James Sumendap: Perbedaan antara revisi

{{Tak netral}}{{Infobox Officeholder

}}

 

Ia merupakan [[bupati]] [[Minahasa Tenggara]] dua periode sejak 24 September 2013 hingga 25 September 2023. Sebelum menjadi Bupati Mnahasa Tenggara, James merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode 2004-2009 dan 2009-2014. Pada 20 April 2022, James Sumendap resmi menyandang Panglima Panji Yosua Sinode GMIM atau [[Gereja Masehi Injili di Minahasa]]. Ia dilantik oleh Penatua Kaum Bapa Sinode GMIM Maurits Mantiri di GMIM Saitun Palelon, Wilayah Modoinding, Minahasa Selatan.<ref>{{cite web|website=TribunManado.co.id|title=Profil James Sumendap, Bupati Minahasa Tenggara Sulawesi Utara yang Kerap Tampil Eksentrik|url=https://manado.tribunnews.com/2022/07/17/profil-james-sumendap-bupati-minahasa-tenggara-sulawesi-utara-yang-kerap-tampil-eksentrik?page=all}}</ref>

 

James lahir dari keluarga petani di Modoinding, sehingga sejak kecil dia terbiasa bekerja dan dekat dengan kehidupan petani, sampai saat ini dia masih menyisihkan waktu bekerja menjadi petani di sela-sela pekerjaan lainnya terutama vanili dan holtikultura.

 

James Sumendap menikah dengan Djein Leonora Rende, dan dikaruniai dua orang anak, yaitu: Sabrina Sarah Sumendap dan Peter Harry Daniel Sumendap.

 

Ketika kuliah di UKIT dan masih pada masa-masa orde baru, James Sumendap masuk dan aktif menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manado dan menjadi pengurus Cabang Manado, juga aktif sebagai pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulut dan aktif pula di organisasi Pemuda GMIM dan Pria/Kaum Bapa (P/KB) GMIM. Ketika itu, melalui GMNI cabang Manado dia mulai melakukan advokasi-advokasi terutama ke kelompok petani cengkeh dan kelapa, karena harga komoditi yang menurutnya tidak mensejahterakan petani dan dimonopoli oleh BPPC. Hal ini didasarkan karena banyak kawan dan keluarganya juga merupakan petani yang mengalami langsung permasalahan ini dan mengeluhkan langsung kepadanya.

 

Setelah lulus kuliah, James memutuskan untuk menjadi pengacara mulai pada tahun 1996, dan melalui profesinya berjuang mengadvokasi permasalahan petani cengkeh dan kopra di Sulawesi Utara, baik dari sisi litigasi maupun non-litigasi. Melalui aktivismenya tersebut, dia dipercayakan beberapa posisi dalam organisasi masyarakat, yaitu:

 

 

Dalam kegiatan aktivismenya, James Sumendap juga bekerja bersama beberapa lembaga asing dalam kegiatan advokasi dan pengembangan masyarakat di Sulawesi Utara dan Indonesia, terutama dengan mitra internasional seperti Rockfeller Foundation, United Nation Development Program (UNDP) dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Termasuk di dalamnya belajar model pengelolaan masyarakat kecil dan petani di negara-negara Amerika Latin dan mengimplementasikannya di Sulawesi Utara dan Indonesia.

== Riwayat Pendidikan ==

* SD GMIM Makaroyen (lulus 1980)

* SPK Gunung Maria Tomohon (1983 – 1984)

* SMA Kristen Bethesda Manado (lulus 1988)

Kemudian, karena baginya BPJS seringkali justru membebani masyarakat dengan berbagai aturan yang kaku dan seringkali terlalu mahal, dia juga memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Minahasa Tenggara dengan program ''Universal Coverage'' termasuk dengan meningkatkan fasilitas Puskesmas hingga ke pelosok, baik dari segi fasilitas maupun pelayanan. James juga dikenal karena program Dana Duka yang mencapai nilai 7 juta/orang. Hal ini dia perjuangkan karena baginya ketika ada seorang warga berduka, maka terjadi pula peningkatan beban ekonomi yang diterima oleh keluarga dari warganya yang meninggal, sehingga mereka perlu dibantu dan diberi pembiayaan sebagai dana talangan untuk menyambung hidup, sampai kebutuhan ekonomi mereka berjalan normal kembali. Saat menjadi Bupati, James juga dikenal karena melawan moratorium penghilangan Tenaga Harian Lepas (THL). Hal ini dia lakukan karena baginya, di banyak daerah Indonesia yang struktur ekonominya masih bercorak pedesaan seperti Minahasa Tenggara, THL tidak hanya menbantu kinerja pemerintahan, tetapi ikut serta meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu mempercepat gerak perekonomian masyarakat. Sehingga justru dengan menghapus THL, pemerintah justru memperlambat roda perekonomian warga. James juga menginisiasi penilaian kinerja perangkat pemerintahan daerah dengan menggunakan program E-Kinerja, sebagai kontrak kerja harian. Dimana, sistem ini memungkinkan penilaian kinerja pegawai didasarkan pada capaiat target kerja dan bukan pada absensi masuk kehadiran. Bagi masyarakat setempat, masa pemerintahan James Sumendap berhasil membuat pembangunan dan peningkatan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara berjalan maksimal, yang belum sempat dirasakan pada era-era sebelumnya. Termasuk di dalamnya memperoleh anugerah Kabupaten Peduli HAM untuk tahun 2022 yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

 

Pada tahun 2004, James mencalonkan diri untuk maju ke DPRD Provinsi Sulut dari daerah Pemilihan Minahasa Selatan dan terpilih menjadi anggota legislatif periode 2004-2009. Program kerja utamanya adalah memperjuangkan nasib petani komoditas di Sulawesi Utara, terutama cengkeh dan kopra melalui stabilisasi harga hingga tingkat petani. Karena keberhasilan dan diterimanya dia di masyarakat pemilihnya, James kembali terpilih untuk periode kedua, pada tahun 2009 sampai 2014. Selama menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dia menjadi Sekretaris Komis D, atau Komisi Pembangunan. Selain itu, James juga ikut serta memperjuangkan usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara yang berdiri pada tahun 2007.

 

 

James juga dikenal dekat dengan komunitas muslim, mengayomi kelompok ini dan mempraktekkan pandangan-pandangannya tentang nasionalisme Indonesia, terutama ketika masyarakat muslim menjadi bagian dari masyarakat minoritas di Minahasa Tenggara. Ketika masanya menjadi bupati, dia secara langsung memediasi pembangunan masjid di desa Molompar, Tombatu yang sempat diprotes warga lokal yang mayoritas non-muslim. Kemudian James secara langsung menengahi permasalahan ini, memberikan ijin pembangunan masjid dengan langsung menjadi ketua panitia, termasuk di dalamnya menyumbang 500 juta rupiah untuk pembangunan masjid, agar rumah ibadah dapat cepat selesai. Karena itu, Jamaah Masjid setempat memberikan nama Masjid ini Al-Ikhsan. Diambil dari nama salah satu satu buyutnya di masa lalu yang pernah bertugas menjadi sebagai pegawai negeri pada masa Hindia-Belanda hingga Revolusi Kemerdekaan di Pandeglang, Banten.