Ekonomi Jibuti: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k clean up |
Fitur saranan suntingan: 3 pranala ditambahkan. Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Tugas pengguna baru Disarankan: tambahkan pranala |
||
| (7 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Unreferenced|date=Juni 2021}}
Perekonomian di [[Djibouti]] banyak ditopang oleh jasa pelabuhan serta penyewaan tanah bagi markas besar pasukan asing. Guna memperbaiki perekonomiannya, Pemerintah Djibouti telah menetapkan tahun 2035 sebagai tahun pencapaian target mereka menjadi hub perdagangan dan logistik di Afrika. Untuk itu, pemerintah Djibouti telah menetapkan rencana pembangunan 5 tahun yang dimulai tahun 2015 lalu sampai dengan 2019 dengan nama Strategy of Accelerated Growth and Promotion of Employment (SCAPE). Berbagai rencana pembangunan di bidang Ekonomi dalam SCAPE sampai dengan tahun 2019 adalah:
* Mencapai pertumbuhan [[Produk domestik bruto|Produk Domestik Bruto]] (GDP) sebesar 10% tiap tahun
* Mengurangi jumlah pengangguran sampai dengan 38% dari jumlah populasi.
* Mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sampai dengan 20% dari jumlah populasi
* Mewujudkan posisi Djibouti sebagai hubungan regional
* Menyelaraskan sistem pendidikan tingkat dasar dan mengadakan berbagai pelatihan/ [[pendidikan vokasi]] agar SDM yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
* Menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan secara nasional serta mengurangi jumlah kematian pada saat proses persalinan menjadi 15%, kematian bayi baru lahir menjadi 25%; dan kematian balita menjadi hanya 30%.
* Mengurangi ketidaksetaraan jender.
Baris 12 ⟶ 13:
* Meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan penduduk terhadap efek dari perubahan iklim global.
* Melakukan diversifikasi profesi ke sektor-sektor yang masih belum digarap secara serius yaitu pariwisata dan perikanan laut modern.
Pertumbuhan GDP di Djibouti diperkirakan akan stabil pada angka 6-8% untuk jangka panjang, dengan pertimbangan proyek-proyek investasi besar seperti pembangunan pelabuhan-[[Pelabuhan|pelabuhan laut]] dalam, jalur kereta api, dan sumber daya telah difungsikan dan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah.
Pemerintah Djibouti sangat bergantung pada pinjaman luar negeri dalam menyelesaikan berbagai proyek pembangunan infrastrukturnya, termasuk dalam hal ini pembangunan jalur kereta api dari Ethiopia dan pembangunan berbagai pelabuhan laut dalam. Jumlah pinjaman luar negeri yang mencapai 90,70% (2017) dari GDP telah menimbulkan kekhawatiran dari IMF dan oleh karena itu Pemerintah Djibouti disarankan untuk menyusun ulang strategi peminjaman luar negeri mereka. Apabila Pemerintah Djibouti tidak mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada angka 6%, maka diperkirakan pada tahun 2021 hutang luar negeri Djibouti akan melebihi dari GDP.<ref>{{Cite web|title=Kedutaan Besar Republik Indonesia di ADDIS ABABA, Merangkap Republik Djibouti dan Uni Afrika Ethiopia|url=https://kemlu.go.id/addisababa/id|website=Kementerian Luar Negeri Repulik Indonesia|language=id|access-date=2021-05-10}}</ref>
== Referensi ==
{{Reflist}}
[[Kategori:Ekonomi Djibouti| ]]
| |||