres-2014#.U8DdVpXlrIU | dead-url=yes }}</ref>

Beberapa di antaranya memutuskan untuk tidak mencalonkan diri sebagai calon Presiden. Namun, ada juga yang akhirnya bergabung ke salah satu calon Presiden dan calon Wakil Presiden resmi yang ditetapkan KPU.

 

== Garis waktu ==

== Koalisi Partai Politik ==

=== Kontroversi Koalisi Merah Putih Pra Pilpres 2014 ===

{{taknetral}}

Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) Golkar pada tanggal 18 Mei 2014 memutuskan untuk mengusung Aburizal Bakrie sebagai Calon Presiden ataupun Calon Wakil Presiden serta memberikan kewenangan kepada Aburizal Bakrie untuk menentukan arah kebijakan politik dan koalisi.<ref>[http://www.solopos.com/2014/05/18/pilpres-2014-inilah-hasil-rapimnas-golkar-508520 Inilah Hasil Rapimnas Golkar], Diakses dari situs berita Solopos pada 10 Agustus 2014</ref> Golkar sebagai parpol yang menempati tempat kedua dalam Pileg 2014 (setelah [[PDIP]]) dengan perolehan 91 kursi (14,75%), di prediksi akan membangun poros tengah bersama partai Demokrat untuk mengimbangi kekuatan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta,<ref name=":1">[http://pemilu.okezone.com/read/2014/05/13/567/984366/bentuk-poros-ketiga-demokrat-golkar-jajaki-koalisi Bentuk Poros Ketiga Demokrat-Golkar Jajaki Koalisi]. Diakses dari situs berita Okezone pada 10 Agustus 2014</ref> namun kenyataannya, ketua umum Golkar Aburizal Bakrie lebih memilih bergabung dengan koalisi Prabowo-Hatta dengan meminta jatah "Menteri Senior" sehingga bertentangan dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional Golkar 2014.<ref>[http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/05/19/269578746/Minta-Jatah-Menteri-Golkar-Merapat-ke-Prabowo Minta Jatah Menteri, Golkar Merapat ke Prabowo], Diakses dari situs berita Tempo pada 10 Agustus 2014</ref>

Sosok Aburizal Bakrie yang fenomenal dengan kasus "luapan [[Lumpur Lapindo]]" di [[Porong]], [[Sidoarjo]], [[Jawa Timur]] merupakan beban yang harus di tanggung oleh Koalisi Merah Putih. Saat Aburizal Bakrie bergabung dalam kubu Prabowo-Hatta, masyarakat Jawa Timur enggan memberikan dukungannya kepada pasangan tersebut.<ref>[http://www.tribunnews.com/regional/2014/05/28/korban-lapindo-ogah-dukung-prabowo-hatta-karena-trauma-terhadap-ical Korban Lapindo Ogah Dukung Prabowo-Hatta karena Trauma Terhadap Ical]. Diakses dari situs berita Tribunnews pada 10 Agustus 2014</ref> Berdasarkan data pemilihan legislatif 2014, kubu Prabowo Hatta diramalkan unggul di Jawa Timur dengan total 46 kursi parlemen (PKS 2 kursi; Golkar 11; Gerindra 11 kursi; Demokrat 11 kursi; PAN 7 kursi; PPP 4 kursi) dan kubu Jokowi-JK hanya 41 kursi parlemen (Nasdem 7 kursi; PKB 15 kursi; PDI Perjuangan 17 kursi; Hanura 2 kursi).<ref name=":0">[http://www.tribunnews.com/nasional/2014/05/13/inilah-perolehan-kursi-dpr-10-parpol-di-33-propinsi-pdip-terbanyak-hanura-paling-sedikit Inilah Perolehan Kursi DPR 10 Parpol di 33 Propinsi], Diakses dari situs berita Tribunnews pada 10 Agustus 2014</ref> Berdasarkan data resmi KPU, Pasangan Jokowi-JK menang di Jawa Timur dengan perolehan 53.17%.

 

Sebelum Koalisi Merah Putih terbentuk, Partai Persatuan Pembangunan mempunyai masalah dalam hal krisis kepemimpinan di dalam internal partai berlambang Kabah tersebut. Polemik di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berawal dari kedatangan Ketua Umum [[Partai Persatuan Pembangunan]] (PPP) [[Suryadharma Ali]] dalam kampanye akbar Partai Gerindra di [[Gelora Bung Karno]], Senayan pada tanggal 23 Maret 2014.<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/03/23/1529177/Prabowo.Bingung.Suryadharma.Ali.Datang.di.Kampanye.Gerindra Prabowo Bingung Suryadharma Ali Datang di Kampanye Gerindra], Diakses dari situs berita Kompas pada 10 Agustus 2014</ref> Kehadiran Suryadharma Ali untuk mendukung Prabowo adalah keputusan sepihak tanpa melalui prosedur parpol, sehingga menimbulkan polemik di lapisan bawah kader PPP di mana Prabowo tidak masuk dalam satu di antara delapan bakal capres yang ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung.<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/03/24/1346536/Suharso.Monoarfa.Prabowo.Tak.Masuk.Daftar.Bakal.Capres.PPP Suharso Monoarfa: Prabowo Tak Masuk Daftar Bakal Capres PPP], Diakses dari situs berita Kompas pada 10 Agustus 2014</ref>

 

 

Setelah pemecatan dilontarkan oleh Suryadharma Ali, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbagi menjadi dua kubu yakni kubu yang mendukung keputusan Suryadharma Ali untuk menjalin koalisi dengan Prabowo dan kubu yang menentang. Internal PPP menganggap bahwa Suryadharma Ali telah bertindak otoriter dengan memecat kader tanpa prosedur yang jelas dan membuat arah koalisi tanpa melalui proses rapimnas.<ref>[http://regional.kompas.com/read/2014/04/19/2157449/Ulama.Tasikmalaya.Nilai.SDA.Pemimpin.Otoriter Ulama Tasikmalaya Nilai SDA Pemimpin Otoriter], Diakses dari situs berita Kompas pada 10 Agustus 2014</ref> Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi menjelaskan PPP merupakan sebuah partai yang memiliki aturan dan konstitusinya sendiri. Menurutnya, tidak ada seorang pun di dalam partai yang bisa menempatkan dirinya di atas aturan dan konstitusi tersebut.<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/04/19/2313351/Kisruh.Internal.PPP.Minta.Maaf.kepada.Umat.Islam Kisruh Internal, PPP Minta Maaf kepada Umat Islam]. Diakses dari situs berita Kompas pada 10 Agustus 2014</ref>

Pada tanggal 12 Mei 2014, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaksanakan rapat pimpinan nasional yang akhirnya resmi memutuskan arah koalisinya ke Prabowo Subianto. Keputusan koalisi PPP ke Prabowo dilakukan secara musyawarah mufakat yang melibatkan 33 Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia.<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/05/12/0218266/PPP.Resmi.Dukung.Prabowo.pada.Pilpres PPP Resmi Dukung Prabowo pada Pilpres], Diakses dari situs berita Kompas pada 10 Agustus 2014</ref>

 

 

Penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam masa kampanye menambah sentimen negatif terhadap Koalisi Merah Putih.

 

Partai Demokrat merupakan partai pemenang pemilu 2009 di mana Partai Demokrat mengantongi 20,85% suara atau 150 anggota legislatif, akan tetapi pada pemilihan legislatif 2014, Demokrat hanya mampu mengantongi 10,19% suara atau 61 anggota legislatif. Suara partai demokrat berguguran di setiap lini lumbung suara Demokrat, akibatnya partai Demokrat tidak mampu mengajukan calon presiden tetapi harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengajukan capres.

 

* Angelina Sondakh, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembahasan anggaran proyek Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada pertengahan tahun 2012.

* Andi Mallarangeng, sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat yang kala itu juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Desember 2012 dalam kasus pembangunan pusat olahraga (''sport center'') di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

* Sutan Bhatoegana, sebagai Ketua DPP Partai Demokrat. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Sutan Bhatoegana sebagai tersangka pada tanggal 14 Mei 2014 atas kasus dugaan korupsi terkait dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian ESDM tahun 2013.<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/05/14/1333338/KPK.Tetapkan.Sutan.Bhatoegana.sebagai.Tersangka KPK Tetapkan Sutan Bhatoegana sebagai Tersangka], Diakses dari situs berita Kompas pada 11 Agustus 2014</ref>

 

 

Demokrat gagal membentuk poros baru lantaran perolehan suara di pemilu legislatif hanya sekitar 10 persen, sehingga konvensi partai Demokrat untuk mengusung calon Presiden menjadi tidak relevan. Partai Demokrat kemudian berusaha membuka wacana untuk membangun poros tengah bersama partai Golkar demi mengimbangi kekuatan Jokowi-JK ataupun Prabowo-Hatta, tetapi keinginan itu harus kandas di tengah jalan karena Demokrat ditinggalkan partai Golkar yang lebih memilih menerima tawaran "Menteri Senior" dari kubu Prabowo-Hatta.<ref name=":1" /> Ini berakibat pada partai Demokrat menjadi partai terakhir yang belum menentukan sikap akan arah pilihan politik.

 

 

Akan tetapi, beberapa tokoh Demokrat justru merapat ke pasangan Jokowi-JK atas nama dukungan pribadi, antara lain:

 

=== Kontroversi Koalisi Tanpa Syarat Pra Pilpres 2014 ===

 

Pada saat itu, partai Golkar belum resmi memutuskan sikap politiknya apakah akan mengusung capres atau bergabung dengan koalisi. Melalui proses negosiasi yang panjang dan berliku, pada akhirnya Ketua umum Golkar Aburizal Bakrie memutuskan untuk bergabung dengan kubu Prabowo-Hatta dengan meminta jatah "Menteri Senior" daripada mendukung rekan separtainya yang maju sebagai Cawapres. Jusuf Kalla dianggap sebagai sosok yang fenomenal karena karena ia tidak di dukung secara resmi oleh partai yang membesarkannya (partai Golkar), akan tetapi Jusuf Kalla mampu memecah kekuatan Golkar dengan mendapat dukungan dari kader dan simpatisan Golkar di akar rumput.

 

 

 

 

== Survei ==

=== ''Real count'' ===

{{seealso|Urun daya dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014}}

Selain hitung cepat, beberapa kelompok independen maupun organisasi dan partai mendukung juga melakukan perhitungan yang di media disebut ''real count'' (dari [[bahasa Inggris]] yang artinya "hitung sesungguhnya"). Berbeda dengan hitung cepat yang mengambil sampel secara statistik, ''real count'' berusaha mengumpulkan data dari seluruh pemilih atau TPS, atau mendekati seluruhnya. Ada yang menggunakan data dari KPU, dan ada juga yang menggunakan input dari saksi-saksi relawan partai dan tim sukses di TPS.

 

| style="text-align:center;"| {{formatnum:2002599}}

|-

| style="text-align:center;"| {{formatnum:2831514}}

| style="text-align:center;"| 44,76

| style="text-align:center;"| {{formatnum:6326349}}

|-

| style="background:#cfc; text-align:center;"| {{formatnum:1797505}}

| style="background:#cfc; text-align:center;"| 76,92

| style="text-align:center;"| {{formatnum:1769103}}

|-

| style="background:#cfc; text-align:center;"| {{formatnum:2132163}}

| style="background:#cfc; text-align:center;"| 51,26