Federalisme di Indonesia: Perbedaan antara revisi

'''[[Federalisme]] pernah diterapkan di [[Indonesia]]''' pernah diterapkan pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi [[Republik Indonesia Serikat]] Tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut bentuk negara Indonesia adalah serikat atau federasi yang terdiri dari 15 negara bagian. Republik Indonesia Serikat adalah suatu [[negara federasi]] sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam [[Konferensi Meja Bundar]], yakni [[Indonesia]], [[BFO]], dan [[Belanda]]. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh [[United Nations Commission for Indonesia]] (UNCI) sebagai perwakilan [[Perserikatan Bangsa-Bangsa|PBB]].<ref>{{citeCite webnews|url=https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/04/153446069/proses-penyelenggaraan-negara-dalam-konteks-federalisme|title=Proses Penyelenggaraan Negara dalam Konteks Federalisme|language=id|access-date=26 Oktober 2022|editor-last=Gischa|editor-first=Serafica|first=Gama|last=Prabowo|work=[[Kompas.com]]|archive-date=2022-10-26|archive-url=https://web.archive.org/web/20221026124113/https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/04/153446069/proses-penyelenggaraan-negara-dalam-konteks-federalisme|dead-url=no}}</ref>

Diskusi antara Inggris dan Belanda menghasilkan Penjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda [[Hubertus van Mook]] yang pada akhirnya mengusulkan penentuan nasib sendiri untuk persemakmuran Indonesia. Pada Juli 1946, Belanda menyelenggarakan [[Konferensi Malino]] di Sulawesi di mana perwakilan dari Kalimantan dan Indonesia bagian timur mendukung proposal untuk berdirinya Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal, yang memiliki hubungan dengan Belanda. Republik ini akan terdiri dari tiga elemen, Republik Indonesia, negara bagian di Kalimantan dan sebuah negara bagian untuk Indonesia Timur. Selanjutnya pada tanggal 15 November dengan [[Perjanjian Linggarjati]], di mana Republik Indonesia menyatakan secara sepihak menyetujui prinsip Indonesia federal. Belanda kemudian menyelenggarakan Konferensi Denpasar pada Desember 1946, yang mengarah pada pembentukan [[Negara Indonesia Timur]], diikuti oleh sebuah negara di Kalimantan Barat pada tahun 1947.

Aksi militer yang dilancarkan Belanda pada tanggal 20 Juli 1947 terhadap wilayah yang dikuasai Republik Indonesia, yang disebut sebagai [[Agresi Militer Belanda I]] mengakibatkan Belanda memperoleh kembali kendali atas Jawa Barat dan Jawa Timur, juga wilayah sekitar [[Medan]], [[Palembang]] dan [[Padang]] di [[Sumatra]]. [[PBB]] kemudian menyerukan gencatan senjata, dan negosiasi antara kedua belah pihak mengarah pada [[Perjanjian Renville]] bulan Januari 1948, dengan gencatan senjata di sepanjang [[Garis Van Mook]] yang menghubungkan antara titik-titik terdepan daerah yang diduduki Belanda. Belanda kemudian mendirikan negara-negara bagian di wilayah-wilayah yang mereka duduki, antara lain [[Sumatra Timur]] (Desember 1947); [[Madura]] dan [[Jawa Barat]] (Februari 1948); [[SumatraSumatera Selatan]] (September 1948; dan [[Jawa Timur]] (November 1948). Para pemimpin di wilayah ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai [[Majelis Permusyawaratan Federal]]/''Bijeenkomst voor Federaal Overleg'' (BFO).

Pada bulan Maret dan April 1950, semua negara bagian dan daerah otonom RIS (kecuali [[Negara Sumatra Timur]] dan [[Negara Indonesia Timur]]) membubarkan diri untuk bergabung dengan [[Negara Republik Indonesia (RIS)|Negara Republik Indonesia]] di Yogyakarta. Dari tanggal 3–5 Mei, konferensi antara Negara Indonesia Timur;, Negara Sumatra Timur;, dan Negara Republik Indonesia berakhir dengan keputusan untuk menggabungkan ketiga negara tersebut menjadi satu kesatuan. Pada tanggal 19 Mei, sebuah pengumuman telah dikeluarkan oleh pemerintah federal Republik Indonesia Serikat (mewakili dua negara bagian yang tersisa dan Negara Republik Indonesia), yang menyatakan bahwa semua pihak, "... telah mencapai kesepakatan untuk bersama-sama membentuk kesatuan negara sebagai Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 ”". Pengumuman itu juga menandai dibubarkannya Negara Republik Indonesia sebagai negara bagian RIS. Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan oleh Presiden [[Soekarno]] pada tanggal 17 Agustus 1950{{spaced ndash}}bertepatan dengan peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-5{{spaced ndash}}dan digantikan oleh [[Negara Kesatuan Republik Indonesia]].