Pasar modal: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
→Indonesia: menambah rujukan #1Lib1Ref #1Lib1RefID |
k Menambah Kategori:Saham menggunakan HotCat |
||
| (6 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 6:
=== Indonesia ===
Bila mengacu pada buku ''"Effectengids"'' yang diterbitkan oleh [[Vereneging voor den Effectenhandel]] pada tahun 1939, transaksi [[Efek (keuangan)|efek]] pertama kali dimulai pada tahun 1880 . Akan tetapi, karena tidak adanya catatan resmi yang ditulis oleh sebuah organisasi resmi yang mengatur pedagangan ini, maka data yang ada menjadi tidak lengkap. Perusahaan yang menjadi perusahaan pertama di bidang perdagangan [[Bursa komoditas|komoditas]] dan efek adalah Dunlop & Koff yang selanjutnya berubah nama menjadi PT. Perdanas dengan saham yang terjual di [[Euronext Amsterdam|Bursa Efek Amsterdam]] dengan investor yang tersebar di kota-kota di [[Jawa|Pulau Jawa]], yaitu [[Batavia]] [[Kota Semarang|Semarang]] dan [[Kota Surabaya|Surabaya]].
Tahun 1892, perusahaan perkebunan ''Cultuur Maatschappij Goalpara'' di Batavia mengeluarkan prospektus penjualan 400 saham dengan harga 500 gulden per saham. Empat tahun berikutnya (1896), harian Het Centrum dari Djoejacarta juga mengeluarkan prospektus penjualan saham senilai 105 ribu gulden dengan harga perdana 100 gulden per saham. Tetapi, tidak ada keterangan apakah saham tersebut diperjualbelikan. Menurut perkiraan, yang diperjualbelikan adalah saham yang terdaftar di bursa Amsterdam tetapi investornya berada di [[Batavia]], [[Surabaya]] dan [[Semarang]]. Dapat dikatakan bahwa ini adalah periode permulaan sejarah pasar modal Indonesia.<ref>{{
Sekitar awal abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi.<ref>{{
Atas dasar itulah maka pemerintahan kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan, maka akhirnya ''Amsterdamse Effectenbueurs'' mendirikan cabang yang terletak di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 Desember 1912, yang menjadi penyelenggara adalah ''Vereniging voor de Effectenhandel'' dan langsung memulai perdagangan. Di tingkat Asia, bursa Batavia ini merupakan yang keempat tertua terbentuk setelah [[Bombay]] (1830), [[Hong Kong]] (1847), dan [[Tokyo]] (1878). Pada saat awal terdapat 13 anggota bursa yang aktif (makelar) yaitu : Fa. Dunlop & Kolf; Fa. Gijselman & Steup; Fa. Monod & Co.; Fa. Adree Witansi & Co.; Fa. A.W. Deeleman; Fa. H. Jul Joostensz; Fa. Jeannette Walen; Fa. Wiekert & V.D. Linden; Fa. Walbrink & Co; Wieckert & V.D. Linden; Fa. Vermeys & Co; Fa. Cruyff dan Fa. Gebroeders.<ref>{{
Pada awalnya bursa ini memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan/perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang diterbitkan pemerintah (provinsi dan kotapraja), sertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di negeri Belanda serta efek perusahaan Belanda lainnya.
Meskipun pada tahun 1914 bursa di Batavia sempat ditutup karena adanya [[Perang Dunia I]]
Periode menggembirakan ini tidak berlangsung lama karena dihadapkan pada resesi ekonomi tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia II (PD II). Keadaan yang semakin memburuk membuat Bursa Efek Surabaya dan Semarang ditutup terlebih dahulu. Kemudian pada 10 Mei 1940 disusul oleh Bursa Efek Jakarta. Selanjutnya baru pada tanggal 3 Juni 1952, Bursa Efek Jakarta dibuka kembali. Operasional bursa pada waktu itu dilakukan oleh PPUE (Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek) yang beranggotakan bank negara, bank swasta dan para pialang efek. Pada tanggal 26 September 1952 dikeluarkan Undang-undang No 15 Tahun 1952 sebagai Undang-Undang Darurat yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Bursa
Namun kondisi pasar modal nasional memburuk kembali karena adanya nasionalisasi perusahaan asing, sengketa Irian Barat dengan Belanda, dan tingginya inflasi pada akhir pemerintahan Orde Lama yang mencapai 650%. Hal ini menyebabklan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pasar modal merosot tajam, dan dengan sendirinya Bursa Efek Jakarta tutup kembali.{{fact}}
Baris 30:
Paket Kebijaksanaan Desember [[1987]] atau yang lebih dikenal dengan Pakdes 1987 merupakan penyederhanaan persyaratan proses emisi saham dan obligasi, dihapuskannya biaya yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam, seperti biaya pendaftaran emisi efek. Kebijakan ini juga menghapus batasan fluktuasi harga saham di bursa efek dan memperkenalkan bursa paralel. Sebagai pilihan bagi emiten yang belum memenuhi syarat untuk memasuki bursa efek.{{fact}}
Kemudian [[Paket Kebijaksanaan Oktober 1988]] atau disingkat Pakto 88 ditujukan pada sektor perbankkan, namun mempunyai dampak terhadap perkembangan pasar modal. Pakto 88 berisikan tentang ketentuan 3 L (Legal, Lending, Limit), dan pengenaan pajak atas bunga deposito. Pengenaan pajak ini berdampak positif terhadap perkembangan pasar modal. Sebab dengan keluarnya kebijaksanaan ini berarti pemerintah memberi perlakuan yang sama antara sektor perbankan dan sektor pasar modal
Yang ketiga adalah [[Paket Kebijaksanaan Desember 1988]] atau Pakdes 88 yang pada dasarnya memberikan dorongan yang lebih jauh pada pasar modal dengan membuka peluang bagi swasta untuk menyelenggarakan bursa.Hal ini memudahkan investor yang berada di luar Jakarta<ref name=":1" />.
Di samping ketiga paket kebijakan ini terdapat pula peraturan mengenai dibukanya izin bagi investor asing untuk membeli saham di bursa Indonesia yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1055/KMK.013/1989. Investor asing diberikan kesempatan untuk memiliki saham sampai batas maksimum 49% di pasar perdana, maupun 49 % saham yang tercatat di bursa efek dan bursa paralel. Setelah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 yang diubah lagi dengan [[Keputusan Menteri Keuangan No. 1199/KMK.010/1991]]. Dalam keputusan ini dijelaskna bahwa tugas Bapepam yang semula juga bertindak sebagai penyelenggara bursa, maka hanya menjadi badan regulator. Selain itu pemerintah juga membentuk lembaga baru seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), reksadana, serta manajer Investasi
Keadaan setelah kebijakan deregulasi itu dikeluarkan benar-benar berbeda. Pasar modal menjadi sesuatu yang menggemparkan, karena investasi di bursa efek berkembang sangat pesat. Banyak perusahaan antre untuk dapat masuk bursa. Para investor domestik juga ramai-ramai ikut bermain di bursa saham. Selama tahun 1989 tercatat 37 perusahaan go public dan sahamnya tercatat (listed) di Bursa Efek Jakarta. Sedemikian banyaknya perusahaan yang mencari dana melalui pasar modal, sehingga masyarakat luas pun berbondong-bondong untuk menjadi investor. Perkembangan ini berlanjut dengan swastanisasi bursa, yakni berdirinya PT. [[Bursa Efek Surabaya]], serta pada tanggal 13 Juli 1992 berdiri PT. [[Bursa Efek Jakarta]] yang menggantikan peran Bapepam sebagai pelaksana bursa
Akibat dari perubahan yang menggembirakan ini adalah semakin tumbuhnya rasa kepercayaan investor terhadap keberadaan pasar modal Indonesia. Hal ini ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1996. Undang-undang ini dilengkapi dengan peraturan organiknya, yakni Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995<ref>{{Cite web|title=PP-Nomor-45-Tahun-1995-tentang-Penyelenggaraan-Kegiatan-di-Bidang-Pasar-Modal|url=https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/PP-Nomor-45-Tahun-1995-tentang-Penyelenggaraan-Kegiatan-di-Bidang-Pasar-Modal/PP%20No.45%20Tahun%201995.pdf}}</ref> tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, serta Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal
Tahun 1995, mulai diberlakukan sistem JATS (Jakarta Automatic Trading System). Suatu system perdagangan di lantai bursa yang secara otomatis me-''match''kan antara harga jual dan beli saham. Sebelum diberlakukannya JATS, transaksi dilakukan secara manual. Misalnya dengan menggunakan “papan tulis” sebagai papan untuk memasukkan harga jual dan beli saham. Perdagangan saham berubah menjadi scripless trading, yaitu perdagangan saham tanpa warkat (bukti fisik kepemilikkan saham)Lalu dengan seiring kemajuan teknologi, bursa kini menggunakan sistem ''Remote Trading'', yaitu sistem perdagangan jarak jauh
Pada tanggal [[22 Juli]] [[1995]], BES merger dengan Indonesian Parallel Stock Exchange (IPSX), sehingga sejak itu Indonesia hanya memiliki dua bursa efek: BES dan [[Bursa Efek Jakarta|BEJ]].
Baris 56:
== Pihak yang terlibat ==
Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut: <ref name=":0"> {{cite journal|title= Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia|authors= Citra Puspa Permata, Muhammad Abdul Ghoni|journal= Jurnal AkunStie|volume= 5|number= 2|issn= 2502-2911|year= 2009|pages= 56-58|url= http://jurnal.univbinainsan.ac.id/index.php/jas/article/download/680/471/}} </ref>
=== Emiten ===
Baris 97:
=== Bagi emiten ===
Bagi [[emiten]], pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain:<ref name="PPM">Pandji Anoraga, S.E., M.M., Piji Pakarti, S.E. Pengantar Pasar Modal. Penerbit Rineka Cipta.</ref>
#
#
#
# [[
#
=== Bagi investor ===
Sementara, bagi [[investor]], pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain:<ref name="PPM" />
#
#
#
=== Bagi pemerintah ===
Begitu juga, bagi [[pemerintah]], pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain:<ref name="PPM" />
# Salah satu sumber pendapatan negara
# Membantu menjalankan roda perokonomian
# Menarik [[Investasi|investor]] asing kedalam negeri
# Mendata transaksi instrumen [[modal]] pada pasar modal
#Salah satu peluang bagi negara untuk menjual surat berharga kepada [[investor]]
== Risiko Investasi Pada Pasar Modal ==
Baris 118 ⟶ 131:
== Lembaga dan Struktur Pasar Modal Indonesia ==
Pasar Modal di Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga sebagai berikut:<ref>{{
* [[Otoritas Jasa Keuangan]], didirikan pada tahun 2011 untuk menggantikan fungsi [[Badan Pengawas Pasar Modal]] sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal
* [[Bursa efek]], saat ini ada dua: [[Bursa Efek Jakarta]] dan [[Bursa Efek Surabaya]] namun sejak akhir 2007 Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi [[Bursa Efek Indonesia]]
Baris 163 ⟶ 176:
* Khusus calon emiten bidang pertambangan, harus memiliki izin pengelolaan yang masing berlaku minimal 15 tahun; memiliki minimal satu kontrak karya atau kuasa penambangan atau surat izin penambangan daerah; minimal salah satu anggota direksinya memiliki kemampuan teknis dan pengalaman di bidang pertambangan; calon meiten sudah memiliki cadangan terbukti (''proven deposit'') atau yang setara.
* Khusus calon emiten yang bidang usahanya memerlukan izin pengelolaan (seperti jalan tol, penguasa hutan) dan harus memiliki izin tersebut minimal 15 tahun.<ref>[http://www.wealthindonesia.com/stock-market/proses-pencatatan-saham-di-bej-bagian-1.html Proses Pencatatan Saham di BEJ (Bagian 1)]</ref>
== Pranala ==
* [[Perusahaan Sekuritas di Indonesia]]
* [[Bursa Efek Indonesia]]
* [[Indeks Harga Saham Gabungan]]
== Referensi ==
Baris 169 ⟶ 188:
[[Kategori:Pasar modal| ]]
[[Kategori:Investasi]]
[[Kategori:Saham]]
| |||