Kebijakan privasi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Membatalkan suntingan berniat baik oleh 182.3.47.238 (bicara) (Patroli Siskamling 👮♂️) Tag: Pembatalan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
| (3 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''Kebijakan privasi''' adalah pernyataan atau dokumen hukum (dalam hukum privasi) yang mengungkapkan beberapa atau semua cara suatu pihak mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, dan mengelola data pelanggan atau klien. Informasi pribadi dapat berupa apa saja yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, tidak terbatas pada nama, alamat, tanggal lahir, status perkawinan, informasi kontak, masalah ID, dan tanggal kedaluwarsa, catatan keuangan, informasi kredit, riwayat kesehatan, di mana seseorang melakukan perjalanan, dan niat untuk memperoleh barang dan jasa.<ref>McCormick, Michelle. "New Privacy Legislation." Beyond Numbers 427 (2003): 10-. ProQuest. Web. 27 Oct. 2011</ref> Dalam kasus bisnis, seringkali ini merupakan HELLO WORLD pernyataan yang menyatakan kebijakan suatu pihak tentang cara mengumpulkan, menyimpan, dan melepaskan informasi pribadi yang dikumpulkannya. Ini memberi tahu informasi klien spesifik apa yang dikumpulkan, dan apakah itu dirahasiakan, dibagikan dengan mitra, atau dijual ke perusahaan
Isi pasti dari kebijakan privasi tentu akan bergantung pada hukum yang berlaku dan mungkin perlu menangani persyaratan lintas batas geografis dan yurisdiksi hukum. Sebagian besar negara memiliki undang-undang dan pedoman mereka sendiri tentang siapa yang dicakup, informasi apa yang dapat dikumpulkan, dan untuk apa informasi itu dapat digunakan. Secara umum, undang-undang perlindungan data di Eropa mencakup sektor swasta, serta sektor publik. Undang-undang privasi mereka berlaku tidak hanya untuk operasi pemerintah tetapi juga untuk perusahaan swasta dan transaksi komersial.<ref name="Cavoukian19952">{{Cite book|last=Cavoukian|first=Ann|year=1995|title=Who Knows: Safeguarding Your Privacy in A Networked World|location=[[Random House of Canada]]|publisher=Random House of Canada|isbn=0-394-22472-8|type=paperback}}</ref>
Baris 6:
== Sejarah ==
Pada tahun 1968, [[Majelis Eropa|Dewan Eropa]] mulai mempelajari pengaruh teknologi terhadap [[hak asasi manusia]], mengenali ancaman baru yang akan ditimbulkan oleh teknologi komputer yang dapat menghubungkan dan mengirimkan dengan cara yang sebelumnya tidak tersedia secara luas. Pada tahun 1969, [[Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi|Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan]] Ekonomi mulai meneliti implikasi informasi pribadi yang meninggalkan negara tersebut. Semua ini membuat dewan merekomendasikan agar kebijakan dikembangkan untuk melindungi [[data pribadi]] yang dipegang oleh sektor swasta dan publik, yang mengarah ke Konvensi 108. Pada tahun 1981, Konvensi untuk Perlindungan Individu yang berkaitan dengan Pemrosesan Otomatis Data Pribadi (Konvensi 108) diperkenalkan. Salah satu undang-undang privasi pertama yang diberlakukan adalah Undang-Undang Data Swedia pada tahun 1973, diikuti oleh Undang-Undang Perlindungan Data Jerman Barat pada tahun 1977 dan Undang-undang [[Prancis]] tentang Informatika, Bank Data, dan Kebebasan pada tahun 1978.<ref name="Cavoukian19952"/>
Di Amerika Serikat, kekhawatiran atas kebijakan privasi yang dimulai sekitar akhir 1960-an dan 1970-an mengarah pada pengesahan Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil . Meskipun undang-undang ini tidak dirancang sebagai undang-undang privasi, undang-undang tersebut memberi konsumen kesempatan untuk memeriksa berkas kredit mereka dan memperbaiki kesalahan. Ini juga membatasi penggunaan informasi dalam catatan kredit. Beberapa kelompok studi kongres pada akhir 1960-an meneliti semakin mudahnya informasi pribadi otomatis dapat dikumpulkan dan dicocokkan dengan informasi lain. Salah satu kelompok tersebut adalah komite penasihat dari [[Kementerian Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat|Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat]], yang pada tahun 1973 menyusun kode prinsip yang disebut Praktik Informasi yang Adil. Pekerjaan komite penasihat mengarah pada Privacy Act pada tahun 1974. Amerika Serikat menandatangani pedoman [[Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi|Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi]] pada tahun 1980.<ref name="Cavoukian19952"/>
Baris 24:
Kritikus juga mempertanyakan apakah konsumen bahkan membaca kebijakan privasi atau dapat memahami apa yang mereka baca. Sebuah studi 2001 oleh Privacy Leadership Initiative mengklaim hanya 3% konsumen membaca kebijakan privasi dengan cermat, dan 64% sekilas melihat, atau tidak pernah membaca, kebijakan privasi.<ref>Goldman, Eric. "On My Mind: The Privacy Hoax," October 2002, [http://www.ericgoldman.org/Articles/privacyhoax.htm EricGoldman.org]</ref> Pengguna situs web rata-rata setelah membaca pernyataan privasi mungkin memiliki lebih banyak ketidakpastian tentang kepercayaan situs web daripada sebelumnya.<ref>{{Cite web|last=Gazaleh|first=Mark|date=August 2008|title=Online trust and perceived utility for consumers of web privacy statements|url=http://wbsarchive.files.wordpress.com/2013/07/gazaleh-online-trust-and-perceived-utility-of-web-privacy-statements.doc|publisher=wbsarchive.files.wordpress.com}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Gazaleh|first=Mark|title=Online trust and perceived utility for consumers of web privacy statements|url=https://www.academia.edu/31116853|language=en}}</ref> Salah satu masalah yang mungkin adalah panjang dan kompleksitas kebijakan. Menurut penelitian [[Universitas Carnegie Mellon|Carnegie Mellon]] 2008, panjang rata-rata kebijakan privasi adalah 2.500 kata dan membutuhkan rata-rata 10 menit untuk membaca. Studi tersebut menyebutkan bahwa "Kebijakan privasi sulit dibaca" dan, akibatnya, "jarang dibaca".<ref>"The Cost of Reading Privacy Policies," Aleecia M. McDonald & Lorrie Faith Cranor,", July 2008.</ref> Namun, setiap upaya untuk membuat informasi lebih rapi akan menyederhanakan informasi sampai-sampai tidak menyampaikan sejauh mana data pengguna dibagikan dan dijual.<ref>Barocas, Solon, and Helen Nissenbaum. “Big Data’s End Run around Anonymity and Consent.” Privacy, Big Data, and the Public Good, Cambridge University Press, 2014, pp. 44–75. Cambridge Core, doi.org/10.1017/CBO9781107590205.</ref> Ini dikenal sebagai 'paradoks transparansi'.
Dipercaya juga bahwa agar privasi yang layak ditawarkan oleh penyedia layanan, tidak cukup dengan memaksakan transparansi melalui regulasi, tetapi juga penting untuk memiliki alternatif yang layak, sehingga pasar layanan Internet (seperti [[Jejaring sosial|jaringan sosial]]) dapat beroperasi seperti [[pasar bebas]] di mana pilihan dapat dibuat oleh konsumen.<ref>{{Cite web|title=Time to reclaim the Internet|url=https://www.hbarel.com/analysis/policy/time-to-reclaim-the-internet|website=Hagai Bar-El on Security|access-date=2020-01-01}}</ref>
== Referensi ==
| |||